Serasinews.com, PADANG — Duka akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat belum berakhir. Di tengah upaya pencarian korban yang masih hilang, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengungkapkan bahwa hingga kini sebanyak 28 jenazah korban bencana belum berhasil diidentifikasi.

Wakil Kepala Polda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, menyampaikan bahwa puluhan jenazah tersebut saat ini masih menjalani proses identifikasi lanjutan dengan metode forensik yang lebih mendalam di Jakarta.

“Hingga saat ini masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta,” ujar Solihin di Padang, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, proses identifikasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi jenazah yang rusak akibat terseret arus deras, tertimbun material longsor, hingga keterbatasan data pembanding dari pihak keluarga korban.

Pencarian Korban Masih Terus Berlangsung

Seiring proses identifikasi, operasi pencarian korban yang dinyatakan hilang juga belum dihentikan. Aparat kepolisian bersama tim SAR gabungan, TNI, relawan, serta masyarakat setempat masih menyisir sejumlah lokasi rawan yang diduga menjadi titik terjebaknya korban.

“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” tegas Solihin.

Dari total 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat, yakni:

Kabupaten Agam

Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Tanah Datar

Perpanjangan status ini menunjukkan bahwa dampak bencana masih sangat signifikan, baik dari sisi kemanusiaan, infrastruktur, maupun layanan dasar masyarakat.

Data Korban Terus Bertambah

Berdasarkan dashboard Satu Data Bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dampak bencana hingga saat ini mencatat angka yang mencengangkan:

260 orang meninggal dunia

72 orang masih dinyatakan hilang

382 orang mengalami luka-luka

296.307 jiwa terdampak langsung

Angka tersebut diperkirakan masih dapat berubah seiring berlanjutnya proses pencarian dan identifikasi korban.

Kesehatan Pengungsi Mulai Memburuk

Tak hanya korban jiwa, kondisi kesehatan para pengungsi kini menjadi persoalan serius. Tim Paramedis Jalanan Sumbar menemukan berbagai gangguan kesehatan fisik dan psikologis yang dialami warga selama bertahan di lokasi pengungsian.

Koordinator Paramedis Jalanan Sumbar, Sarah Uzlifah, mengatakan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sejak 30 November 2025, dengan menyisir sejumlah titik terdampak parah seperti:

Batu Busuk

Gurun Laweh

Tabiang Batu Gadang, Kota Padang

Palembayan, Kabupaten Agam

Koto Tuo Sani dan Malalo, Kabupaten Solok

“Keluhan kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah sakit kepala, asam lambung, demam, serta luka akibat bencana. Kondisi psikologis pengungsi juga tidak lepas dari tekanan,” ujar Sarah, Kamis (4/12/2025).

Ia menambahkan, banyak pengungsi mengalami sulit tidur, kecemasan berlebih, hingga trauma mendalam akibat peristiwa banjir bandang yang datang secara tiba-tiba.

“Ini juga perlu penanganan lanjutan, tidak bisa diabaikan,” kata Sarah, yang saat ini menempuh pendidikan magister di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Hunian Padat Perparah Kondisi Kesehatan

Kondisi tempat tinggal sementara pengungsi disebut sangat memengaruhi kesehatan mereka. Hunian yang padat, minim privasi, serta keterbatasan akses air bersih dan sanitasi menjadi masalah utama.

“Di Palembayan misalnya, banyak warga mengungsi di rumah saudaranya. Rumah yang seharusnya ditempati satu kepala keluarga, kini diisi hingga tiga kepala keluarga,” ungkap Sarah.

Situasi ini membuat pengungsi rentan terserang penyakit menular, kelelahan fisik, serta tekanan mental berkepanjangan.

Kelompok Rentan Butuh Perhatian Khusus

Paramedis Jalanan Sumbar menyoroti kondisi kelompok rentan seperti:

Ibu hamil

Anak-anak

Lansia

Dari hasil pemeriksaan lapangan, kelompok ini menunjukkan tanda-tanda kelelahan serius dan membutuhkan pemantauan medis secara berkala.

“Kami berharap masalah ini menjadi perhatian bersama. Penanganan kesehatan tidak bisa hanya datang sesekali, tetapi harus berkelanjutan, terutama untuk kelompok rentan,” tegas Sarah.

Kolaborasi Kemanusiaan Terus Diperluas

Ke depan, Paramedis Jalanan Sumbar memastikan akan melanjutkan pemeriksaan dan screening kesehatan di titik-titik pengungsian lain yang masih terdampak.

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Sekolah Gender Sumbar dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, guna memastikan pendekatan penanganan bencana yang lebih menyeluruh, adil, dan berperspektif kemanusiaan.

“Iya, kita kolaborasi agar penanganan ini tidak hanya medis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan perlindungan warga,” pungkas Sarah.

(L6)

#BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat

Serasinews.com; Padang, Sumatera Barat — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghentikan secara paksa operasional lima perusahaan pertambangan di kawasan elevasi tinggi Sumatra Barat.

 Langkah ini diambil setelah pengawasan lapangan menemukan pelanggaran lingkungan serius yang diduga berkontribusi terhadap banjir berulang di Kota Padang dan sekitarnya.

Tindakan penyegelan dipimpin langsung oleh Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum), menandai peningkatan status penanganan dari pelanggaran administratif ke dugaan kejahatan lingkungan yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.

Sedimentasi Tambang Picu Pendangkalan Sungai

KLH/BPLH menemukan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan hulu menyebabkan sedimentasi berat yang mengalir ke Sungai Batang Kuranji. Endapan material tambang mempercepat pendangkalan sungai dan menurunkan kapasitas tampung air.

Akibatnya, saat hujan dengan intensitas tinggi, sungai mudah meluap dan memicu banjir yang merendam permukiman warga serta merusak infrastruktur publik.

Lima Perusahaan Dihentikan Operasionalnya

Perusahaan yang disegel dan diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan operasional adalah:

PT Parambahan Jaya Abadi

PT Dian Darell Perdana

CV Lita Bakti Utama

CV Jumaidi

PT Solid Berkah Ilahi

Kelima perusahaan tersebut beroperasi di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi.

Pelanggaran Lingkungan yang Ditemukan

KLH/BPLH mencatat sejumlah pelanggaran berat, antara lain:

Tidak tersedianya sistem drainase tambang yang memadai

Pembukaan lahan tanpa dokumen persetujuan lingkungan

Aktivitas tambang berjarak kurang dari 500 meter dari permukiman warga

Tidak adanya upaya mitigasi risiko banjir dan longsor

Pelanggaran tersebut dinilai mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Toleransi

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku usaha yang mengorbankan lingkungan dan keselamatan warga.

“Penyegelan ini merupakan langkah awal evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian berat, sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan izin dan proses pidana,” ujar Hanif dalam keterangan resminya, Minggu (21/12).

Evaluasi Berlanjut

KLH/BPLH memastikan proses penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Kasus ini kembali menegaskan bahwa bencana lingkungan kerap berkaitan erat dengan aktivitas manusia, sehingga akuntabilitas korporasi menjadi kunci dalam pencegahan bencana di masa depan.

(T) 

#TambangIlegal #BanjirSumbar

#SumateraBarat

#KementrianLingkunganHidup

Serasinews.com, PADANG PARIAMAN — Bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat menyisakan persoalan serius, salah satunya krisis air bersih. Kerusakan infrastruktur dan tercemarnya sumber air membuat ribuan warga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Menanggapi kondisi itu, Polda Sumatera Barat menyiapkan pembangunan 150 titik sumur bor sebagai upaya percepatan pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah yang terdampak paling parah.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat.

“Penyediaan air bersih adalah kebutuhan mendesak. Kami berkomitmen membantu masyarakat agar segera mendapatkan akses air yang layak,” kata Gatot, Minggu (21/12/2025).

Program Berorientasi Jangka Panjang

Gatot menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi bencana bersama Bupati Padang Pariaman, Kepala BWS V, Plt Kepala BPBD, serta Wakil Menteri PUPR. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, pembangunan sumur bor ini dirancang tidak hanya sebagai solusi darurat, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan air bersih dalam jangka panjang.

