Articles by "DPRD Padang"

Aceh Afif Maulana Agam AIDS Aipda Dian WR AirterjunLembahAnaiMeluap Aksibersihpantai Aleknagari Amak Lisa anthropophobia Antikorupsi Apelsiaga Apeltanggapbencana Arif maulana Arosuka Artikel Artis Minang balapliar Bali Balikpapan Bandung Banjir BanjirBandang BanjirSumbar bansos banten Banyuwangi Bapenda Batam BBM bencana Bencana alam Bencanaalam BencanaAlamSumateraBarat BencanaKotaPadang BibitSiklonTropis95B BMKG BNNsumbar BNPB Box Redaksi BPBDSumbar BrimobPoldaSumbar Brimobuntukindonesia bukit sitinurbaya Bukittinggi BWSS V padang BWSSVPadang Calon Bupati cemburubuta Cikampek Cikarang CuacaEkstrem cuacapanasekstrem curanmor danabos Dandrem 032 WBR dankodaeral II Denpasar Depok Dharmasraya Dinas sosial dinassosial dinassosialpadang Dirlantas Dirlantas Polda Sumbar DirlantasPoldaSumbar DitpolairudPoldaSumbar DPCPKBkotapadang DPR DPRD Padang DPRDpadang DPRDsumbar dubalangkota Enarotali Evakuasi festival sepakbola Filipina gangguanhormon gaya hidup GayaHidup gempa gerakcepatdinsos gorontalo Gresik gurbernurriaukenaottkpk HAM HargaCabaiNaik Haripahlawan Harisumpahpemuda Hidroneteologi Hipnotis HIV Hot New hukum HUT Humaspolri ke 74 HUT80Brimob IlegalFishing Indonesia Indonesia. indonesiamaju infrastruktur Intan jaya Internasional irigasi Islami Jakarta Jakarta Selatan JalanLongsor JalanRetak Jambi Jawa Tengah Jayapura Jayawijaya JembatanPutus JembatanRetak Jogyakarta jurnalis Kabupaten Agam kabupaten dharmasraya Kabupaten Solok KabupatenAgam KabupatenDharmasraya KabupatenPasamanBarat KabupatenPesisirSelatan KAI Sumbar Kakorlantas kakorlantaspolri kapolres kapolressijunjung Kapolri kasat narkoba KasusMedis keamanan kebakaran KebatanGunungNagoPutus kecamatankototangah kecelakaan kegiatanrutin kejaripadang kejaripesel kekerasan kelangkaanBBM kelangkaansolar Kementrian PU kementriankebudayaan kendaraan Kesehatan keselamatan bersama keselamatan kerja kesiapsiagaan kesunyian malam ketertiban umum Kiwirok KKB Kodim 0307 Tanah Datar KomnasHAM komplotanganjalATM Korem 032/WB Korpolairud korupsi Kota Padang KotaPariaman KPK Kriminal KUHP KumpulanDo'a Laksamanamuda Lampung LembahAnai Lembang Leonardy life style lifestyle Lima Puluh Kota lingkungan listrikilegal lombok timur Longsor LongsorKampusUINImambonjol LowonganKerjaPalsu Madiun Magelang MahardikaMudaIndonesia Makan Bergizi Gratis Makasar Malalak MalPraktek manila Medan mentalhealth Mentawai Mimika MTsN10pesisirselatan mutilasibayi nagarisolokambah nagarisulitair narkoba Narkotika Nasioanl Nasional ngaraisianok NTT odgj Oksibil olahraga Opini oprasimalam oprasitumpasbandar2025 oprasizebra2025 oprasizebrasinggalang2025 OrangHanyut OTTKPK PADA Padang Padang panjang Padang Pariaman PadangRancak Pahlawannasional pajak air tanah Palimanan pandekarancak pantaipadang Papua parenting Pariaman Parlemen Pasaman Pasaman barat pasamanbarat pasang pasarrayapadang Pasuruan Payakumbuh PDAM Pekanbaru Pelalawan pelayananhumanis pelayanansosial Pembunuhan pemerasan Pemko Padang PemkoPadang PemutihanPajakKendaraan pencabulan Pencirian Pendidikan penegakanhukum penemuanbayi penemuanmayat Pengancaman pengangguran penganiayaan Penggelapan Penjarahan Perbankan Perceraian Perdagangan peristiwa peristiwadaerah perlindungananak Persami pertahanan PerumdaAirMinum Pesisir Selatan PesisirSelatan Peti PKL PolaMakan PolantasMenyapa Polda banten Polda Jabar Polda Kalbar Polda Metro Jaya polda Papua POLDA SulBar POLDA SUMBAR Poldasumbar Policegoestoscool Politik polPP polres Polres 50 kota Polres Dharmasraya Polres Mentawai Polres Padang panjang Polres Pasaman Polres Pasaman Barat Polres Solok Polres solok selatan polrespasaman polrespasamanbarat polrespasbar polrespesel Polresta bukittinggi Polresta Padang polrestapadang POLRI PolriPresisi Polsek bungus barat Polsek Koto Tangah Padang Polsek Lubeg Pontianak PrajuritTNITewas premanisme Presiden RI psp padang Puncak jaya Purwakarta jawabarat QuickWins Razia RekeningDormant Religi RevisiKUHP Riau sabu Sarkel SatgasDamaiCartenz satgasoprasidamai satlantaspolresta SatpolPP Sawahlunto Sawmil segmen sianok seherman SekolahRakyat Semarang semenpadang Senjatatajam sepakbola sepakbolaindonesia Serang Sijunjung sikat singgalang2025 silent treatment simulasibencana siswismptewassaathiking sitinjaulauik Skoliosis SMA1pulaupunjung sobatlalulintasrancakbana solok Solok selatan solokarosuka solokselatan solsel Sosialisasi SPBUganting SPPG Strongpoint subsidi ilegal sukabumi Sulawesi Tenggara Sumatera Barat SumateraBarat Sumatra barat Surabaya swasembadapangan tambangilegal Tanah datar tanahdatar tanggapdarurat TanggapDaruratBencana tawuran Terbaru Ternate Timika Papua timklewang TNI TPUTunggulHitam Transformasi polri transpadang transportasi tsunamiDrill Uin UIN IB Padang Utama UUMD3 Viral Yalimo Yogyakarta Yuhukimo
Tampilkan postingan dengan label DPRD Padang. Tampilkan semua postingan

