Serasinews.com, PADANG — Peredaran narkotika di Sumatera Barat memasuki fase yang lebih berbahaya. Wilayah yang selama ini dikenal sebagai sasaran peredaran narkoba, kini terindikasi kuat telah berubah menjadi bagian dari jalur suplai, terutama untuk narkotika jenis sabu.

Perubahan pola tersebut diungkap Kepala BNNP Sumatera Barat Brigjen Pol Ricky Yanuarfi saat menyampaikan laporan akhir tahun pengungkapan kasus narkotika 2025 di Kantor BNNP Sumbar, Selasa (23/12/2025).

Menurut Ricky, hasil pengungkapan terbaru menunjukkan jaringan narkoba di Sumbar tidak lagi bersifat pasif. Aparat menemukan bukti bahwa pelaku mampu menyimpan sabu dalam jumlah tertentu dan mengirimkannya ke luar provinsi.

“Dalam salah satu kasus, sabu justru dikirim dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Ini menunjukkan adanya pergeseran peran jaringan di daerah kita,” ujarnya.

Kasus tersebut awalnya terungkap dari lokasi yang hanya menunjukkan bekas penyalahgunaan narkotika. Namun setelah dilakukan pengembangan, petugas menemukan sabu yang disimpan di rumah pelaku dan siap diedarkan. Temuan ini menguatkan indikasi bahwa Sumbar tidak lagi sekadar menjadi wilayah transit atau konsumsi.

Buronan Jaringan Internasional

Sepanjang 2025, BNNP Sumbar menetapkan tiga orang sebagai DPO dalam kasus peredaran sabu. Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan narkotika lintas negara.

“Mayoritas kasus masih melibatkan jaringan lokal. Namun ada tiga DPO yang terafiliasi jaringan internasional dan saat ini masih dalam pengejaran,” kata Ricky.

Penindakan tersebut dilakukan bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat.

Fokus Membongkar Bandar

Selama tahun 2025, BNNP Sumbar menangani 14 laporan kasus narkotika dengan total 37 tersangka. Seluruh tersangka merupakan bandar dan kurir, tanpa adanya pengguna yang diamankan.

“Kami fokus pada pengungkapan jaringan dan peredaran, bukan pengguna,” tegas Ricky.

Peredaran Terus Meningkat

Jumlah tersangka dan barang bukti, khususnya sabu, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan estimasi aparat penegak hukum, hampir 20 kilogram sabu diperkirakan masuk ke Sumatera Barat setiap bulan.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa peredaran narkotika di Sumbar semakin terstruktur dan memerlukan pengawasan lintas sektor yang lebih ketat.

Jalur Masuk Masih Rentan

Untuk narkotika jenis ganja, Pasaman dan Pasaman Barat masih menjadi jalur utama masuk ke Sumatera Barat. Sementara sabu umumnya berasal dari Sumatera Utara dan Riau, melalui jalur darat lintas provinsi.

Faktor geografis dan tingginya mobilitas antarwilayah dinilai menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan.

Ancaman Nyata bagi Masyarakat

Survei BNN menunjukkan sekitar 1,1 persen penduduk Sumatera Barat terpapar narkotika, dengan sekitar 60 persen di antaranya pengguna ganja. Angka ini mencerminkan ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan masa depan generasi muda.

BNNP Sumbar menegaskan, perubahan posisi Sumatera Barat dalam peta peredaran narkotika harus menjadi perhatian bersama. Peran aktif masyarakat dan kolaborasi lintas instansi dinilai krusial untuk memutus jaringan narkoba dari hulu hingga hilir.

(Rini/Mond)

#BNNPSumbar #Narkoba #SumateraBarat

Serasinews.com, PADANG — Duka akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat belum berakhir. Di tengah upaya pencarian korban yang masih hilang, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengungkapkan bahwa hingga kini sebanyak 28 jenazah korban bencana belum berhasil diidentifikasi.

Wakil Kepala Polda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, menyampaikan bahwa puluhan jenazah tersebut saat ini masih menjalani proses identifikasi lanjutan dengan metode forensik yang lebih mendalam di Jakarta.

“Hingga saat ini masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta,” ujar Solihin di Padang, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, proses identifikasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi jenazah yang rusak akibat terseret arus deras, tertimbun material longsor, hingga keterbatasan data pembanding dari pihak keluarga korban.

Pencarian Korban Masih Terus Berlangsung

Seiring proses identifikasi, operasi pencarian korban yang dinyatakan hilang juga belum dihentikan. Aparat kepolisian bersama tim SAR gabungan, TNI, relawan, serta masyarakat setempat masih menyisir sejumlah lokasi rawan yang diduga menjadi titik terjebaknya korban.

“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” tegas Solihin.

Dari total 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat, yakni:

Kabupaten Agam

Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Tanah Datar

Perpanjangan status ini menunjukkan bahwa dampak bencana masih sangat signifikan, baik dari sisi kemanusiaan, infrastruktur, maupun layanan dasar masyarakat.

Data Korban Terus Bertambah

Berdasarkan dashboard Satu Data Bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dampak bencana hingga saat ini mencatat angka yang mencengangkan:

260 orang meninggal dunia

72 orang masih dinyatakan hilang

382 orang mengalami luka-luka

296.307 jiwa terdampak langsung

Angka tersebut diperkirakan masih dapat berubah seiring berlanjutnya proses pencarian dan identifikasi korban.

Kesehatan Pengungsi Mulai Memburuk

Tak hanya korban jiwa, kondisi kesehatan para pengungsi kini menjadi persoalan serius. Tim Paramedis Jalanan Sumbar menemukan berbagai gangguan kesehatan fisik dan psikologis yang dialami warga selama bertahan di lokasi pengungsian.

Koordinator Paramedis Jalanan Sumbar, Sarah Uzlifah, mengatakan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sejak 30 November 2025, dengan menyisir sejumlah titik terdampak parah seperti:

Batu Busuk

Gurun Laweh

Tabiang Batu Gadang, Kota Padang

Palembayan, Kabupaten Agam

Koto Tuo Sani dan Malalo, Kabupaten Solok

“Keluhan kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah sakit kepala, asam lambung, demam, serta luka akibat bencana. Kondisi psikologis pengungsi juga tidak lepas dari tekanan,” ujar Sarah, Kamis (4/12/2025).

Ia menambahkan, banyak pengungsi mengalami sulit tidur, kecemasan berlebih, hingga trauma mendalam akibat peristiwa banjir bandang yang datang secara tiba-tiba.

“Ini juga perlu penanganan lanjutan, tidak bisa diabaikan,” kata Sarah, yang saat ini menempuh pendidikan magister di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Hunian Padat Perparah Kondisi Kesehatan

Kondisi tempat tinggal sementara pengungsi disebut sangat memengaruhi kesehatan mereka. Hunian yang padat, minim privasi, serta keterbatasan akses air bersih dan sanitasi menjadi masalah utama.

“Di Palembayan misalnya, banyak warga mengungsi di rumah saudaranya. Rumah yang seharusnya ditempati satu kepala keluarga, kini diisi hingga tiga kepala keluarga,” ungkap Sarah.

Situasi ini membuat pengungsi rentan terserang penyakit menular, kelelahan fisik, serta tekanan mental berkepanjangan.

Kelompok Rentan Butuh Perhatian Khusus

Paramedis Jalanan Sumbar menyoroti kondisi kelompok rentan seperti:

Ibu hamil

Anak-anak

Lansia

Dari hasil pemeriksaan lapangan, kelompok ini menunjukkan tanda-tanda kelelahan serius dan membutuhkan pemantauan medis secara berkala.

“Kami berharap masalah ini menjadi perhatian bersama. Penanganan kesehatan tidak bisa hanya datang sesekali, tetapi harus berkelanjutan, terutama untuk kelompok rentan,” tegas Sarah.

Kolaborasi Kemanusiaan Terus Diperluas

Ke depan, Paramedis Jalanan Sumbar memastikan akan melanjutkan pemeriksaan dan screening kesehatan di titik-titik pengungsian lain yang masih terdampak.

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Sekolah Gender Sumbar dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, guna memastikan pendekatan penanganan bencana yang lebih menyeluruh, adil, dan berperspektif kemanusiaan.