“Kami ingin masyarakat memiliki sumber air permanen dan tidak terus bergantung pada bantuan,” ujarnya.

Sinergi Polda dan BWS

Pembangunan sumur bor dilakukan melalui kerja sama antara Polda Sumbar dan Balai Wilayah Sungai (BWS) V. Polda Sumbar menyiapkan sarana pendukung seperti tandon air, rangka, dan mesin pompa, sementara BWS V menangani aspek teknis pengeboran.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana dan menjawab kebutuhan vital masyarakat secara berkelanjutan.

Sebaran Lokasi

Sebanyak 150 titik sumur bor akan dibangun di sejumlah daerah terdampak, meliputi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kota Solok.

Daerah-daerah tersebut mengalami kerusakan berat pada jaringan air bersih akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah.

Harapan Pemulihan

Selama pascabencana, warga terpaksa mengandalkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki atau mengambil air dari lokasi yang jauh. Kehadiran sumur bor ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas warga, menekan risiko penyakit, serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui program ini, Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra kemanusiaan dalam penanganan bencana.

(Rini/Mond)

#SumateraBarat #PoldaSumbar #BWSSV #PemulihanBencana #BanjirSumbar

Serasinews.com, Sumatra Barat — Pemerintah pusat akhirnya turun tangan setelah banjir bandang menghantam sejumlah wilayah di Sumatra Barat. Pada Kamis (11/12/2025), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menyegel beberapa lokasi tambang yang dinilai berkontribusi terhadap kerentanan bencana. Keputusan cepat ini diambil berdasarkan audit lapangan yang mengungkap berbagai pelanggaran berat, mulai dari reklamasi yang tak dilakukan hingga aktivitas penambangan tanpa dokumen lingkungan.

Audit Bongkar Pelanggaran Serius

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan setelah tim pengawas menemukan bukaan tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi, tanpa pengendalian erosi, serta tanpa pemantauan air larian—kondisi yang mempercepat aliran lumpur dan memperburuk longsor saat banjir bandang terjadi.

“Kepatuhan lingkungan bukan sekadar administrasi. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Hanif.

Selain itu, beberapa lokasi diketahui beroperasi tanpa dokumen persetujuan lingkungan, termasuk AMDAL dan RKL-RPL. Pemeriksaan teknis juga menyoroti drainase buruk dan stabilitas lereng yang tidak sesuai standar.

Penyegelan Bersifat Sementara, Tapi Mengikat

KLH menegaskan bahwa penyegelan dapat dicabut hanya jika perusahaan membuktikan pemenuhan seluruh kewajiban lingkungan, termasuk rencana pemulihan yang terukur. Plang penyegelan dipasang di setiap lokasi agar status hukum diketahui publik.

Potensi Sanksi Administratif hingga Pidana

Tahap pemeriksaan lanjutan akan mencakup:

Evaluasi teknis bekas galian

Analisis aliran air

Peninjauan ulang rencana reklamasi

Audit perizinan tambang

Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, perusahaan berpotensi dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan lingkungan hidup.

Lokasi Penyegelan & Perusahaan Terkait

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Tasliatul Fuaddi, membenarkan penyegelan satu lokasi tambang di Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Padang Pariaman.

Tiga perusahaan yang mendapat teguran adalah:

PT Fathul Jaya Pratama

CV Bumi Perdana

CV Sayang Ibu Sejati

Ketiganya dinilai bertanggung jawab atas buruknya pengelolaan lingkungan serta ketidakpatuhan terhadap perizinan.

KLH: Penyegelan Ini Momentum Perubahan

Hanif menekankan bahwa persoalan tambang tak bisa dipisahkan dari keselamatan masyarakat. Bencana di Sumbar, katanya, bukan sekadar fenomena alam, tetapi juga akibat dari praktik tambang yang mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Ini bukan sekadar menutup lokasi. Ini panggilan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan demi masa depan yang lebih aman,” ujarnya.

KLH/BPLH menjanjikan publikasi berkala hasil pemeriksaan dan mengajak masyarakat serta aparat daerah memperkuat pengawasan, terutama terkait pemulihan DAS, normalisasi jalur air, dan penataan kawasan rawan bencana.

(T)
#KementerianLingkunganHidup #BanjirSumbar #SumateraBarat

Serasinews.com, Sumbar — Upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat memasuki fase krusial. Pada Selasa, 10 Desember, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bersama rombongan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses untuk meninjau langsung wilayah-wilayah yang porak-poranda akibat banjir bandang, longsor, dan galodo. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat bergerak cepat memastikan penanganan darurat serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Menelusuri Titik Kerusakan Terparah

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ridwan Bae—termasuk anggota dari dapil Sumbar, Zigo Rolanda—memfokuskan peninjauan pada kerusakan infrastruktur dan jalur transportasi, dua sektor yang paling terdampak dan sangat vital bagi mobilitas masyarakat.

Sejumlah lokasi kritis yang dikunjungi antara lain:

Lembah Anai, kawasan wisata dan jalur utama yang kini rusak berat. Jalan nasional retak, jembatan hilang tersapu arus, dan alur sungai berubah total.

DAS Batang Kuranji, yang mengalami kerusakan parah hingga meningkatkan potensi banjir lanjutan.

Di titik-titik tersebut, rombongan menyaksikan langsung situasi yang masih menyisakan duka: rumah hanyut, kendaraan tertimbun lumpur, hingga bekas aliran air bah yang menggores dinding-dinding bangunan. Warga juga memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan kisah dan keluhan, menceritakan detik-detik saat galodo menerjang tanpa ampun.

Wamen PU: “Kami Hadir untuk Menjamin Penanganan yang Tepat.”

Wamen PU Diana Kusumastuti menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh mempercepat pemulihan dengan pendekatan yang lebih terencana dan kokoh.

“Kami tidak hanya datang untuk melihat, tetapi memastikan penanganan darurat berjalan sesuai rencana. Dalam waktu dekat, desain rehab-rekon akan disusun dengan prinsip build back better—membangun infrastruktur yang lebih kuat dan tahan bencana,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemulihan jalur-jalur vital seperti Lembah Anai menjadi prioritas agar akses logistik, layanan publik, dan bantuan bagi warga tidak terhambat lebih lama.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Rombongan pusat diterima langsung oleh:

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah

Bupati Tanah Datar Eka Putra

Wali Kota Padang Fadly Amran

Bupati Padang Pariaman Jhon Kennedy Azis

Pertemuan ini menunjukkan kekompakan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana yang merenggut puluhan korban jiwa serta merusak ribuan rumah dan fasilitas umum.

Para kepala daerah menyampaikan kebutuhan mendesak masyarakat, di antaranya:

normalisasi sungai dan pembersihan material longsor

pemulihan akses jalan utama

pembangunan hunian sementara

dukungan psikososial bagi warga yang kehilangan anggota keluarga

Warga berharap fase rehabilitasi nanti tidak hanya memperbaiki sarana fisik, tetapi juga memulihkan rasa aman setelah trauma bencana.

Harapan Baru untuk Pemulihan Sumatera Barat

Kunjungan lapangan ini menjadi momentum awal menuju pemulihan komprehensif Sumbar. Program rehab–rekon yang akan disusun diharapkan mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan mitigasi bencana, serta rekayasa teknis untuk meminimalkan risiko bencana pada masa mendatang.

Bagi ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian, kehadiran Wamen PU dan Komisi V menjadi sumber harapan—bahwa negara hadir, mendengar, dan bekerja.

Di tengah penderitaan dan kehilangan, masyarakat Sumbar membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik: mereka menantikan pemulihan yang manusiawi dan menjamin masa depan yang lebih aman.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #SumateraBarat #Galodo #Longsor

Serasinews.com, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hampir dipastikan memperpanjang status tanggap darurat bencana, mengingat sejumlah pekerjaan di lapangan masih jauh dari selesai. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa hingga awal pekan ini proses pencarian korban, pembukaan akses yang terputus, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak masih terus dilakukan secara intensif.

