Padang,Serasinews.com– Fenomena perceraian kembali menghantui kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Hingga Oktober 2025, tercatat 15 kasus perceraian ASN, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 11 kasus. Angka ini menjadi sinyal bahwa masalah ketahanan keluarga di kalangan abdi negara kian perlu mendapat perhatian serius.

Kepala BKPSDM Kota Padang, Mairizon, mengungkapkan kekhawatirannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Bagi ASN di Balai Kota Padang, Senin (27/10/2025).
“Kasus perceraian ASN terus bertambah. Karena itu, kami mengajak para pengelola kepegawaian untuk ikut berperan memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan rumah tangga yang tidak stabil tak hanya berdampak pada kehidupan pribadi ASN, tetapi juga dapat menurunkan kinerja dan profesionalitas mereka di tempat kerja. “Pegawai dengan masalah keluarga cenderung tidak fokus, emosinya tidak stabil, dan akhirnya berpengaruh terhadap pelayanan publik,” tambahnya.

Didampingi Sekretaris BKPSDM, Bambang Adi Sandjoko, Mairizon menuturkan bahwa lonjakan kasus perceraian sempat meningkat tajam pada masa pandemi Covid-19. “Kondisi ekonomi dan tekanan sosial waktu itu memicu konflik rumah tangga. Meski pandemi telah berlalu, dampaknya masih terasa hingga kini,” jelasnya.

ASN Perempuan Dominasi Pengajuan Cerai

Data BKPSDM menunjukkan, seluruh kasus perceraian ASN di tahun 2025 berasal dari pihak perempuan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kota Padang, Fitri Handayani.

“Semua pengajuan cerai tahun ini diajukan oleh ASN perempuan,” terang Fitri.
Ia merinci, dari 15 kasus tersebut, enam berasal dari tenaga pendidik (guru), tiga dari tenaga kesehatan, dan enam lainnya dari tenaga teknis di berbagai OPD.

Adapun alasan di balik perceraian umumnya dipicu oleh masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Awalnya karena faktor ekonomi, namun berkembang menjadi konflik emosional dan ketidakcocokan,” tambahnya.

Langkah Pemko: Edukasi dan Pencegahan Dini

Sebagai langkah pencegahan, Pemko Padang menggelar kegiatan sosialisasi ketahanan keluarga bagi ASN. Tujuannya agar para pengelola kepegawaian bisa menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

“Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin menciptakan efek berantai agar ASN sadar pentingnya menjaga keluarga sebelum masalah membesar,” kata Mairizon.

Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Kota Padang, Taufik Zulfahmi, yang menyoroti pentingnya peran lembaga agama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
“Sayangnya, banyak pasangan datang berkonsultasi ketika konflik sudah di puncak. Saat emosi memuncak, solusi jadi sulit dicapai,” ujarnya.

Aplikasi “Samara”: Inovasi Digital Penjaga Rumah Tangga

Sebagai upaya inovatif, APRI bersama lembaga keagamaan di Kota Padang memperkenalkan aplikasi “Samara” (Sakinah, Mawaddah, Warahmah) — platform digital untuk konseling dan konsultasi pernikahan.

Melalui aplikasi ini, pasangan suami-istri, termasuk ASN, dapat berkonsultasi secara daring dengan konselor, penghulu, atau ustaz berpengalaman tanpa harus menunggu konflik membesar.
“Kami ingin menyediakan ruang aman bagi pasangan untuk mencari solusi sebelum terlambat,” jelas Taufik. “Perceraian bukan jalan keluar terbaik. Komunikasi dan bimbingan bisa menyelamatkan banyak keluarga.”

Menjaga Keluarga ASN, Menjaga Wibawa Negara

Bagi Pemerintah Kota Padang, isu perceraian ASN bukan sekadar urusan pribadi, melainkan juga menyangkut citra dan integritas aparatur negara. ASN diharapkan menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

“ASN adalah pelayan publik sekaligus panutan. Jika keluarganya rapuh, maka nilai pengabdian dan integritasnya pun ikut terganggu,” tegas Mairizon menutup kegiatan.
“Menjaga keluarga berarti menjaga marwah ASN dan kehormatan pemerintahan.”

(Rini/Mond)
#Padang