 

Padang, Serasinews.com– Di balik deretan hotel mewah yang berdiri megah di Kota Padang, tersimpan potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal. Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menyoroti rendahnya penerimaan pajak air tanah yang dinilai tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, terutama dari sektor perhotelan.

Menurut Rachmad, terdapat ketimpangan mencolok antara jumlah air tanah yang digunakan dengan besaran pajak yang dibayarkan sejumlah hotel yang mengandalkan sumur bor.

“Bapenda harus bekerja lebih teliti. Jangan hanya mengandalkan laporan di atas meja, tapi benar-benar memastikan berapa banyak air yang dipakai dan seberapa besar pajak yang seharusnya dibayar,” tegasnya, Selasa (29/10).

Potensi Besar, Realisasi Masih Rendah

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang hingga Agustus 2025 mencatat, penerimaan pajak air tanah baru mencapai Rp2,06 miliar dari 263 wajib pajak terdaftar.
Jika dirata-ratakan, setiap wajib pajak hanya berkontribusi sekitar Rp7,8 juta per tahun. Bahkan, ada yang hanya membayar Rp6.110, sementara tertinggi mencapai Rp157,6 juta.

Perbedaan yang sangat jauh ini, kata Rachmad, menunjukkan adanya ketimpangan dan kelemahan pengawasan.

