Padang, Serasinews.com- Selama dua pekan nantinya, Sumbar Sadar Vaksin (SUMDARSIN) akan diperlombakan kepada instansi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Sumatera Barat. 

Untuk tingkat Provinsi, lomba tersebut diikuti oleh Pemprov Sumbar, DPRD Sumbar, Polda Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Lantamal II Padang, Lanud Sutan Syahrir, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Pengadilan Tinggi Padang, Binda Provinsi Sumbar dan BNNP Sumbar. 

Sedang di tingkat Kabupaten/Kota, diikuti oleh Pemda Kabupaten dan Kota (19 Kabupaten Kota), DPRD Kabupaten dan Kota se Sumbar, Polres jajaran Polda Sumbar, Kodim jajaran 032 Wirabraja, Kejaksaan Negeri se Sumbar, dan Pengadilan Negeri se Sumbar. 

"Pelaksanaan lomba SUMDARSIN ini akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari hingga 22 Januari 2022," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Jumat (7/1).

Dikatakan, perlombaan tersebut untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Sumatera Barat. Sehingga masyarakat di Sumbar tercipta herd immunity (kekebalan kelompok tubuh) dalam upaya ikhtiar pencegahan penyebaran Covid-19. 

Selanjutnya kata Kabid Humas, untuk dewan juri nantinya melibatkan dari masing-masing instansi yang ikut dalam perlombaan SUMDARSIN tersebut.

"Masing-masing peserta diberikan target minimal capaian vaksinasi 15.000 orang selama 15 hari. Pemenang disiapkan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang tunai," pungkasnya.(*) 

 Padang, Serasinews.com- Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ir. Suharti, M.A., Ph.D resmi melantik Yandri. A, S.H., M.H. sebagai fungsional Widyaprada Ahli Utama di Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis (6/1/2022). Sebelumnya, Yandri menjabat sebagai Sekretaris LLDIKTI Wilayah X periode 2018 – 2022.

Pelantikan tersebut dilakukan atas dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada acara tersebut, Sesjen Kemendikbudristek melantik sebanyak 201 pejabat yang terdiri dari 1 orang pimpinan PTN, 9 orang pejabat pimpinan tinggi pratama, 7 orang fungsional ahli utama, 2 orang pejabat administrator, 2 orang pejabat pengawas, dan 180 pejabat fungsional ahli muda dan madya.

Sesjen Suharti dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi di lingkungan Kemendikbudristek yang biasa terjadi dan sebagai bagian dari pengembangan karir pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Kemendikbudristek memiliki tugas yang sangat berat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini kita tepat berada di pertengahan periode pembangunan jangka menengah. Pekerjaan rumah masih banyak. Kita perlu memastikan target yang sudah dicanangkan tercapai di tahun 2024.

Sesjen berpesan agar pejabat yang dilantik bergerak cepat. Perubahan yang sedang terjadi berdampak pada pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi harus disikapi dengan cepat.

“Tugas kita sangat berat. Lakukan dengan integritas dan penuh tanggung jawab, aktif, dan penuh inisiatif. Cari cara-cara baru dengan asumsi yang akan memberikan keberhasilan atas kerja yang dilakukan. Berperanlah bukan hanya sebagai pejabat tetapi juga pemimpin yang diikuti oleh pegawai secara penuh tanggung jawab melaksanakan pekerjan secara bersama-sama. Komunikasi dan koordinasi perlu dikedepankan. Tugas boleh berganti, tetapi tetap lakukan dengan sebaik-baiknya,” tutup Sesjen Suharti. (*)

Kegentingan tersebut mendapat tanggapan baik dari pemerintah yang pada Selasa (4/1) lalu. *Presiden Joko Widodo* menyampaikan pernyataan yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, terutama kekerasan seksual pada perempuan dan anak  yang mendesak harus segera ditangani. Untuk itu, Presiden mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan RUU TPKS yang hingga kini masih berproses.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut mendapat apresiasi yang baik dari *Ketua DPR RI Puan Maharani*. Ia menyambut baik respons positif Presiden yang mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS dan menegaskan komitmen DPR untuk bersama-sama pemerintah mempercepat mengesahkan RUU TPKS yang banyak diharapkan masyarakat itu.

Puan memastikan pihaknya akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Puan sendiri sudah berkali-kali menyatakan DPR siap bekerja cepat agar RUU TPKS bisa disahkan. “Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah merampungkan pembahasan RUU TPKS. Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke Pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II,” ungkapnya.

Puan juga menyambut baik langkah Presiden Jokowi meminta Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang disiapkan oleh DPR. Ia berharap setiap mekanisme yang berjalan dapat berjalan dengan lancar. “Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR,” kata Puan.

