Serasinews.com, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hampir dipastikan memperpanjang status tanggap darurat bencana, mengingat sejumlah pekerjaan di lapangan masih jauh dari selesai. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa hingga awal pekan ini proses pencarian korban, pembukaan akses yang terputus, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak masih terus dilakukan secara intensif.

“Masih banyak pekerjaan tanggap darurat yang belum tuntas. Karena itu, statusnya hampir pasti diperpanjang,” ujar Mahyeldi, Senin (8/12/2025).

Laporan Daerah Jadi Penentu Perpanjangan Status

Pemprov Sumbar kini menunggu laporan komprehensif dari seluruh bupati dan wali kota sebagai dasar penetapan perpanjangan darurat. Sekda provinsi tengah menyiapkan dokumen evaluasi yang akan dibahas bersama sebelum keputusan resmi diambil.

“Input dari kabupaten dan kota sangat penting agar kebijakan yang diputuskan benar-benar tepat,” jelas Mahyeldi.

Ia menyebutkan, beberapa daerah seperti Kota Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai menunjukkan pemulihan. Namun Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa wilayah lain masih membutuhkan penanganan darurat yang intensif.

Ribuan Warga di Pengungsian, Akses Terputus, Bantuan Belum Maksimal

Saat ini sekitar 20.000 warga masih bertahan di lokasi pengungsian karena tempat tinggal mereka mengalami kerusakan berat. Sejumlah akses jalan serta jembatan di titik-titik strategis belum dapat dilalui, sehingga distribusi bantuan belum optimal. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri terus berupaya membuka jalur terisolasi tersebut.

“Kita terus menyalurkan kebutuhan pangan. Untuk air bersih, tendon penampungan sudah dikirim dan jaringan distribusi sedang dipulihkan. Pembukaan akses juga dilakukan secara bertahap,” kata Mahyeldi.

Bantuan tambahan berupa selimut, perlengkapan tidur, kebutuhan balita, dan bantuan khusus ibu hamil juga terus dikirimkan.

Hunian Sementara Disiapkan, Rumah Rusak Berat Akan Dibangun Ulang

Warga dengan rumah rusak berat diarahkan untuk tinggal di tenda atau hunian sementara (huntara). Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan rumah kembali bagi warga yang memiliki tanah layak huni.

“Kalau rumah mereka tidak bisa ditempati lagi dan tanahnya ada, pemerintah akan bantu bangun. Kalau tidak punya tanah, kita siapkan lokasi alternatif,” ungkapnya.

Retakan di Perbukitan, Pemetaan Rawan Bencana Dipercepat

Pemprov juga mempercepat pemetaan ulang kawasan rawan bencana, terutama di wilayah perbukitan yang ditemukan memiliki retakan panjang dan berpotensi longsor susulan.

“Data yang akurat menentukan langkah kita, baik saat darurat maupun rekonstruksi. Validasi data di posko harus diperkuat dan daerah lain harus siap membantu jika ada kekurangan,” tegas Mahyeldi.

Koordinasi Diperkuat, Bantuan Diminta Melalui Posko Resmi

Para kepala daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Forkopimda demi memastikan penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Seluruh posko diminta tetap maksimal melayani pengungsi.

Mahyeldi juga mengimbau masyarakat, komunitas, dan relawan agar menyalurkan bantuan melalui posko resmi agar distribusi lebih teratur dan merata.

“Bantuan dari masyarakat sangat berarti, tetapi harus melalui jalur resmi agar tepat sasaran dan tidak menumpuk di satu lokasi saja,” tutupnya.

(Rini/Mond)

#TanggapDaruratBencana #SumateraBarat #BanjirSumbar

Serasinews.com, Sumatera Barat — Akses Jalan Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang mulai kembali bisa dilalui, meski hanya secara terbatas dan khusus untuk kendaraan roda dua. Pembukaan ini dilakukan melalui uji coba tiga hari, mulai Senin, 8 Desember hingga Rabu, 10 Desember 2025, sembari menunggu proses perbaikan jalan yang masih terus berjalan.

Dua Waktu Buka per Hari

Selama masa uji coba, jalur dibuka pada dua sesi:

06.00 – 08.00 WIB

16.30 – 18.30 WIB

Kanit Kamsel Satlantas Polres Padang Panjang, Aiptu Denny Irya Admaja, menyebutkan bahwa rencana awal tiga sesi diturunkan menjadi dua setelah dilakukan koordinasi dengan Hutama Karya Infrastruktur (HKI). Keputusan ini diambil agar pekerjaan perbaikan tetap maksimal tanpa terganggu arus kendaraan.

Jalur Strategis yang Sangat Ditunggu

Sebagai penghubung utama Padang–Bukittinggi dan jalur penting transportasi Sumbar–Riau, Lembah Anai memiliki peran besar bagi mobilitas warga, logistik, hingga pariwisata. Pembukaan terbatas diharapkan mampu mengurangi kepadatan di rute alternatif dan membantu memulihkan aktivitas masyarakat.

Pengendara Diminta Ekstra Hati-hati

Meskipun bisa dilewati, kondisi jalan masih rawan. Beberapa faktor yang perlu diwaspadai:

Jalan masih licin

Ada genangan di sejumlah titik

Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi

Sisa material longsor belum sepenuhnya dibersihkan

Denny mengingatkan agar pengendara tidak memacu kecepatan dan mematuhi arahan petugas yang disiagakan di titik-titik rawan.

Roda Empat Belum Boleh Melintas

Untuk mobil dan kendaraan sejenisnya, belum ada izin pembukaan jalur. Pengguna roda empat diminta menggunakan jalur alternatif sambil menunggu evaluasi lanjutan.

Menurut Denny, kemungkinan jalur baru bisa dibuka untuk roda empat pada 13 Desember 2025, dengan catatan kondisi jalan telah dinyatakan aman oleh HKI dan Kementerian PUPR.

Harapan Pemulihan Lebih Cepat

Pembukaan terbatas ini memberi harapan bagi warga yang menggantungkan aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari pada jalur tersebut. Jika uji coba berlangsung lancar, kemungkinan pembukaan penuh dapat dilakukan lebih cepat dari target.

(B1)
#Infrastruktur #BanjirSumbar #GalodoLembahAnai #LembahAnai #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang Pariaman — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Minangkabau merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang berlaku mulai Senin, 8 Desember 2025 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 9 Desember 2025 pukul 07.00 WIB. Dalam peringatan tersebut, BMKG menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Sumbar berpotensi diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada periode siang hingga malam hari.

Wilayah dengan Potensi Hujan Lebat

Beberapa kabupaten/kota diprediksi menghadapi kondisi cuaca yang cukup ekstrem antara pukul 13.00 hingga 22.00 WIB. Daerah yang masuk kategori waspada meliputi:

Kabupaten Agam

Bukittinggi

Tanah Datar

Padang Panjang

Sijunjung

Pesisir Selatan

Daerah perbukitan seperti Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang mendapat perhatian khusus karena rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir bandang. Sementara itu, Pesisir Selatan memiliki potensi genangan bahkan gelombang tinggi bila hujan datang bersamaan dengan angin kuat.

Pagi Relatif Kondusif, Cuaca Memburuk Saat Sore-Malam

Meski terdapat potensi hujan lebat, kondisi pagi hari diperkirakan masih cerah berawan. Namun memasuki siang hingga malam hari, kelembapan meningkat tajam di berbagai wilayah, memicu terbentuknya awan konvektif. Awan ini kerap membawa hujan deras, kilat, hingga embusan angin kencang.

Suhu Rendah di Dataran Tinggi, Kelembapan Hampir Maksimal

BMKG juga merinci parameter cuaca yang diperkirakan terjadi:

Suhu udara: 13–31°C
Wilayah pegunungan seperti Padang Panjang, Tanah Datar, dan Agam berpotensi mengalami suhu terendah.

Kelembapan: 84–99%
Tingginya kelembapan menandakan kondisi atmosfer yang sangat mendukung terbentuknya hujan lebat.

Angin: 6–21 km/jam
Kecepatan dapat meningkat saat awan Cumulonimbus berkembang.

Kombinasi kelembapan yang tinggi, atmosfer tidak stabil, dan pengaruh dinamika lokal di Sumbar menambah peluang terjadinya cuaca ekstrem.