“Hanya sebagian kecil wajib pajak yang menyumbang besar. Artinya ada potensi kebocoran PAD yang perlu diselidiki,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Hotel Tak Langganan PDAM, Tapi Pajak Air Tanah Rendah

Rachmad juga menyoroti perbedaan antara dua hotel besar di Padang: Hotel Pangeran Beach dan ZHM Premiere Hotel.
Hotel Pangeran Beach diketahui masih berlangganan PDAM dengan tagihan sekitar Rp47 juta per bulan, dan tetap membayar pajak air tanah Rp53,6 juta hingga Agustus 2025.
Sementara itu, ZHM yang tidak menggunakan PDAM sama sekali, justru hanya membayar pajak air tanah Rp31,8 juta.

“Ini janggal. Aktivitas hotel sama-sama tinggi, tapi pajaknya jauh berbeda. Kami akan turun langsung untuk memastikan data di lapangan,” kata Rachmad.

Verifikasi Lapangan Jadi Kunci

Ketua Komisi II menilai, Bapenda tidak boleh hanya mengandalkan data administratif. Ia mendesak agar petugas melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memverifikasi sumber air yang digunakan, terutama oleh hotel, restoran, dan laundry besar.

“Kalau tidak pakai PDAM, berarti seluruh airnya dari tanah. Maka pajaknya pun harus sepadan dengan pemakaian,” ujarnya.

Ia juga mengungkap adanya wajib pajak yang membayar nominal sama bertahun-tahun, yang bisa menjadi indikasi data tidak diperbarui atau wajib pajak fiktif.

“Kalau sistem dibiarkan, PAD dari air tanah akan terus stagnan,” tegasnya.

Lebih dari Sekadar Pendapatan

Rachmad mengingatkan, pajak air tanah bukan hanya soal pendapatan, tapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Penggunaan air tanah berlebihan tanpa pengawasan bisa menyebabkan penurunan muka air tanah dan merusak ekosistem.

“Ini bukan sekadar soal uang, tapi kelestarian sumber daya alam. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa serius bagi lingkungan,” jelasnya.

Ia meminta Pemko Padang memperkuat koordinasi antarinstansi, memperbarui basis data wajib pajak, dan menerapkan teknologi pemantauan debit air seperti meter digital.

“Kita ingin pengelolaan yang transparan dan akurat. Rendahnya penerimaan pajak air tanah ini harus jadi alarm bagi pemerintah kota,” ujarnya.

Potensi Tersembunyi untuk PAD Padang

Dengan pengawasan dan sistem yang lebih baik, sektor pajak air tanah diyakini dapat menambah puluhan miliar rupiah bagi kas daerah setiap tahun.
Namun, selama data masih lemah dan pengawasan longgar, potensi itu akan terus bocor.

Komisi II DPRD Padang berjanji akan terus memantau kinerja Bapenda dan menjadwalkan inspeksi lapangan ke sejumlah hotel besar dalam waktu dekat.

“Rendahnya PAD bukan karena potensi kecil, tapi karena pengawasan yang longgar. Jika ditertibkan, pendapatan daerah bisa melonjak signifikan,” pungkas Rachmad Wijaya.

(Rini/Mond)
#DPRDPadang #PajakAirTanah #Padang #BapendaPadang


Serasinews.com, Padang – Komitmen nyata Anggota DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara, terhadap kebutuhan masyarakat kembali terlihat melalui pelaksanaan proyek rehabilitasi saluran drainase di Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat. Proyek yang menjadi bagian dari Pembangunan Saluran Drainase Paket 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang ini merupakan hasil dari Pokok Pikiran (Pokir) Iswanto, yang menitikberatkan pada penanggulangan masalah genangan air di kawasan padat aktivitas masyarakat.

Kawasan Padang Pasir selama ini dikenal sebagai salah satu titik yang kerap mengalami genangan, terutama saat curah hujan tinggi. Kondisi itu tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran akses menuju fasilitas publik seperti Puskesmas Padang Pasir dan Masjid Sahara. Melihat kebutuhan mendesak tersebut, Iswanto Kwara mengusulkan program rehabilitasi drainase sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat yang telah lama disampaikan kepadanya.