“Iya, kita kolaborasi agar penanganan ini tidak hanya medis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan perlindungan warga,” pungkas Sarah.

(L6)

#BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat

Serasinews.com; Padang, Sumatera Barat — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghentikan secara paksa operasional lima perusahaan pertambangan di kawasan elevasi tinggi Sumatra Barat.

 Langkah ini diambil setelah pengawasan lapangan menemukan pelanggaran lingkungan serius yang diduga berkontribusi terhadap banjir berulang di Kota Padang dan sekitarnya.

Tindakan penyegelan dipimpin langsung oleh Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum), menandai peningkatan status penanganan dari pelanggaran administratif ke dugaan kejahatan lingkungan yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.

Sedimentasi Tambang Picu Pendangkalan Sungai

KLH/BPLH menemukan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan hulu menyebabkan sedimentasi berat yang mengalir ke Sungai Batang Kuranji. Endapan material tambang mempercepat pendangkalan sungai dan menurunkan kapasitas tampung air.

Akibatnya, saat hujan dengan intensitas tinggi, sungai mudah meluap dan memicu banjir yang merendam permukiman warga serta merusak infrastruktur publik.

Lima Perusahaan Dihentikan Operasionalnya

Perusahaan yang disegel dan diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan operasional adalah:

PT Parambahan Jaya Abadi

PT Dian Darell Perdana

CV Lita Bakti Utama

CV Jumaidi

PT Solid Berkah Ilahi

Kelima perusahaan tersebut beroperasi di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi.

Pelanggaran Lingkungan yang Ditemukan

KLH/BPLH mencatat sejumlah pelanggaran berat, antara lain:

Tidak tersedianya sistem drainase tambang yang memadai

Pembukaan lahan tanpa dokumen persetujuan lingkungan

Aktivitas tambang berjarak kurang dari 500 meter dari permukiman warga

Tidak adanya upaya mitigasi risiko banjir dan longsor

Pelanggaran tersebut dinilai mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Toleransi

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku usaha yang mengorbankan lingkungan dan keselamatan warga.

“Penyegelan ini merupakan langkah awal evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian berat, sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan izin dan proses pidana,” ujar Hanif dalam keterangan resminya, Minggu (21/12).

Evaluasi Berlanjut

KLH/BPLH memastikan proses penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Kasus ini kembali menegaskan bahwa bencana lingkungan kerap berkaitan erat dengan aktivitas manusia, sehingga akuntabilitas korporasi menjadi kunci dalam pencegahan bencana di masa depan.

(T) 

#TambangIlegal #BanjirSumbar

#SumateraBarat

#KementrianLingkunganHidup

Serasinews.com, PADANG PARIAMAN — Bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat menyisakan persoalan serius, salah satunya krisis air bersih. Kerusakan infrastruktur dan tercemarnya sumber air membuat ribuan warga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Menanggapi kondisi itu, Polda Sumatera Barat menyiapkan pembangunan 150 titik sumur bor sebagai upaya percepatan pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah yang terdampak paling parah.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat.

“Penyediaan air bersih adalah kebutuhan mendesak. Kami berkomitmen membantu masyarakat agar segera mendapatkan akses air yang layak,” kata Gatot, Minggu (21/12/2025).

Program Berorientasi Jangka Panjang

Gatot menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi bencana bersama Bupati Padang Pariaman, Kepala BWS V, Plt Kepala BPBD, serta Wakil Menteri PUPR. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, pembangunan sumur bor ini dirancang tidak hanya sebagai solusi darurat, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan air bersih dalam jangka panjang.

“Kami ingin masyarakat memiliki sumber air permanen dan tidak terus bergantung pada bantuan,” ujarnya.

Sinergi Polda dan BWS

Pembangunan sumur bor dilakukan melalui kerja sama antara Polda Sumbar dan Balai Wilayah Sungai (BWS) V. Polda Sumbar menyiapkan sarana pendukung seperti tandon air, rangka, dan mesin pompa, sementara BWS V menangani aspek teknis pengeboran.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana dan menjawab kebutuhan vital masyarakat secara berkelanjutan.

Sebaran Lokasi

Sebanyak 150 titik sumur bor akan dibangun di sejumlah daerah terdampak, meliputi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kota Solok.

Daerah-daerah tersebut mengalami kerusakan berat pada jaringan air bersih akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah.

Harapan Pemulihan

Selama pascabencana, warga terpaksa mengandalkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki atau mengambil air dari lokasi yang jauh. Kehadiran sumur bor ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas warga, menekan risiko penyakit, serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui program ini, Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra kemanusiaan dalam penanganan bencana.

(Rini/Mond)

#SumateraBarat #PoldaSumbar #BWSSV #PemulihanBencana #BanjirSumbar

Serasinews.com, Padang — Kepolisian Daerah Sumatera Barat resmi menggelar Operasi Lilin Singgalang 2025 guna menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Operasi pengamanan tahunan ini diawali dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan RTH Imam Bonjol, Kota Padang, Jumat (19/12/2025).

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, serta dihadiri unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait yang tergabung dalam pengamanan terpadu Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dibacakan Kapolda Sumbar, disebutkan bahwa Operasi Lilin Singgalang 2025 berlangsung selama 13 hari, mulai 19 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

“Operasi ini bertujuan menciptakan rasa aman, tertib, dan lancar bagi masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Sumatera Barat,” ujar Irjen Pol Gatot.

Ribuan Personel Disiagakan di Ratusan Titik Rawan

Sebanyak 4.211 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait dikerahkan dalam operasi ini. Personel ditempatkan di 443 titik strategis yang memiliki potensi kerawanan dan mobilitas tinggi.

Untuk mendukung pengamanan dan pelayanan masyarakat, Polda Sumbar juga mendirikan 66 pos, terdiri dari 35 pos pengamanan, 27 pos pelayanan, dan 4 pos terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menjelaskan, setiap pos terpadu diisi personel lintas instansi dengan pola satu pos terpadu di setiap daerah.

“Pos-pos tersebut berada di terminal, pelabuhan, bandara, objek vital nasional, hingga kawasan wisata, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan cepat dan maksimal,” jelasnya.

Cuaca Ekstrem Jadi Fokus Pengamanan

Kapolda Sumbar menegaskan bahwa cuaca ekstrem menjadi tantangan utama Operasi Lilin tahun ini. Curah hujan tinggi berpotensi memicu banjir dan longsor, terutama di jalur penghubung antarwilayah.

Polda Sumbar telah melakukan pemetaan jalur rawan bencana sebagai langkah antisipasi, dengan fokus pengamanan di tempat ibadah, pusat perbelanjaan, objek vital, kawasan wisata, serta jalur strategis.

Sitinjau Lauik Jadi Perhatian Khusus

Jalur Sitinjau Lauik menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian serius karena kerap mengalami kemacetan dan gangguan akibat longsor. Di lokasi tersebut telah didirikan pos pengamanan khusus yang dilengkapi perangkat komunikasi Starlink untuk memastikan koordinasi tetap berjalan optimal.

“Kendaraan pengangkut BBM dan logistik menjadi prioritas utama agar distribusi kebutuhan masyarakat tidak terganggu,” ungkap Kombes Pol Susmelawati.

Pengamanan Ibadah, Wisata, dan Distribusi Logistik

Sementara itu, Karo Ops Polda Sumbar Kombes Pol Muhammad Erwin menyampaikan bahwa Operasi Lilin Singgalang 2025 juga difokuskan pada pengamanan ibadah Natal, objek wisata, serta kelancaran distribusi logistik kebencanaan.

Objek pengamanan meliputi terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, gereja, rumah ibadah, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan.

“Personel diminta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik yang beribadah, berwisata, maupun melakukan perjalanan selama libur Nataru,” ujarnya.

Imbauan Kepada Masyarakat

Polda Sumbar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada selama perjalanan, mematuhi aturan lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas, mengingat potensi bencana masih cukup tinggi.

Dengan kesiapan personel dan sinergi lintas instansi, Operasi Lilin Singgalang 2025 diharapkan mampu menghadirkan suasana Natal dan Tahun Baru yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat Sumatera Barat.

