Serasinews.com, Padang - Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bersama para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Barat menggelar pertemuan silaturahmi dengan wartawan dan penggiat antikorupsi di Padang, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kebersamaan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, insan pers, dan masyarakat sipil. Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga forum dialog terbuka guna mendorong transparansi dan integritas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, SH.,MH menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai elemen. Media dinilai memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang objektif dan edukatif kepada publik, sementara penggiat antikorupsi berfungsi sebagai mitra kritis sekaligus kontrol sosial dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Momentum menjelang Ramadan ini juga dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen moral dan spiritual dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Seluruh pihak diajak menjadikan bulan suci sebagai ruang refleksi untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, serta semangat pengabdian demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan kolaborasi yang telah terjalin dapat semakin solid dan berkelanjutan, demi terwujudnya penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

(Rini) 

#KejatiSumbar #Hukum

#SumateraBarat

Serasinews.com, Padang, - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) dengan tema “Demokrasi Semakin Berdaulat, Ekonomi Semakin Kuat, Indonesia Semakin Kuat”, telah diselenggarakan pertemuan silaturahmi antara awak media dan jajaran Humas Polri di Esa cafe pada kamis, 12-02-2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kemitraan strategis antara insan pers dan institusi kepolisian, khususnya dalam membangun komunikasi yang transparan, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kombes Pol. Sus Melawati Rosya, S.S.,M.Tr.A.P dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa sinergi antara Polri dan media merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar bangsa dan pemersatu masyarakat. Melalui pemberitaan yang berimbang dan edukatif, pers memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pemahaman yang benar kepada publik serta menangkal informasi yang menyesatkan.

Beliau menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, kolaborasi yang baik antara Humas Polri dan awak media sangat dibutuhkan guna menciptakan ruang publik yang sehat, demokratis, dan berintegritas. Dengan komunikasi yang harmonis, diharapkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus memperkuat demokrasi.

Acara ini juga diisi dengan siraman rohani yang disampaikan oleh Buya Endi MN dengan tema “Bijaklah dalam Menggunakan Media Sosial.” Dalam tausiyahnya, beliau mengingatkan bahwa media sosial adalah ruang yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, setiap individu, khususnya insan pers dan aparat penegak hukum, harus bijak, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap unggahan maupun penyampaian informasi. Media sosial hendaknya menjadi sarana penyebar kebaikan, persatuan, dan edukasi, bukan sebaliknya.

Sementara itu, perwakilan Ketua IKW-RI, Davit Efendi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Humas Polda yang telah mengundang Ikatan Keluarga Wartawan (IKW) untuk bersilaturahmi. Ia menegaskan komitmen IKW untuk terus menjalin kerja sama yang profesional dan beretika dengan Polri, serta mendukung terciptanya pemberitaan yang objektif dan membangun.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, diharapkan terbangun sinergitas yang semakin kokoh antara media dan Polri. Dengan pers yang profesional, demokrasi yang sehat, serta komunikasi yang transparan, Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan zaman, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi.

(Rini) 

#Jurnalis #PoldaSumbar

#SumateraBarat

Serasinews.com, Padang – Polda Sumatera Barat resmi menghadirkan wajah baru pelayanan administrasi kendaraan bermotor dengan meresmikan Gedung Pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Rabu (28/1). Gedung yang berlokasi di Jalan Rokan, Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat ini berada tepat di samping Kantor Samsat Padang.

Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, didampingi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin dan Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq.

Gedung pelayanan BPKB tersebut menjadi yang pertama di Sumatera Barat yang dirancang dengan konsep pelayanan publik modern dan terintegrasi secara digital. Kehadirannya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tertib, transparan, serta nyaman.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumbar menegaskan bahwa pembangunan gedung ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

“Pelayanan BPKB ini kami siapkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan. Polri harus hadir sebagai pelayan yang profesional dan humanis,” ujar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta.

Sistem pelayanan di gedung ini telah menerapkan antrean FIFO (First In First Out) yang diatur secara otomatis berdasarkan jenis layanan. Dengan sistem tersebut, proses pelayanan menjadi lebih tertib dan adil sesuai urutan kedatangan pemohon.

Selain itu, seluruh proses penerbitan BPKB kini dilakukan melalui sistem elektronik, mulai dari pendaftaran hingga pengolahan data. Digitalisasi ini dinilai mampu meningkatkan kecepatan pelayanan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Pada tahap cek fisik kendaraan, Polda Sumbar juga telah menggunakan sistem digital tanpa gesek. Namun, untuk kendaraan tertentu yang mengalami kendala teknis, opsi cek fisik manual tetap disediakan sebagai solusi.

Tak hanya mengedepankan teknologi, gedung pelayanan BPKB ini juga mengutamakan kenyamanan dan inklusivitas. Sejumlah fasilitas pendukung disiapkan, seperti ruang menyusui, area bermain anak, pojok baca, ruang tunggu nyaman, mushala, area parkir luas, serta fasilitas ramah disabilitas.

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq menyampaikan bahwa transformasi pelayanan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Kami ingin pelayanan BPKB ke depan semakin cepat, alurnya jelas, dan minim keluhan. Ini bukan hanya soal gedung, tapi perubahan cara melayani,” tegasnya.

Dengan diresmikannya gedung ini, Polda Sumbar berharap pelayanan BPKB dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus menjadi simbol perubahan menuju pelayanan kepolisian yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

(Rini/Mond)

#PoldaSumbar #BPKB #PelayananPublik #TransformasiDigital #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang — Pasca bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar menghadirkan layanan registrasi kendaraan bermotor khusus bagi warga terdampak. Layanan ini difokuskan untuk membantu masyarakat yang mengalami kehilangan atau kerusakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akibat banjir, longsor, maupun cuaca ekstrem.

Kebijakan tersebut diambil menyusul meningkatnya laporan warga terkait dokumen kendaraan yang rusak, terendam air, atau hilang terbawa bencana. Ditlantas Polda Sumbar menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan hak kepemilikan kendaraan masyarakat tetap terlindungi secara hukum.

Syarat pengurusan BPKB hilang

Pemilik kendaraan yang BPKB-nya hilang diwajibkan menyiapkan:

kartu identitas pemilik kendaraan

surat pernyataan bermaterai yang menyatakan BPKB hilang dan tidak terkait perkara pidana atau perdata

surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat apabila kehilangan disebabkan bencana

hasil pemeriksaan fisik kendaraan

Syarat pengurusan BPKB rusak

Adapun bagi BPKB yang mengalami kerusakan, berkas yang harus dilampirkan meliputi:

identitas pemilik kendaraan

BPKB yang rusak

surat pernyataan bermaterai tentang kerusakan akibat bencana, diketahui RT/RW

hasil cek fisik kendaraan

Ditlantas juga mengingatkan, khusus kendaraan yang terdampak banjir hingga nomor rangka dan mesin tidak dapat dibaca, pemilik disarankan melakukan perbaikan terlebih dahulu di bengkel resmi atau agen pemegang merek sebelum dilakukan pemeriksaan fisik.

Polri hadir ringankan beban warga

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Siddiq, mengatakan layanan ini merupakan bentuk empati dan tanggung jawab Polri terhadap masyarakat korban bencana.