“Ini adalah hasil dari keluhan dan aspirasi masyarakat yang kami terima. Banyak warga yang setiap musim hujan mengeluh karena air sering meluap ke jalan bahkan ke halaman rumah. Maka dari itu, kami perjuangkan agar proyek ini bisa segera terealisasi,” ujar Iswanto Kwara, saat mendampingi Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan, Rabu (8/10/2025).

Sinergi Legislatif dan Eksekutif: Kolaborasi Nyata untuk Padang yang Lebih Baik

Iswanto menegaskan bahwa dukungan terhadap program pembangunan infrastruktur bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan wujud dari tanggung jawab moral dan politik dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kota menjadi kunci untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan perkotaan, terutama terkait pengendalian banjir dan genangan air.

“Kami di legislatif tidak ingin hanya berbicara di ruang rapat. Kami ingin hadir di lapangan, mendengar langsung keluhan warga, dan memastikan solusi yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya. Drainase ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya besar bagi warga sekitar,” ungkapnya dengan tegas.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi kepada Iswanto Kwara atas inisiatif dan kepeduliannya. Menurutnya, perhatian Iswanto terhadap masalah infrastruktur lingkungan menjadi contoh bagaimana kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat memberikan hasil konkret.

“Saya sangat mengapresiasi Pak Iswanto yang telah memperjuangkan proyek ini melalui Pokir-nya. Inilah bentuk nyata sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota. Semoga langkah ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan genangan di Padang Pasir,” kata Fadly.

Ia juga mengimbau agar masyarakat setempat ikut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke saluran, serta rutin bergotong royong melakukan pembersihan agar manfaat drainase yang dibangun bisa bertahan lama.

Detail Proyek dan Dampaknya bagi Warga

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menjelaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi drainase tersebut dilaksanakan secara kontraktual selama 90 hari dengan panjang saluran mencapai 150 meter dan nilai anggaran sekitar Rp587 juta. Lokasi proyek difokuskan di depan Puskesmas Padang Pasir dan Masjid Sahara, dua titik yang sering terdampak genangan air saat hujan deras.

“Tujuan utama pekerjaan ini adalah untuk mengurangi potensi genangan air di kawasan pusat kota yang memiliki aktivitas padat dan mobilitas tinggi. Selain warga, ada juga pengunjung puskesmas dan jamaah masjid yang selama ini terdampak langsung,” jelas Tri.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pemko Padang menargetkan dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi kawasan rawan banjir di kota ini. Untuk itu, proyek-proyek drainase seperti yang diperjuangkan Iswanto Kwara akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pengendalian banjir lainnya.

Wujud Kepedulian yang Terus Berlanjut

Bagi Iswanto Kwara, pembangunan fisik seperti drainase hanyalah bagian kecil dari upaya besar membangun kota yang layak huni. Ia berkomitmen untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya melalui Pokir DPRD agar kebijakan pembangunan selalu berpihak pada kebutuhan nyata warga.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah-masalah sederhana yang justru paling dirasakan warga. Saya akan terus berupaya agar program seperti ini berkelanjutan, tidak hanya di Padang Pasir, tapi juga di kawasan lain yang menghadapi persoalan serupa,” ujarnya.

Dengan terealisasinya proyek rehabilitasi drainase ini, warga Padang Pasir kini memiliki harapan baru untuk terbebas dari genangan air yang telah menjadi masalah bertahun-tahun. Lebih dari itu, proyek ini menjadi bukti bahwa ketika kepedulian bertemu komitmen, perubahan nyata bisa diwujudkan.

(Mond)

#Infrastruktur #DPRDPadang #Padang



Serasinews.com, Padang – Kritik keras dilayangkan DPRD Kota Padang terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai gagal menunjukkan performa optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa Wali Kota Fadly Amran tidak bisa lagi menutup mata terhadap lemahnya capaian tersebut.

Data resmi per 30 September 2025 memperlihatkan, meskipun secara agregat PAD Kota Padang telah mencapai Rp690,49 miliar atau 76,92% dari total target Rp897,69 miliar, masih ada OPD yang terpuruk jauh di bawah standar. Bahkan, ada yang baru menyentuh 30% dari target hingga memasuki triwulan ketiga.