DPR RI memastikan siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah kedepan. Puan meminta pihak Pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

Sambutan dan apresiasi yang baik juga disampaikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pernyataan sikap yang dilansir segera setelah pernyataan Presiden tersebut disampaikan. Dalam pernyataan yang disusun bersama oleh beberapa orang komisionernya antara lain, *Andy Yentriyani, Maria Ulfah Ansor, Rainy Hutabarat, Alimatul Qibtiyah, Siti Aminah Tardi* dan *Olivia Chadidjah Salampessy* itu disampaikan bahwa pernyataan Presiden tersebut penting dan telah ditunggu-tunggu mengingat terjadinya lonjakan laporan kasus dan kompleksitas kekerasan seksual yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan beberapa waktu terakhir yang yang mengidikasikan kondisi darurat kekesaran seksual. 

Kasus-kasus tersebut, menurut Komnas Perempuan merupakan preseden buruk karena lembaga pendidikan dan lingkup keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal justru menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan seksual. Di saat bersamaan, daya tanggap yang tersedia pada kasus kekerasan seksual sangat terbatas baik dari aspek muatan hukum, struktur dan budaya, maupun layanan yang tersedia untuk mendukung korban dan masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Penundaan pembahasan dan pengesahan RUU TPKS, seperti dinyatakan oleh Komnas Perempuan, akan menyebabkan semakin banyaknya korban yang terbengkalai hak-haknya dan kondisi korban akan semakin terpuruk, bahkan ada korban yang bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa akut. Di sisi lain, penundaan pembahasan RUU TPKS juga akan memperburuk daya pencegahan yang sudah sangat terbatas.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Komnas Perempuan mengusulkan sejumlah langkah yang perlu didorong untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS.(***)

Solok, Serasinews.com- Aliansi Mahasiswa Solok menyayangkan pelaksanaan nota kesepakatan antara Aliansi Mahasiswa Solok dengan Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Solok guna mengakhiri permasalahan yang terjadi secara damai dan rekonsiliasi.

Adapun nota Kesepakatan yang telah ditandatangani Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Solok bersama Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi pada tanggal 26 Agustus 2021 tahun lalu ialah

Pertama, pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan DPRD menghasilkan RPJMD yang sah baik secara material maupun formil.

Kedua, memaparkan hasil RPJMD yang sah dan program unggulan untuk kemajuan Kabupaten Solok.

Ketiga, anggota DPRD yang melakukan permintaan maaf masyarakat Kabupaten Solok secara terbuka yang disiarkan di media-media.

Keempat, badan kehormatan agar memproses anggota DPRD yang terlibat dalam aksi kericuhan sidang rapat paripurna 18 Agustus 2021.

Kelima, minta Bupati agar menimbang kembali perubahan atas Perbup nomor 60 tahun 2020 yang dikeluarkan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian yang terakhir adalah badan Kehormatan agar menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya sebagaimana amanah konstitusi yang ditetapkan.

Sementara itu saat dihubungi melalui insan media via telepon Rabu (5/1/22) ketua Aliansi Mahasiswa Solok mengatakan, bahwa dirinya sangat menyayangkan hal tersebut belum terlaksanan Nota.

"Hingga saat ini belum ada terlaksana satupun dari enam (6) poin kesepakatan yang telah ditanda tangani. Sudah pernah kami coba konfirmasi, namun hanya mendapat jawaban, seiringnya waktu akan terlaksana," ucapnya.

Dirinya berharap kepada Pimpinan DPRD  beserta Ketua Fraksi, kesepakatan tersebut secepatnya dilaksanakan agar tidak menimbulkan permasalahan yang lain.

"Kita semua tentunya tetap mengawal kesepakatan tersebut. Agar tidak ada permasalahan yang lain dan bisa fokus berasama-sama menjalankan visi-misi Kabupaten Solok ini," katanya. 

Seiring dengan itu, salah seorang masyarakat Kabupaten Solok juga memberikan komentar perihal nota kesepakatan tersebut, dia mengatakan hingga saat ini realisasi perjanjian antara DPRD Kabupaten Solok dan Aliansi Mahasiswa Solok belum terlaksana sesuai dengan tuntutan oleh Mahasiswa tersebut.

Dirinya berharap kesepakatan antara mahasiswa dan DPRD bisa segera terwujud, tentu itu semua nantinya akan membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Solok. (*)

Harapan Puan itu dijawab oleh pemerintah yang mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan akan memulai program pemberian dosis ketiga vaksin COVID-19 pada 12 Januari 2022 mendatang. Booster vaksin ditargetkan mulai dijalankan pada 12 Januari 2022 untuk golongan dewasa, dan saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). 