Peringatan BMKG: Tingkatkan Kewaspadaan

BMKG Minangkabau mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana, untuk mewaspadai risiko:

Banjir dan genangan

Banjir bandang di daerah aliran sungai

Longsor dan pergerakan tanah

Pohon tumbang karena angin kencang

Daerah yang sebelumnya sudah terdampak bencana hidrometeorologi di bulan-bulan terakhir juga diminta lebih hati-hati karena kondisi tanah masih labil dan rentan longsor susulan.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi seperti aplikasi BMKG, Instagram @infobmkg, dan sistem peringatan dini daerah.

Langkah Antisipasi Pemerintah Daerah

Beberapa pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah mengerahkan BPBD, relawan, serta perangkat nagari untuk memantau lokasi rawan banjir dan longsor. Pembersihan drainase di pusat kota dan kawasan padat penduduk juga dilakukan untuk mengurangi risiko genangan.

(Rini/Mond)
#BMKG #PrediksiCuaca #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberi sinyal kuat bahwa status tanggap darurat bencana akan diperpanjang. Kerusakan yang masih luas dan lambatnya pemulihan di sejumlah wilayah pascabencana banjir, longsor, dan banjir bandang yang terjadi sejak akhir November 2025 menjadi alasan utama pemerintah belum dapat menutup fase darurat tersebut.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa sejumlah pekerjaan krusial di lapangan belum rampung.

“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (7/12/2025).

Keputusan resmi mengenai perpanjangan status darurat akan diputuskan pada 8 Desember 2025, setelah seluruh kepala daerah mengirimkan laporan terbaru mengenai kondisi masing-masing wilayah.

Daerah Mulai Stabil dan Daerah Masih Kritis

Dalam laporan awal, Mahyeldi menyebut ada beberapa daerah yang mulai berangsur pulih, seperti:

Kota Solok

Kota Payakumbuh

Kota Bukittinggi

Namun sejumlah daerah lain masih berada dalam situasi kritis, di antaranya:

Kabupaten Agam

Kota Pariaman

Pesisir Selatan

serta beberapa wilayah lain yang masih fokus pada proses evakuasi.

Akses jalan dan jembatan di daerah perbukitan dan lembah sungai masih banyak yang terputus, menghambat distribusi logistik. Beberapa lokasi bahkan hanya dapat dijangkau kendaraan roda dua atau dibantu penyaluran manual oleh relawan.

“Ada titik-titik yang masih terisolasi. Akibat akses yang rusak, distribusi bantuan belum bisa berjalan optimal,” jelas Mahyeldi.

Kebutuhan Dasar Masih Mendesak

Pemprov Sumbar memastikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar bagi warga terdampak, terutama:

bahan pangan dan makanan siap konsumsi,

air bersih serta tandon penampungan,

perlengkapan tidur dan kebutuhan sanitasi,

paket khusus untuk ibu hamil, menyusui, dan balita.

Pemerintah terus mengupayakan penyambungan jaringan air yang terputus dan memaksimalkan suplai melalui mobil tangki.

20 Ribu Pengungsi dan Banyak Rumah Rusak Berat

Saat ini sekitar 20 ribu warga masih mengungsi, terutama mereka yang rumahnya rusak berat atau tinggal di area rawan yang belum boleh dihuni.

Para pengungsi tersebar di:

tenda-tenda darurat,

posko pengungsian,

dan hunian sementara (huntara) yang tengah dibangun.

Tim teknis sedang melakukan penilaian kelayakan lokasi permukiman. Pemerintah akan membantu pembangunan rumah bagi warga yang memiliki lahan, sementara bagi yang tidak memiliki tanah, akan disiapkan lokasi relokasi.

Banyak permukiman dinyatakan tidak layak huni karena berada pada jalur banjir bandang atau zona rawan longsor.

Bantuan Mengalir dari Berbagai Daerah

Dukungan bagi Sumatera Barat datang dari berbagai provinsi, seperti Riau dan Jambi, serta dari kabupaten/kota lain di Sumatra. Bantuan disalurkan melalui berbagai pihak:

TNI/Polri

Basarnas

BPBD

Relawan dan organisasi kemanusiaan

Komunitas masyarakat

Kolaborasi ini penting untuk mencegah penumpukan logistik dan memastikan alat berat yang membuka akses jalan dapat bekerja tanpa hambatan.

Menunggu Keputusan Perpanjangan Tanggap Darurat

Melihat kompleksitas situasi dan banyaknya sektor yang belum pulih, perpanjangan status tanggap darurat hampir tak terhindarkan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk:

mempercepat perbaikan infrastruktur vital,

memperluas distribusi bantuan,

mempercepat pembangunan huntara,

serta memastikan seluruh pengungsi terpenuhi kebutuhannya.

Keputusan final dari Pemprov Sumbar akan diumumkan pada Senin, 8 Desember 2025.

(Rini/Mond)

#BencanaSumbar #BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang – Dukungan BBM Darurat Percepat Penanganan Bencana di Sumbar
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendapatkan dorongan signifikan dari pemerintah pusat dalam percepatan penanganan bencana hidrometeorologis. BPH Migas menyetujui permintaan khusus Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, untuk alokasi solar bersubsidi yang diperuntukkan bagi operasional alat berat selama masa tanggap darurat.

Sumbar mendapat kuota 191.520 liter solar, yang bisa digunakan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan evakuasi di wilayah terdampak banjir, longsor, dan kerusakan lainnya. Alokasi ini berlaku dari 25 November hingga 8 Desember 2025, sesuai surat resmi BPH Migas.

Gubernur: Operasional Alat Berat Harus Tanpa Hambatan
“Setiap menit sangat berharga. Dengan jaminan ketersediaan solar, operasi penyelamatan dan pembukaan akses dapat berjalan optimal,” ujar Gubernur Mahyeldi pada Kamis (4/12).

Alat berat menjadi kunci dalam evakuasi, normalisasi sungai, pembukaan jalan tertutup longsor, serta memastikan logistik tetap bergerak. Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menegaskan, pengisian BBM di lapangan wajib berjalan lancar tanpa hambatan administratif, dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran.

Mekanisme Pengambilan dan Batas Pemakaian
Untuk menghindari penyalahgunaan, pemerintah menerapkan aturan khusus:

Surat Rekomendasi – diterbitkan oleh Kepala BPBD, Komandan Posko TNI/Polri, atau Basarnas.

Batas Harian – maksimal 180 liter per alat berat.

Kendaraan Operasional – disesuaikan dengan kebutuhan posko.

Pengawasan – pemberi rekomendasi wajib melaporkan jika terjadi penyalahgunaan.

SPBU Siaga Bencana
Solar darurat ini didistribusikan melalui 18 SPBU di seluruh Sumbar, termasuk di Pasaman, Agam, Padang, Padang Pariaman, Bukittinggi, Solok, dan Payakumbuh. 

Hiswana Migas: Mari Awasi Bersama
Ketua Hiswana Migas Sumbar, Ridwan Hosen, mengapresiasi dukungan cepat pemerintah dan mengingatkan agar solar khusus digunakan hanya untuk penanggulangan bencana.

Dengan kuota 191.520 liter, Pemprov Sumbar memastikan excavator, loader, dump truck, dan kendaraan operasional lainnya dapat bekerja tanpa henti, menjadi penentu dalam penyelamatan warga di tengah cuaca ekstrem dan bencana alam.

(Rini/Mond)
#HismawaMigas #BPHMigas
#SumateraBarat

Serasinews.com, Agam – Dari udara, Helikopter Caracal Skadron Udara 8 melintas pelan di atas bentang luas perkebunan sawit di Nagari Tiku V Jorong, Kabupaten Agam. Pola tanaman yang tersusun rapi tampak seperti lanskap yang tertata. Namun citra itu segera runtuh ketika kamera menyorot lebih dekat: tanah yang terkelupas, jalur erosi yang memanjang seperti guratan luka, dan sungai yang berganti arah akibat hantaman arus besar.

Di bawah keteduhan daun sawit yang tampak damai dari kejauhan, banjir bandang telah menghancurkan apa pun yang berdiri di depannya. Rumah-rumah terbelah, jalan terputus, jembatan terlepas dari fondasinya. Kampung-kampung yang sejak lama menjadi tempat berteduh kini berubah menjadi dataran lumpur tanpa bentuk.