OPD dengan Capaian Terendah: Alarm Bahaya untuk Keuangan Daerah

Laporan DPRD mengungkapkan sejumlah OPD dengan realisasi PAD terendah:


Dinas Perhubungan

Target: Rp3,39 miliar

Realisasi: Rp1,88 miliar (55,60%)

Sisa target: Rp1,50 miliar


Dinas Perdagangan

Target: Rp10,10 miliar

Realisasi: Rp4,96 miliar (49,19%)

Sisa target: Rp5,13 miliar


Dinas Pertanian

Target: Rp1,03 miliar

Realisasi: Rp498 juta (48,23%)

Sisa target: Rp534 juta


Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Target: Rp45,30 miliar

Realisasi: Rp21,71 miliar (47,93%)

Sisa target: Rp23,59 miliar


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Target: Rp11,50 miliar

Realisasi: Rp3,55 miliar (30,95%)

Sisa target: Rp7,94 miliar

Dari data tersebut, Dinas PUPR menempati posisi terburuk dengan capaian hanya 30,95%. Angka ini dinilai DPRD sebagai bukti nyata kelemahan dalam perencanaan maupun eksekusi strategi pemungutan PAD.

Rachmad Wijaya: “Ini Masalah Serius, Jangan Anggap Remeh!”

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menyatakan keprihatinan sekaligus kekecewaan. Ia menilai lemahnya kinerja OPD bukan sekadar soal administrasi, melainkan menunjukkan kurangnya inovasi, kreativitas, dan keseriusan dalam mengelola potensi daerah.

“Bayangkan, ada OPD yang realisasinya hanya 30%. Ini masalah serius. Kalau PAD rendah, pembangunan daerah bisa terganggu. Bagaimana program prioritas mau berjalan kalau uang daerah tidak terkumpul sesuai target?” tegas Rachmad, Selasa (1/10/2025).

Ia menekankan bahwa Wali Kota harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan bila perlu mengganti kepala OPD yang terbukti tidak mampu. “Kita tidak butuh pejabat yang sekadar rutinitas. Kota ini butuh pemimpin OPD yang inovatif, visioner, dan berani mengambil langkah strategis,” lanjutnya.

Tiga Bulan Kritis: Akankah PAD Tercapai?

Dengan sisa waktu hanya tiga bulan hingga akhir tahun anggaran, DPRD memperingatkan adanya risiko gagal mencapai target PAD jika OPD tetap bekerja setengah hati. Capaian rendah dikhawatirkan akan berimbas langsung pada pembiayaan layanan publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program sosial masyarakat.

“Kalau OPD lamban bergerak, masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Kami mendesak agar segera ada langkah cepat, strategi baru, dan evaluasi internal,” ujar Rachmad.

Ketimpangan Kinerja: Ada yang Gagal, Ada yang Gemilang

Menariknya, di tengah sorotan terhadap OPD yang jeblok, ada pula instansi yang berhasil menorehkan prestasi dengan melampaui target.

Dinas Pariwisata: 115,67%

BPKAD: 105,42%

Kinerja gemilang dua instansi ini membuktikan bahwa dengan inovasi dan kerja keras, target PAD bukan hanya bisa dicapai, tetapi juga dilampaui. “Ini harus jadi cermin bagi OPD lain. Jangan hanya mencari alasan, tapi tunjukkan hasil,” kata Rachmad.

DPRD Siap Kawal, Tapi Tanggung Jawab Ada di Wali Kota

Rachmad menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal upaya peningkatan PAD. Namun, bola kini ada di tangan Wali Kota Padang. Apakah ia berani mengambil langkah tegas mengevaluasi bahkan merombak pejabat yang gagal, atau memilih membiarkan kinerja rendah ini berlarut-larut?

“Jangan tunggu PAD jebol dulu baru bertindak. Perbaikan harus dimulai sekarang,” tegasnya.

(Rini/mond) 

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.