Serasinews.com, Padang — Sehari setelah banjir dan longsor melanda sejumlah kawasan di Kota Padang, tanda-tanda pemulihan mulai tampak di balik lapisan lumpur yang masih menempel di halaman rumah warga. Di tengah tumpukan perabot yang rusak dan aktivitas bersih-bersih yang tak kunjung henti, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mengumumkan langkah percepatan penanganan, salah satunya menghadirkan 80 unit hunian sementara bagi para penyintas yang belum bisa kembali ke rumah.

Wali Kota Padang Fadly Amran turun langsung meninjau kondisi di Tabing Banda Gadang, Nanggalo, Selasa (2/12/2025). Dengan suara mantap dan empati yang jelas terdengar, ia menegaskan bahwa warga paling rentan—terutama yang memiliki masalah kesehatan atau kini tinggal di lingkungan yang tak lagi layak—akan mendapat prioritas menempati hunian transisi tersebut.

“Sekitar 80 unit rumah pasca-COVID dapat difungsikan untuk tempat tinggal sementara. Kami ingin warga tidak terlalu lama berada di pengungsian yang minim privasi dan kurang baik bagi kesehatan,” ujarnya di sela-sela aktivitas relawan yang sibuk menyalurkan bantuan.

Menuju Hunian Tetap: Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Hunian sementara hanyalah bagian awal dari proses pemulihan jangka panjang. Pemkot Padang juga telah mengajukan pembangunan hunian tetap (huntap) kepada pemerintah pusat. Fadly menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian sedang dikebut, bagai rangkaian roda gigi yang harus bergerak serempak agar masyarakat bisa lekas kembali hidup stabil.

“Pemulihan ini maraton, bukan sprint. Tapi setiap tahapnya harus cepat dan terukur,” ujarnya.

Pendataan Kerusakan: Fondasi Pemulihan

Pendataan tingkat kerusakan rumah kini menjadi poros utama pemulihan. Para camat dan lurah dikerahkan untuk melakukan pendataan langsung, mengklasifikasikan rumah warga ke dalam kategori:

Rusak berat

Rusak sedang

Rusak ringan/tidak layak huni

Bagi Fadly, proses ini bukan sekadar administrasi, melainkan “peta akurat pemulihan” agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Ini soal keadilan pascabencana,” tegasnya.

Komdigi Dirikan Posko & Media Center: Menjahit Akses Informasi di Tengah Bencana

Sementara pemerintah daerah menangani aspek hunian, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja memulihkan keutuhan informasi dan jaringan komunikasi—dua hal yang sering menjadi urat nadi saat bencana melanda.

Jaringan telekomunikasi yang sebelumnya terganggu kini dipulihkan bertahap. Perbaikan kabel, antena, hingga perangkat transmisi dilakukan sigap, seteliti dokter yang memulihkan aliran darah dalam tubuh.

Komdigi juga mengaktifkan Posko Informasi dan Media Center di tiga provinsi:

Aceh

Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh

Sumatera Barat

Komplek Kantor Gubernur Sumbar

Sumatera Utara

Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut

GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Posko Dukungan Psikososial, Hamparan Perak, Deli Serdang

Posko ini menjadi pusat kerja jurnalis, tempat konferensi pers, serta titik koordinasi teknis antara pemerintah daerah, operator seluler, dan tim Komdigi. Balai Monitoring (Balmon) turut memantau kualitas jaringan secara real-time, memastikan aliran informasi tetap hidup ketika banyak jalur komunikasi putus diterjang banjir.

Tak hanya soal teknis, posko ini juga berfungsi sebagai ruang redaksi bersama—tempat penyusunan informasi publik agar masyarakat mendapat kabar yang jelas di tengah situasi krisis.

Pemulihan Masih Panjang, Tapi Arah Sudah Jelas

Setelah air surut dan lumpur mulai mengering, yang tersisa bukan hanya kerusakan, tetapi juga kesadaran bahwa pemulihan adalah kerja kolektif. Hunian sementara melindungi warga paling rentan, pendataan menjamin keadilan penyaluran bantuan, dan pusat informasi menjaga agar suara warga tetap tersampaikan.

Di Padang, gemuruh mesin penyedot air, langkah cepat relawan, hingga rapat-rapat darurat pemerintah menjadi harmoni baru dalam orkestra pemulihan—yang semoga membawa warga kembali pada hari-hari yang lebih tenang.

(Rini/Mond)
#Huntara #Padang #BanjirPadang