Korban Terus Dicatat, Tetapi Duka Tak Tercatat

BNPB melaporkan ratusan jiwa menjadi korban. Puluhan kampung tenggelam, fasilitas umum rusak, dan ribuan orang mengungsi dalam kondisi tak menentu. Di tenda darurat yang basah oleh embun malam, orang-orang mencoba menenangkan diri sambil menunggu kabar keluarga yang belum ditemukan.

Setiap korban membawa cerita yang tak akan kembali: seorang ayah yang melompat ke arus demi menyelamatkan anaknya, perempuan yang kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam, atau warga yang kembali ke rumah hanya untuk mendapati tanahnya hilang tersapu air.

Hujan Ekstrem Menjadi Pemantik, Bukan Penyebab Utama

Cuaca buruk memang memicu bencana, namun masalah utamanya jauh lebih lama mengendap: kerusakan kawasan hulu DAS.

Dulu, daerah ini adalah hutan alam—penahan air alami dengan akar dalam dan struktur vegetasi berlapis. Tetapi dalam dua puluh tahun terakhir, hutan itu berganti dengan perkebunan sawit. Lereng dibuka, tutupan tanah hilang, dan keseimbangan ekosistem terganggu.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut temuan kayu-kayu gelondongan yang terseret arus. Potongan batang itu diduga merupakan sisa pembukaan lahan sawit.

“Karena zero burning, kayu tidak dibakar, hanya dipinggirkan,” jelasnya.

Kayu yang seharusnya menjadi bagian tubuh hutan berubah menjadi amunisi mematikan ketika diterjang banjir.

Monokultur Tidak Menggantikan Peran Hutan

Hutan mampu memperlambat, menyerap, dan menahan air. Ia memiliki sistem yang bekerja dari akar hingga kanopi.
Sebaliknya, kebun sawit hanya menyediakan naungan tipis tanpa fungsi ekologis yang memadai. Tanah cepat memadat, air mengalir tanpa tertahan, dan ketika hujan lebat turun, limpasan langsung melesat ke hilir.

Sawit mungkin menguntungkan secara ekonomi.
Tapi ia tidak mampu menjalankan fungsi alam yang dahulu dikerjakan hutan.

Banjir Bandang 2025: Teguran Tentang Cara Kita Mengelola Alam

Tragedi ini bukan sekadar konsekuensi cuaca ekstrem.
Ia adalah peringatan keras bahwa tata kelola lahan, pelanggaran izin, dan lemahnya pengawasan telah menggerus ketahanan lingkungan.

Bantuan darurat penting. Evakuasi wajib segera dilakukan. Penanganan korban tak boleh berhenti.

Namun tanpa perubahan cara mengelola hulu DAS, bencana berikutnya bukan kemungkinan—tetapi kepastian.

Pemulihan Harus Menyentuh Hulu, Bukan Sekadar Hilir

Arah pemulihan harus jelas dan menyeluruh:

Rehabilitasi hutan di lereng rawan longsor.

Penguatan tata kelola dan pengawasan lahan di kawasan berisiko.

Penindakan tegas terhadap pembukaan hutan ilegal.

Restorasi sungai dan daerah resapan air di seluruh aliran DAS.

Bumi telah memberi sinyal keras.
Kita yang sedang berdiri di tengah lumpur ini harus memutuskan:
apakah kita akan membiarkan peringatan ini berlalu, atau menjadikannya titik balik?

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #PembabatanHutan #SumateraBarat

Serasinews.com,Sumatera Barat – Di ruang pendingin RS Bhayangkara Padang, deretan kantong jenazah tersusun rapi seperti barisan sunyi yang menunggu untuk dipulangkan. Di balik plastik dingin itu, puluhan anak—yang beberapa hari lalu masih bermain di halaman rumah mereka—kini terbaring tanpa nama. Banjir bandang yang menerjang Sumatera Barat bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghapus jejak identitas.

Tim DVI berpacu dengan waktu yang terus mengecil. Wajah-wajah mungil itu telah kehilangan bentuk yang bisa dikenali. Lumpur, arus deras, dan waktu bekerja bersama menghapus tanda-tanda terakhir yang mungkin bisa dikenali keluarga.

“Sebagian besar korban adalah anak-anak. Sidik jari tidak bisa digunakan karena belum berkembang sempurna. Secara visual juga sudah sangat sulit,” ujar Ps. Kepala RS Bhayangkara Padang, dr. Harry Andromeda, Selasa (2/12), dengan suara yang mencoba menahan berat suasana.

Di meja antemortem, lembar-lembar laporan orang hilang masih kosong. Belum ada satu pun data yang sesuai dengan 25 jenazah kecil berstatus Mr. X—atau lebih tepatnya Little X—anak-anak yang belum ditemukan oleh siapa pun.

“Kemungkinan orang tua mereka juga menjadi korban. Tidak ada yang datang mencari, dan itu menghentikan proses identifikasi,” tambah Harry.

DNA: Upaya Terakhir

Ketika wajah tak lagi dikenali dan sidik jari tak bisa digunakan, DNA menjadi harapan terakhir. Gigi, tulang, hingga jaringan tubuh diambil dengan hati-hati, seolah petugas sedang merawat sisa-sisa identitas yang masih tersisa.

Namun langkah itu pun terbentur hambatan besar. DNA tak berarti tanpa pembanding. Tanpa keluarga, tidak ada data yang bisa dicocokkan.

“Semua sampel sudah kami kumpulkan, tetapi tanpa pembanding, proses identifikasi tidak bisa dilanjutkan,” tegas Harry.

Di ruang lain, petugas DVI terus menatap formulir-formulir kosong—tempat seharusnya nama seorang anak bisa kembali dituliskan untuk terakhir kalinya.

Imbauan untuk Warga: Datang ke RS atau Posko DVI

Satu-satunya harapan kini tertuju pada masyarakat. Siapa pun yang kehilangan anak, cucu, keponakan, atau kerabat kecil diminta segera mendatangi RS Bhayangkara Padang atau posko DVI di wilayah masing-masing.

Setetes darah, sehelai rambut, atau sampel air liur bisa menjadi kunci untuk membawa seorang anak kembali pada identitasnya.

Kendala Baru: Ruang Pendingin Terbatas

Di tengah semua upaya, RS Bhayangkara menghadapi persoalan lain: keterbatasan ruang pendingin. Ruangan yang hening dan dingin itu terlalu kecil untuk menampung begitu banyak duka.

“Kami hanya memiliki empat ruang pendingin. RS M Djamil dua, RS Unand dua. Sisanya kami titipkan. Bahkan kami mendapat bantuan mobil boks pendingin dari Dinas Pertanian,” kata Harry, menggambarkan situasi di mana rumah sakit berubah menjadi tempat penampungan duka yang tak pernah diduga.

Jenazah-jenazah kecil itu kini tersebar di beberapa fasilitas kesehatan, menunggu seseorang datang membawa kembali nama yang pernah mereka dengar sebelum tidur: ibu, ayah, nenek, atau siapa saja yang pernah menggenggam tangan mereka.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat #BanjirBandang

Serasinews.com, Sumbar – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa hantaman banjir bandang dan longsor yang menyapu provinsi itu selama dua pekan terakhir telah meninggalkan kerusakan dalam skala yang jauh lebih besar dari dugaan awal. Dalam perkiraan sementara, nilai kerugian kini melampaui Rp1 triliun, dipatok sekitar Rp1,2 triliun.

“Kerusakan kita besar, lebih dari Rp1 triliun. Di sektor pertanian saja, sekitar 13 ribu hektare lahan terdampak,” kata Mahyeldi usai menghadiri Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta, Senin (1/12).

Angka tersebut menggambarkan betapa rumah-rumah warga, ladang penghidupan, dan jembatan penghubung luluh dalam hitungan jam, seolah tersapu oleh kekuatan alam yang tak memberi kesempatan untuk bertahan.

130 Ribu Pengungsi, 151 Tewas, 118 Belum Ditemukan

Di balik kerusakan itu, tragedi kemanusiaan membentang luas. Sekitar 130 ribu warga kini bertahan di lokasi pengungsian yang penuh sesak oleh tenda darurat dan debu tanah yang belum sempat dibersihkan.

Per 1 Desember 2025, pemerintah mencatat:

151 korban meninggal dunia

118 orang masih dinyatakan hilang

Mahyeldi menyebut proses pencarian masih berlangsung, namun medan yang berubah akibat longsor membuat upaya penyisiran memerlukan tenaga ekstra. Tim penyelamat harus menembus lumpur setinggi betis hingga pinggang, sementara alat berat terus mengaduk material longsoran yang menutupi beberapa area.