“Masih banyak pekerjaan tanggap darurat yang belum tuntas. Karena itu, statusnya hampir pasti diperpanjang,” ujar Mahyeldi, Senin (8/12/2025).

Laporan Daerah Jadi Penentu Perpanjangan Status

Pemprov Sumbar kini menunggu laporan komprehensif dari seluruh bupati dan wali kota sebagai dasar penetapan perpanjangan darurat. Sekda provinsi tengah menyiapkan dokumen evaluasi yang akan dibahas bersama sebelum keputusan resmi diambil.

“Input dari kabupaten dan kota sangat penting agar kebijakan yang diputuskan benar-benar tepat,” jelas Mahyeldi.

Ia menyebutkan, beberapa daerah seperti Kota Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai menunjukkan pemulihan. Namun Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa wilayah lain masih membutuhkan penanganan darurat yang intensif.

Ribuan Warga di Pengungsian, Akses Terputus, Bantuan Belum Maksimal

Saat ini sekitar 20.000 warga masih bertahan di lokasi pengungsian karena tempat tinggal mereka mengalami kerusakan berat. Sejumlah akses jalan serta jembatan di titik-titik strategis belum dapat dilalui, sehingga distribusi bantuan belum optimal. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri terus berupaya membuka jalur terisolasi tersebut.

“Kita terus menyalurkan kebutuhan pangan. Untuk air bersih, tendon penampungan sudah dikirim dan jaringan distribusi sedang dipulihkan. Pembukaan akses juga dilakukan secara bertahap,” kata Mahyeldi.

Bantuan tambahan berupa selimut, perlengkapan tidur, kebutuhan balita, dan bantuan khusus ibu hamil juga terus dikirimkan.

Hunian Sementara Disiapkan, Rumah Rusak Berat Akan Dibangun Ulang

Warga dengan rumah rusak berat diarahkan untuk tinggal di tenda atau hunian sementara (huntara). Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan rumah kembali bagi warga yang memiliki tanah layak huni.

“Kalau rumah mereka tidak bisa ditempati lagi dan tanahnya ada, pemerintah akan bantu bangun. Kalau tidak punya tanah, kita siapkan lokasi alternatif,” ungkapnya.

Retakan di Perbukitan, Pemetaan Rawan Bencana Dipercepat

Pemprov juga mempercepat pemetaan ulang kawasan rawan bencana, terutama di wilayah perbukitan yang ditemukan memiliki retakan panjang dan berpotensi longsor susulan.

“Data yang akurat menentukan langkah kita, baik saat darurat maupun rekonstruksi. Validasi data di posko harus diperkuat dan daerah lain harus siap membantu jika ada kekurangan,” tegas Mahyeldi.

Koordinasi Diperkuat, Bantuan Diminta Melalui Posko Resmi

Para kepala daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Forkopimda demi memastikan penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Seluruh posko diminta tetap maksimal melayani pengungsi.

Mahyeldi juga mengimbau masyarakat, komunitas, dan relawan agar menyalurkan bantuan melalui posko resmi agar distribusi lebih teratur dan merata.

“Bantuan dari masyarakat sangat berarti, tetapi harus melalui jalur resmi agar tepat sasaran dan tidak menumpuk di satu lokasi saja,” tutupnya.

(Rini/Mond)

#TanggapDaruratBencana #SumateraBarat #BanjirSumbar

Serasinews.com, Kabupaten Agam – Kabupaten Agam, Sumatra Barat, masih menghadapi tantangan berat pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa hingga awal Desember 2025, sejumlah daerah masih terisolasi akibat kerusakan akses transportasi dan infrastruktur penting.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan kondisi tersebut dalam rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Minggu, 7 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa proses pemulihan di Sumatra Barat masih berjalan dan membutuhkan penanganan intensif.

“Di Kabupaten Agam, khususnya wilayah Limo Nagari, masih terdapat kecamatan yang terisolasi. Hal serupa terjadi di Pesisir Selatan serta Tigo Nagari yang aksesnya belum sepenuhnya pulih,” ujar Suharyanto pada Senin (8/12/2025).

Distribusi Logistik Tetap Berjalan Melalui Udara, Darat, dan Air

Meski akses darat masih terputus di beberapa titik, penyaluran bantuan kepada korban bencana tetap berlangsung. BNPB memastikan distribusi logistik dilakukan melalui berbagai jalur, baik udara, darat, maupun air.

Di Pesisir Selatan, bantuan masih bergantung pada transportasi udara. Sementara itu, di Agam, pengiriman bantuan kini dapat dilakukan dengan kombinasi jalur darat, udara, dan air.

BNPB juga mencatat ketersediaan stok logistik di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) berada dalam kondisi aman. Saat ini terdapat 24,22 ton bantuan tersimpan, sementara 98,8 ton lainnya telah disalurkan ke wilayah terdampak.

Akses Jalan Nasional dan Provinsi Mulai Dibuka Bertahap

Terkait konektivitas, jalur nasional Padang–Bukittinggi melalui Bukit Anai dipastikan tidak terputus total. Kendaraan masih dapat melintas melalui jalur alternatif yang telah disiapkan.

Adapun beberapa jalur provinsi masih dalam proses perbaikan, di antaranya:

Jalur Sicincin (Padang Pariaman) – Malalak (Agam) diperkirakan selesai dalam tiga minggu ke depan.

Jalur Padang Luar Bukittinggi – Maninjau ditargetkan normal kembali dalam satu minggu, sesuai laporan Kementerian PUPR.

Keterbatasan ini masih mempengaruhi aktivitas ekonomi, distribusi pertanian, dan mobilitas masyarakat.

Listrik dan Komunikasi Pulih Total, Air Bersih Masih Terkendala

Jaringan listrik dan komunikasi di wilayah terdampak telah pulih 100 persen. Meski begitu, layanan air bersih masih terkendala dan kini dalam tahap perbaikan di 21 kecamatan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Warga masih bergantung pada bantuan suplai air bersih dari pemerintah dan relawan.

Kebutuhan Anggaran Pemulihan Capai Rp13,52 Triliun

BNPB juga menyampaikan besarnya kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pascabencana. Berdasarkan penghitungan sementara Kementerian PUPR, dibutuhkan dana sebesar Rp13,52 triliun untuk memulihkan kondisi infrastruktur menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Anggaran tersebut mencakup perbaikan jalan, jembatan, fasilitas umum, jaringan air bersih, hingga infrastruktur permukiman.

Agam Jadi Prioritas Nasional dalam Pemulihan

BNPB menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatra Barat, khususnya Kabupaten Agam, menjadi prioritas pemerintah pusat. Selain fokus pada perbaikan fisik, pemerintah turut mengutamakan pemulihan sosial, ekonomi, dan penanganan trauma bagi warga terdampak.

Suharyanto memastikan kesiapan alutsista seperti helikopter dan alat berat untuk mendukung proses distribusi dan penanganan bencana.

Dengan sejumlah wilayah yang masih terisolasi dan kerusakan infrastruktur yang luas, bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra Barat menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi ekstrem.

(IN)
#BanjirSumbar #BNPB
#

Serasinews.com, Sumatera Barat — Akses Jalan Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang mulai kembali bisa dilalui, meski hanya secara terbatas dan khusus untuk kendaraan roda dua. Pembukaan ini dilakukan melalui uji coba tiga hari, mulai Senin, 8 Desember hingga Rabu, 10 Desember 2025, sembari menunggu proses perbaikan jalan yang masih terus berjalan.

Dua Waktu Buka per Hari

Selama masa uji coba, jalur dibuka pada dua sesi:

06.00 – 08.00 WIB

16.30 – 18.30 WIB

Kanit Kamsel Satlantas Polres Padang Panjang, Aiptu Denny Irya Admaja, menyebutkan bahwa rencana awal tiga sesi diturunkan menjadi dua setelah dilakukan koordinasi dengan Hutama Karya Infrastruktur (HKI). Keputusan ini diambil agar pekerjaan perbaikan tetap maksimal tanpa terganggu arus kendaraan.