“Kami tidak ingin masyarakat terbebani dua kali. Sudah terdampak bencana, lalu dipersulit dengan urusan administrasi,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap permohonan tetap melalui proses verifikasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

“Prosedurnya kami sederhanakan, tetapi tetap akuntabel. Yang kami bantu adalah warga yang benar-benar terdampak,” tegasnya.

Layanan konsultasi

Untuk informasi dan pendampingan pengurusan BPKB hilang atau rusak, masyarakat dapat menghubungi: Iptu Bram Eka Apriaminando, S.H.

☎ +62 852-5731-9907

Jaminan kepastian hukum

Melalui layanan registrasi khusus ini, masyarakat terdampak bencana memperoleh:

kepastian hukum kepemilikan kendaraan

proses pengurusan dokumen yang lebih mudah

pendampingan resmi dari kepolisian

perlindungan dari potensi sengketa di masa mendatang

(Rini)

#DitlantasPoldaSumbar #SumateraBarat

Serasinews.com, Limapuluh Kota – Amblesan tanah besar yang muncul di lahan pertanian Pombatan, Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Kabupaten Limapuluh Kota, masih menjadi perhatian serius warga dan pemerintah setempat. Lubang yang terbentuk sejak Minggu (4/1/2026) itu terus terisi air hingga menyerupai kolam besar dan menyebabkan seluruh sawah di sekitarnya terendam.

Peristiwa tersebut berawal dari retakan kecil di permukaan sawah yang sebelumnya mengalami kekeringan. Dalam waktu singkat, tanah runtuh membentuk lubang berdiameter sekitar 20 meter dengan kedalaman diperkirakan 15 meter. Saat kejadian, warga mendengar suara gemuruh dari bawah tanah, menandakan adanya aliran air kuat di bawah permukaan.

Hingga kini, permukaan air di dalam lubang masih bertambah, meluap ke area sawah dan membuat lahan pertanian tidak dapat digarap. Kondisi ini berdampak langsung pada mata pencaharian petani setempat.

Area Diamankan, Warga Dilarang Mendekat

Aparat kepolisian bersama pemerintah nagari telah memasang garis pengaman dan mengatur lalu lintas warga yang datang ke lokasi. Masyarakat diminta menjauh dari area amblesan karena struktur tanah dinilai belum stabil dan berisiko runtuh kembali.

Plt Wali Nagari Situjuah Batua, Emil Nofri Ihsan Dt Rajo Simarajo, menyampaikan bahwa pemantauan terus dilakukan sambil menunggu kajian teknis dari instansi terkait.

Badan Geologi Pastikan Bukan Sinkhole Karst

Badan Geologi Kementerian ESDM memastikan amblesan tersebut bukan sinkhole karst, melainkan akibat erosi buluh, yaitu pengikisan tanah oleh aliran air bawah tanah pada lapisan tanah vulkanik yang halus.

Menurut Plt Kepala Badan Geologi, Lana Saria, air hujan masuk melalui rekahan tanah dan mengalir di bawah permukaan, menggerus material tanah secara perlahan hingga membentuk rongga besar yang akhirnya runtuh. Kondisi geologi setempat serta curah hujan tinggi mempercepat proses tersebut.

Ia menegaskan, kejadian serupa berpotensi terjadi di lokasi lain dengan karakter tanah yang sama, sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan.

DPRD Dorong Langkah Mitigasi

Anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian lapangan dan menyusun langkah mitigasi yang jelas.

Selain upaya teknis, DPRD juga menyoroti pentingnya bantuan bagi petani terdampak, mengingat lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan kini tidak dapat digunakan.

Waspada di Balik Air yang Tenang

Meski terlihat tenang, genangan air di dalam lubang amblesan menyimpan potensi bahaya. Rongga bawah tanah yang masih aktif dikhawatirkan dapat memicu runtuhan susulan dan memperluas dampak.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ancaman geologi dapat terjadi secara perlahan dan tanpa tanda mencolok, bahkan di kawasan pertanian. Pemerintah daerah dan warga kini diminta tetap waspada sembari menunggu hasil kajian lanjutan dari para ahli.

(Rini/Mond) 

#Sinkhole #Peristiwa #SumateraBarat

Serasinews.com; Agam, Sumatera Barat -   Kabupaten Agam dan sekitarnya diguncang gempa tektonik berkekuatan magnitudo 4,7 pada Minggu (28/12/2025). Meski tergolong gempa menengah, kedalaman yang dangkal memicu getaran kuat yang menimbulkan kerusakan pada puluhan rumah, khususnya di Kecamatan Palembayan.

Berdasarkan catatan BMKG, episentrum berada di darat pada kedalaman 10 kilometer, sekitar 19 kilometer barat daya Bonjol, Kabupaten Pasaman. Kedalaman dangkal ini menyebabkan guncangan dirasakan luas hingga wilayah lain seperti Pasaman Barat, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Payakumbuh.

Data sementara dari MDMC Muhammadiyah Palembayan menunjukkan setidaknya 10 rumah rusak berat dan 15 rumah mengalami kerusakan sedang hingga ringan. Kerusakan utama terlihat pada pilar, dinding, dan plafon bangunan. Salah satu wilayah terdampak parah adalah Jorong Koto Alam, termasuk posko kemanusiaan MDMC yang mengalami kerusakan struktural.

“Beberapa bangunan tidak aman untuk ditempati. Pilar retak dan dinding terbelah berisiko jika terjadi gempa susulan,” ujar relawan MDMC di lokasi.

BMKG juga mencatat satu kali gempa susulan pascagempa utama, yang menambah kekhawatiran warga. Hingga Minggu sore, tim relawan bersama aparat pemerintah, TNI-Polri, dan perangkat nagari terus melakukan pendataan dan peninjauan lapangan. Belum ada laporan korban jiwa, tetapi sejumlah warga memilih mengungsi sementara.

Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak menempati bangunan yang retak atau rusak dan tetap mengikuti arahan resmi BMKG demi keselamatan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Sumatera Barat merupakan wilayah rawan gempa, sehingga kesiapsiagaan dan ketahanan bangunan tetap menjadi kunci mengurangi risiko bencana.

(Rini/Mond) 

#GempaBumi #SumateraBarat #BMKG

#Peristiwa

Serasinews.com; Pasaman, Sumatera Barat — Gempa bumi tektonik kembali mengguncang wilayah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Getaran bermagnitudo 4,7 terjadi pada Minggu pagi, 28 Desember 2025, sekitar pukul 09.11 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG mencatat pusat gempa berada di daratan, tepatnya sekitar 19 kilometer barat daya Bonjol, dengan kedalaman 10 kilometer. Kedalaman yang relatif dangkal menyebabkan guncangan terasa cukup kuat oleh masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa ini dipicu oleh aktivitas Sesar Kajai–Talamau, salah satu sesar aktif di Sumatera Barat yang berada di jalur Pegunungan Bukit Barisan.

Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang BMKG, Suaidi Ahadi, menjelaskan bahwa gempa tersebut murni berasal dari pergerakan kerak bumi di daratan.

“Gempa dangkal seperti ini biasanya terasa lebih kuat karena sumbernya dekat dengan permukaan. Aktivitas Sesar Kajai–Talamau menjadi penyebab utama kejadian ini,” ujar Suaidi, Minggu (28/12/2025).