30 Ribu Rumah Rusak, Fasilitas Sosial Lumpuh

Sekitar 30 ribu rumah dilaporkan rusak dengan tingkat keparahan berbeda-beda. Bencana juga memukul fasilitas vital seperti:

sekolah dan rumah sakit,

saluran irigasi,

jembatan penghubung desa dan kecamatan,

sejumlah ruas jalan utama.

Sumbar kini berada pada fase pemulihan yang menuntut sumber daya besar dan kerja berbulan-bulan.

Wilayah dengan Dampak Terberat

Beberapa kawasan yang mengalami kerusakan ekstrem berada di jalur rawan longsor, termasuk:

Malalak (Agam)

Selaras Air

Batu Busuk, Padang

Lubuk Minturun

Perbatasan Padang Panjang–Batusangkar

Pasaman Barat

Di Malalak, sebagian badan jalan amblas dan pecah seperti retakan kulit bumi, sementara aliran sungai berubah arah membawa bebatuan besar dari wilayah hulu.

Proses Perbaikan Sudah Dimulai

Meski kerusakan meluas, perbaikan infrastruktur prioritas mulai dilakukan. Mahyeldi menargetkan ruas-ruas jalan utama dapat pulih dalam waktu sekitar satu bulan, sehingga distribusi bantuan dan aktivitas warga bisa kembali bergerak.

“Bantuan harus tetap sampai ke warga. Semua kita perbaiki secara bertahap,” tegasnya.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat —
Malam Senin (1/12) kembali diselimuti kabar duka dari pusat data Pusdalops BPBD Sumbar. Pada pembaruan laporan pukul 21.00 WIB, jumlah korban jiwa akibat rangkaian bencana hidrometeorologi—banjir bandang, longsor, dan luapan sungai—kembali meningkat menjadi 166 orang meninggal dunia, sementara 111 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengungkapkan bahwa data tersebut dikumpulkan dari 16 kabupaten/kota terdampak. Sembilan daerah di antaranya mencatat korban jiwa, sementara wilayah lain mengalami kerusakan infrastruktur dan dampak sosial yang tidak kalah berat.

“Kabupaten Agam menjadi daerah dengan korban terbanyak. Sampai malam ini, tercatat 118 warga meninggal dunia dan 72 orang masih belum ditemukan,” ujar Arry dengan nada yang menandakan betapa seriusnya situasi di lapangan. Cuaca ekstrem beberapa hari terakhir membuat wilayah ini sangat rentan.

Arry menegaskan bahwa angka-angka itu bersifat sementara. Tim gabungan BPBD, TNI/Polri, relawan, hingga potensi SAR masih terus melakukan pencarian di wilayah terpencil, lereng curam yang terputus longsor, serta aliran sungai yang kini berubah menjadi jalur puing. “Setiap pembaruan selalu membawa dua sisi — harapan dan kecemasan,” tambahnya.

Sebaran Korban di Berbagai Daerah

Data terbaru menunjukkan distribusi korban sebagai berikut:

Kabupaten Agam: 118 meninggal, 72 hilang

Kota Padang Panjang: 21 meninggal, 32 hilang

Kota Padang: 12 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Tanah Datar: 3 meninggal, 1 hilang

Kabupaten Pasaman Barat: 1 meninggal, 6 hilang

Kabupaten Padang Pariaman: 7 meninggal, 1 hilang

Kota Solok: 1 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Kepulauan Mentawai: 2 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Pesisir Selatan: 0 meninggal, 1 hilang

Sementara itu, tujuh daerah lainnya—Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Solok—tidak mencatat korban jiwa, meski tetap terdampak cuaca buruk.

Koordinasi Terpadu, Waktu yang Kian Mendesak

Posko Terpadu Penanganan Bencana Provinsi Sumbar kini bekerja sepanjang waktu. Setiap laporan dari lapangan memuat kisah desa yang terisolasi, keluarga yang menunggu kepastian, hingga upaya evakuasi yang berulang kali terhambat material longsor.

Arry menekankan pentingnya akurasi data. “Informasi yang tepat dan cepat adalah dasar setiap keputusan di lapangan," ujarnya.

Di berbagai titik, suara alat berat bersahut-sahutan dengan panggilan warga yang masih mencari anggota keluarga. Seolah seluruh Sumatera Barat sedang menahan napas, menantikan fajar yang mungkin membawa kejelasan—apa pun bentuknya.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat — Tiga hari setelah bencana melanda, Sumatra Barat mulai menunjukkan denyut pemulihan. Di antara lumpur yang perlahan mengering dan ruas jalan yang masih retak seperti serat tanah yang letih, secercah harapan mulai terlihat.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa upaya penanganan pascabencana terus mengalami perkembangan positif. Cuaca yang lebih bersahabat memberi ruang bagi percepatan pemulihan, sementara Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tetap diperkuat untuk mengendalikan potensi hujan susulan.
“Sumatra Barat sudah lebih pulih di hari ketiga. Saat ini tidak ada hujan, dan OMC masih dilanjutkan,” ujarnya, dikutip dari Antara, Senin (1/12/2025). Optimisme itu ia sampaikan dengan kewaspadaan, mengingat kondisi tanah yang masih rawan.

KORBAN: Angka yang Masih Menyisakan Luka

Hingga kini, data terbaru mencatat:

129 orang meninggal

118 orang hilang

16 orang luka-luka

Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan dampak paling berat, mencatat 87 korban meninggal dan 76 orang hilang.
Di Padang Pariaman, sebagian warga mulai kembali ke rumah saat siang hari untuk membersihkan lumpur dan puing-puing, sebelum kembali bermalam di posko karena listrik belum stabil dan rasa cemas masih kuat.

Total delapan kabupaten/kota terdampak: Agam, Solok, Pesisir Selatan, Padang, Padang Panjang, Pariaman, Tanah Datar, dan Bukittinggi.
Jumlah pengungsi mencapai 77.918 jiwa, banyak di antaranya menjalani rutinitas berat: pulang membersihkan – kembali mengungsi.

INFRASTRUKTUR: Luka Fisik yang Belum Sembuh

Kerusakan infrastruktur masih menjadi tantangan besar:

sejumlah jembatan terputus

jalan amblas

beberapa jalur nasional dan provinsi lumpuh

Di Padang Panjang dan Sicincin, jalur utama belum tersambung sehingga arus logistik harus memutar jauh.
BNPB telah mengirim sembako, makanan siap saji, perlengkapan kebersihan, tenda, selimut, serta alat berat. Personel yang sudah empat hari bekerja tanpa henti tersebar di titik-titik paling terdampak.
“Semua berjalan sesuai rencana,” kata Suharyanto, meski pekerjaan panjang masih menanti.

JALUR DARAT TERBUKA, UDARA DIKERAHKAN SECARA TERPILIH

Meski banyak ruas jalan rusak, jalur darat masih dapat dilalui sehingga armada udara difokuskan hanya untuk kebutuhan mendesak.

Armada yang dikerahkan:

1 helikopter BNPB

1 pesawat fixed wing

1 helikopter Basarnas

Dari Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar, tercatat 131 personel terlibat dalam penanganan banjir, galodo, sedimentasi sungai, dan perbaikan irigasi.
Prioritas utama: pemulihan aliran sungai dan penyediaan air bagi permukiman serta pertanian.

Alat berat yang digunakan meliputi excavator, mini excavator, dan long arm. Namun di lokasi sempit, warga dan relawan masih mengandalkan cangkul dan sekop.

KONDISI ATMOSFER: SENYAR MENJAUH, LANGIT BELUM SEPENUHNYA TENANG

Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Deddy Kurniawan, memastikan bahwa Ex-Siklon Tropis Senyar telah menjauh. Meski begitu, Sumatra Barat masih berada di puncak musim hujan hingga akhir Desember.

Faktor seperti IOD, suhu muka laut hangat, dan konvergensi angin masih memicu pembentukan awan hujan.
Dalam sepekan ke depan, potensi hujan lebat masih harus diwaspadai.

Warga dianjurkan kembali ke rumah secara bertahap, sambil memperhatikan kondisi sekitar dan risiko cuaca ekstrem.
Daerah dengan kewaspadaan tinggi mencakup 16 kabupaten/kota, mulai dari Kepulauan Mentawai hingga Solok Selatan.