Jalur Strategis yang Sangat Ditunggu

Sebagai penghubung utama Padang–Bukittinggi dan jalur penting transportasi Sumbar–Riau, Lembah Anai memiliki peran besar bagi mobilitas warga, logistik, hingga pariwisata. Pembukaan terbatas diharapkan mampu mengurangi kepadatan di rute alternatif dan membantu memulihkan aktivitas masyarakat.

Pengendara Diminta Ekstra Hati-hati

Meskipun bisa dilewati, kondisi jalan masih rawan. Beberapa faktor yang perlu diwaspadai:

Jalan masih licin

Ada genangan di sejumlah titik

Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi

Sisa material longsor belum sepenuhnya dibersihkan

Denny mengingatkan agar pengendara tidak memacu kecepatan dan mematuhi arahan petugas yang disiagakan di titik-titik rawan.

Roda Empat Belum Boleh Melintas

Untuk mobil dan kendaraan sejenisnya, belum ada izin pembukaan jalur. Pengguna roda empat diminta menggunakan jalur alternatif sambil menunggu evaluasi lanjutan.

Menurut Denny, kemungkinan jalur baru bisa dibuka untuk roda empat pada 13 Desember 2025, dengan catatan kondisi jalan telah dinyatakan aman oleh HKI dan Kementerian PUPR.

Harapan Pemulihan Lebih Cepat

Pembukaan terbatas ini memberi harapan bagi warga yang menggantungkan aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari pada jalur tersebut. Jika uji coba berlangsung lancar, kemungkinan pembukaan penuh dapat dilakukan lebih cepat dari target.

(B1)
#Infrastruktur #BanjirSumbar #GalodoLembahAnai #LembahAnai #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberi sinyal kuat bahwa status tanggap darurat bencana akan diperpanjang. Kerusakan yang masih luas dan lambatnya pemulihan di sejumlah wilayah pascabencana banjir, longsor, dan banjir bandang yang terjadi sejak akhir November 2025 menjadi alasan utama pemerintah belum dapat menutup fase darurat tersebut.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa sejumlah pekerjaan krusial di lapangan belum rampung.

“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (7/12/2025).

Keputusan resmi mengenai perpanjangan status darurat akan diputuskan pada 8 Desember 2025, setelah seluruh kepala daerah mengirimkan laporan terbaru mengenai kondisi masing-masing wilayah.

Daerah Mulai Stabil dan Daerah Masih Kritis

Dalam laporan awal, Mahyeldi menyebut ada beberapa daerah yang mulai berangsur pulih, seperti:

Kota Solok

Kota Payakumbuh

Kota Bukittinggi

Namun sejumlah daerah lain masih berada dalam situasi kritis, di antaranya:

Kabupaten Agam

Kota Pariaman

Pesisir Selatan

serta beberapa wilayah lain yang masih fokus pada proses evakuasi.

Akses jalan dan jembatan di daerah perbukitan dan lembah sungai masih banyak yang terputus, menghambat distribusi logistik. Beberapa lokasi bahkan hanya dapat dijangkau kendaraan roda dua atau dibantu penyaluran manual oleh relawan.

“Ada titik-titik yang masih terisolasi. Akibat akses yang rusak, distribusi bantuan belum bisa berjalan optimal,” jelas Mahyeldi.

Kebutuhan Dasar Masih Mendesak

Pemprov Sumbar memastikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar bagi warga terdampak, terutama:

bahan pangan dan makanan siap konsumsi,

air bersih serta tandon penampungan,

perlengkapan tidur dan kebutuhan sanitasi,

paket khusus untuk ibu hamil, menyusui, dan balita.

Pemerintah terus mengupayakan penyambungan jaringan air yang terputus dan memaksimalkan suplai melalui mobil tangki.

20 Ribu Pengungsi dan Banyak Rumah Rusak Berat

Saat ini sekitar 20 ribu warga masih mengungsi, terutama mereka yang rumahnya rusak berat atau tinggal di area rawan yang belum boleh dihuni.

Para pengungsi tersebar di:

tenda-tenda darurat,

posko pengungsian,

dan hunian sementara (huntara) yang tengah dibangun.

Tim teknis sedang melakukan penilaian kelayakan lokasi permukiman. Pemerintah akan membantu pembangunan rumah bagi warga yang memiliki lahan, sementara bagi yang tidak memiliki tanah, akan disiapkan lokasi relokasi.

Banyak permukiman dinyatakan tidak layak huni karena berada pada jalur banjir bandang atau zona rawan longsor.

Bantuan Mengalir dari Berbagai Daerah

Dukungan bagi Sumatera Barat datang dari berbagai provinsi, seperti Riau dan Jambi, serta dari kabupaten/kota lain di Sumatra. Bantuan disalurkan melalui berbagai pihak:

TNI/Polri

Basarnas

BPBD

Relawan dan organisasi kemanusiaan

Komunitas masyarakat

Kolaborasi ini penting untuk mencegah penumpukan logistik dan memastikan alat berat yang membuka akses jalan dapat bekerja tanpa hambatan.

Menunggu Keputusan Perpanjangan Tanggap Darurat

Melihat kompleksitas situasi dan banyaknya sektor yang belum pulih, perpanjangan status tanggap darurat hampir tak terhindarkan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk:

mempercepat perbaikan infrastruktur vital,

memperluas distribusi bantuan,

mempercepat pembangunan huntara,

serta memastikan seluruh pengungsi terpenuhi kebutuhannya.

Keputusan final dari Pemprov Sumbar akan diumumkan pada Senin, 8 Desember 2025.

(Rini/Mond)

#BencanaSumbar #BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat

Serasinews.com– Polisi Hutan (Polhut) memiliki mandat penting untuk menjaga kelestarian hutan dan kawasan konservasi, termasuk mencegah pencurian hasil hutan, menegakkan hukum, melakukan patroli, hingga memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun berbagai persoalan dalam pelaksanaan tugas itu kembali mencuat, seiring maraknya pembalakan liar yang memicu bencana di sejumlah wilayah.

Dalam idealnya, Polhut menjadi garda terdepan yang memastikan kawasan hutan tetap terlindungi dari kerusakan. Mereka bertanggung jawab menindak pelaku kejahatan kehutanan, mengamankan barang bukti, serta mencegah peredaran kayu ilegal di berbagai jalur transportasi—dari bandara hingga pasar. Tak hanya itu, Polhut juga diharapkan aktif dalam penyuluhan, mitigasi konflik manusia–satwa, pemantauan potensi kebakaran, serta operasi khusus perlindungan hutan.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Pembalakan liar justru semakin tak terkendali.

Banjir Bandang di Sumut, Sumbar, dan Aceh: Alarm Keras Kegagalan Pengawasan

Serangkaian banjir bandang yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh memperlihatkan betapa rapuhnya pengawasan hutan di kawasan tersebut. Dalam berbagai lokasi terdampak, petugas menemukan kayu gelondongan bertebaran di aliran sungai—bukti telanjang bahwa pembabatan hutan berlangsung masif di hulu.

Batang-batang kayu yang telah dipotong rapi terlihat di sepanjang jalur sungai, menunjukkan bahwa area hutan di sekitarnya telah digunduli. Kerusakan ini memicu longsoran besar, hilangnya daya serap tanah, dan akhirnya menghasilkan banjir bandang yang menghancurkan permukiman warga.

Pengawasan Melemah, Mafia Kayu Kian Berkuasa

Situasi ini mengungkap lemahnya fungsi pengawasan Polhut. Kayu ilegal tetap mengalir ke pasaran, sementara pelaku pembalakan liar sering luput dari jerat hukum. Kurangnya patroli, minim koordinasi, serta penegakan hukum yang tidak tegas membuka peluang besar bagi mafia kayu untuk terus bergerak leluasa.

Jika kondisi ini dibiarkan, jutaan warga di wilayah rawan bencana akan terus hidup dalam bayang-bayang ancaman yang setiap tahun kian besar.