Guncangan Terasa di Sejumlah Kota dan Kabupaten

Peta guncangan (shakemap) BMKG menunjukkan intensitas gempa paling terasa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Getaran juga dirasakan hingga Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Padang Panjang, serta Payakumbuh.

Beberapa warga mengaku terkejut dan sempat keluar rumah untuk menyelamatkan diri, terutama di kawasan permukiman padat dan bangunan bertingkat.

Satu Gempa Susulan Terpantau

Hingga pukul 09.33 WIB, BMKG mencatat satu kali gempa susulan dengan kekuatan yang sama, yakni magnitudo 4,7. BMKG menegaskan bahwa aktivitas tersebut masih dalam pengamatan dan belum menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan.

Sampai laporan ini disampaikan, belum terdapat laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa. Pemerintah daerah bersama BPBD setempat masih melakukan pemantauan langsung ke wilayah terdampak.

Masyarakat Diminta Tetap Waspada

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Warga juga diminta memeriksa kondisi rumah, instalasi listrik, dan jaringan gas, serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan instansi terkait. Mengingat wilayah Sumatera Barat dilintasi sejumlah sesar aktif, kesiapsiagaan terhadap potensi gempa darat perlu terus ditingkatkan.

(Rini/Mond) 

#BMKG #GempaBumi #Pasaman

#SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat — Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat mencatat lonjakan signifikan arus kendaraan di sejumlah jalan nasional dan provinsi. Jalur Padang–Solok, Padang–Bukittinggi, dan Lintas Barat Sumatera menjadi titik rawan kemacetan, termasuk jalur wisata dan logistik.

Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar, S.I.K., M.I.K., menegaskan seluruh personel Ditlantas ditugaskan untuk memperketat pengamanan, mengatur arus, dan memberi edukasi langsung kepada pengendara, demi tercapainya Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas).

Jalur Rawan Jadi Prioritas

Jalur Sitinjau Lauik (Padang–Solok) menjadi fokus pengamanan karena medan berbukit, tikungan tajam, dan potensi kecelakaan tinggi. Petugas Ditlantas aktif melakukan patroli, pengaturan lalu lintas, dan imbauan langsung kepada pengendara.

Pengendara diingatkan tidak berhenti atau parkir di lereng dan perbukitan, karena kondisi cuaca ekstrem meningkatkan risiko longsor.

Cuaca Ekstrem, Risiko Tinggi

Cuaca buruk akhir-akhir ini meningkatkan potensi longsor, pohon tumbang, dan jalan licin, terutama di daerah pegunungan. Petugas mengimbau pengendara untuk:

Mengurangi kecepatan saat hujan deras atau kabut tebal

Mematuhi arahan petugas di lapangan

Menghindari perjalanan malam di jalur rawan jika tidak mendesak

Cek Kendaraan Sebelum Perjalanan

Keselamatan juga bergantung pada kesiapan kendaraan. Beberapa hal penting:

Kelayakan Teknis: Rem, ban, tekanan udara, dan lampu kendaraan harus dalam kondisi optimal.

Perlengkapan Darurat: Ban cadangan, dongkrak, segitiga pengaman, dan kotak P3K wajib dibawa.

Patuh Rambu Lalu Lintas: Hindari menyalip di tikungan tajam, tanjakan, turunan, atau garis marka utuh.

Keselamatan Tanggung Jawab Bersama

Kombes Pol Reza Chairul Akbar menekankan bahwa keselamatan jalan raya bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab semua pengguna jalan. Pengendara diimbau untuk:

Menjaga jarak aman dan mengendalikan emosi saat berkendara

Tidak memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk

Menggunakan pos pelayanan dan pos pengamanan untuk beristirahat

Personel Disiagakan Penuh

Seluruh personel Ditlantas disiagakan di titik rawan kemacetan dan kecelakaan di Sumatera Barat. Kehadiran petugas diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama libur akhir tahun, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

(Rini/Mond) 

#DirlantasPoldaSumbar #Polri

#SumateraBarat

Serasinews.com, PADANG — Peredaran narkotika di Sumatera Barat memasuki fase yang lebih berbahaya. Wilayah yang selama ini dikenal sebagai sasaran peredaran narkoba, kini terindikasi kuat telah berubah menjadi bagian dari jalur suplai, terutama untuk narkotika jenis sabu.

Perubahan pola tersebut diungkap Kepala BNNP Sumatera Barat Brigjen Pol Ricky Yanuarfi saat menyampaikan laporan akhir tahun pengungkapan kasus narkotika 2025 di Kantor BNNP Sumbar, Selasa (23/12/2025).

Menurut Ricky, hasil pengungkapan terbaru menunjukkan jaringan narkoba di Sumbar tidak lagi bersifat pasif. Aparat menemukan bukti bahwa pelaku mampu menyimpan sabu dalam jumlah tertentu dan mengirimkannya ke luar provinsi.

“Dalam salah satu kasus, sabu justru dikirim dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Ini menunjukkan adanya pergeseran peran jaringan di daerah kita,” ujarnya.

Kasus tersebut awalnya terungkap dari lokasi yang hanya menunjukkan bekas penyalahgunaan narkotika. Namun setelah dilakukan pengembangan, petugas menemukan sabu yang disimpan di rumah pelaku dan siap diedarkan. Temuan ini menguatkan indikasi bahwa Sumbar tidak lagi sekadar menjadi wilayah transit atau konsumsi.

Buronan Jaringan Internasional

Sepanjang 2025, BNNP Sumbar menetapkan tiga orang sebagai DPO dalam kasus peredaran sabu. Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan narkotika lintas negara.

“Mayoritas kasus masih melibatkan jaringan lokal. Namun ada tiga DPO yang terafiliasi jaringan internasional dan saat ini masih dalam pengejaran,” kata Ricky.

Penindakan tersebut dilakukan bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat.

Fokus Membongkar Bandar

Selama tahun 2025, BNNP Sumbar menangani 14 laporan kasus narkotika dengan total 37 tersangka. Seluruh tersangka merupakan bandar dan kurir, tanpa adanya pengguna yang diamankan.

“Kami fokus pada pengungkapan jaringan dan peredaran, bukan pengguna,” tegas Ricky.

Peredaran Terus Meningkat

Jumlah tersangka dan barang bukti, khususnya sabu, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan estimasi aparat penegak hukum, hampir 20 kilogram sabu diperkirakan masuk ke Sumatera Barat setiap bulan.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa peredaran narkotika di Sumbar semakin terstruktur dan memerlukan pengawasan lintas sektor yang lebih ketat.

Jalur Masuk Masih Rentan

Untuk narkotika jenis ganja, Pasaman dan Pasaman Barat masih menjadi jalur utama masuk ke Sumatera Barat. Sementara sabu umumnya berasal dari Sumatera Utara dan Riau, melalui jalur darat lintas provinsi.

Faktor geografis dan tingginya mobilitas antarwilayah dinilai menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan.

Ancaman Nyata bagi Masyarakat

Survei BNN menunjukkan sekitar 1,1 persen penduduk Sumatera Barat terpapar narkotika, dengan sekitar 60 persen di antaranya pengguna ganja. Angka ini mencerminkan ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan masa depan generasi muda.

