Serasinews.com, Padang — Aktivitas layanan Bus Trans Padang terhenti total pada Selasa (31/12/2025) setelah para sopir melakukan aksi mogok massal di depan Balai Kota Padang, Aia Pacah. Aksi tersebut dipicu oleh belum dibayarkannya gaji sopir selama tiga bulan, serta tidak jelasnya kontrak kerja dan Bantuan Operasional Khusus (BOK) antara operator dengan Pemerintah Kota Padang.

Sebanyak 54 unit bus yang melayani Koridor 1 hingga 6 terpaksa tidak beroperasi. Kondisi ini berdampak langsung pada ribuan warga yang sehari-hari bergantung pada Trans Padang sebagai moda transportasi utama.

Krisis ini turut menyingkap persoalan serius dalam pengelolaan Trans Padang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebelumnya menemukan permasalahan tata kelola operasional dengan nilai anggaran mencapai Rp5,291 miliar. Temuan tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan tersendatnya pembayaran hak sopir dan ketidakstabilan operasional layanan.

Para sopir menyatakan permasalahan serupa telah berulang kali terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Mereka menilai lemahnya pengawasan dan manajemen menjadi akar persoalan yang hingga kini belum dibenahi secara menyeluruh.

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (30/12/2025) tidak mendapat tanggapan.

Mogok massal ini menjadi sinyal darurat bagi Pemerintah Kota Padang. Selain merugikan sopir, lumpuhnya Trans Padang juga mengorbankan kepentingan publik. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar layanan transportasi massal tersebut dapat kembali berjalan dan dikelola secara profesional.

(Rini/Mond)

#Peristiwa #MogokKerja #TransPadang

#Padang

Serasinews.com, Padang — Layanan Bus Trans Padang Koridor 2 rute Pasa Raya–Bungus Teluk Kabung lumpuh total pada Selasa, 30 Desember 2025. Seluruh armada tidak beroperasi akibat aksi mogok kerja yang dilakukan para sopir dan karyawan. Puluhan bus tampak terparkir di Pool Koridor 2 kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Aksi mogok ini dipicu oleh belum dibayarkannya gaji pekerja selama tiga bulan berturut-turut, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2025. Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam para pekerja yang merasa hak dasar mereka sebagai karyawan diabaikan.

Seorang sopir yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, sejak Oktober 2025 dirinya tidak lagi menerima gaji secara utuh. Ia hanya memperoleh pinjaman sebesar Rp2 juta pada Oktober, sementara gaji bulan November dan Desember belum dibayarkan hingga kini.

“Kami dituntut bekerja profesional dan disiplin, tapi hak kami justru tidak dipenuhi. Bagaimana kami bisa bekerja jika kebutuhan keluarga saja tidak terpenuhi,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh sopir dan karyawan sepakat tidak akan kembali beroperasi sebelum hak mereka dibayarkan. Aksi mogok ini disebut sebagai langkah terakhir setelah berbagai keluhan yang disampaikan tidak mendapat respons.

Direktur Utama PT Bungus Teluk Kabung, Ajeng, membenarkan adanya tuntutan tersebut. Menurutnya, para pekerja meminta gaji dibayarkan terlebih dahulu sebelum bersedia kembali menjalankan operasional bus.

“Mereka meminta haknya diselesaikan, setelah itu baru mau bekerja kembali,” kata Ajeng.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan pembayaran gaji tersebut akan direalisasikan.

Mogok kerja ini berdampak langsung pada masyarakat. Heru, salah seorang calon penumpang, mengaku kecewa karena tidak adanya pemberitahuan terkait penghentian layanan.

“Saya sudah menunggu sejak pukul 06.30 WIB, tapi bus tidak kunjung datang. Saya bisa terlambat masuk kerja,” keluhnya.

Keluhan serupa disampaikan seorang pegawai Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang sehari-hari menggunakan Bus Trans Padang sebagai sarana transportasi. Ia mengaku terlambat masuk kantor karena menunggu bus tanpa mengetahui adanya aksi mogok.

Ironisnya, di tengah terganggunya layanan publik ini, pemerintah dan pengelola terkesan bungkam. Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang maupun Direktur Utama PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM) selaku Perumda Kota Padang tidak mendapat respons hingga berita ini ditayangkan.

Para sopir dan karyawan menegaskan, aksi mogok akan terus berlanjut hingga persoalan gaji diselesaikan secara menyeluruh. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan agar layanan transportasi publik kembali normal dan hak pekerja terpenuhi.

Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab atas terhentinya layanan publik dan terabaikannya hak pekerja serta penumpang? Hingga kini, jawabannya masih belum jelas.

(Rini/Mond) 

#Peristiwa #MogokKerja #Padang

#TransPadang

Serasinews.com,Padang – Layanan transportasi massal Trans Padang segera tampil dengan wajah baru. Sebanyak sepuluh unit bus modern akan segera mengaspal, membawa semangat inklusivitas dengan desain yang ramah bagi penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih manusiawi dan merata.

Direktur Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM), Alvino Martha, menjelaskan bahwa armada terbaru ini membawa sejumlah pembaruan penting dibanding generasi sebelumnya. Selain tampilan yang lebih modern, bus kini dirancang agar mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk pengguna kursi roda.

“Bus kali ini jauh lebih ramah bagi penyandang disabilitas,” ujar Alvino, Selasa (4/11/2025).

Perubahan paling mencolok terdapat pada penambahan pintu di bagian belakang, yang dikhususkan bagi penumpang difabel. Ruang di area tersebut telah disiapkan untuk dua hingga tiga kursi roda, lengkap dengan sistem pengaman dan area gerak yang lebih lega, sehingga pengguna kursi roda dapat naik dan turun dengan aman tanpa terganggu penumpang lain.

Selain itu, kabin bus kini terasa lebih luas, dilengkapi pendingin udara (AC) hemat energi, pencahayaan yang lebih baik, serta desain interior modern yang mendukung kenyamanan selama perjalanan—terutama saat jam sibuk di tengah panasnya udara pesisir Padang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menyebutkan bahwa sepuluh armada baru ini seharusnya mulai beroperasi sejak 1 November 2025, namun pengirimannya sedikit tertunda karena proses dari pihak rekanan belum sepenuhnya selesai.

“Harusnya sudah jalan awal November, tapi karena belum semua unit tiba di Padang, jadwal peluncuran diundur,” jelas Ances.

Ances menambahkan, seluruh unit akan tiba di Padang pada pekan depan, sebelum menjalani uji teknis dan kelayakan jalan. Jika tak ada kendala, launching resmi direncanakan berlangsung pada pekan kedua atau ketiga November dan bus akan langsung melayani Koridor 1: Pasar Raya – Lubuk Buaya.

Kehadiran armada baru ini mendapat sambutan hangat dari warga. Banyak yang menilai langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperluas akses transportasi bagi kelompok rentan.

Selain meningkatkan kenyamanan, Trans Padang versi terbaru diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Dengan fasilitas yang ramah disabilitas dan kenyamanan setara transportasi modern, Trans Padang berpotensi menjadi ikon transportasi inklusif di wilayah barat Indonesia.

Upaya pembaruan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang untuk mewujudkan “transportasi publik yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua kalangan.”

“Kami ingin memastikan semua warga tanpa terkecuali dapat menikmati layanan transportasi publik yang layak,” tutup Alvino Martha.

Dengan hadirnya sepuluh armada baru ini, wajah transportasi massal di Kota Padang memasuki babak baru — lebih modern, lebih nyaman, dan lebih manusiawi.

(Rini/Mond)
#TransPadang #Transportasi #Padang