(Mond)
#Polhut #Polisi #Hutan #PembabatanHutan #PembalakanLiar #Banjir #Longsor #BanjirSumbar #BanjirSumut #BanjirAceh

Serasinews.com, Sumatera Barat – Setelah banjir dan longsor melanda Sumatera Barat akhir November 2025, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat lonjakan kasus demam tertinggi di provinsi ini. Dari 25–29 November, tercatat 376 kasus demam di lima kabupaten terdampak: Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar.

Selain demam, keluhan kesehatan lain yang muncul antara lain:

Nyeri otot (myalgia): 201 kasus

Gatal-gatal: 120 kasus

Gangguan pencernaan (dispepsia): 118 kasus

Infeksi saluran pernapasan (ISPA): 116 kasus

Hipertensi: 77 kasus

Luka-luka: 62 kasus

Sakit kepala: 46 kasus

Diare: 40 kasus

Asma: 40 kasus

Kemenkes menilai pola ini mirip dengan bencana sebelumnya, di mana penyakit berbasis lingkungan langsung meningkat saat kondisi darurat belum stabil.

Kasus Serupa di Sumatera Utara, Pola Berbeda di Aceh
Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kasus demam juga melonjak, mencapai 277 kasus pada 25 November–1 Desember. Sementara di Pidie Jaya, Aceh, keluhan yang paling banyak justru luka-luka, diikuti ISPA dan diare, menandakan perbedaan dampak sesuai kondisi lokal.

Demam Jadi Tanda Awal Lingkungan Belum Pulih
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, menjelaskan, demam muncul cepat karena tempat pengungsian padat, akses air bersih terbatas, dan paparan lingkungan yang kotor. “Banjir dan longsor meninggalkan lingkungan yang rentan: air tercemar, rumah rusak, dan layanan kesehatan terbatas,” ujar Agus.

Respons Kemenkes
Untuk menekan risiko komplikasi, Kemenkes menurunkan tenaga medis tambahan dan mempercepat distribusi obat-obatan, cairan infus, antibiotik, serta paket sanitasi.

Peringatan Pascabencana
Ahli epidemiologi menekankan, fase pemulihan pascabencana adalah periode paling kritis. Jika sanitasi tidak membaik dalam 2–3 minggu, risiko diare akut, leptospirosis, infeksi kulit, dan ISPA meningkat. Kemenkes mendorong pemerintah daerah mempercepat normalisasi air bersih, perbaikan tempat pengungsian, dan edukasi kebersihan bagi pengungsi.

(BI)
#Kemenkes #BanjirSumbar
#BencanaAlam

Serasinews.com, Kabupaten Agam — Di tengah lumpur yang menelan rumah dan harapan warga Agam, seekor Belgian Malinois bernama Reno menghembuskan napas terakhir. Ia tidak pulang ke kandangnya, tidak kembali ke sisi pawang yang dicintainya—Reno gugur di titik paling berbahaya operasi SAR, saat berjuang mencari korban longsor yang masih tertimbun.

Dikerahkan ke Zona Paling Kritis

Reno, anggota Unit Polsatwa Ditsamapta Polda Riau, tiba di Agam pada 29 November sebagai bagian dari Operasi Aman Nusa II. Banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025 menjadi salah satu bencana hidrometeorologis paling mematikan tahun itu, menelan 776 korban jiwa menurut BNPB.

Agam termasuk wilayah dengan titik longsor terdalam dan akses paling berisiko. Tanah keras, batu besar, batang pohon, dan puing rumah menumpuk hingga belasan meter—medan yang hanya bisa ditembus dengan bantuan K9 berpengalaman seperti Reno.

Di usia 8 tahun 4 bulan, menjelang masa pensiun, Reno masih menunjukkan kesiapan penuh sebagai anjing pelacak spesialis SAR yang telah berdedikasi lebih dari delapan tahun.

Tanda-Tanda Kelelahan di Medan Mustahil

Pada Minggu pagi, 11.00 WIB, Reno mulai bekerja. Setiap langkahnya menjadi harapan bagi keluarga yang menanti kabar tentang orang-orang tercinta. Namun kondisi lapangan sangat berat: licin, lembap, dan sarat material longsor.

Saksi menyebut Reno beberapa kali berhenti mengatur napas, tapi kembali memaksa tubuhnya bekerja. Pawangnya berulang kali menariknya untuk beristirahat—namun sifat Reno yang task-driven membuatnya terus bergerak.

Menjelang pukul 12.00 WIB, Reno mulai menunjukkan kelelahan ekstrem: napas terengah, kaki melemah, dan refleks motorik menurun drastis. Dua puluh menit kemudian, Reno tumbang. Ia dibawa ke klinik hewan, namun nyawanya tak terselamatkan.

Reno gugur dalam tugas.

Penghormatan Terakhir

Reno dimakamkan dengan upacara kedinasan di Markas Polda Riau. Upacara dipimpin Direktur Samapta Polda Riau, Kombes Syahrial M Abdi.

“Reno gugur saat menjalankan tugas negara. Dedikasinya patut diteladani. Kami sangat kehilangan,” ujar Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto.

Bagi para pawang dan personel Polsatwa, Reno bukan sekadar anjing tugas—ia adalah rekan kerja, sahabat lapangan, dan penyelamat yang setia.

Sorotan Publik: Standar Kerja K9 Harus Dievaluasi

Kepergian Reno memicu diskusi luas. Komunitas pecinta hewan seperti Animal Stories Indonesia mengingatkan bahwa standar internasional untuk K9 SAR mencakup:

30 menit kerja per sesi

Diikuti waktu pemulihan memadai

Batas maksimal 4 jam kerja per hari

Operasi 24 jam harus dilakukan bergantian

“K9 bukan mesin. Mereka punya batas,” tulis mereka. Tragedi Reno menjadi pengingat bahwa manajemen kerja K9 di lapangan perlu mendapat perhatian lebih serius.

Lebih dari Sekadar K9

Reno telah terlibat dalam puluhan operasi SAR sepanjang kariernya. Ia telah menyelamatkan banyak nyawa, memberi kepastian pada keluarga korban, dan bekerja tanpa keluhan.

Pada akhirnya, ia memberikan nyawanya untuk misi kemanusiaan yang sama.

Warisan Pengabdian

Kepergian Reno meninggalkan pesan bahwa penyelamatan bukan hanya dilakukan oleh manusia—kadang oleh sahabat berkaki empat yang bekerja tanpa pamrih, tanpa suara, dan tanpa meminta balasan.

Reno bukan hanya gugur dalam tugas.
Ia menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan pengabdian senyap yang sering tak terlihat.

(Rini/Mond)

#AnjingPelacak #k9 #Peristiwa
#BanjirSumbar

Serasinews.com, Agam – Dari udara, Helikopter Caracal Skadron Udara 8 melintas pelan di atas bentang luas perkebunan sawit di Nagari Tiku V Jorong, Kabupaten Agam. Pola tanaman yang tersusun rapi tampak seperti lanskap yang tertata. Namun citra itu segera runtuh ketika kamera menyorot lebih dekat: tanah yang terkelupas, jalur erosi yang memanjang seperti guratan luka, dan sungai yang berganti arah akibat hantaman arus besar.

Di bawah keteduhan daun sawit yang tampak damai dari kejauhan, banjir bandang telah menghancurkan apa pun yang berdiri di depannya. Rumah-rumah terbelah, jalan terputus, jembatan terlepas dari fondasinya. Kampung-kampung yang sejak lama menjadi tempat berteduh kini berubah menjadi dataran lumpur tanpa bentuk.

Korban Terus Dicatat, Tetapi Duka Tak Tercatat

BNPB melaporkan ratusan jiwa menjadi korban. Puluhan kampung tenggelam, fasilitas umum rusak, dan ribuan orang mengungsi dalam kondisi tak menentu. Di tenda darurat yang basah oleh embun malam, orang-orang mencoba menenangkan diri sambil menunggu kabar keluarga yang belum ditemukan.

Setiap korban membawa cerita yang tak akan kembali: seorang ayah yang melompat ke arus demi menyelamatkan anaknya, perempuan yang kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam, atau warga yang kembali ke rumah hanya untuk mendapati tanahnya hilang tersapu air.