(Rini/Mond)

#OperasiLilinSinggalang2025 #PoldaSumbar #SumateraBarat

Serasinews.com; Padang, Sumatera Barat – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengusulkan pembangunan penjara khusus di Kepulauan Mentawai untuk menampung pelaku penyimpangan sosial. Wacana ini muncul setelah terungkap kasus dugaan perbuatan asusila oleh oknum guru SMA berinisial S (58) terhadap mantan muridnya, LVSZ (18), di toilet sebuah masjid di Kota Padang.

Gubernur Mahyeldi menekankan, kejadian ini menjadi peringatan serius bahwa penanganan perilaku menyimpang harus dilakukan dengan tegas dan sistematis. “Kasus ini tidak bisa dianggap ringan. Inspektorat Provinsi sedang menindaklanjuti, apalagi ini melibatkan mantan muridnya sendiri,” ujarnya.

Kronologi Kejadian

Peristiwa terjadi pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 10.45 WIB, di toilet masjid di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Warga yang curiga kemudian melakukan penggerebekan dan mendapati S bersama LVSZ. Barang bukti berupa dua ponsel dan satu sepeda motor disita, dan keduanya diserahkan ke Satpol PP Kota Padang untuk diproses.

Wacana Penjara Khusus

Menanggapi kasus ini, Mahyeldi menyatakan pentingnya mengisolasi pelaku penyimpangan sosial agar perilaku itu tidak menular. Ia juga menekankan perlunya seleksi ketat terhadap guru, karena sekolah seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter, bukan lahirnya penyimpangan.

Tanggapan Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi, menyampaikan sikap tegas: pemeriksaan internal sudah dilakukan, dan proses pemberhentian ASN serta guru yang bersangkutan sedang berjalan. Oknum guru kini tidak lagi mengajar.

“Guru harus menjadi teladan moral. Perilaku yang melanggar nilai agama dan norma sosial tidak akan ditoleransi,” tegas Habibul. Ia meminta masyarakat percaya pada proses hukum yang berjalan.

Dampak Publik

Kasus ini menjadi sorotan masyarakat Sumatera Barat. Selain membuka diskusi soal pengawasan guru dan moral pendidik, wacana penjara khusus di Mentawai berpotensi memicu perdebatan nasional terkait hukum, hak asasi, dan kebijakan sosial.

(RRI)
#HubunganSesamaJenis #LGBT
#OknumGuruLGBT
#SamateraBarat

Serasinews.com,;Agam, Sumatera Barat — Di tengah kepedihan para korban banjir, suasana hangat tercipta di Posko Pengungsian Bencana SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis pagi (18/12/2025). Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kedekatannya dengan warga terdampak dengan ikut menikmati hidangan sederhana dari dapur umum posko pengungsian.

Asap tipis dari wajan menandai aktivitas dapur umum yang menyiapkan makanan bagi ratusan pengungsi. Menu pagi itu sederhana: nasi goreng dan telur ceplok. Saat memasuki area dapur bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Presiden Prabowo memperhatikan langsung proses memasak yang dilakukan prajurit TNI bersama warga setempat.

Seorang prajurit kemudian menyodorkan sepiring nasi goreng kepada Presiden. Dengan senyum, Prabowo melontarkan candaan ringan,
“Ini nasi goreng kalau saya yang datang, ya?”
Ucapan itu sontak mencairkan suasana dan disambut tawa para pengungsi.

Prabowo menyantap hidangan tersebut hingga habis.
“Saya belum sarapan,” ujarnya santai.
Usai makan, ia memberi apresiasi,
“Lumayan, enak. Terima kasih semuanya,”
yang disambut senyum bangga para petugas dapur umum.

Suasana akrab berlanjut saat Menhan Sjafrie menyerahkan air minum sambil berkelakar,
“Ini air lokal,”
yang kembali mengundang tawa ringan di sekitar posko.

Momen sederhana itu menjadi cerminan kehadiran negara di tengah rakyat—berbagi ruang dan rasa di tengah situasi sulit.

Pastikan Penanganan Bencana Berjalan Baik

Kunjungan Presiden Prabowo ke Agam bukan sekadar simbolik. Berdasarkan siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB dan langsung menerima paparan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengenai kondisi pengungsi serta progres penanganan dan pemulihan pascabanjir.

Presiden kemudian berkeliling menyapa para pengungsi, menyalami warga, berbincang singkat, dan melayani permintaan swafoto. Anak-anak korban banjir mendapat perhatian khusus; Prabowo tampak menyapa mereka dengan senyum dan sentuhan penuh empati.

Tinjau Hunian Sementara

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan agar para korban tidak terlalu lama tinggal di tenda, terutama di tengah cuaca yang masih berpotensi ekstrem.

Kunjungan ditutup dengan memastikan kebutuhan dasar pengungsi—makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan keamanan—terus terpenuhi.

Di tengah duka bencana, sepiring nasi goreng di dapur umum menjadi simbol sederhana kehadiran negara yang dekat, peduli, dan nyata di tengah rakyatnya.

(Rini/Mond)

#PrabowoSubianto #BanjirAgam #SumateraBarat

Serasinews.com; Agam, Sumatera Barat — Dampak rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Agam kian nyata. Banjir bandang, tanah longsor, banjir, hingga angin puting beliung dalam beberapa hari terakhir tidak hanya menelan ratusan korban jiwa, tetapi juga memicu kerusakan masif di berbagai sektor kehidupan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mencatat total kerugian sementara mencapai Rp 863,79 miliar. Angka tersebut meningkat signifikan dari pendataan awal sebesar Rp 682,35 miliar, seiring masih berlangsungnya proses verifikasi di lapangan.

“Data ini masih bersifat sementara hingga Jumat malam, 12 Desember 2025. Pendataan masih dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di 16 kecamatan terdampak,” kata Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmat Lasmono, di Lubuk Basung, Sabtu (13/12/2025).

Pendidikan dan Permukiman Warga Rusak Parah

Sektor pendidikan menjadi salah satu yang terdampak cukup serius. Sebanyak 102 unit fasilitas pendidikan dilaporkan rusak, mulai dari TK hingga SMP, dengan total kerugian mencapai Rp 7,98 miliar. Kerusakan meliputi 22 unit TK/PAUD, 65 sekolah dasar, dan 15 sekolah menengah pertama.

Kerusakan terparah terjadi pada sektor permukiman. BPBD mencatat kerugian rumah warga mencapai Rp 355,81 miliar, dengan rincian 493 rumah rusak ringan, 359 rumah rusak sedang, serta 806 rumah rusak berat yang sebagian besar hanyut atau tertimbun material longsor.

Infrastruktur Lumpuh

Bencana juga melumpuhkan infrastruktur vital. Sebanyak 49 titik jalan dan 69 jembatan mengalami kerusakan, mengakibatkan terputusnya akses antarwilayah dan menghambat distribusi logistik serta proses evakuasi.

Kerugian sektor infrastruktur—meliputi jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya—ditaksir mencapai Rp 403,14 miliar, menjadikannya sektor dengan kerugian terbesar.

Sektor Pangan Terpukul

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan turut mengalami kerusakan serius. BPBD mencatat 1.948,23 hektare lahan pertanian rusak, 126 jaringan irigasi terdampak, 16 bendungan mengalami kerusakan, serta 5.025 ekor ternak mati atau hilang. Kerugian sektor ini diperkirakan mencapai Rp 82,91 miliar.

Sementara itu, sektor perikanan mencatat kerugian sebesar Rp 12,34 miliar, akibat rusaknya kolam dan keramba serta hanyutnya ikan dan benih.

Rumah Ibadah dan Korban Jiwa

Sebanyak 11 unit rumah ibadah dilaporkan rusak dengan total kerugian Rp 1,58 miliar.

Dari sisi kemanusiaan, bencana ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Kabupaten Agam. Hingga Sabtu, BPBD mencatat 192 orang meninggal dunia, tujuh orang masih dirawat, dan 54 orang terdampak atau terisolasi. Selain itu, 72 orang masih dinyatakan hilang, mayoritas berada di Kecamatan Palembayan.

Ribuan Warga Mengungsi

Sebanyak 5.086 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi pengungsian darurat. Pengungsi terbanyak berada di Kecamatan Tanjung Raya, disusul Palembayan, Matur, Palupuh, Malalak, dan Ampek Koto.