“Yang terpenting adalah kesiapsiagaan semua pihak agar risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Desindra.

(L6)
#BanjirSumbar #Peristiwa #BNPB #SumateraBarat

Serasinews.com,PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Pusdalops BPBD kembali merilis data terbaru korban bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah sejak 21 November 2025. Hingga Minggu (30/11) pukul 09.00 WIB, tercatat 129 orang meninggal dunia dan 86 orang masih hilang.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyatakan data dihimpun dari laporan resmi kabupaten/kota terdampak. Peningkatan signifikan terjadi di Kota Padang Panjang, dari sebelumnya 7 orang meninggal dan nihil korban hilang, kini menjadi 21 meninggal dan 32 hilang.

“Data akan terus diperbarui seiring masuknya laporan terbaru dari masing-masing daerah,” ujar Arry.

Dari 16 kabupaten/kota terdampak, delapan daerah melaporkan korban jiwa atau hilang, sementara delapan lainnya nihil. Jumlah korban terbanyak berada di Kabupaten Agam.

Rincian korban per kabupaten/kota:

Kabupaten Agam: 87 meninggal, 76 hilang

Kota Padang Panjang: 21 meninggal, 32 hilang

Kota Padang: 10 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Tanah Datar: 2 meninggal, 1 hilang

Kabupaten Pasaman Barat: 1 meninggal, 6 hilang

Kabupaten Padang Pariaman: 7 meninggal, 2 hilang

Kota Solok: 1 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Pesisir Selatan: 0 meninggal, 1 hilang

8 kabupaten/kota lainnya: nihil korban

Arry menekankan, Kabupaten Agam menjadi daerah paling terdampak dengan 87 korban meninggal dan 76 masih dalam pencarian. Perkembangan data korban, kerusakan, dan kebutuhan penanganan darurat akan terus dipantau melalui Posko Terpadu Penanganan Bencana Provinsi Sumbar.

(Rini/Mond) 

#BanjirSumbar #SumateraBarat

#Peristiwa #BencanaAlam

Serasinews.com, Sumatera Barat — Hingga Minggu (30/11), jalan nasional Padang–Bukittinggi di kawasan Lembah Anai masih terputus total. Akses utama yang selama puluhan tahun menjadi jalur ekonomi, pendidikan, serta distribusi logistik itu kini berubah menjadi bentang rusak penuh lumpur, bongkahan batu, dan aliran sungai yang bergeser dari jalur lamanya.

Sedikitnya empat titik kerusakan besar ditemukan sepanjang ruas ini. Kerusakan paling parah berada di kawasan Mega Bendung, di mana badan jalan tergerus hingga menyerupai lembaran tanah yang terkoyak. Aspal pecah, rongga menganga, dan arus deras Batang Anai terus mengikis bagian bawah konstruksi jalan.

Hal yang paling mengejutkan tim di lapangan adalah berubahnya alur sungai. Batang Anai, yang biasanya mengalir di sisi lembah, kini bergerak mendekati bahu jalan seolah mencari jalur baru setelah banjir bandang mengubah kontur lembah.

Di dasar lembah, tiga alat berat terus bekerja membersihkan material, memecah batu besar, dan mengarahkan ulang aliran sungai. Sementara itu, tim Hutama Karya tampak melakukan pengukuran ulang karena kontur topografi kawasan ini tak lagi sama seperti sebelum bencana.

Kapan Jalan Dibuka? Belum Ada Kepastian

Ketidakpastian menjadi hal yang paling dirasakan warga. Hingga kini, belum dipastikan kapan akses vital ini kembali bisa dilewati. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah meminta proses perbaikan dipercepat.

“Kami menerima informasi bahwa dalam dua minggu diupayakan jalur dapat dilalui kendaraan kecil lebih dulu,” ujarnya.

Namun bagi masyarakat yang mengandalkan jalur ini—pedagang, perantau, sampai mahasiswa—dua minggu terasa seperti waktu yang sangat panjang.

Dampak Ekonomi dan Sosial Mulai Terasa

Kota Padang Panjang termasuk wilayah yang mencatat dampak paling besar. Arus barang terganggu, aktivitas kerja dan sekolah tersendat, sementara biaya transportasi meningkat karena harus memutar jauh melalui jalur alternatif.

Untuk sementara, satu-satunya akses dari Padang ke wilayah utara Sumbar adalah lewat Sitinjau Lauik yang terjal dan rawan longsor, kemudian memutar ke arah Danau Singkarak. Perjalanan yang biasanya hanya dua jam kini bisa dua hingga tiga kali lebih lama, tergantung cuaca dan kondisi lalu lintas.

Lembah Anai: Luka Alam yang Kembali Terbuka

Secara geografis, kawasan ini memang berada di zona rawan. Pertemuan bukit curam, aliran sungai besar, dan curah hujan tinggi membuatnya kerap dilanda banjir bandang serta longsor. Namun bencana kali ini dinilai sebagai salah satu yang paling merusak dalam beberapa tahun terakhir.

Warga hanya bisa menunggu dengan rasa waswas, mengamati alat berat bekerja di tengah kabut tipis Lembah Anai. Jalur ini bukan hanya sekadar infrastruktur—ia adalah nadi kehidupan ribuan orang dari Padang hingga Agam, dari Tanah Datar hingga Bukittinggi.

Selama jalan itu belum tersambung kembali, denyut kehidupan itu pun ikut tertahan.

(Rini/Mond)
#Infrastruktur #JalanLembahAnaiPutus #SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat — Lebih dari satu pekan setelah rangkaian bencana hidrometeorologi melanda Sumatera Barat pada 21 November 2025, jumlah korban terus bertambah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Pusdalops BPBD kembali merilis data terbaru pada Sabtu (29/11) pukul 14.00 WIB. Angka-angka yang muncul kembali menambah beban para petugas dan keluarga korban: 90 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 86 lainnya masih hilang.

Laporan baru datang dari Kabupaten Tanah Datar, wilayah yang sebelumnya dinyatakan tanpa korban. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, mengonfirmasi adanya temuan baru dari tim BPBD kabupaten tersebut.

“Berdasarkan laporan terbaru dari BPBD Tanah Datar, terdapat tambahan dua korban meninggal dunia dan satu orang hilang. Data ini dinamis dan akan terus kami perbarui sesuai kondisi di lapangan,” ujar Arry di Padang.

Dengan penambahan tersebut, total korban kembali berubah mengikuti perkembangan operasi pencarian yang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di sungai-sungai, lereng bukit, dan kawasan permukiman yang tertimbun longsor.

Agam Masih Menjadi Episentrum Terberat

Dari 16 kabupaten/kota terdampak, tujuh di antaranya melaporkan korban jiwa maupun orang hilang. Kabupaten Agam tetap menjadi daerah dengan dampak paling parah.

Rincian korban per wilayah:

Kabupaten Agam: 74 meninggal, 78 hilang

Kota Padang Panjang: 7 meninggal, 0 hilang

Kota Padang: 5 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Tanah Datar: 2 meninggal, 1 hilang

Kabupaten Pasaman Barat: 1 meninggal, 6 hilang

Kabupaten Padang Pariaman: 0 meninggal, 1 hilang

Kota Solok: 1 meninggal, 0 hilang

Sementara itu, sembilan kabupaten/kota lainnya melaporkan nihil korban jiwa maupun orang hilang, meskipun kerusakan infrastruktur tetap dilaporkan di beberapa titik.

Medan Penuh Tantangan: Arus Deras, Akses Terputus, dan Waktu yang Terus Berjalan

Di Agam, tim pencarian berhadapan dengan sungai berarus deras, tumpukan kayu, dan material vulkanik yang terbawa banjir bandang. Cuaca yang berubah-ubah membuat penyisiran harus kerap dihentikan.

Di Tanah Datar, akses menuju titik longsor terputus. Alat berat belum dapat masuk ke sejumlah lokasi sehingga petugas melakukan pencarian secara manual.

Sejak 21 November, unsur SAR Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan warga bekerja tanpa henti dengan pola rotasi.

Posko Terpadu: Data Bergerak, Kebutuhan Terus Mengalir

Arry menegaskan bahwa seluruh data bersifat sementara karena proses pencarian masih berlangsung.

“Perkembangan data korban, kerusakan, hingga kebutuhan darurat akan terus diperbarui melalui Posko Terpadu Penanganan Bencana Provinsi,” ujarnya.