Rencana pemerintah tersebut, tentu mendapat dukungan penuh dari Puan yang berharap agar vaksin dosis ketiga ini dapat diberikan secara gratis untuk masyarakat. “DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program booster vaksin Covid-19. Kami harapkan booster vaksin diberikan tanpa ada pungutan bayaran, sebab keselamatan masyarakat adalah yang utama,” kata Puan. 

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, baik itu lansia atau golongan umum. Sehingga masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya. 

Kabar baiknya, hal yang ditekankan oleh Puan ini selaras dengan rencana pemerintah yang telah menyatakan akan memberikan vaksin dosis ketiga secara gratis bagi lansia dan PBI BPJS Kesehatan. 

Dalam siaran pers yang dilansir Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Senin (3/1) Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.

"Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” ujar Menkes usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Budi mengatakan bahwa vaksinasi booster akan diberikan kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. "Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” ucap Menteri Kesehatan.

Menkes menuturkan, pemerintah telah mengamankan stok vaksin booster sekitar 113 juta dosis vaksin dari total kebutuhan sebanyak 230 juta dosis. Terkait jenis vaksin yang akan digunakan, akan diputuskan setelah adanya rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

 Padang, Serasinews.com- Satreskrim Polresta Padang melalui Tim Klewang yang dipimpin oleh Kanit opsnal Ipda Ori Friliansa Utama kembali lagi berhasil amankan 3 orang pelaku pencurian mobil L300 di kota Padang (04/01/2021) Sekira pukul 03.30 WIB.

Adapun ketiga tersangka tersebut berinisial RG 24 tahun, JN 35 tahun, kemudian IR 24 tahun.

Satreskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda menjelaskan melalui via WhatsApp, ketiga tersangka tersebut hendak menjual mobil L300 di Dharmasraya, namun pembeli tidak ada uang untuk membayar mobil tersebut.

Kemudian tersangka hendak menyimpan mobil di Padang di rumah salah satu tersangka, namun setelah sampai di Padang ketiga tersangka tersebut berhasil diamankan oleh tim klewang Polresta Padang.

Selanjutnya didapatkan barang bukti satu unit mobil L300, satu unit sepeda motor, satu buah yang potong,dan satu buah obeng picak, kemudian barang bukti beserta tersangka dibawa ke Polresta Padang guna tindakan lebih lanjut, tutup Rico. (WEP)

 Padang, Serasinews.com- Kita sudah melewati tahun 2021. Beberapa kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi LLDIKTI Wilayah X sudah kita laksanakan. Di antaranya adalah fasilitasi pendirian perguruan tinggi, penambahan program studi, peningkatan jumlah guru besar, sidang angka kredit jabatan akademik dosen, pembinaan kepada PTS melalui Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan (Wasdalbin), monitoring Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan kegiatan lain terkait peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pencapaian di bidang realisasi anggaran pun angkanya mencapai 98, 15 persen, melebihi realisasi anggaran di Kemendikbudristek secara nasional.

Pada bagian kerja sama dan hubungan masyarakat, LLDIKTI Wilayah X pun turut menyumbangkan capaian yang baik. Keduanya mendapat penghargaan dari Kemendikbudristek melalui Anugerah Kerja Sama dan Anugerah Humas Diktiristek 2021.

Akhir tahun lalu, LLDIKTI Wilayah X juga berhasil dinobatkan sebagai nominator zona integritas (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dari Kementerian PANRB.

Selain itu, untuk mensukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, LLDIKTI Wilayah X sudah menyelesaikan kegiatan kompetisi kewirausahaan yang kelima berturut-turut, yaitu Entrepreneurship Award.

Demikian disampaikan Kepala LLDIKTI Wilayah X Prof. Dr. Herri, MBA saat pertemuan awal tahun dengan seluruh karyawan di aula lantai 3, Senin (3/1/2022).

Lebih lanjut, Prof. Herri mengatakan capaian itu merupakan buah dari kerja sama, komunikasi, dan koordinasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi LLDIKTI Wilayah X. Tetaplah berkinerja baik dan terus meningkatkan layanan kepada pemangku kepentingan.

"Semua capaian merupakan hasil kerja bersama. Mari terus jalin komunikasi dan saling berkoordinasi untuk menciptakan layanan terbaik bagi semua stakeholder. Jangan berhenti, terus berupaya menjadi yang terbaik sesuai tuntutan perubahan zaman dan kebutuhan publik," ucap Prof. Herri.

Pada tahun 2022 ini, kata Kepala Lembaga keefektifan penggunaan dana perlu dilakukan. Pelaksanaan kegiatan berbasis kebutuhan melalui Gulamu (Gugus Layanan Mutu) menjadi prioritas. Prinsipnya adalah melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah X.

"Sekarang, tugas kita memperkuat kelemahan sehingga pelayanan di LLDIKTI Wilayah X berjalan maksimal sesuai harapan publik, " tutup Kepala Lembaga. (*)