Hujan Ekstrem Menjadi Pemantik, Bukan Penyebab Utama

Cuaca buruk memang memicu bencana, namun masalah utamanya jauh lebih lama mengendap: kerusakan kawasan hulu DAS.

Dulu, daerah ini adalah hutan alam—penahan air alami dengan akar dalam dan struktur vegetasi berlapis. Tetapi dalam dua puluh tahun terakhir, hutan itu berganti dengan perkebunan sawit. Lereng dibuka, tutupan tanah hilang, dan keseimbangan ekosistem terganggu.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut temuan kayu-kayu gelondongan yang terseret arus. Potongan batang itu diduga merupakan sisa pembukaan lahan sawit.

“Karena zero burning, kayu tidak dibakar, hanya dipinggirkan,” jelasnya.

Kayu yang seharusnya menjadi bagian tubuh hutan berubah menjadi amunisi mematikan ketika diterjang banjir.

Monokultur Tidak Menggantikan Peran Hutan

Hutan mampu memperlambat, menyerap, dan menahan air. Ia memiliki sistem yang bekerja dari akar hingga kanopi.
Sebaliknya, kebun sawit hanya menyediakan naungan tipis tanpa fungsi ekologis yang memadai. Tanah cepat memadat, air mengalir tanpa tertahan, dan ketika hujan lebat turun, limpasan langsung melesat ke hilir.

Sawit mungkin menguntungkan secara ekonomi.
Tapi ia tidak mampu menjalankan fungsi alam yang dahulu dikerjakan hutan.

Banjir Bandang 2025: Teguran Tentang Cara Kita Mengelola Alam

Tragedi ini bukan sekadar konsekuensi cuaca ekstrem.
Ia adalah peringatan keras bahwa tata kelola lahan, pelanggaran izin, dan lemahnya pengawasan telah menggerus ketahanan lingkungan.

Bantuan darurat penting. Evakuasi wajib segera dilakukan. Penanganan korban tak boleh berhenti.

Namun tanpa perubahan cara mengelola hulu DAS, bencana berikutnya bukan kemungkinan—tetapi kepastian.

Pemulihan Harus Menyentuh Hulu, Bukan Sekadar Hilir

Arah pemulihan harus jelas dan menyeluruh:

Rehabilitasi hutan di lereng rawan longsor.

Penguatan tata kelola dan pengawasan lahan di kawasan berisiko.

Penindakan tegas terhadap pembukaan hutan ilegal.

Restorasi sungai dan daerah resapan air di seluruh aliran DAS.

Bumi telah memberi sinyal keras.
Kita yang sedang berdiri di tengah lumpur ini harus memutuskan:
apakah kita akan membiarkan peringatan ini berlalu, atau menjadikannya titik balik?

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #PembabatanHutan #SumateraBarat

Serasinews.com,Sumatera Barat – Di ruang pendingin RS Bhayangkara Padang, deretan kantong jenazah tersusun rapi seperti barisan sunyi yang menunggu untuk dipulangkan. Di balik plastik dingin itu, puluhan anak—yang beberapa hari lalu masih bermain di halaman rumah mereka—kini terbaring tanpa nama. Banjir bandang yang menerjang Sumatera Barat bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghapus jejak identitas.

Tim DVI berpacu dengan waktu yang terus mengecil. Wajah-wajah mungil itu telah kehilangan bentuk yang bisa dikenali. Lumpur, arus deras, dan waktu bekerja bersama menghapus tanda-tanda terakhir yang mungkin bisa dikenali keluarga.

“Sebagian besar korban adalah anak-anak. Sidik jari tidak bisa digunakan karena belum berkembang sempurna. Secara visual juga sudah sangat sulit,” ujar Ps. Kepala RS Bhayangkara Padang, dr. Harry Andromeda, Selasa (2/12), dengan suara yang mencoba menahan berat suasana.

Di meja antemortem, lembar-lembar laporan orang hilang masih kosong. Belum ada satu pun data yang sesuai dengan 25 jenazah kecil berstatus Mr. X—atau lebih tepatnya Little X—anak-anak yang belum ditemukan oleh siapa pun.

“Kemungkinan orang tua mereka juga menjadi korban. Tidak ada yang datang mencari, dan itu menghentikan proses identifikasi,” tambah Harry.

DNA: Upaya Terakhir

Ketika wajah tak lagi dikenali dan sidik jari tak bisa digunakan, DNA menjadi harapan terakhir. Gigi, tulang, hingga jaringan tubuh diambil dengan hati-hati, seolah petugas sedang merawat sisa-sisa identitas yang masih tersisa.

Namun langkah itu pun terbentur hambatan besar. DNA tak berarti tanpa pembanding. Tanpa keluarga, tidak ada data yang bisa dicocokkan.

“Semua sampel sudah kami kumpulkan, tetapi tanpa pembanding, proses identifikasi tidak bisa dilanjutkan,” tegas Harry.

Di ruang lain, petugas DVI terus menatap formulir-formulir kosong—tempat seharusnya nama seorang anak bisa kembali dituliskan untuk terakhir kalinya.

Imbauan untuk Warga: Datang ke RS atau Posko DVI

Satu-satunya harapan kini tertuju pada masyarakat. Siapa pun yang kehilangan anak, cucu, keponakan, atau kerabat kecil diminta segera mendatangi RS Bhayangkara Padang atau posko DVI di wilayah masing-masing.

Setetes darah, sehelai rambut, atau sampel air liur bisa menjadi kunci untuk membawa seorang anak kembali pada identitasnya.

Kendala Baru: Ruang Pendingin Terbatas

Di tengah semua upaya, RS Bhayangkara menghadapi persoalan lain: keterbatasan ruang pendingin. Ruangan yang hening dan dingin itu terlalu kecil untuk menampung begitu banyak duka.

“Kami hanya memiliki empat ruang pendingin. RS M Djamil dua, RS Unand dua. Sisanya kami titipkan. Bahkan kami mendapat bantuan mobil boks pendingin dari Dinas Pertanian,” kata Harry, menggambarkan situasi di mana rumah sakit berubah menjadi tempat penampungan duka yang tak pernah diduga.

Jenazah-jenazah kecil itu kini tersebar di beberapa fasilitas kesehatan, menunggu seseorang datang membawa kembali nama yang pernah mereka dengar sebelum tidur: ibu, ayah, nenek, atau siapa saja yang pernah menggenggam tangan mereka.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat #BanjirBandang

Serasinews.com, Sumbar – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa hantaman banjir bandang dan longsor yang menyapu provinsi itu selama dua pekan terakhir telah meninggalkan kerusakan dalam skala yang jauh lebih besar dari dugaan awal. Dalam perkiraan sementara, nilai kerugian kini melampaui Rp1 triliun, dipatok sekitar Rp1,2 triliun.

“Kerusakan kita besar, lebih dari Rp1 triliun. Di sektor pertanian saja, sekitar 13 ribu hektare lahan terdampak,” kata Mahyeldi usai menghadiri Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta, Senin (1/12).

Angka tersebut menggambarkan betapa rumah-rumah warga, ladang penghidupan, dan jembatan penghubung luluh dalam hitungan jam, seolah tersapu oleh kekuatan alam yang tak memberi kesempatan untuk bertahan.

130 Ribu Pengungsi, 151 Tewas, 118 Belum Ditemukan

Di balik kerusakan itu, tragedi kemanusiaan membentang luas. Sekitar 130 ribu warga kini bertahan di lokasi pengungsian yang penuh sesak oleh tenda darurat dan debu tanah yang belum sempat dibersihkan.

Per 1 Desember 2025, pemerintah mencatat:

151 korban meninggal dunia

118 orang masih dinyatakan hilang

Mahyeldi menyebut proses pencarian masih berlangsung, namun medan yang berubah akibat longsor membuat upaya penyisiran memerlukan tenaga ekstra. Tim penyelamat harus menembus lumpur setinggi betis hingga pinggang, sementara alat berat terus mengaduk material longsoran yang menutupi beberapa area.