BNNP Sumbar menegaskan, perubahan posisi Sumatera Barat dalam peta peredaran narkotika harus menjadi perhatian bersama. Peran aktif masyarakat dan kolaborasi lintas instansi dinilai krusial untuk memutus jaringan narkoba dari hulu hingga hilir.

(Rini/Mond)

#BNNPSumbar #Narkoba #SumateraBarat

Serasinews.com, PADANG — Duka akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat belum berakhir. Di tengah upaya pencarian korban yang masih hilang, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengungkapkan bahwa hingga kini sebanyak 28 jenazah korban bencana belum berhasil diidentifikasi.

Wakil Kepala Polda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, menyampaikan bahwa puluhan jenazah tersebut saat ini masih menjalani proses identifikasi lanjutan dengan metode forensik yang lebih mendalam di Jakarta.

“Hingga saat ini masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta,” ujar Solihin di Padang, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, proses identifikasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi jenazah yang rusak akibat terseret arus deras, tertimbun material longsor, hingga keterbatasan data pembanding dari pihak keluarga korban.

Pencarian Korban Masih Terus Berlangsung

Seiring proses identifikasi, operasi pencarian korban yang dinyatakan hilang juga belum dihentikan. Aparat kepolisian bersama tim SAR gabungan, TNI, relawan, serta masyarakat setempat masih menyisir sejumlah lokasi rawan yang diduga menjadi titik terjebaknya korban.

“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” tegas Solihin.

Dari total 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat, yakni:

Kabupaten Agam

Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Tanah Datar

Perpanjangan status ini menunjukkan bahwa dampak bencana masih sangat signifikan, baik dari sisi kemanusiaan, infrastruktur, maupun layanan dasar masyarakat.

Data Korban Terus Bertambah

Berdasarkan dashboard Satu Data Bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dampak bencana hingga saat ini mencatat angka yang mencengangkan:

260 orang meninggal dunia

72 orang masih dinyatakan hilang

382 orang mengalami luka-luka

296.307 jiwa terdampak langsung

Angka tersebut diperkirakan masih dapat berubah seiring berlanjutnya proses pencarian dan identifikasi korban.

Kesehatan Pengungsi Mulai Memburuk

Tak hanya korban jiwa, kondisi kesehatan para pengungsi kini menjadi persoalan serius. Tim Paramedis Jalanan Sumbar menemukan berbagai gangguan kesehatan fisik dan psikologis yang dialami warga selama bertahan di lokasi pengungsian.

Koordinator Paramedis Jalanan Sumbar, Sarah Uzlifah, mengatakan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sejak 30 November 2025, dengan menyisir sejumlah titik terdampak parah seperti:

Batu Busuk

Gurun Laweh

Tabiang Batu Gadang, Kota Padang

Palembayan, Kabupaten Agam

Koto Tuo Sani dan Malalo, Kabupaten Solok

“Keluhan kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah sakit kepala, asam lambung, demam, serta luka akibat bencana. Kondisi psikologis pengungsi juga tidak lepas dari tekanan,” ujar Sarah, Kamis (4/12/2025).

Ia menambahkan, banyak pengungsi mengalami sulit tidur, kecemasan berlebih, hingga trauma mendalam akibat peristiwa banjir bandang yang datang secara tiba-tiba.

“Ini juga perlu penanganan lanjutan, tidak bisa diabaikan,” kata Sarah, yang saat ini menempuh pendidikan magister di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Hunian Padat Perparah Kondisi Kesehatan

Kondisi tempat tinggal sementara pengungsi disebut sangat memengaruhi kesehatan mereka. Hunian yang padat, minim privasi, serta keterbatasan akses air bersih dan sanitasi menjadi masalah utama.

“Di Palembayan misalnya, banyak warga mengungsi di rumah saudaranya. Rumah yang seharusnya ditempati satu kepala keluarga, kini diisi hingga tiga kepala keluarga,” ungkap Sarah.

Situasi ini membuat pengungsi rentan terserang penyakit menular, kelelahan fisik, serta tekanan mental berkepanjangan.

Kelompok Rentan Butuh Perhatian Khusus

Paramedis Jalanan Sumbar menyoroti kondisi kelompok rentan seperti:

Ibu hamil

Anak-anak

Lansia

Dari hasil pemeriksaan lapangan, kelompok ini menunjukkan tanda-tanda kelelahan serius dan membutuhkan pemantauan medis secara berkala.

“Kami berharap masalah ini menjadi perhatian bersama. Penanganan kesehatan tidak bisa hanya datang sesekali, tetapi harus berkelanjutan, terutama untuk kelompok rentan,” tegas Sarah.

Kolaborasi Kemanusiaan Terus Diperluas

Ke depan, Paramedis Jalanan Sumbar memastikan akan melanjutkan pemeriksaan dan screening kesehatan di titik-titik pengungsian lain yang masih terdampak.

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Sekolah Gender Sumbar dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, guna memastikan pendekatan penanganan bencana yang lebih menyeluruh, adil, dan berperspektif kemanusiaan.

“Iya, kita kolaborasi agar penanganan ini tidak hanya medis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan perlindungan warga,” pungkas Sarah.

(L6)

#BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat

Serasinews.com; Padang, Sumatera Barat — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghentikan secara paksa operasional lima perusahaan pertambangan di kawasan elevasi tinggi Sumatra Barat.

 Langkah ini diambil setelah pengawasan lapangan menemukan pelanggaran lingkungan serius yang diduga berkontribusi terhadap banjir berulang di Kota Padang dan sekitarnya.

Tindakan penyegelan dipimpin langsung oleh Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum), menandai peningkatan status penanganan dari pelanggaran administratif ke dugaan kejahatan lingkungan yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.

Sedimentasi Tambang Picu Pendangkalan Sungai

KLH/BPLH menemukan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan hulu menyebabkan sedimentasi berat yang mengalir ke Sungai Batang Kuranji. Endapan material tambang mempercepat pendangkalan sungai dan menurunkan kapasitas tampung air.

Akibatnya, saat hujan dengan intensitas tinggi, sungai mudah meluap dan memicu banjir yang merendam permukiman warga serta merusak infrastruktur publik.

Lima Perusahaan Dihentikan Operasionalnya

Perusahaan yang disegel dan diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan operasional adalah:

PT Parambahan Jaya Abadi

PT Dian Darell Perdana

CV Lita Bakti Utama

CV Jumaidi

PT Solid Berkah Ilahi

Kelima perusahaan tersebut beroperasi di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi.

Pelanggaran Lingkungan yang Ditemukan

KLH/BPLH mencatat sejumlah pelanggaran berat, antara lain:

Tidak tersedianya sistem drainase tambang yang memadai

Pembukaan lahan tanpa dokumen persetujuan lingkungan

Aktivitas tambang berjarak kurang dari 500 meter dari permukiman warga

Tidak adanya upaya mitigasi risiko banjir dan longsor

Pelanggaran tersebut dinilai mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Toleransi

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku usaha yang mengorbankan lingkungan dan keselamatan warga.