Pemerintah daerah bersama aparat gabungan dan relawan terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk pangan, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial.

Pemulihan Masih Panjang

BPBD menegaskan nilai kerugian Rp 863,79 miliar belum bersifat final dan masih berpotensi meningkat. Pendataan lanjutan akan menjadi dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tragedi ini menjadi peringatan serius akan tingginya kerentanan wilayah terhadap cuaca ekstrem, sekaligus tantangan besar bagi Kabupaten Agam untuk bangkit dari salah satu bencana terkelam dalam beberapa tahun terakhir.

(B1)
#BanjirAgam #SumateraBarat
#BPBDKabupatenAgam
#BencanaAlam

Serasinews.com, Sumatra Barat — Pemerintah pusat akhirnya turun tangan setelah banjir bandang menghantam sejumlah wilayah di Sumatra Barat. Pada Kamis (11/12/2025), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menyegel beberapa lokasi tambang yang dinilai berkontribusi terhadap kerentanan bencana. Keputusan cepat ini diambil berdasarkan audit lapangan yang mengungkap berbagai pelanggaran berat, mulai dari reklamasi yang tak dilakukan hingga aktivitas penambangan tanpa dokumen lingkungan.

Audit Bongkar Pelanggaran Serius

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan setelah tim pengawas menemukan bukaan tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi, tanpa pengendalian erosi, serta tanpa pemantauan air larian—kondisi yang mempercepat aliran lumpur dan memperburuk longsor saat banjir bandang terjadi.

“Kepatuhan lingkungan bukan sekadar administrasi. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Hanif.

Selain itu, beberapa lokasi diketahui beroperasi tanpa dokumen persetujuan lingkungan, termasuk AMDAL dan RKL-RPL. Pemeriksaan teknis juga menyoroti drainase buruk dan stabilitas lereng yang tidak sesuai standar.

Penyegelan Bersifat Sementara, Tapi Mengikat

KLH menegaskan bahwa penyegelan dapat dicabut hanya jika perusahaan membuktikan pemenuhan seluruh kewajiban lingkungan, termasuk rencana pemulihan yang terukur. Plang penyegelan dipasang di setiap lokasi agar status hukum diketahui publik.

Potensi Sanksi Administratif hingga Pidana

Tahap pemeriksaan lanjutan akan mencakup:

Evaluasi teknis bekas galian

Analisis aliran air

Peninjauan ulang rencana reklamasi

Audit perizinan tambang

Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, perusahaan berpotensi dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan lingkungan hidup.

Lokasi Penyegelan & Perusahaan Terkait

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Tasliatul Fuaddi, membenarkan penyegelan satu lokasi tambang di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman.

Tiga perusahaan yang mendapat teguran adalah:

PT Fathul Jaya Pratama

CV Bumi Perdana

CV Sayang Ibu Sejati

Ketiganya dinilai bertanggung jawab atas buruknya pengelolaan lingkungan serta ketidakpatuhan terhadap perizinan.

KLH: Penyegelan Ini Momentum Perubahan

Hanif menekankan bahwa persoalan tambang tak bisa dipisahkan dari keselamatan masyarakat. Bencana di Sumbar, katanya, bukan sekadar fenomena alam, tetapi juga akibat dari praktik tambang yang mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Ini bukan sekadar menutup lokasi. Ini panggilan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan demi masa depan yang lebih aman,” ujarnya.

KLH/BPLH menjanjikan publikasi berkala hasil pemeriksaan dan mengajak masyarakat serta aparat daerah memperkuat pengawasan, terutama terkait pemulihan DAS, normalisasi jalur air, dan penataan kawasan rawan bencana.

(T)
#KementerianLingkunganHidup #BanjirSumbar #SumateraBarat

Serasinews.com, Sumbar — Upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat memasuki fase krusial. Pada Selasa, 10 Desember, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bersama rombongan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses untuk meninjau langsung wilayah-wilayah yang porak-poranda akibat banjir bandang, longsor, dan galodo. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat bergerak cepat memastikan penanganan darurat serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Menelusuri Titik Kerusakan Terparah

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ridwan Bae—termasuk anggota dari dapil Sumbar, Zigo Rolanda—memfokuskan peninjauan pada kerusakan infrastruktur dan jalur transportasi, dua sektor yang paling terdampak dan sangat vital bagi mobilitas masyarakat.

Sejumlah lokasi kritis yang dikunjungi antara lain:

Lembah Anai, kawasan wisata dan jalur utama yang kini rusak berat. Jalan nasional retak, jembatan hilang tersapu arus, dan alur sungai berubah total.

DAS Batang Kuranji, yang mengalami kerusakan parah hingga meningkatkan potensi banjir lanjutan.

Di titik-titik tersebut, rombongan menyaksikan langsung situasi yang masih menyisakan duka: rumah hanyut, kendaraan tertimbun lumpur, hingga bekas aliran air bah yang menggores dinding-dinding bangunan. Warga juga memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan kisah dan keluhan, menceritakan detik-detik saat galodo menerjang tanpa ampun.

Wamen PU: “Kami Hadir untuk Menjamin Penanganan yang Tepat.”

Wamen PU Diana Kusumastuti menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh mempercepat pemulihan dengan pendekatan yang lebih terencana dan kokoh.

“Kami tidak hanya datang untuk melihat, tetapi memastikan penanganan darurat berjalan sesuai rencana. Dalam waktu dekat, desain rehab-rekon akan disusun dengan prinsip build back better—membangun infrastruktur yang lebih kuat dan tahan bencana,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemulihan jalur-jalur vital seperti Lembah Anai menjadi prioritas agar akses logistik, layanan publik, dan bantuan bagi warga tidak terhambat lebih lama.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Rombongan pusat diterima langsung oleh:

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah

Bupati Tanah Datar Eka Putra

Wali Kota Padang Fadly Amran

Bupati Padang Pariaman Jhon Kennedy Azis

Pertemuan ini menunjukkan kekompakan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana yang merenggut puluhan korban jiwa serta merusak ribuan rumah dan fasilitas umum.

Para kepala daerah menyampaikan kebutuhan mendesak masyarakat, di antaranya:

normalisasi sungai dan pembersihan material longsor

pemulihan akses jalan utama

pembangunan hunian sementara

dukungan psikososial bagi warga yang kehilangan anggota keluarga

Warga berharap fase rehabilitasi nanti tidak hanya memperbaiki sarana fisik, tetapi juga memulihkan rasa aman setelah trauma bencana.

Harapan Baru untuk Pemulihan Sumatera Barat

Kunjungan lapangan ini menjadi momentum awal menuju pemulihan komprehensif Sumbar. Program rehab–rekon yang akan disusun diharapkan mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan mitigasi bencana, serta rekayasa teknis untuk meminimalkan risiko bencana pada masa mendatang.

Bagi ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian, kehadiran Wamen PU dan Komisi V menjadi sumber harapan—bahwa negara hadir, mendengar, dan bekerja.

Di tengah penderitaan dan kehilangan, masyarakat Sumbar membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik: mereka menantikan pemulihan yang manusiawi dan menjamin masa depan yang lebih aman.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #SumateraBarat #Galodo #Longsor

Serasinews.com, Sumatera Barat — Masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diperpanjang hingga 22 Desember 2025, bersamaan dengan kabar baik terkait kelancaran operasional penanganan bencana. Usulan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk tambahan alokasi khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar disetujui kembali oleh BPH Migas, sehingga Sumbar mendapatkan tambahan 310.800 liter solar.

Sebelumnya, pada tahap pertama tanggap darurat, provinsi ini telah memperoleh 191.520 liter solar. Dengan tambahan ini, total kuota solar khusus untuk mendukung operasional penanganan bencana kini mencapai 502.320 liter.

Gubernur: BBM Aman, Alat Berat Sudah Siap

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa tambahan kuota solar ini menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan bencana, termasuk banjir, longsor, dan perbaikan infrastruktur vital.
“Dengan adanya tambahan ini, kami berharap penanganan bencana dapat berjalan lebih optimal. Saat ini BBM sudah cukup, dan alat berat sudah diturunkan secara maksimal,” ujar Mahyeldi di Padang, Rabu (10/12/2025).