30 Ribu Rumah Rusak, Fasilitas Sosial Lumpuh

Sekitar 30 ribu rumah dilaporkan rusak dengan tingkat keparahan berbeda-beda. Bencana juga memukul fasilitas vital seperti:

sekolah dan rumah sakit,

saluran irigasi,

jembatan penghubung desa dan kecamatan,

sejumlah ruas jalan utama.

Sumbar kini berada pada fase pemulihan yang menuntut sumber daya besar dan kerja berbulan-bulan.

Wilayah dengan Dampak Terberat

Beberapa kawasan yang mengalami kerusakan ekstrem berada di jalur rawan longsor, termasuk:

Malalak (Agam)

Selaras Air

Batu Busuk, Padang

Lubuk Minturun

Perbatasan Padang Panjang–Batusangkar

Pasaman Barat

Di Malalak, sebagian badan jalan amblas dan pecah seperti retakan kulit bumi, sementara aliran sungai berubah arah membawa bebatuan besar dari wilayah hulu.

Proses Perbaikan Sudah Dimulai

Meski kerusakan meluas, perbaikan infrastruktur prioritas mulai dilakukan. Mahyeldi menargetkan ruas-ruas jalan utama dapat pulih dalam waktu sekitar satu bulan, sehingga distribusi bantuan dan aktivitas warga bisa kembali bergerak.

“Bantuan harus tetap sampai ke warga. Semua kita perbaiki secara bertahap,” tegasnya.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat —
Malam Senin (1/12) kembali diselimuti kabar duka dari pusat data Pusdalops BPBD Sumbar. Pada pembaruan laporan pukul 21.00 WIB, jumlah korban jiwa akibat rangkaian bencana hidrometeorologi—banjir bandang, longsor, dan luapan sungai—kembali meningkat menjadi 166 orang meninggal dunia, sementara 111 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengungkapkan bahwa data tersebut dikumpulkan dari 16 kabupaten/kota terdampak. Sembilan daerah di antaranya mencatat korban jiwa, sementara wilayah lain mengalami kerusakan infrastruktur dan dampak sosial yang tidak kalah berat.

“Kabupaten Agam menjadi daerah dengan korban terbanyak. Sampai malam ini, tercatat 118 warga meninggal dunia dan 72 orang masih belum ditemukan,” ujar Arry dengan nada yang menandakan betapa seriusnya situasi di lapangan. Cuaca ekstrem beberapa hari terakhir membuat wilayah ini sangat rentan.

Arry menegaskan bahwa angka-angka itu bersifat sementara. Tim gabungan BPBD, TNI/Polri, relawan, hingga potensi SAR masih terus melakukan pencarian di wilayah terpencil, lereng curam yang terputus longsor, serta aliran sungai yang kini berubah menjadi jalur puing. “Setiap pembaruan selalu membawa dua sisi — harapan dan kecemasan,” tambahnya.

Sebaran Korban di Berbagai Daerah

Data terbaru menunjukkan distribusi korban sebagai berikut:

Kabupaten Agam: 118 meninggal, 72 hilang

Kota Padang Panjang: 21 meninggal, 32 hilang

Kota Padang: 12 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Tanah Datar: 3 meninggal, 1 hilang

Kabupaten Pasaman Barat: 1 meninggal, 6 hilang

Kabupaten Padang Pariaman: 7 meninggal, 1 hilang

Kota Solok: 1 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Kepulauan Mentawai: 2 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Pesisir Selatan: 0 meninggal, 1 hilang

Sementara itu, tujuh daerah lainnya—Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Solok—tidak mencatat korban jiwa, meski tetap terdampak cuaca buruk.

Koordinasi Terpadu, Waktu yang Kian Mendesak

Posko Terpadu Penanganan Bencana Provinsi Sumbar kini bekerja sepanjang waktu. Setiap laporan dari lapangan memuat kisah desa yang terisolasi, keluarga yang menunggu kepastian, hingga upaya evakuasi yang berulang kali terhambat material longsor.

Arry menekankan pentingnya akurasi data. “Informasi yang tepat dan cepat adalah dasar setiap keputusan di lapangan," ujarnya.

Di berbagai titik, suara alat berat bersahut-sahutan dengan panggilan warga yang masih mencari anggota keluarga. Seolah seluruh Sumatera Barat sedang menahan napas, menantikan fajar yang mungkin membawa kejelasan—apa pun bentuknya.

(Rini/Mond)
#BanjirSumbar #SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat —
Sebuah keputusan tak biasa datang dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Di tengah persiapan matang untuk pernikahan anaknya yang sedianya berlangsung pada 6–7 Desember 2025, ia memilih membatalkan seluruh rangkaian acara demi memprioritaskan penanganan bencana banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya.

Undangan telah tersebar, keluarga telah bersiap, dan semua persiapan hampir rampung. Namun bencana alam menuntut perhatian penuh. Hujan ekstrem menyebabkan banjir besar serta longsor di berbagai daerah, membuat banyak warga terjebak dalam kondisi genting.

Dalam unggahan di akun Instagram @dailymahyeldi, sang gubernur menyampaikan keputusan yang ia sebut sebagai pilihan paling berat dalam hidupnya.

“Sebagai ayah, tentu saya ingin berada di tengah kebahagiaan keluarga. Namun sebagai Gubernur, amanah masyarakat harus saya dahulukan. Dengan kondisi Sumatera Barat saat ini, kami memutuskan untuk membatalkan pesta pernikahan anak kami.”

Mahyeldi menyampaikan permohonan maaf kepada para kerabat dan tamu undangan yang telah menerima kabar bahagia jauh hari sebelumnya. Ia menegaskan bahwa merayakan pesta di tengah penderitaan rakyat bukan hal yang pantas.

“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Keputusan ini tidak mudah, namun merupakan bentuk penghormatan kami kepada masyarakat yang sedang mengalami masa sulit.”

Ia menambahkan bahwa fokusnya dalam beberapa hari ke depan adalah memastikan proses evakuasi, pencarian korban, hingga distribusi bantuan berjalan efektif.

“Saat ini, hati saya ada pada ribuan keluarga yang terdampak bencana. Tugas saya adalah memastikan pemulihan berjalan secepat dan sebaik mungkin.”

Korban Bencana Terus Bertambah

Keputusan ini diambil ketika jumlah korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus meningkat. BNPB melaporkan 604 orang meninggal dunia, naik signifikan dari data sebelumnya yang berjumlah 442 orang. Ribuan warga masih mengungsi, sementara akses menuju beberapa daerah terisolasi tetap sulit ditembus.

Tim SAR bekerja dalam kondisi yang menantang—hujan susulan, sungai meluap, serta tanah yang labil. Pemerintah daerah membutuhkan koordinasi penuh untuk mempercepat penanganan, mulai dari pendirian posko hingga layanan trauma bagi warga.

Di tengah situasi inilah keputusan Mahyeldi menjadi sorotan. Sebagian masyarakat menilai langkah tersebut sebagai wujud empati dan teladan kepemimpinan; sebagian lainnya melihatnya sebagai simbol kuat bahwa pemerintah hadir sepenuhnya untuk rakyat dalam keadaan darurat.

Yang pasti, pembatalan pernikahan ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya soal data kerusakan, tetapi juga tentang pilihan-pilihan sulit yang harus diambil demi keselamatan banyak orang.

(K)
#BanjirSumbar #MahyeldiAnsharullah #SumateraBarat

Serasinews.com, Riau – Arus solidaritas dari Riau terus mengalir menuju Sumatera Barat. Sebanyak 250 personel Polda Riau diberangkatkan ke Kabupaten Agam pada Minggu (30/11) untuk memperkuat penanganan banjir dan longsor yang menelan banyak korban serta merusak permukiman warga.

Keberangkatan pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, yang sejak pagi meninjau kesiapan di lapangan—mulai dari kelengkapan SAR hingga kondisi mental para personel.

“Hari ini saya akan berangkat ke Agam dan melihat langsung tenda-tenda personel Polda Riau yang di-BKO-kan di sana. Salam dari Bapak Kapolri dan Ibu Ketua Umum Bhayangkari,” ujar Herry saat melepas rombongan di Mapolda Riau.

Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah. Ketika bencana melanda, kepolisian di mana pun harus hadir untuk membantu.

Enam Truk Bantuan Logistik Dikirim ke Tiga Provinsi

Di waktu yang sama, Polda Riau juga mengirim enam truk logistik menuju wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan ini dihimpun dari keluarga besar Polda Riau dan Bhayangkari sebagai wujud gotong royong setelah kabar bencana merebak.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan darurat, antara lain:

255 dus mi instan & 50 dus mi instan cup

50 sak beras 10 kg & 33 sak beras 5 kg

20 dus sarden

140 dus air mineral

70 dus kue kaleng

40 dus susu kaleng

20 dus gula, 20 dus teh, 20 dus kopi

20 dus susu bayi

30 dus popok, 30 dus pembalut wanita

25 kontainer penyimpanan, 240 selimut

20 koli pakaian layak

50 cangkul untuk membantu pembersihan material longsor

“Bantuan yang kami kirimkan adalah kebutuhan mendesak yang sangat diperlukan para penyintas,” kata Kapolda.

Personel Berkeahlian Khusus dan Dukungan Trauma Healing

Dari total personel, sekitar 250 di antaranya memiliki keahlian khusus dalam penanganan darurat, pencarian dan pertolongan, serta manajemen lokasi bencana. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kerja tim gabungan yang sudah berada di lokasi sejak awal kejadian.

Tidak hanya bantuan fisik, dukungan pemulihan trauma juga dipersiapkan. Enam psikolog Polri telah lebih dulu dikirim pada Sabtu (29/11), dan gelombang berikutnya akan menyusul.

“Insyaallah besok kami akan kirim tambahan sekitar 30 psikolog, bekerja sama dengan sejumlah kampus di Riau, untuk memberikan layanan trauma healing kepada para korban,” ujar Irjen Herry Heryawan.

Bagi warga yang kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman, keberadaan para psikolog ini menjadi bagian penting dalam memulihkan luka psikologis akibat bencana.

(Rini/Mond)
#PoldaRiau #BanjirSumbar #Polri

Serasinews.com, Sumatera Barat — Tiga hari setelah bencana melanda, Sumatra Barat mulai menunjukkan denyut pemulihan. Di antara lumpur yang perlahan mengering dan ruas jalan yang masih retak seperti serat tanah yang letih, secercah harapan mulai terlihat.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa upaya penanganan pascabencana terus mengalami perkembangan positif. Cuaca yang lebih bersahabat memberi ruang bagi percepatan pemulihan, sementara Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tetap diperkuat untuk mengendalikan potensi hujan susulan.
“Sumatra Barat sudah lebih pulih di hari ketiga. Saat ini tidak ada hujan, dan OMC masih dilanjutkan,” ujarnya, dikutip dari Antara, Senin (1/12/2025). Optimisme itu ia sampaikan dengan kewaspadaan, mengingat kondisi tanah yang masih rawan.

KORBAN: Angka yang Masih Menyisakan Luka

Hingga kini, data terbaru mencatat:

129 orang meninggal

118 orang hilang

16 orang luka-luka

Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan dampak paling berat, mencatat 87 korban meninggal dan 76 orang hilang.
Di Padang Pariaman, sebagian warga mulai kembali ke rumah saat siang hari untuk membersihkan lumpur dan puing-puing, sebelum kembali bermalam di posko karena listrik belum stabil dan rasa cemas masih kuat.

Total delapan kabupaten/kota terdampak: Agam, Solok, Pesisir Selatan, Padang, Padang Panjang, Pariaman, Tanah Datar, dan Bukittinggi.
Jumlah pengungsi mencapai 77.918 jiwa, banyak di antaranya menjalani rutinitas berat: pulang membersihkan – kembali mengungsi.

INFRASTRUKTUR: Luka Fisik yang Belum Sembuh

Kerusakan infrastruktur masih menjadi tantangan besar:

sejumlah jembatan terputus

jalan amblas

beberapa jalur nasional dan provinsi lumpuh

Di Padang Panjang dan Sicincin, jalur utama belum tersambung sehingga arus logistik harus memutar jauh.
BNPB telah mengirim sembako, makanan siap saji, perlengkapan kebersihan, tenda, selimut, serta alat berat. Personel yang sudah empat hari bekerja tanpa henti tersebar di titik-titik paling terdampak.
“Semua berjalan sesuai rencana,” kata Suharyanto, meski pekerjaan panjang masih menanti.

JALUR DARAT TERBUKA, UDARA DIKERAHKAN SECARA TERPILIH

Meski banyak ruas jalan rusak, jalur darat masih dapat dilalui sehingga armada udara difokuskan hanya untuk kebutuhan mendesak.

Armada yang dikerahkan:

1 helikopter BNPB

1 pesawat fixed wing

1 helikopter Basarnas

Dari Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar, tercatat 131 personel terlibat dalam penanganan banjir, galodo, sedimentasi sungai, dan perbaikan irigasi.
Prioritas utama: pemulihan aliran sungai dan penyediaan air bagi permukiman serta pertanian.

Alat berat yang digunakan meliputi excavator, mini excavator, dan long arm. Namun di lokasi sempit, warga dan relawan masih mengandalkan cangkul dan sekop.

KONDISI ATMOSFER: SENYAR MENJAUH, LANGIT BELUM SEPENUHNYA TENANG

Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Deddy Kurniawan, memastikan bahwa Ex-Siklon Tropis Senyar telah menjauh. Meski begitu, Sumatra Barat masih berada di puncak musim hujan hingga akhir Desember.

Faktor seperti IOD, suhu muka laut hangat, dan konvergensi angin masih memicu pembentukan awan hujan.
Dalam sepekan ke depan, potensi hujan lebat masih harus diwaspadai.

Warga dianjurkan kembali ke rumah secara bertahap, sambil memperhatikan kondisi sekitar dan risiko cuaca ekstrem.
Daerah dengan kewaspadaan tinggi mencakup 16 kabupaten/kota, mulai dari Kepulauan Mentawai hingga Solok Selatan.

“Yang terpenting adalah kesiapsiagaan semua pihak agar risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Desindra.

(L6)
#BanjirSumbar #Peristiwa #BNPB #SumateraBarat

Serasinews.com,PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Pusdalops BPBD kembali merilis data terbaru korban bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah sejak 21 November 2025. Hingga Minggu (30/11) pukul 09.00 WIB, tercatat 129 orang meninggal dunia dan 86 orang masih hilang.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyatakan data dihimpun dari laporan resmi kabupaten/kota terdampak. Peningkatan signifikan terjadi di Kota Padang Panjang, dari sebelumnya 7 orang meninggal dan nihil korban hilang, kini menjadi 21 meninggal dan 32 hilang.

“Data akan terus diperbarui seiring masuknya laporan terbaru dari masing-masing daerah,” ujar Arry.

Dari 16 kabupaten/kota terdampak, delapan daerah melaporkan korban jiwa atau hilang, sementara delapan lainnya nihil. Jumlah korban terbanyak berada di Kabupaten Agam.

Rincian korban per kabupaten/kota:

Kabupaten Agam: 87 meninggal, 76 hilang

Kota Padang Panjang: 21 meninggal, 32 hilang

Kota Padang: 10 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Tanah Datar: 2 meninggal, 1 hilang

Kabupaten Pasaman Barat: 1 meninggal, 6 hilang

Kabupaten Padang Pariaman: 7 meninggal, 2 hilang

Kota Solok: 1 meninggal, 0 hilang

Kabupaten Pesisir Selatan: 0 meninggal, 1 hilang

8 kabupaten/kota lainnya: nihil korban

Arry menekankan, Kabupaten Agam menjadi daerah paling terdampak dengan 87 korban meninggal dan 76 masih dalam pencarian. Perkembangan data korban, kerusakan, dan kebutuhan penanganan darurat akan terus dipantau melalui Posko Terpadu Penanganan Bencana Provinsi Sumbar.

(Rini/Mond) 

#BanjirSumbar #SumateraBarat

#Peristiwa #BencanaAlam