“Penyegelan ini merupakan langkah awal evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian berat, sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan izin dan proses pidana,” ujar Hanif dalam keterangan resminya, Minggu (21/12).

Evaluasi Berlanjut

KLH/BPLH memastikan proses penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Kasus ini kembali menegaskan bahwa bencana lingkungan kerap berkaitan erat dengan aktivitas manusia, sehingga akuntabilitas korporasi menjadi kunci dalam pencegahan bencana di masa depan.

(T) 

#TambangIlegal #BanjirSumbar

#SumateraBarat

#KementrianLingkunganHidup

Serasinews.com, PADANG PARIAMAN — Bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat menyisakan persoalan serius, salah satunya krisis air bersih. Kerusakan infrastruktur dan tercemarnya sumber air membuat ribuan warga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Menanggapi kondisi itu, Polda Sumatera Barat menyiapkan pembangunan 150 titik sumur bor sebagai upaya percepatan pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah yang terdampak paling parah.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat.

“Penyediaan air bersih adalah kebutuhan mendesak. Kami berkomitmen membantu masyarakat agar segera mendapatkan akses air yang layak,” kata Gatot, Minggu (21/12/2025).

Program Berorientasi Jangka Panjang

Gatot menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi bencana bersama Bupati Padang Pariaman, Kepala BWS V, Plt Kepala BPBD, serta Wakil Menteri PUPR. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, pembangunan sumur bor ini dirancang tidak hanya sebagai solusi darurat, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan air bersih dalam jangka panjang.

“Kami ingin masyarakat memiliki sumber air permanen dan tidak terus bergantung pada bantuan,” ujarnya.

Sinergi Polda dan BWS

Pembangunan sumur bor dilakukan melalui kerja sama antara Polda Sumbar dan Balai Wilayah Sungai (BWS) V. Polda Sumbar menyiapkan sarana pendukung seperti tandon air, rangka, dan mesin pompa, sementara BWS V menangani aspek teknis pengeboran.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana dan menjawab kebutuhan vital masyarakat secara berkelanjutan.

Sebaran Lokasi

Sebanyak 150 titik sumur bor akan dibangun di sejumlah daerah terdampak, meliputi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kota Solok.

Daerah-daerah tersebut mengalami kerusakan berat pada jaringan air bersih akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah.

Harapan Pemulihan

Selama pascabencana, warga terpaksa mengandalkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki atau mengambil air dari lokasi yang jauh. Kehadiran sumur bor ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas warga, menekan risiko penyakit, serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui program ini, Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra kemanusiaan dalam penanganan bencana.

(Rini/Mond)

#SumateraBarat #PoldaSumbar #BWSSV #PemulihanBencana #BanjirSumbar

Serasinews.com, Padang — Kepolisian Daerah Sumatera Barat resmi menggelar Operasi Lilin Singgalang 2025 guna menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Operasi pengamanan tahunan ini diawali dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan RTH Imam Bonjol, Kota Padang, Jumat (19/12/2025).

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, serta dihadiri unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait yang tergabung dalam pengamanan terpadu Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dibacakan Kapolda Sumbar, disebutkan bahwa Operasi Lilin Singgalang 2025 berlangsung selama 13 hari, mulai 19 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

“Operasi ini bertujuan menciptakan rasa aman, tertib, dan lancar bagi masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Sumatera Barat,” ujar Irjen Pol Gatot.

Ribuan Personel Disiagakan di Ratusan Titik Rawan

Sebanyak 4.211 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait dikerahkan dalam operasi ini. Personel ditempatkan di 443 titik strategis yang memiliki potensi kerawanan dan mobilitas tinggi.

Untuk mendukung pengamanan dan pelayanan masyarakat, Polda Sumbar juga mendirikan 66 pos, terdiri dari 35 pos pengamanan, 27 pos pelayanan, dan 4 pos terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menjelaskan, setiap pos terpadu diisi personel lintas instansi dengan pola satu pos terpadu di setiap daerah.

“Pos-pos tersebut berada di terminal, pelabuhan, bandara, objek vital nasional, hingga kawasan wisata, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan cepat dan maksimal,” jelasnya.

Cuaca Ekstrem Jadi Fokus Pengamanan

Kapolda Sumbar menegaskan bahwa cuaca ekstrem menjadi tantangan utama Operasi Lilin tahun ini. Curah hujan tinggi berpotensi memicu banjir dan longsor, terutama di jalur penghubung antarwilayah.

Polda Sumbar telah melakukan pemetaan jalur rawan bencana sebagai langkah antisipasi, dengan fokus pengamanan di tempat ibadah, pusat perbelanjaan, objek vital, kawasan wisata, serta jalur strategis.

Sitinjau Lauik Jadi Perhatian Khusus

Jalur Sitinjau Lauik menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian serius karena kerap mengalami kemacetan dan gangguan akibat longsor. Di lokasi tersebut telah didirikan pos pengamanan khusus yang dilengkapi perangkat komunikasi Starlink untuk memastikan koordinasi tetap berjalan optimal.

“Kendaraan pengangkut BBM dan logistik menjadi prioritas utama agar distribusi kebutuhan masyarakat tidak terganggu,” ungkap Kombes Pol Susmelawati.

Pengamanan Ibadah, Wisata, dan Distribusi Logistik

Sementara itu, Karo Ops Polda Sumbar Kombes Pol Muhammad Erwin menyampaikan bahwa Operasi Lilin Singgalang 2025 juga difokuskan pada pengamanan ibadah Natal, objek wisata, serta kelancaran distribusi logistik kebencanaan.

Objek pengamanan meliputi terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, gereja, rumah ibadah, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan.

“Personel diminta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik yang beribadah, berwisata, maupun melakukan perjalanan selama libur Nataru,” ujarnya.

Imbauan Kepada Masyarakat

Polda Sumbar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada selama perjalanan, mematuhi aturan lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas, mengingat potensi bencana masih cukup tinggi.

Dengan kesiapan personel dan sinergi lintas instansi, Operasi Lilin Singgalang 2025 diharapkan mampu menghadirkan suasana Natal dan Tahun Baru yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat Sumatera Barat.

(Rini/Mond)

#OperasiLilinSinggalang2025 #PoldaSumbar #SumateraBarat

Serasinews.com; Padang, Sumatera Barat – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengusulkan pembangunan penjara khusus di Kepulauan Mentawai untuk menampung pelaku penyimpangan sosial. Wacana ini muncul setelah terungkap kasus dugaan perbuatan asusila oleh oknum guru SMA berinisial S (58) terhadap mantan muridnya, LVSZ (18), di toilet sebuah masjid di Kota Padang.

Gubernur Mahyeldi menekankan, kejadian ini menjadi peringatan serius bahwa penanganan perilaku menyimpang harus dilakukan dengan tegas dan sistematis. “Kasus ini tidak bisa dianggap ringan. Inspektorat Provinsi sedang menindaklanjuti, apalagi ini melibatkan mantan muridnya sendiri,” ujarnya.

Kronologi Kejadian

Peristiwa terjadi pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 10.45 WIB, di toilet masjid di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Warga yang curiga kemudian melakukan penggerebekan dan mendapati S bersama LVSZ. Barang bukti berupa dua ponsel dan satu sepeda motor disita, dan keduanya diserahkan ke Satpol PP Kota Padang untuk diproses.