Penggunaan Solar Khusus: Ketat dan Terbatas

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menekankan bahwa solar khusus hanya untuk operasional alat berat dan kendaraan penanganan bencana, tidak untuk kendaraan biasa.
Pengambilan solar wajib menggunakan Surat Rekomendasi resmi dari Kalaksa BPBD, Komandan Posko TNI/Polri, atau Basarnas, dengan batas maksimal 180 liter per hari untuk setiap alat berat, sesuai Surat Gubernur No. 671/826/EKTL/DESDM-2025.
Pengawasan ketat dilakukan oleh pemberi rekomendasi di masing-masing posko untuk mencegah penyalahgunaan.

Distribusi melalui 16 SPBU Siaga Bencana

Solar khusus akan disalurkan melalui 16 SPBU Siaga Bencana yang tersebar di kabupaten/kota terdampak, di antaranya Pasaman, Agam, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Solok, Kabupaten Solok, Bukittinggi, Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, dan Solok Selatan.

Fase Penentuan Penanganan Bencana

Dengan total 502.320 liter solar, Pemprov Sumbar optimistis penanganan bencana memasuki fase penentuan, terutama untuk pemulihan akses jalan, normalisasi sungai, dan pembersihan material longsor. Pasokan BBM tambahan ini diharapkan memperkuat sinergi Pemerintah Daerah, TNI-Polri, Basarnas, dan relawan, agar proses pemulihan berjalan cepat, aman, dan terkoordinasi.

(Rini/Mond)
#BencanaSumbar #BPHMigas
#SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat — Sejumlah wilayah di Sumatera Barat kembali masuk status waspada longsor. Dalam laporan terbaru BMKG untuk Rabu, 10 Desember 2025, terungkap bahwa beberapa kawasan perbukitan dan jalur utama transportasi berpotensi mengalami gerakan tanah berskala menengah hingga tinggi akibat hujan yang berlangsung sejak siang hingga dini hari.

Informasi ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melalui laporan resmi kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekda, dan para Asisten. BMKG menilai bahwa tingginya curah hujan beberapa hari terakhir telah menyebabkan kondisi tanah semakin jenuh, sehingga rawan memicu longsor dan runtuhan tebing di sejumlah titik yang selama ini dikenal rentan.

Delapan Kawasan Rawan Longsor yang Menjadi Prioritas

Dalam peta potensi gerakan tanah, BMKG menyoroti delapan wilayah utama yang perlu mendapat perhatian khusus:

Talamau – Gunung Tuleh (Pasaman Barat)
Diprakirakan hujan sejak siang hingga dini hari. Struktur lereng yang terjal dan permukiman di kaki bukit menempatkan wilayah ini pada zona menengah–tinggi.

Bonjol – Lubuk Sikaping – Panti (Pasaman)
Hujan hampir sepanjang hari. Jalur vital antarwilayah ini masuk kategori risiko tinggi, dengan potensi longsor yang dapat menghambat arus kendaraan.

Palupuh (Agam)
Kabut turun hampir sepanjang hari dan hujan ringan berpotensi terjadi malam hari. Meski curah hujan tidak terlalu besar, kontur berbukit membuat kawasan ini tetap menjadi zona menengah.

Tandikek – Malalak (Agam)
Hujan diperkirakan turun dari siang hingga dini hari. Jalur alternatif Padang–Bukittinggi ini merupakan lokasi yang kerap terjadi longsor dan rawan memutus akses.

Lembah Anai (Tanah Datar)
Hujan turun mulai sore hingga ke dini hari. Tebing curam dan aliran air terjun membuat kawasan ini sangat rentan batu dan material tebing jatuh.

Sitinjau Lauik (Kota Padang)
Hujan siang hingga malam diprediksi akan meningkatkan risiko di kawasan yang dikenal dengan tikungan ekstrem dan jurang dalam ini. Sitinjau Lauik masuk zona risiko tinggi.

Kapur IX – Pangkalan (Limapuluh Kota)
Termasuk zona sangat tinggi (magenta). Jalur penghubung Sumbar–Riau ini menjadi titik strategis pergerakan logistik, sehingga gangguan longsor dapat berdampak luas.

Alahan Panjang (Solok)
Kabut pagi hari dan hujan pada sore–malam membuat wilayah dataran tinggi ini rawan, terutama pada area pertanian dan tebing jalan.

Makna Kode Warna BMKG

Hijau: Risiko rendah

Kuning: Risiko menengah

Ungu/Magenta: Risiko tinggi

Sejumlah wilayah prioritas kini berada pada kategori kuning hingga ungu, yang berarti potensi longsor dapat muncul kapan saja bila intensitas hujan meningkat.

Langkah Antisipasi Pemerintah Daerah

Kesbangpol mengeluarkan beberapa arahan penting:

BPBD provinsi dan kabupaten/kota diminta memperkuat pemantauan lapangan.

Camat, wali nagari, dan lurah harus melaporkan segera apabila ditemukan tanda awal pergerakan tanah.

Masyarakat lereng bukit diminta bersiap melakukan evakuasi mandiri jika kondisi memburuk.

Rekayasa lalu lintas disiagakan pada jalur rawan:

Lembah Anai

Sitinjau Lauik

Tandikek–Malalak

Kapur IX–Pangkalan

Posko siaga dan alat berat dipastikan siap untuk operasi tanggap darurat.

Imbauan untuk Pengguna Jalan dan Warga

Pemerintah mengingatkan warga agar:

Menghindari perjalanan malam di jalur rawan.

Tidak berteduh di bawah tebing atau lereng yang tampak labil.

Waspada terhadap tanda-tanda longsor seperti suara gemuruh atau batu yang mulai berguguran.

Pengendara logistik dan perjalanan jarak jauh disarankan memantau informasi BMKG dan BPBD sebelum beraktivitas.

Akhir Tahun di Tengah Cuaca Ekstrem

Masuknya puncak musim hujan pada Desember menjadikan Sumatera Barat harus siaga terhadap banjir, longsor, dan gangguan transportasi. Pemerintah menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar informasi, melainkan peringatan serius untuk mencegah korban dan kerusakan yang lebih besar.

(*)
#BMKG #CuacaEkstrim #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hampir dipastikan memperpanjang status tanggap darurat bencana, mengingat sejumlah pekerjaan di lapangan masih jauh dari selesai. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa hingga awal pekan ini proses pencarian korban, pembukaan akses yang terputus, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak masih terus dilakukan secara intensif.

“Masih banyak pekerjaan tanggap darurat yang belum tuntas. Karena itu, statusnya hampir pasti diperpanjang,” ujar Mahyeldi, Senin (8/12/2025).

Laporan Daerah Jadi Penentu Perpanjangan Status

Pemprov Sumbar kini menunggu laporan komprehensif dari seluruh bupati dan wali kota sebagai dasar penetapan perpanjangan darurat. Sekda provinsi tengah menyiapkan dokumen evaluasi yang akan dibahas bersama sebelum keputusan resmi diambil.

“Input dari kabupaten dan kota sangat penting agar kebijakan yang diputuskan benar-benar tepat,” jelas Mahyeldi.

Ia menyebutkan, beberapa daerah seperti Kota Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai menunjukkan pemulihan. Namun Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa wilayah lain masih membutuhkan penanganan darurat yang intensif.

Ribuan Warga di Pengungsian, Akses Terputus, Bantuan Belum Maksimal

Saat ini sekitar 20.000 warga masih bertahan di lokasi pengungsian karena tempat tinggal mereka mengalami kerusakan berat. Sejumlah akses jalan serta jembatan di titik-titik strategis belum dapat dilalui, sehingga distribusi bantuan belum optimal. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri terus berupaya membuka jalur terisolasi tersebut.

“Kita terus menyalurkan kebutuhan pangan. Untuk air bersih, tendon penampungan sudah dikirim dan jaringan distribusi sedang dipulihkan. Pembukaan akses juga dilakukan secara bertahap,” kata Mahyeldi.

Bantuan tambahan berupa selimut, perlengkapan tidur, kebutuhan balita, dan bantuan khusus ibu hamil juga terus dikirimkan.