Di berbagai pos pengungsian, kebutuhan mendesak terus berdatangan: makanan, selimut, pakaian, obat-obatan, hingga layanan khusus bagi anak-anak dan lansia. Daerah yang masih terisolasi menjadi perhatian utama pemerintah.

Duka yang Belum Usai

Di tengah operasi pencarian yang belum berhenti, keluarga korban menunggu kabar dengan cemas dan berharap. Setiap pembaruan data seperti membuka kembali luka yang belum sempat pulih.

Pemerintah Provinsi Sumbar mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dan menghindari kabar tidak terverifikasi agar tidak menimbulkan kepanikan.

Hingga hari ini, Sumatera Barat masih berada dalam fase darurat—dan deretan angka korban menjadi pengingat bahwa bencana ini belum berakhir. Upaya penyelamatan terus berkejaran dengan waktu.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #SumateraBarat
#BencanaAlam

Serasinews.com,Malalak- 27 November 2025 – Dentuman deras air bah dari perbukitan Malalak pada Rabu sore mengubah Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, menjadi puing-puing. Dalam hitungan menit, arus deras membawa lumpur, kayu, dan reruntuhan rumah, memutus jalan, dan merenggut nyawa.

Hingga Kamis pagi, dua warga ditemukan meninggal, sementara satu orang masih hilang, terbawa pusaran air bercampur lumpur dan gelondongan kayu. Identitas para korban belum bisa dipastikan karena akses ke lokasi masih sangat terbatas.

“Data yang masuk sangat minim. Kami benar-benar terjebak di posko pengungsian Campago karena akses hampir semuanya terputus,” ujar Camat Malalak, Ulya Satar, dengan suara berat.

Arus Coklat yang Menghantam Tanpa Ampun

Banjir bandang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Langit tampak normal, namun debit air di hulu meningkat drastis. Apa yang turun bukan air biasa—coklat pekat, sarat lumpur dan kayu, menyeret rumah-rumah dan segala yang dilewatinya.

Sekitar 70 kepala keluarga harus mengungsi, meninggalkan rumah yang kini tertimbun lumpur atau rusak berat.

Pengungsian Terhambat, Akses Lumpuh

Informasi dari grup warga Malalak Membangun menyebutkan ada empat titik pengungsian: Masjid Nurul Falah Limo Badak, Masjid Nurul Sa’adah Jorong Saskand, Masjid Nurul Iman Jorong Bukik Malanca, dan SDN 01 Campago.

Namun akses ke lokasi-lokasi tersebut sulit. Banyak jalur tertutup lumpur dan pohon tumbang. Jalur dari Malalak Barat ke Malalak Utara tertutup longsor, sedangkan jembatan penghubung Malalak Barat–Selatan putus terbawa arus sungai. Jalur ke Balingka sudah terputus sejak 25 November, sehingga rute tersisa hanya Sicincin – Tandikek – Malalak, dengan medan licin dan rawan longsor susulan.

Warga Bertahan di Posko Pengungsian

Di posko, kebutuhan dasar mulai menipis. Bahan pangan, susu bayi, diapers, pembalut, selimut, dan pakaian layak menjadi kebutuhan paling mendesak. Listrik padam sejak Selasa, membuat anak-anak dan bayi bertahan dalam gelap dengan lampu darurat seadanya. Beberapa warga harus mencari sinyal di tebing untuk mengabari keluarga: suara mereka menjadi tanda “Kami masih di sini.”

Menanti Bantuan, Menjaga Harapan

Banjir bandang Malalak menjadi pengingat rapuhnya permukiman di lereng sungai. Saat ini warga berharap bantuan logistik, alat berat, dan evakuasi korban hilang segera datang. Meski kondisi berat, harapan tetap menyala—tipis namun kuat, seperti lampu minyak yang menolak padam di tengah hujan badai.

(Rini/Mond)
#BanjirBandang #Malalak
#SumateraBarat #Peristiwa
#BencanaAlam

Serasinews.com, Sumatera Barat — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam untuk seluruh wilayah terdampak cuaca ekstrem. Penetapan ini berlaku selama 14 hari, mulai 25 November hingga 8 Desember 2025, sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur Nomor 360-761-2025.

Keputusan tersebut diambil setelah banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang melanda berbagai daerah dan menimbulkan kerusakan luas pada permukiman, infrastruktur, serta fasilitas publik.

13 Daerah Terdampak

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, mengumumkan status ini usai memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Kantor Gubernur, Rabu (26/11/2025).

“Dengan 13 kabupaten/kota terdampak, penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi menjadi langkah yang harus diambil. Status ini berlaku 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kondisi lapangan,” ujar Arry.

Lima daerah tercatat mengalami dampak paling berat, yaitu:

Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Agam

Kabupaten Pesisir Selatan

Kota Bukittinggi

(Satu wilayah tambahan menunggu konfirmasi resmi Pemprov)

Wilayah-wilayah tersebut sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat lokal karena intensitas hujan ekstrem memicu banjir meluas, longsor yang menutup akses jalan, serta angin kencang yang merusak rumah warga.

Akses Pengajuan DSP BNPB

Status tanggap darurat provinsi menjadi dasar penting untuk mengajukan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.

“Dengan status ini, proses penanganan tidak terhambat persoalan administratif,” jelas Arry.

DSP akan digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti logistik, alat berat, armada evakuasi, tenda pengungsian, suplai makanan, hingga dukungan tenaga teknis.

Tujuh Prioritas Penanganan

Pemprov Sumbar menetapkan tujuh langkah strategis selama masa tanggap darurat:

Pengkajian cepat dampak dan kebutuhan tiap daerah.

Aktivasi sistem komando darurat provinsi.

Evakuasi warga terdampak dan terisolasi.

Pemenuhan kebutuhan dasar: makanan, air bersih, obat, dan hunian darurat.

Perlindungan kelompok rentan (lansia, balita, ibu hamil, difabel).

Pengendalian ancaman lanjutan seperti longsor susulan dan luapan sungai.

Penyaluran logistik secara cepat dan terkoordinasi.

Arry menegaskan seluruh OPD harus bekerja dalam satu jalur komando dan tanpa jeda.

BPBD Sumbar Jadi Command Center

Kantor BPBD Sumbar ditetapkan sebagai Posko Tanggap Darurat sekaligus Command Center Provinsi. Seluruh laporan kejadian, kondisi korban, kebutuhan darurat, dan perkembangan infrastruktur akan dihimpun dan dikoordinasikan dari posko ini.

“Semua informasi dan operasi lapangan disatukan di BPBD agar penanganan lebih cepat dan terarah,” kata Arry.

Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut

BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrem masih akan terjadi hingga awal Desember, dipicu oleh gangguan siklonik lokal. Sejumlah akses jalan antardaerah masih terputus, ribuan rumah terendam, dan warga mengungsi ke lokasi aman.

(Rini/Mond)

#TanggapDaruratBencana #SumateraBarat #BencanaAlam

Serasinews.com, Sumatera Barat — Cuaca ekstrem kembali menghajar wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Sejak Sabtu hingga Minggu (22–23/11), hujan deras yang berlangsung tanpa jeda disertai angin kencang memicu banjir, pohon tumbang, hingga tanah longsor di lima daerah: Kota Padang, Padangpariaman, Kota Solok, Agam, dan Tanahdatar.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Era Sukma Munaf, menyebutkan bahwa tingginya curah hujan di atas batas normal menjadi penyebab utama rentetan bencana ini.

“Laporan dari lima kabupaten/kota sudah kami terima. Tim masih melakukan penanganan di lapangan sekaligus mendata kerusakan,” ujarnya, Minggu sore (23/11).

Padang: Angin Kencang Robohkan Pohon, Banjir Melanda Pagi Buta

Kota Padang menjadi daerah pertama yang merasakan dampak cuaca buruk. Angin kuat sejak dini hari merubuhkan beberapa pohon besar di sejumlah titik Kecamatan Koto Tangah dan Padang Barat, sempat menghambat akses lalu lintas warga.

Tak lama setelahnya, sekitar pukul 04.35 WIB, banjir menggenangi wilayah Gunung Pangilun, Nanggalo. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, air masuk ke permukiman warga. BPBD langsung dikerahkan untuk evakuasi dan pembersihan material pohon tumbang.