Wacana Penjara Khusus

Menanggapi kasus ini, Mahyeldi menyatakan pentingnya mengisolasi pelaku penyimpangan sosial agar perilaku itu tidak menular. Ia juga menekankan perlunya seleksi ketat terhadap guru, karena sekolah seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter, bukan lahirnya penyimpangan.

Tanggapan Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi, menyampaikan sikap tegas: pemeriksaan internal sudah dilakukan, dan proses pemberhentian ASN serta guru yang bersangkutan sedang berjalan. Oknum guru kini tidak lagi mengajar.

“Guru harus menjadi teladan moral. Perilaku yang melanggar nilai agama dan norma sosial tidak akan ditoleransi,” tegas Habibul. Ia meminta masyarakat percaya pada proses hukum yang berjalan.

Dampak Publik

Kasus ini menjadi sorotan masyarakat Sumatera Barat. Selain membuka diskusi soal pengawasan guru dan moral pendidik, wacana penjara khusus di Mentawai berpotensi memicu perdebatan nasional terkait hukum, hak asasi, dan kebijakan sosial.

(RRI)
#HubunganSesamaJenis #LGBT
#OknumGuruLGBT
#SamateraBarat

Serasinews.com,;Agam, Sumatera Barat — Di tengah kepedihan para korban banjir, suasana hangat tercipta di Posko Pengungsian Bencana SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis pagi (18/12/2025). Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kedekatannya dengan warga terdampak dengan ikut menikmati hidangan sederhana dari dapur umum posko pengungsian.

Asap tipis dari wajan menandai aktivitas dapur umum yang menyiapkan makanan bagi ratusan pengungsi. Menu pagi itu sederhana: nasi goreng dan telur ceplok. Saat memasuki area dapur bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Presiden Prabowo memperhatikan langsung proses memasak yang dilakukan prajurit TNI bersama warga setempat.

Seorang prajurit kemudian menyodorkan sepiring nasi goreng kepada Presiden. Dengan senyum, Prabowo melontarkan candaan ringan,
“Ini nasi goreng kalau saya yang datang, ya?”
Ucapan itu sontak mencairkan suasana dan disambut tawa para pengungsi.

Prabowo menyantap hidangan tersebut hingga habis.
“Saya belum sarapan,” ujarnya santai.
Usai makan, ia memberi apresiasi,
“Lumayan, enak. Terima kasih semuanya,”
yang disambut senyum bangga para petugas dapur umum.

Suasana akrab berlanjut saat Menhan Sjafrie menyerahkan air minum sambil berkelakar,
“Ini air lokal,”
yang kembali mengundang tawa ringan di sekitar posko.

Momen sederhana itu menjadi cerminan kehadiran negara di tengah rakyat—berbagi ruang dan rasa di tengah situasi sulit.

Pastikan Penanganan Bencana Berjalan Baik

Kunjungan Presiden Prabowo ke Agam bukan sekadar simbolik. Berdasarkan siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB dan langsung menerima paparan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengenai kondisi pengungsi serta progres penanganan dan pemulihan pascabanjir.

Presiden kemudian berkeliling menyapa para pengungsi, menyalami warga, berbincang singkat, dan melayani permintaan swafoto. Anak-anak korban banjir mendapat perhatian khusus; Prabowo tampak menyapa mereka dengan senyum dan sentuhan penuh empati.

Tinjau Hunian Sementara

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan agar para korban tidak terlalu lama tinggal di tenda, terutama di tengah cuaca yang masih berpotensi ekstrem.

Kunjungan ditutup dengan memastikan kebutuhan dasar pengungsi—makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan keamanan—terus terpenuhi.

Di tengah duka bencana, sepiring nasi goreng di dapur umum menjadi simbol sederhana kehadiran negara yang dekat, peduli, dan nyata di tengah rakyatnya.

(Rini/Mond)

#PrabowoSubianto #BanjirAgam #SumateraBarat

Serasinews.com; Agam, Sumatera Barat — Dampak rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Agam kian nyata. Banjir bandang, tanah longsor, banjir, hingga angin puting beliung dalam beberapa hari terakhir tidak hanya menelan ratusan korban jiwa, tetapi juga memicu kerusakan masif di berbagai sektor kehidupan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mencatat total kerugian sementara mencapai Rp 863,79 miliar. Angka tersebut meningkat signifikan dari pendataan awal sebesar Rp 682,35 miliar, seiring masih berlangsungnya proses verifikasi di lapangan.

“Data ini masih bersifat sementara hingga Jumat malam, 12 Desember 2025. Pendataan masih dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di 16 kecamatan terdampak,” kata Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmat Lasmono, di Lubuk Basung, Sabtu (13/12/2025).

Pendidikan dan Permukiman Warga Rusak Parah

Sektor pendidikan menjadi salah satu yang terdampak cukup serius. Sebanyak 102 unit fasilitas pendidikan dilaporkan rusak, mulai dari TK hingga SMP, dengan total kerugian mencapai Rp 7,98 miliar. Kerusakan meliputi 22 unit TK/PAUD, 65 sekolah dasar, dan 15 sekolah menengah pertama.

Kerusakan terparah terjadi pada sektor permukiman. BPBD mencatat kerugian rumah warga mencapai Rp 355,81 miliar, dengan rincian 493 rumah rusak ringan, 359 rumah rusak sedang, serta 806 rumah rusak berat yang sebagian besar hanyut atau tertimbun material longsor.

Infrastruktur Lumpuh

Bencana juga melumpuhkan infrastruktur vital. Sebanyak 49 titik jalan dan 69 jembatan mengalami kerusakan, mengakibatkan terputusnya akses antarwilayah dan menghambat distribusi logistik serta proses evakuasi.

Kerugian sektor infrastruktur—meliputi jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya—ditaksir mencapai Rp 403,14 miliar, menjadikannya sektor dengan kerugian terbesar.

Sektor Pangan Terpukul

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan turut mengalami kerusakan serius. BPBD mencatat 1.948,23 hektare lahan pertanian rusak, 126 jaringan irigasi terdampak, 16 bendungan mengalami kerusakan, serta 5.025 ekor ternak mati atau hilang. Kerugian sektor ini diperkirakan mencapai Rp 82,91 miliar.

Sementara itu, sektor perikanan mencatat kerugian sebesar Rp 12,34 miliar, akibat rusaknya kolam dan keramba serta hanyutnya ikan dan benih.

Rumah Ibadah dan Korban Jiwa

Sebanyak 11 unit rumah ibadah dilaporkan rusak dengan total kerugian Rp 1,58 miliar.

Dari sisi kemanusiaan, bencana ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Kabupaten Agam. Hingga Sabtu, BPBD mencatat 192 orang meninggal dunia, tujuh orang masih dirawat, dan 54 orang terdampak atau terisolasi. Selain itu, 72 orang masih dinyatakan hilang, mayoritas berada di Kecamatan Palembayan.

Ribuan Warga Mengungsi

Sebanyak 5.086 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi pengungsian darurat. Pengungsi terbanyak berada di Kecamatan Tanjung Raya, disusul Palembayan, Matur, Palupuh, Malalak, dan Ampek Koto.

Pemerintah daerah bersama aparat gabungan dan relawan terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk pangan, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial.

Pemulihan Masih Panjang

BPBD menegaskan nilai kerugian Rp 863,79 miliar belum bersifat final dan masih berpotensi meningkat. Pendataan lanjutan akan menjadi dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tragedi ini menjadi peringatan serius akan tingginya kerentanan wilayah terhadap cuaca ekstrem, sekaligus tantangan besar bagi Kabupaten Agam untuk bangkit dari salah satu bencana terkelam dalam beberapa tahun terakhir.

(B1)
#BanjirAgam #SumateraBarat
#BPBDKabupatenAgam
#BencanaAlam

Serasinews.com, Sumatra Barat — Pemerintah pusat akhirnya turun tangan setelah banjir bandang menghantam sejumlah wilayah di Sumatra Barat. Pada Kamis (11/12/2025), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menyegel beberapa lokasi tambang yang dinilai berkontribusi terhadap kerentanan bencana. Keputusan cepat ini diambil berdasarkan audit lapangan yang mengungkap berbagai pelanggaran berat, mulai dari reklamasi yang tak dilakukan hingga aktivitas penambangan tanpa dokumen lingkungan.

Audit Bongkar Pelanggaran Serius

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan setelah tim pengawas menemukan bukaan tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi, tanpa pengendalian erosi, serta tanpa pemantauan air larian—kondisi yang mempercepat aliran lumpur dan memperburuk longsor saat banjir bandang terjadi.

“Kepatuhan lingkungan bukan sekadar administrasi. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Hanif.

Selain itu, beberapa lokasi diketahui beroperasi tanpa dokumen persetujuan lingkungan, termasuk AMDAL dan RKL-RPL. Pemeriksaan teknis juga menyoroti drainase buruk dan stabilitas lereng yang tidak sesuai standar.

Penyegelan Bersifat Sementara, Tapi Mengikat

KLH menegaskan bahwa penyegelan dapat dicabut hanya jika perusahaan membuktikan pemenuhan seluruh kewajiban lingkungan, termasuk rencana pemulihan yang terukur. Plang penyegelan dipasang di setiap lokasi agar status hukum diketahui publik.

Potensi Sanksi Administratif hingga Pidana

Tahap pemeriksaan lanjutan akan mencakup:

Evaluasi teknis bekas galian

Analisis aliran air

Peninjauan ulang rencana reklamasi

Audit perizinan tambang

Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, perusahaan berpotensi dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan lingkungan hidup.

Lokasi Penyegelan & Perusahaan Terkait

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Tasliatul Fuaddi, membenarkan penyegelan satu lokasi tambang di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman.

Tiga perusahaan yang mendapat teguran adalah:

PT Fathul Jaya Pratama

CV Bumi Perdana

CV Sayang Ibu Sejati

Ketiganya dinilai bertanggung jawab atas buruknya pengelolaan lingkungan serta ketidakpatuhan terhadap perizinan.

KLH: Penyegelan Ini Momentum Perubahan

Hanif menekankan bahwa persoalan tambang tak bisa dipisahkan dari keselamatan masyarakat. Bencana di Sumbar, katanya, bukan sekadar fenomena alam, tetapi juga akibat dari praktik tambang yang mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Ini bukan sekadar menutup lokasi. Ini panggilan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan demi masa depan yang lebih aman,” ujarnya.

KLH/BPLH menjanjikan publikasi berkala hasil pemeriksaan dan mengajak masyarakat serta aparat daerah memperkuat pengawasan, terutama terkait pemulihan DAS, normalisasi jalur air, dan penataan kawasan rawan bencana.

(T)
#KementerianLingkunganHidup #BanjirSumbar #SumateraBarat

Serasinews.com, Sumbar — Upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat memasuki fase krusial. Pada Selasa, 10 Desember, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bersama rombongan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses untuk meninjau langsung wilayah-wilayah yang porak-poranda akibat banjir bandang, longsor, dan galodo. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat bergerak cepat memastikan penanganan darurat serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Menelusuri Titik Kerusakan Terparah

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ridwan Bae—termasuk anggota dari dapil Sumbar, Zigo Rolanda—memfokuskan peninjauan pada kerusakan infrastruktur dan jalur transportasi, dua sektor yang paling terdampak dan sangat vital bagi mobilitas masyarakat.

Sejumlah lokasi kritis yang dikunjungi antara lain:

Lembah Anai, kawasan wisata dan jalur utama yang kini rusak berat. Jalan nasional retak, jembatan hilang tersapu arus, dan alur sungai berubah total.

DAS Batang Kuranji, yang mengalami kerusakan parah hingga meningkatkan potensi banjir lanjutan.

Di titik-titik tersebut, rombongan menyaksikan langsung situasi yang masih menyisakan duka: rumah hanyut, kendaraan tertimbun lumpur, hingga bekas aliran air bah yang menggores dinding-dinding bangunan. Warga juga memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan kisah dan keluhan, menceritakan detik-detik saat galodo menerjang tanpa ampun.

Wamen PU: “Kami Hadir untuk Menjamin Penanganan yang Tepat.”

Wamen PU Diana Kusumastuti menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh mempercepat pemulihan dengan pendekatan yang lebih terencana dan kokoh.

“Kami tidak hanya datang untuk melihat, tetapi memastikan penanganan darurat berjalan sesuai rencana. Dalam waktu dekat, desain rehab-rekon akan disusun dengan prinsip build back better—membangun infrastruktur yang lebih kuat dan tahan bencana,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemulihan jalur-jalur vital seperti Lembah Anai menjadi prioritas agar akses logistik, layanan publik, dan bantuan bagi warga tidak terhambat lebih lama.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Rombongan pusat diterima langsung oleh:

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah

Bupati Tanah Datar Eka Putra

Wali Kota Padang Fadly Amran

Bupati Padang Pariaman Jhon Kennedy Azis

Pertemuan ini menunjukkan kekompakan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana yang merenggut puluhan korban jiwa serta merusak ribuan rumah dan fasilitas umum.

Para kepala daerah menyampaikan kebutuhan mendesak masyarakat, di antaranya:

normalisasi sungai dan pembersihan material longsor

pemulihan akses jalan utama

pembangunan hunian sementara

dukungan psikososial bagi warga yang kehilangan anggota keluarga

Warga berharap fase rehabilitasi nanti tidak hanya memperbaiki sarana fisik, tetapi juga memulihkan rasa aman setelah trauma bencana.

Harapan Baru untuk Pemulihan Sumatera Barat

Kunjungan lapangan ini menjadi momentum awal menuju pemulihan komprehensif Sumbar. Program rehab–rekon yang akan disusun diharapkan mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan mitigasi bencana, serta rekayasa teknis untuk meminimalkan risiko bencana pada masa mendatang.

Bagi ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian, kehadiran Wamen PU dan Komisi V menjadi sumber harapan—bahwa negara hadir, mendengar, dan bekerja.