Hunian Sementara Disiapkan, Rumah Rusak Berat Akan Dibangun Ulang

Warga dengan rumah rusak berat diarahkan untuk tinggal di tenda atau hunian sementara (huntara). Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan rumah kembali bagi warga yang memiliki tanah layak huni.

“Kalau rumah mereka tidak bisa ditempati lagi dan tanahnya ada, pemerintah akan bantu bangun. Kalau tidak punya tanah, kita siapkan lokasi alternatif,” ungkapnya.

Retakan di Perbukitan, Pemetaan Rawan Bencana Dipercepat

Pemprov juga mempercepat pemetaan ulang kawasan rawan bencana, terutama di wilayah perbukitan yang ditemukan memiliki retakan panjang dan berpotensi longsor susulan.

“Data yang akurat menentukan langkah kita, baik saat darurat maupun rekonstruksi. Validasi data di posko harus diperkuat dan daerah lain harus siap membantu jika ada kekurangan,” tegas Mahyeldi.

Koordinasi Diperkuat, Bantuan Diminta Melalui Posko Resmi

Para kepala daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Forkopimda demi memastikan penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Seluruh posko diminta tetap maksimal melayani pengungsi.

Mahyeldi juga mengimbau masyarakat, komunitas, dan relawan agar menyalurkan bantuan melalui posko resmi agar distribusi lebih teratur dan merata.

“Bantuan dari masyarakat sangat berarti, tetapi harus melalui jalur resmi agar tepat sasaran dan tidak menumpuk di satu lokasi saja,” tutupnya.

(Rini/Mond)

#TanggapDaruratBencana #SumateraBarat #BanjirSumbar

Serasinews.com, Sumatera Barat — Akses Jalan Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang mulai kembali bisa dilalui, meski hanya secara terbatas dan khusus untuk kendaraan roda dua. Pembukaan ini dilakukan melalui uji coba tiga hari, mulai Senin, 8 Desember hingga Rabu, 10 Desember 2025, sembari menunggu proses perbaikan jalan yang masih terus berjalan.

Dua Waktu Buka per Hari

Selama masa uji coba, jalur dibuka pada dua sesi:

06.00 – 08.00 WIB

16.30 – 18.30 WIB

Kanit Kamsel Satlantas Polres Padang Panjang, Aiptu Denny Irya Admaja, menyebutkan bahwa rencana awal tiga sesi diturunkan menjadi dua setelah dilakukan koordinasi dengan Hutama Karya Infrastruktur (HKI). Keputusan ini diambil agar pekerjaan perbaikan tetap maksimal tanpa terganggu arus kendaraan.

Jalur Strategis yang Sangat Ditunggu

Sebagai penghubung utama Padang–Bukittinggi dan jalur penting transportasi Sumbar–Riau, Lembah Anai memiliki peran besar bagi mobilitas warga, logistik, hingga pariwisata. Pembukaan terbatas diharapkan mampu mengurangi kepadatan di rute alternatif dan membantu memulihkan aktivitas masyarakat.

Pengendara Diminta Ekstra Hati-hati

Meskipun bisa dilewati, kondisi jalan masih rawan. Beberapa faktor yang perlu diwaspadai:

Jalan masih licin

Ada genangan di sejumlah titik

Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi

Sisa material longsor belum sepenuhnya dibersihkan

Denny mengingatkan agar pengendara tidak memacu kecepatan dan mematuhi arahan petugas yang disiagakan di titik-titik rawan.

Roda Empat Belum Boleh Melintas

Untuk mobil dan kendaraan sejenisnya, belum ada izin pembukaan jalur. Pengguna roda empat diminta menggunakan jalur alternatif sambil menunggu evaluasi lanjutan.

Menurut Denny, kemungkinan jalur baru bisa dibuka untuk roda empat pada 13 Desember 2025, dengan catatan kondisi jalan telah dinyatakan aman oleh HKI dan Kementerian PUPR.

Harapan Pemulihan Lebih Cepat

Pembukaan terbatas ini memberi harapan bagi warga yang menggantungkan aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari pada jalur tersebut. Jika uji coba berlangsung lancar, kemungkinan pembukaan penuh dapat dilakukan lebih cepat dari target.

(B1)
#Infrastruktur #BanjirSumbar #GalodoLembahAnai #LembahAnai #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang Pariaman — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Minangkabau merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang berlaku mulai Senin, 8 Desember 2025 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 9 Desember 2025 pukul 07.00 WIB. Dalam peringatan tersebut, BMKG menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Sumbar berpotensi diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada periode siang hingga malam hari.

Wilayah dengan Potensi Hujan Lebat

Beberapa kabupaten/kota diprediksi menghadapi kondisi cuaca yang cukup ekstrem antara pukul 13.00 hingga 22.00 WIB. Daerah yang masuk kategori waspada meliputi:

Kabupaten Agam

Bukittinggi

Tanah Datar

Padang Panjang

Sijunjung

Pesisir Selatan

Daerah perbukitan seperti Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang mendapat perhatian khusus karena rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir bandang. Sementara itu, Pesisir Selatan memiliki potensi genangan bahkan gelombang tinggi bila hujan datang bersamaan dengan angin kuat.

Pagi Relatif Kondusif, Cuaca Memburuk Saat Sore-Malam

Meski terdapat potensi hujan lebat, kondisi pagi hari diperkirakan masih cerah berawan. Namun memasuki siang hingga malam hari, kelembapan meningkat tajam di berbagai wilayah, memicu terbentuknya awan konvektif. Awan ini kerap membawa hujan deras, kilat, hingga embusan angin kencang.

Suhu Rendah di Dataran Tinggi, Kelembapan Hampir Maksimal

BMKG juga merinci parameter cuaca yang diperkirakan terjadi:

Suhu udara: 13–31°C
Wilayah pegunungan seperti Padang Panjang, Tanah Datar, dan Agam berpotensi mengalami suhu terendah.

Kelembapan: 84–99%
Tingginya kelembapan menandakan kondisi atmosfer yang sangat mendukung terbentuknya hujan lebat.

Angin: 6–21 km/jam
Kecepatan dapat meningkat saat awan Cumulonimbus berkembang.

Kombinasi kelembapan yang tinggi, atmosfer tidak stabil, dan pengaruh dinamika lokal di Sumbar menambah peluang terjadinya cuaca ekstrem.

Peringatan BMKG: Tingkatkan Kewaspadaan

BMKG Minangkabau mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana, untuk mewaspadai risiko:

Banjir dan genangan

Banjir bandang di daerah aliran sungai

Longsor dan pergerakan tanah

Pohon tumbang karena angin kencang

Daerah yang sebelumnya sudah terdampak bencana hidrometeorologi di bulan-bulan terakhir juga diminta lebih hati-hati karena kondisi tanah masih labil dan rentan longsor susulan.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi seperti aplikasi BMKG, Instagram @infobmkg, dan sistem peringatan dini daerah.

Langkah Antisipasi Pemerintah Daerah

Beberapa pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah mengerahkan BPBD, relawan, serta perangkat nagari untuk memantau lokasi rawan banjir dan longsor. Pembersihan drainase di pusat kota dan kawasan padat penduduk juga dilakukan untuk mengurangi risiko genangan.

(Rini/Mond)
#BMKG #PrediksiCuaca #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberi sinyal kuat bahwa status tanggap darurat bencana akan diperpanjang. Kerusakan yang masih luas dan lambatnya pemulihan di sejumlah wilayah pascabencana banjir, longsor, dan banjir bandang yang terjadi sejak akhir November 2025 menjadi alasan utama pemerintah belum dapat menutup fase darurat tersebut.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa sejumlah pekerjaan krusial di lapangan belum rampung.

“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (7/12/2025).

Keputusan resmi mengenai perpanjangan status darurat akan diputuskan pada 8 Desember 2025, setelah seluruh kepala daerah mengirimkan laporan terbaru mengenai kondisi masing-masing wilayah.

Daerah Mulai Stabil dan Daerah Masih Kritis

Dalam laporan awal, Mahyeldi menyebut ada beberapa daerah yang mulai berangsur pulih, seperti:

Kota Solok

Kota Payakumbuh

Kota Bukittinggi

Namun sejumlah daerah lain masih berada dalam situasi kritis, di antaranya:

Kabupaten Agam

Kota Pariaman

Pesisir Selatan

serta beberapa wilayah lain yang masih fokus pada proses evakuasi.