Padangpariaman: Banjir Meluas, Longsor Putuskan Akses

Kabupaten Padangpariaman menjadi salah satu yang mengalami dampak paling luas. Hujan berintensitas tinggi menenggelamkan lima kecamatan: Lubuk Alung, Batang Anai, Sintuak Toboh Gadang, Ulakan Tapakis, serta 2×11 Anam Lingkung.

Sementara itu, longsor terjadi di Parit Malintang dan 2×11 Kayu Tanam, menutup ruas jalan, merusak saluran irigasi, hingga menimpa satu bangunan SD. Tim TRC-PB bersama pemerintah daerah bergerak cepat meninjau lokasi dan memastikan akses penting tetap bisa ditembus.

Kota Solok: Dua Bangunan Runtuh, Warga Dievakuasi

Sekitar pukul 02.30 WIB, banjir menerjang Kota Solok dan menyebabkan dua bangunan ambruk, termasuk di sekitar Kampus AMIK Kosgoro. Sebanyak 18 jiwa dari enam KK terpaksa dievakuasi. Tim BPBD telah bersiaga sejak awal hujan turun untuk meminimalkan risiko.

Agam: Banjir Bandang Ubah Aliran Sungai

Kabupaten Agam mencatatkan kerusakan paling serius. Selain genangan, banjir bandang melanda Nagari Paninjauan, Tanjung Raya, membawa material lumpur serta batu-batu besar.

Akibatnya, tiga kolam renang tertimbun, sebuah kafe rusak, tiga saung hancur, dan alur sungai berubah total—mengganggu sumber air utama warga.

Di Nagari Pasia Laweh, sepanjang 25 meter badan jalan amblas sedalam 2,5 meter, memutus akses dan membahayakan aktivitas masyarakat.

Tanahdatar: Rumah Rusak dan Perabotan Hanyut

Di Tanahdatar, banjir melanda Nagari Padang Laweh, Batipuh Selatan. Sebuah rumah mengalami rusak sedang dan dinyatakan tak layak dihuni. Arus deras dari sungai setempat juga menyeret berbagai perabotan rumah tangga, menimbulkan kerugian besar. Pemerintah daerah kini berkoordinasi dengan Dinas PU dan DLH untuk langkah penanganan lanjutan.

BPBD Imbau Warga Tetap Siaga

Meski bencana terjadi serempak di lima daerah, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa. Pendataan detail kerusakan masih berlangsung di Solok, Agam, dan Tanahdatar.

Era Sukma Munaf mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Potensi cuaca ekstrem masih tinggi beberapa hari ke depan. Masyarakat di bantaran sungai, lereng bukit, dan wilayah rawan longsor diminta tetap siaga,” tegasnya.

(Rini/Mond)
#Peristiwa #Banjir #Longsor
#BencanaAlam #BPBDSumbar
#SumateraBarat

Serasinews.com,  Padang, Sumatera Barat — Mahardika Muda Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pendidikan berbasis pengabdian. Sebanyak 155 Calon Volunteer Mahardika Mengajar Batch 6 resmi mengikuti rangkaian Welcoming Party, Pembekalan 1, dan Pembekalan 2 yang diselenggarakan pada 16 dan 23 November 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat.

Rangkaian ini menjadi tahapan penting sebelum para volunteer diterjunkan ke lokasi pengabdian di Nagari Ulang Aling Induk dan Ulang Aling Tengah, Kabupaten Solok Selatan. Dengan mengusung tema “Dari Niat Menuju Aksi: Menjejak Bersama Harapan, Bergerak Menciptakan Perubahan”, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas, komitmen, dan idealisme para calon pendidik muda dari berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah Daerah: Pendidikan adalah Janji Kemerdekaan

Kegiatan Welcoming Party dan Pembekalan 1 yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pada 16 November 2025 dibuka secara resmi oleh perwakilan Gubernur Sumatera Barat, Ir. Nirzam Ul Muluk, M.Si., Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM.

Dalam sambutannya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi Mahardika Muda Indonesia dalam mendukung pemerataan kualitas pendidikan di nagari.

“Pengabdian seperti inilah yang membantu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, terutama di daerah yang membutuhkan sentuhan anak muda,” ujarnya di hadapan para peserta.

Pembekalan 1: Menguatkan Paradigma Pengabdian

Pada Pembekalan 1, para volunteer mendapat materi dari tokoh-tokoh penggerak pendidikan dan pemberdayaan pemuda, di antaranya:

Ghufron Akbari Wardana, S.Ag – Pendiri Mahardika Muda Indonesia

Fauzan Akhiyar, S.H., CHT., C.NNLP., C.PS., C.STMI – Co-Founder Mahardika Muda Indonesia

Deni Pratama Koto, S.Hum., MM, CPS, CPT – Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan Kemenpora

Materi berfokus pada penguatan karakter, pemahaman realitas sosial di nagari, hingga strategi kontribusi yang konkret di lapangan.

Direktur Utama Mahardika Muda Indonesia Periode 2025/2026 menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menghadapi tantangan pendidikan nasional.
“Hari ini, mahasiswa memegang peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahardika Mengajar hadir sebagai ruang untuk melunasi janji kemerdekaan melalui aksi nyata,” tegasnya.

Pembekalan 2: Mengasah Kemampuan Teknis untuk Lapangan

Pembekalan berlanjut pada 23 November 2025 di Aula DPMD Sumbar dengan fokus pada keahlian praktis yang dibutuhkan selama penugasan. Para volunteer mempelajari:

Teknik Menulis Karya Ilmiah – Muhammad Zhafran Hibrizi

Penyusunan Feature News – Habibur Rahman, S.Sos

Micro Teaching & Strategi Pembelajaran – Debby Susiyanti, S.Pd

Pengelolaan dan Manajemen Program – Rima Syukhria

Melalui simulasi, diskusi, dan latihan micro teaching, peserta dibekali kemampuan mengelola kelas, menyusun program pendidikan, hingga memproduksi konten literasi yang berdampak.

Ketua Pelaksana Mahardika Mengajar Batch 6 menutup kegiatan dengan pesan inspiratif:
“Tetaplah menjadi pembaharu yang cermat—mengemukakan inisiatif yang membangun, mengubah yang perlu diubah, dan mempertahankan hal yang memang harus dipertahankan.”

Kolaborasi Anak Muda untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia

Mahardika Muda Indonesia berharap seluruh proses pembekalan ini mampu menciptakan volunteer yang siap terjun ke masyarakat dengan kepekaan sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang kuat. Mereka tidak hanya hadir sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penggerak literasi dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Program Mahardika Mengajar Batch 6 kembali mengukuhkan pentingnya kolaborasi anak muda dalam memperkuat kualitas pendidikan dari akar rumput.
Mahardika Muda Indonesia meyakini bahwa perubahan tidak cukup lahir dari niat—tetapi dari aksi yang dilakukan secara konsisten dan berdampak langsung.

(*)
#MahardikaMudaIndonesia
#Pendidikan #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang Pariaman – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau mengeluarkan peringatan dini terkait meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Cuaca ekstrem diproyeksikan berlangsung selama satu minggu, mulai 21 hingga 27 November 2025.

BMKG menjelaskan bahwa penguatan Monsun Asia akan memicu dominasi angin baratan di sebagian besar wilayah Indonesia. Ketika bertemu dengan aliran udara basah dari Samudra Hindia dan topografi Bukit Barisan, kondisi ini menghasilkan proses orographic lifting yang intens hingga memicu pembentukan awan hujan tebal.

Selain itu, fenomena atmosfer lain seperti IOD (Indian Ocean Dipole) negatif, aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial, serta anomali suhu permukaan laut yang lebih hangat juga turut memperbesar peluang terjadinya hujan lebat dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Sumbar.

Ancaman Bencana yang Mengintai

Selama periode tersebut, masyarakat diminta mewaspadai potensi:

Banjir dan banjir bandang

Tanah longsor

Genangan air

Angin kencang

Sambaran petir

Jalan licin akibat hujan berkepanjangan

Wilayah-wilayah rawan diminta meningkatkan kewaspadaan lebih awal.

Kabupaten/Kota dengan Risiko Tertinggi

Menurut BMKG, daerah yang memiliki potensi terdampak paling signifikan meliputi:
Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Lima Puluh Kota.

Daerah pesisir dan kawasan sepanjang Bukit Barisan menjadi zona dengan risiko paling tinggi terhadap hujan lebat dan longsor.