Di tengah penderitaan dan kehilangan, masyarakat Sumbar membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik: mereka menantikan pemulihan yang manusiawi dan menjamin masa depan yang lebih aman.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #SumateraBarat #Galodo #Longsor

Serasinews.com, Sumatera Barat — Masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diperpanjang hingga 22 Desember 2025, bersamaan dengan kabar baik terkait kelancaran operasional penanganan bencana. Usulan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk tambahan alokasi khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar disetujui kembali oleh BPH Migas, sehingga Sumbar mendapatkan tambahan 310.800 liter solar.

Sebelumnya, pada tahap pertama tanggap darurat, provinsi ini telah memperoleh 191.520 liter solar. Dengan tambahan ini, total kuota solar khusus untuk mendukung operasional penanganan bencana kini mencapai 502.320 liter.

Gubernur: BBM Aman, Alat Berat Sudah Siap

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa tambahan kuota solar ini menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan bencana, termasuk banjir, longsor, dan perbaikan infrastruktur vital.
“Dengan adanya tambahan ini, kami berharap penanganan bencana dapat berjalan lebih optimal. Saat ini BBM sudah cukup, dan alat berat sudah diturunkan secara maksimal,” ujar Mahyeldi di Padang, Rabu (10/12/2025).

Penggunaan Solar Khusus: Ketat dan Terbatas

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menekankan bahwa solar khusus hanya untuk operasional alat berat dan kendaraan penanganan bencana, tidak untuk kendaraan biasa.
Pengambilan solar wajib menggunakan Surat Rekomendasi resmi dari Kalaksa BPBD, Komandan Posko TNI/Polri, atau Basarnas, dengan batas maksimal 180 liter per hari untuk setiap alat berat, sesuai Surat Gubernur No. 671/826/EKTL/DESDM-2025.
Pengawasan ketat dilakukan oleh pemberi rekomendasi di masing-masing posko untuk mencegah penyalahgunaan.

Distribusi melalui 16 SPBU Siaga Bencana

Solar khusus akan disalurkan melalui 16 SPBU Siaga Bencana yang tersebar di kabupaten/kota terdampak, di antaranya Pasaman, Agam, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Solok, Kabupaten Solok, Bukittinggi, Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, dan Solok Selatan.

Fase Penentuan Penanganan Bencana

Dengan total 502.320 liter solar, Pemprov Sumbar optimistis penanganan bencana memasuki fase penentuan, terutama untuk pemulihan akses jalan, normalisasi sungai, dan pembersihan material longsor. Pasokan BBM tambahan ini diharapkan memperkuat sinergi Pemerintah Daerah, TNI-Polri, Basarnas, dan relawan, agar proses pemulihan berjalan cepat, aman, dan terkoordinasi.

(Rini/Mond)
#BencanaSumbar #BPHMigas
#SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat — Sejumlah wilayah di Sumatera Barat kembali masuk status waspada longsor. Dalam laporan terbaru BMKG untuk Rabu, 10 Desember 2025, terungkap bahwa beberapa kawasan perbukitan dan jalur utama transportasi berpotensi mengalami gerakan tanah berskala menengah hingga tinggi akibat hujan yang berlangsung sejak siang hingga dini hari.

Informasi ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melalui laporan resmi kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekda, dan para Asisten. BMKG menilai bahwa tingginya curah hujan beberapa hari terakhir telah menyebabkan kondisi tanah semakin jenuh, sehingga rawan memicu longsor dan runtuhan tebing di sejumlah titik yang selama ini dikenal rentan.

Delapan Kawasan Rawan Longsor yang Menjadi Prioritas

Dalam peta potensi gerakan tanah, BMKG menyoroti delapan wilayah utama yang perlu mendapat perhatian khusus:

Talamau – Gunung Tuleh (Pasaman Barat)
Diprakirakan hujan sejak siang hingga dini hari. Struktur lereng yang terjal dan permukiman di kaki bukit menempatkan wilayah ini pada zona menengah–tinggi.

Bonjol – Lubuk Sikaping – Panti (Pasaman)
Hujan hampir sepanjang hari. Jalur vital antarwilayah ini masuk kategori risiko tinggi, dengan potensi longsor yang dapat menghambat arus kendaraan.

Palupuh (Agam)
Kabut turun hampir sepanjang hari dan hujan ringan berpotensi terjadi malam hari. Meski curah hujan tidak terlalu besar, kontur berbukit membuat kawasan ini tetap menjadi zona menengah.

Tandikek – Malalak (Agam)
Hujan diperkirakan turun dari siang hingga dini hari. Jalur alternatif Padang–Bukittinggi ini merupakan lokasi yang kerap terjadi longsor dan rawan memutus akses.

Lembah Anai (Tanah Datar)
Hujan turun mulai sore hingga ke dini hari. Tebing curam dan aliran air terjun membuat kawasan ini sangat rentan batu dan material tebing jatuh.

Sitinjau Lauik (Kota Padang)
Hujan siang hingga malam diprediksi akan meningkatkan risiko di kawasan yang dikenal dengan tikungan ekstrem dan jurang dalam ini. Sitinjau Lauik masuk zona risiko tinggi.

Kapur IX – Pangkalan (Limapuluh Kota)
Termasuk zona sangat tinggi (magenta). Jalur penghubung Sumbar–Riau ini menjadi titik strategis pergerakan logistik, sehingga gangguan longsor dapat berdampak luas.

Alahan Panjang (Solok)
Kabut pagi hari dan hujan pada sore–malam membuat wilayah dataran tinggi ini rawan, terutama pada area pertanian dan tebing jalan.

Makna Kode Warna BMKG

Hijau: Risiko rendah

Kuning: Risiko menengah

Ungu/Magenta: Risiko tinggi

Sejumlah wilayah prioritas kini berada pada kategori kuning hingga ungu, yang berarti potensi longsor dapat muncul kapan saja bila intensitas hujan meningkat.

Langkah Antisipasi Pemerintah Daerah

Kesbangpol mengeluarkan beberapa arahan penting:

BPBD provinsi dan kabupaten/kota diminta memperkuat pemantauan lapangan.

Camat, wali nagari, dan lurah harus melaporkan segera apabila ditemukan tanda awal pergerakan tanah.

Masyarakat lereng bukit diminta bersiap melakukan evakuasi mandiri jika kondisi memburuk.

Rekayasa lalu lintas disiagakan pada jalur rawan:

Lembah Anai

Sitinjau Lauik

Tandikek–Malalak

Kapur IX–Pangkalan

Posko siaga dan alat berat dipastikan siap untuk operasi tanggap darurat.

Imbauan untuk Pengguna Jalan dan Warga

Pemerintah mengingatkan warga agar:

Menghindari perjalanan malam di jalur rawan.

Tidak berteduh di bawah tebing atau lereng yang tampak labil.

Waspada terhadap tanda-tanda longsor seperti suara gemuruh atau batu yang mulai berguguran.

Pengendara logistik dan perjalanan jarak jauh disarankan memantau informasi BMKG dan BPBD sebelum beraktivitas.

Akhir Tahun di Tengah Cuaca Ekstrem

Masuknya puncak musim hujan pada Desember menjadikan Sumatera Barat harus siaga terhadap banjir, longsor, dan gangguan transportasi. Pemerintah menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar informasi, melainkan peringatan serius untuk mencegah korban dan kerusakan yang lebih besar.

(*)
#BMKG #CuacaEkstrim #SumateraBarat