Akses jalan dan jembatan di daerah perbukitan dan lembah sungai masih banyak yang terputus, menghambat distribusi logistik. Beberapa lokasi bahkan hanya dapat dijangkau kendaraan roda dua atau dibantu penyaluran manual oleh relawan.

“Ada titik-titik yang masih terisolasi. Akibat akses yang rusak, distribusi bantuan belum bisa berjalan optimal,” jelas Mahyeldi.

Kebutuhan Dasar Masih Mendesak

Pemprov Sumbar memastikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar bagi warga terdampak, terutama:

bahan pangan dan makanan siap konsumsi,

air bersih serta tandon penampungan,

perlengkapan tidur dan kebutuhan sanitasi,

paket khusus untuk ibu hamil, menyusui, dan balita.

Pemerintah terus mengupayakan penyambungan jaringan air yang terputus dan memaksimalkan suplai melalui mobil tangki.

20 Ribu Pengungsi dan Banyak Rumah Rusak Berat

Saat ini sekitar 20 ribu warga masih mengungsi, terutama mereka yang rumahnya rusak berat atau tinggal di area rawan yang belum boleh dihuni.

Para pengungsi tersebar di:

tenda-tenda darurat,

posko pengungsian,

dan hunian sementara (huntara) yang tengah dibangun.

Tim teknis sedang melakukan penilaian kelayakan lokasi permukiman. Pemerintah akan membantu pembangunan rumah bagi warga yang memiliki lahan, sementara bagi yang tidak memiliki tanah, akan disiapkan lokasi relokasi.

Banyak permukiman dinyatakan tidak layak huni karena berada pada jalur banjir bandang atau zona rawan longsor.

Bantuan Mengalir dari Berbagai Daerah

Dukungan bagi Sumatera Barat datang dari berbagai provinsi, seperti Riau dan Jambi, serta dari kabupaten/kota lain di Sumatra. Bantuan disalurkan melalui berbagai pihak:

TNI/Polri

Basarnas

BPBD

Relawan dan organisasi kemanusiaan

Komunitas masyarakat

Kolaborasi ini penting untuk mencegah penumpukan logistik dan memastikan alat berat yang membuka akses jalan dapat bekerja tanpa hambatan.

Menunggu Keputusan Perpanjangan Tanggap Darurat

Melihat kompleksitas situasi dan banyaknya sektor yang belum pulih, perpanjangan status tanggap darurat hampir tak terhindarkan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk:

mempercepat perbaikan infrastruktur vital,

memperluas distribusi bantuan,

mempercepat pembangunan huntara,

serta memastikan seluruh pengungsi terpenuhi kebutuhannya.

Keputusan final dari Pemprov Sumbar akan diumumkan pada Senin, 8 Desember 2025.

(Rini/Mond)

#BencanaSumbar #BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang – Dukungan BBM Darurat Percepat Penanganan Bencana di Sumbar
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendapatkan dorongan signifikan dari pemerintah pusat dalam percepatan penanganan bencana hidrometeorologis. BPH Migas menyetujui permintaan khusus Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, untuk alokasi solar bersubsidi yang diperuntukkan bagi operasional alat berat selama masa tanggap darurat.

Sumbar mendapat kuota 191.520 liter solar, yang bisa digunakan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan evakuasi di wilayah terdampak banjir, longsor, dan kerusakan lainnya. Alokasi ini berlaku dari 25 November hingga 8 Desember 2025, sesuai surat resmi BPH Migas.

Gubernur: Operasional Alat Berat Harus Tanpa Hambatan
“Setiap menit sangat berharga. Dengan jaminan ketersediaan solar, operasi penyelamatan dan pembukaan akses dapat berjalan optimal,” ujar Gubernur Mahyeldi pada Kamis (4/12).

Alat berat menjadi kunci dalam evakuasi, normalisasi sungai, pembukaan jalan tertutup longsor, serta memastikan logistik tetap bergerak. Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menegaskan, pengisian BBM di lapangan wajib berjalan lancar tanpa hambatan administratif, dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran.

Mekanisme Pengambilan dan Batas Pemakaian
Untuk menghindari penyalahgunaan, pemerintah menerapkan aturan khusus:

Surat Rekomendasi – diterbitkan oleh Kepala BPBD, Komandan Posko TNI/Polri, atau Basarnas.

Batas Harian – maksimal 180 liter per alat berat.

Kendaraan Operasional – disesuaikan dengan kebutuhan posko.

Pengawasan – pemberi rekomendasi wajib melaporkan jika terjadi penyalahgunaan.

SPBU Siaga Bencana
Solar darurat ini didistribusikan melalui 18 SPBU di seluruh Sumbar, termasuk di Pasaman, Agam, Padang, Padang Pariaman, Bukittinggi, Solok, dan Payakumbuh. 

Hiswana Migas: Mari Awasi Bersama
Ketua Hiswana Migas Sumbar, Ridwan Hosen, mengapresiasi dukungan cepat pemerintah dan mengingatkan agar solar khusus digunakan hanya untuk penanggulangan bencana.

Dengan kuota 191.520 liter, Pemprov Sumbar memastikan excavator, loader, dump truck, dan kendaraan operasional lainnya dapat bekerja tanpa henti, menjadi penentu dalam penyelamatan warga di tengah cuaca ekstrem dan bencana alam.

(Rini/Mond)
#HismawaMigas #BPHMigas
#SumateraBarat

Serasinews.com, Agam – Dari udara, Helikopter Caracal Skadron Udara 8 melintas pelan di atas bentang luas perkebunan sawit di Nagari Tiku V Jorong, Kabupaten Agam. Pola tanaman yang tersusun rapi tampak seperti lanskap yang tertata. Namun citra itu segera runtuh ketika kamera menyorot lebih dekat: tanah yang terkelupas, jalur erosi yang memanjang seperti guratan luka, dan sungai yang berganti arah akibat hantaman arus besar.

Di bawah keteduhan daun sawit yang tampak damai dari kejauhan, banjir bandang telah menghancurkan apa pun yang berdiri di depannya. Rumah-rumah terbelah, jalan terputus, jembatan terlepas dari fondasinya. Kampung-kampung yang sejak lama menjadi tempat berteduh kini berubah menjadi dataran lumpur tanpa bentuk.

Korban Terus Dicatat, Tetapi Duka Tak Tercatat

BNPB melaporkan ratusan jiwa menjadi korban. Puluhan kampung tenggelam, fasilitas umum rusak, dan ribuan orang mengungsi dalam kondisi tak menentu. Di tenda darurat yang basah oleh embun malam, orang-orang mencoba menenangkan diri sambil menunggu kabar keluarga yang belum ditemukan.

Setiap korban membawa cerita yang tak akan kembali: seorang ayah yang melompat ke arus demi menyelamatkan anaknya, perempuan yang kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam, atau warga yang kembali ke rumah hanya untuk mendapati tanahnya hilang tersapu air.

Hujan Ekstrem Menjadi Pemantik, Bukan Penyebab Utama

Cuaca buruk memang memicu bencana, namun masalah utamanya jauh lebih lama mengendap: kerusakan kawasan hulu DAS.

Dulu, daerah ini adalah hutan alam—penahan air alami dengan akar dalam dan struktur vegetasi berlapis. Tetapi dalam dua puluh tahun terakhir, hutan itu berganti dengan perkebunan sawit. Lereng dibuka, tutupan tanah hilang, dan keseimbangan ekosistem terganggu.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut temuan kayu-kayu gelondongan yang terseret arus. Potongan batang itu diduga merupakan sisa pembukaan lahan sawit.

“Karena zero burning, kayu tidak dibakar, hanya dipinggirkan,” jelasnya.

Kayu yang seharusnya menjadi bagian tubuh hutan berubah menjadi amunisi mematikan ketika diterjang banjir.

Monokultur Tidak Menggantikan Peran Hutan

Hutan mampu memperlambat, menyerap, dan menahan air. Ia memiliki sistem yang bekerja dari akar hingga kanopi.
Sebaliknya, kebun sawit hanya menyediakan naungan tipis tanpa fungsi ekologis yang memadai. Tanah cepat memadat, air mengalir tanpa tertahan, dan ketika hujan lebat turun, limpasan langsung melesat ke hilir.