Seruan BMKG kepada Masyarakat

Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Deddy Kurniawan, menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat. Ia meminta warga untuk rutin mengecek informasi cuaca, menghindari area rawan longsor, serta segera mencari tempat aman ketika hujan deras turun dalam durasi panjang.

“Kondisi atmosfer saat ini memerlukan kewaspadaan penuh. Kami mengimbau masyarakat mengenali titik rawan bencana dan mengikuti arahan petugas kebencanaan,” ujar Desindra.

Masyarakat dapat memantau informasi resmi melalui Instagram @bmkgminangkabau, aplikasi InfoBMKG, maupun layanan WhatsApp 081268125907.

Mitigasi Dini untuk Minimalkan Risiko

BMKG berharap pemerintah daerah dan warga dapat memperkuat koordinasi, memastikan kesiapan jalur evakuasi, sarana komunikasi, serta memperketat pemantauan di wilayah yang kerap dilanda banjir dan longsor.

Peringatan ini diharapkan menjadi dasar bagi semua pihak untuk mengambil langkah antisipasi sebelum bencana terjadi.

(Rini/Mond)
#BMKG #CuacaEkstrem #SumateraBarat

Serasinews.com,Sumatera Barat – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali memberi angin segar bagi pemilik kendaraan bermotor. Program Gebyar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2025 resmi diperpanjang hingga 30 Desember 2025, membuka kesempatan tambahan bagi masyarakat untuk melunasi pajak tanpa dihantui denda dan tunggakan.

Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, bersama Kasubag Tata Usaha Samsat Padang, Defrizal, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar keringanan tahunan, tetapi peluang besar yang jarang diberikan.

“Walau sudah bertahun-tahun mati pajak, masyarakat cukup membayar satu tahun saja. Kesempatan seperti ini tidak datang setiap tahun, jadi manfaatkan selagi ada,” ujar Syefdinon, Selasa (18/11) di Padang.

Enam Keuntungan Utama dalam Satu Program

Melalui Gebyar Pemutihan Akhir Tahun 2025, masyarakat mendapatkan paket lengkap keringanan, yaitu:

Pembebasan seluruh tunggakan pokok PKB tahun sebelumnya.

Penghapusan denda PKB.

Penghapusan denda SWDKLLJ dari Jasa Raharja.

Diskon 50% untuk kendaraan mutasi masuk ke Sumbar.

Diskon 50% untuk kendaraan angkutan umum barang.

Diskon hingga 70% untuk angkutan umum penumpang.

Selain itu, pemilik kendaraan juga memperoleh pembebasan BBNKB ke-2 serta penghapusan pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Paket lengkap ini menjadikan Pemutihan PKB 2025 sebagai salah satu kebijakan paling komprehensif yang pernah dirilis Pemprov Sumbar.

Akses Layanan Dipermudah

Untuk memastikan layanan makin mudah dijangkau, Bapenda Sumbar menghadirkan berbagai opsi pembayaran:

Samsat Keliling

Samsat Drive Thru

Gerai Samsat di pusat perbelanjaan

Samsat Nagari untuk wilayah pelosok

Pembayaran online melalui Aplikasi SIGNAL

“Kami ingin menghapus persepsi bahwa bayar pajak itu ribet. Sekarang prosesnya kami buat lebih cepat dan sederhana,” kata Syefdinon.

Dampak Positif: PAD Naik dan Warga Terbantu

Program pemutihan sebelumnya menunjukkan dampak signifikan. Dalam dua bulan pertama:

Pendapatan daerah dari PKB mencapai Rp375 miliar.

Lebih dari 230 ribu wajib pajak memanfaatkan program ini.

Kebijakan ini dinilai berhasil karena pelayanan yang makin inovatif dan ramah masyarakat. Perpanjangan program pun telah ditetapkan lewat SK Gubernur Sumbar Nomor 903-686-2025.

Pemutihan: Bukan Sekadar Bebas Denda

Banyak warga kesulitan membayar pajak karena denda yang menumpuk. Program ini hadir sebagai solusi agar masyarakat bisa kembali mengurus legalitas kendaraannya tanpa beban.

“Pemerintah hadir untuk membantu. Dengan pemutihan, masyarakat bisa aktif kembali secara administratif,” ujar Syefdinon.

Ia mengingatkan bahwa pajak kendaraan adalah salah satu sokongan utama pembangunan daerah – mulai dari perbaikan jalan hingga pelayanan publik.

Sosialisasi hingga ke Nagari

Bapenda Sumbar mendorong pemerintah kabupaten/kota menyampaikan informasi ini secara luas hingga tingkat nagari, agar tidak ada masyarakat yang tertinggal informasi, terlebih karena peluang ini mungkin tidak terulang tahun depan.

Keberhasilan program ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar, dan Jasa Raharja.

Manfaatkan Sebelum 30 Desember 2025

Syefdinon mengimbau warga untuk tidak menunggu hari terakhir:

“Jangan tunggu tanggal 30 Desember. Manfaatkan sekarang selagi mudah. Ini bukan hanya soal bebas denda, tapi kontribusi kita untuk memajukan Sumatera Barat.”

(Rini/Mond)
#PemutihanPajakKendaraan
#SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menempatkan isu pengangguran sebagai perhatian utama di Sumatera Barat. Dari 12 kabupaten/kota, lima daerah tercatat memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi. Yang menarik, posisi pertama justru ditempati daerah yang dipimpin sosok yang dikenal sebagai Wali Kota terkaya di Sumbar, Fadly Amran.

Secara keseluruhan, TPT Sumbar berada di angka 5,62 persen, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada pada 4,85 persen. Angka tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan tenaga kerja masih perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

Lantas, kabupaten/kota mana saja yang menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi? Berikut rangkumannya:

1. Kota Padang – 9,70%

Kota Padang menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Sumbar, mencapai 9,70 persen. Ironisnya, kota ini dipimpin oleh Fadly Amran, sosok yang dikenal sebagai Wali Kota terkaya di provinsi tersebut dengan total kekayaan sebesar Rp 81.137.439.60. Kontras antara tingginya kekayaan pemimpin dan tingginya angka pengangguran pun turut menjadi pembahasan publik.

2. Kabupaten Padang Pariaman – 6,48%

Posisi kedua ditempati Kabupaten Padang Pariaman dengan TPT sebesar 6,48 persen. Daerah yang dipimpin John Kenedy Azis, pemilik harta sekitar Rp 13,3 miliar, masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan lapangan pekerjaan, meskipun memiliki potensi di sektor pertanian, pariwisata, dan industri rumah tangga.

3. Kabupaten Pasaman Barat – 5,95%

Kabupaten Pasaman Barat berada di urutan ketiga dengan TPT 5,95 persen. Bupati Yulianto, yang memiliki kekayaan mencapai Rp 5,32 miliar, memimpin daerah yang kaya sumber daya alam seperti kelapa sawit dan tambang. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan peluang kerja yang cukup bagi masyarakat.

4. Kabupaten Dharmasraya – 5,51%

Di posisi keempat, Dharmasraya mencatatkan tingkat pengangguran sebesar 5,51 persen. Daerah yang dipimpin Annisa Suci dengan kekayaan Rp 10,89 miliar ini tengah berkembang di sektor perkebunan dan perdagangan. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

5. Kabupaten Pasaman – 5,29%

Kabupaten Pasaman berada di peringkat kelima dengan TPT 5,29 persen. Bupati Welly Suhery, yang memiliki kekayaan Rp 1,32 miliar, memimpin daerah yang membutuhkan dorongan besar di sektor UMKM, industri kecil, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran.

Respons Pemerintah Provinsi Sumbar

Menanggapi temuan ini, Kadisnakertrans Sumbar Firdaus Firman menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menjadikan data BPS sebagai dasar penyusunan strategi penurunan pengangguran. Beragam pelatihan terus digencarkan, mulai dari:

pengelasan,

otomotif bengkel,

pembuatan kue,

pelatihan barista,

hingga pelatihan konten kreator.

“Kami terus mengadakan pelatihan melalui balai vokasi dan BLK Padang agar masyarakat memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan pasar kerja,” ujar Firdaus.

Tingginya pengangguran di beberapa wilayah Sumbar menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan bersama. Dengan komitmen pemerintah daerah serta upaya berkelanjutan dari Disnakertrans, harapan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan Sumbar tetap terbuka.

(Mond/Rini)
#Pengangguran #SumateraBarat