Sawit mungkin menguntungkan secara ekonomi.
Tapi ia tidak mampu menjalankan fungsi alam yang dahulu dikerjakan hutan.

Banjir Bandang 2025: Teguran Tentang Cara Kita Mengelola Alam

Tragedi ini bukan sekadar konsekuensi cuaca ekstrem.
Ia adalah peringatan keras bahwa tata kelola lahan, pelanggaran izin, dan lemahnya pengawasan telah menggerus ketahanan lingkungan.

Bantuan darurat penting. Evakuasi wajib segera dilakukan. Penanganan korban tak boleh berhenti.

Namun tanpa perubahan cara mengelola hulu DAS, bencana berikutnya bukan kemungkinan—tetapi kepastian.

Pemulihan Harus Menyentuh Hulu, Bukan Sekadar Hilir

Arah pemulihan harus jelas dan menyeluruh:

Rehabilitasi hutan di lereng rawan longsor.

Penguatan tata kelola dan pengawasan lahan di kawasan berisiko.

Penindakan tegas terhadap pembukaan hutan ilegal.

Restorasi sungai dan daerah resapan air di seluruh aliran DAS.

Bumi telah memberi sinyal keras.
Kita yang sedang berdiri di tengah lumpur ini harus memutuskan:
apakah kita akan membiarkan peringatan ini berlalu, atau menjadikannya titik balik?

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #PembabatanHutan #SumateraBarat

Serasinews.com,Sumatera Barat – Di ruang pendingin RS Bhayangkara Padang, deretan kantong jenazah tersusun rapi seperti barisan sunyi yang menunggu untuk dipulangkan. Di balik plastik dingin itu, puluhan anak—yang beberapa hari lalu masih bermain di halaman rumah mereka—kini terbaring tanpa nama. Banjir bandang yang menerjang Sumatera Barat bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghapus jejak identitas.

Tim DVI berpacu dengan waktu yang terus mengecil. Wajah-wajah mungil itu telah kehilangan bentuk yang bisa dikenali. Lumpur, arus deras, dan waktu bekerja bersama menghapus tanda-tanda terakhir yang mungkin bisa dikenali keluarga.

“Sebagian besar korban adalah anak-anak. Sidik jari tidak bisa digunakan karena belum berkembang sempurna. Secara visual juga sudah sangat sulit,” ujar Ps. Kepala RS Bhayangkara Padang, dr. Harry Andromeda, Selasa (2/12), dengan suara yang mencoba menahan berat suasana.

Di meja antemortem, lembar-lembar laporan orang hilang masih kosong. Belum ada satu pun data yang sesuai dengan 25 jenazah kecil berstatus Mr. X—atau lebih tepatnya Little X—anak-anak yang belum ditemukan oleh siapa pun.

“Kemungkinan orang tua mereka juga menjadi korban. Tidak ada yang datang mencari, dan itu menghentikan proses identifikasi,” tambah Harry.

DNA: Upaya Terakhir

Ketika wajah tak lagi dikenali dan sidik jari tak bisa digunakan, DNA menjadi harapan terakhir. Gigi, tulang, hingga jaringan tubuh diambil dengan hati-hati, seolah petugas sedang merawat sisa-sisa identitas yang masih tersisa.

Namun langkah itu pun terbentur hambatan besar. DNA tak berarti tanpa pembanding. Tanpa keluarga, tidak ada data yang bisa dicocokkan.

“Semua sampel sudah kami kumpulkan, tetapi tanpa pembanding, proses identifikasi tidak bisa dilanjutkan,” tegas Harry.

Di ruang lain, petugas DVI terus menatap formulir-formulir kosong—tempat seharusnya nama seorang anak bisa kembali dituliskan untuk terakhir kalinya.

Imbauan untuk Warga: Datang ke RS atau Posko DVI

Satu-satunya harapan kini tertuju pada masyarakat. Siapa pun yang kehilangan anak, cucu, keponakan, atau kerabat kecil diminta segera mendatangi RS Bhayangkara Padang atau posko DVI di wilayah masing-masing.

Setetes darah, sehelai rambut, atau sampel air liur bisa menjadi kunci untuk membawa seorang anak kembali pada identitasnya.

Kendala Baru: Ruang Pendingin Terbatas

Di tengah semua upaya, RS Bhayangkara menghadapi persoalan lain: keterbatasan ruang pendingin. Ruangan yang hening dan dingin itu terlalu kecil untuk menampung begitu banyak duka.

“Kami hanya memiliki empat ruang pendingin. RS M Djamil dua, RS Unand dua. Sisanya kami titipkan. Bahkan kami mendapat bantuan mobil boks pendingin dari Dinas Pertanian,” kata Harry, menggambarkan situasi di mana rumah sakit berubah menjadi tempat penampungan duka yang tak pernah diduga.

Jenazah-jenazah kecil itu kini tersebar di beberapa fasilitas kesehatan, menunggu seseorang datang membawa kembali nama yang pernah mereka dengar sebelum tidur: ibu, ayah, nenek, atau siapa saja yang pernah menggenggam tangan mereka.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat #BanjirBandang

Serasinews.com, Sumbar – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa hantaman banjir bandang dan longsor yang menyapu provinsi itu selama dua pekan terakhir telah meninggalkan kerusakan dalam skala yang jauh lebih besar dari dugaan awal. Dalam perkiraan sementara, nilai kerugian kini melampaui Rp1 triliun, dipatok sekitar Rp1,2 triliun.

“Kerusakan kita besar, lebih dari Rp1 triliun. Di sektor pertanian saja, sekitar 13 ribu hektare lahan terdampak,” kata Mahyeldi usai menghadiri Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta, Senin (1/12).

Angka tersebut menggambarkan betapa rumah-rumah warga, ladang penghidupan, dan jembatan penghubung luluh dalam hitungan jam, seolah tersapu oleh kekuatan alam yang tak memberi kesempatan untuk bertahan.

130 Ribu Pengungsi, 151 Tewas, 118 Belum Ditemukan

Di balik kerusakan itu, tragedi kemanusiaan membentang luas. Sekitar 130 ribu warga kini bertahan di lokasi pengungsian yang penuh sesak oleh tenda darurat dan debu tanah yang belum sempat dibersihkan.

Per 1 Desember 2025, pemerintah mencatat:

151 korban meninggal dunia

118 orang masih dinyatakan hilang

Mahyeldi menyebut proses pencarian masih berlangsung, namun medan yang berubah akibat longsor membuat upaya penyisiran memerlukan tenaga ekstra. Tim penyelamat harus menembus lumpur setinggi betis hingga pinggang, sementara alat berat terus mengaduk material longsoran yang menutupi beberapa area.

30 Ribu Rumah Rusak, Fasilitas Sosial Lumpuh

Sekitar 30 ribu rumah dilaporkan rusak dengan tingkat keparahan berbeda-beda. Bencana juga memukul fasilitas vital seperti:

sekolah dan rumah sakit,

saluran irigasi,

jembatan penghubung desa dan kecamatan,

sejumlah ruas jalan utama.

Sumbar kini berada pada fase pemulihan yang menuntut sumber daya besar dan kerja berbulan-bulan.

Wilayah dengan Dampak Terberat

Beberapa kawasan yang mengalami kerusakan ekstrem berada di jalur rawan longsor, termasuk:

Malalak (Agam)

Selaras Air

Batu Busuk, Padang

Lubuk Minturun

Perbatasan Padang Panjang–Batusangkar

Pasaman Barat

Di Malalak, sebagian badan jalan amblas dan pecah seperti retakan kulit bumi, sementara aliran sungai berubah arah membawa bebatuan besar dari wilayah hulu.

Proses Perbaikan Sudah Dimulai

Meski kerusakan meluas, perbaikan infrastruktur prioritas mulai dilakukan. Mahyeldi menargetkan ruas-ruas jalan utama dapat pulih dalam waktu sekitar satu bulan, sehingga distribusi bantuan dan aktivitas warga bisa kembali bergerak.

“Bantuan harus tetap sampai ke warga. Semua kita perbaiki secara bertahap,” tegasnya.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat