Articles by "Jakarta"

Tampilkan postingan dengan label Jakarta. Tampilkan semua postingan



Jakarta, Serasinews.com - Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari tinggal 22 hari lagi. Untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai tanpa perpecahan, Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri mengunjungi tiga tokoh lintas agama.

Tiga tokoh yang disambangi yakni Ustaz Adi Hidayat (UAH), Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom. Kepada tiga tokoh tersebut, Irjen Asep meminta mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu memberikan imbauan untuk menghindari polarisasi yang menggunakan isu SARA.

Kunjungan pertama Kaops NCS ke Kantor Quantum Akhyar Institute (QAI) di Kota Bekasi Jawa Barat, Senin (22/1/2024). Jenderal bintang dua yang menjabat Wakabareskrim bersilaturahmi dengan pendiri QAI, Ustaz Adi Hidayat.

Kaops didampingi didampingi Wakaops NCS, Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji, Kasatgas Humas Brigjen Gatot Repli Handoko, Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono, Kasubsatgas Intelijen Kombes Tony Budhi Susetyo dan Kaminops NCS Kombes Budi Hermawan.

Kaops lalu menyampaikan maksud dan tujuan Operasi NCS. Dikatakannya kepada UAH, bahwa operasi ini membawa pesan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagai upaya preemtif dan preventif. Dengan kunjungan ke Ustaz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sebelumnya, Polri berharap pelaksanaan pemilu bisa berjalan aman dan damai.

"Alhamdulillah, ustaz Adi Hidayat mendukung Polri dalam Operasi Nusantara Cooling System. Beliau mengatakan bahwa tugas Polri dalam mewujudkan keamanan dan kedamaian sesuai dengan peran ulama dalam memberikan kedamaian, ketentraman dan keteguhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Irjen Asep dalam keterangan tertulis.

Usai bertemu UAH, Kaops beserta rombongan bertolak menuju kantor PHDI di Palmerah, Jakarta Barat. Asep disambut Ketua Umum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya beserta pengurus. Di sana, Asep meminta dukungan dari para tokoh-tokoh Hindu untuk mengajak untuk menjaga persatuan.

Sehingga lanjut, Asep bila terjadi kericuhan pihak PHDI bisa menenangkan umat. Namun, dirinya optimistis dengan kunjungan ke tokoh-tokoh agama dan masyarakat, isu polarisasi dan SARA bisa diredam.

"Alhamdulillah PHDI siap bekerjasama dengan Polri untuk wujudkan pemilu damai dan mengajak seluruh umat siapa pun pemimpinnya, pemilu ini harus berjalan dengan aman dan damai," tandasnya.

Sementara kunjungan ketiga dilakukan ke Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat. Asep dan rombongan disambut oleh Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom dan pengurus PGI.

Asep juga meminta dukungan kepada PGI untuk dapat mengajak jemaat gereja turut menjaga pelaksanan pemilu yang aman dan damai. "Puji syukur PGI yakin dengan kehadiran Operasi Nusantara Cooling System percayakan kepada Polri untuk keberlangsungan jalannya pemilu dengan baik," pungkasnya.



Jakarta, Serasinews.com - Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani senang mendengar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan inklusif untuk para penyandang disabilitas menjadi anggota polisi.

Menurutnya, langkah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melakukan rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 telah memberikan kesempatan kelompok disabilitas mengikuti seleksi.

"Senang sekali mendengar kabar ini, tentu kita apresiasi," kata Andy, Sabtu (20/1/2024).

Andy berharap ada keterwakilan penyandang disabilitas menjadi polisi wanita (polwan). Sehingga kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan bisa terlayani dengan memperhatikan kebutuhan khusus.

Selain itu kata Andy, Komnas Perempuan juga berharap kebijakan merekrut penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

"Semoga menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan juga dapat diterapkan pada rekrutmen polwan agar kebutuhan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pembinaan kondisi aman bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan," tandasnya.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Polda Sumatera Selatan telah merekrut penyandang disabilitas menjadi ASN Polri melalui jalur tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. "Kita telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan dengan jabatan Arsiparis," kata Dedi kepada wartawan Selasa (16/1) kemarin.

Untuk tahun ini kata Dedi, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas fisik yang telah menamatkan SMA dan SMK menjadi polisi Bintara dan tamatan perguruan tinggi mengikuti SIPSS. Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya.

"Sebagai referensi pada 3 negara maju yang menerima polisi dari penyandang disabilitas antara lain Australia, Amerika Serikat dan Inggris," ucapnya 

Perekrutan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 untuk penyandang disabilitas dibuka mulai 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Polri.



Jakarta, Serasinews.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Angkie Yudistia mengatakan Polri telah mengutamakan nilai inklusifitas dengan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas menjadi anggota polisi.

Menurutnya, kebijakam inklusif yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo patut diapresiasi. Angkie menuturkan langkah yang diambil tersebut memberikan peluang kaum difabel untuk mendapatkan akses yang sama dan kesempatan setara mengikuti seleksi lewat sekolah Bintara Polri dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).

"Menurut saya Polri telah menerapkan inklusifitas bagi teman-teman disabilitas. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut," kata Angkie dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Angkie menuturkan, langkah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri dengan melakukan penerimaan anggota Polri tahun ini juga membuka kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengabdi. Dirinya berharap Polri kedepan makin banyak kuota penerimaan untuk para difabel.

"Karena tahun ini Polri sudah merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK, diharapkan kedepannya SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi, bisa lebih banyak lagi membuka peluang kerja bagi teman-teman disabilitas di luar sana," kata Angkie.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Polda Sumatera Selatan telah merekrut penyandang disabilitas menjadi ASN Polri melalui jalur tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. "Kita telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan dengan jabatan Arsiparis," kata Dedi kepada wartawan Selasa (16/1) kemarin.

Untuk tahun ini kata Dedi, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas fisik yang telah menamatkan SMA dan SMK menjadi polisi Bintara dan tamatan perguruan tinggi mengikuti SIPSS. Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya.

"Sebagai referensi pada 3 negara maju yang menerima polisi dari penyandang disabilitas antara lain Australia, Amerika Serikat dan Inggris," ucapnya 

Perekrutan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 untuk penyandang disabilitas dibuka mulai 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Polri.



Jakarta, Serasinews.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Johanes Widijantoro menilai sebuah langkah maju Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kebijakan rekrutmen kepada penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri untuk menjadi perwira kepolisian, pun bintara pada tahun ini.

Menurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri. Pasalnya, selama ini kata Johanes, penyandang disabilitas tidak memiliki ruang sama sekali untuk mendapatkan pekerjaan.

"Sehingga kalau Polri ada policy (kebijakan) semacam itu kita sangat apresiasi dan harapannya ditangkap oleh rekan-rekan penyandang disabilitas dimanfaatkan dimana pun ditempatkan," kata Johanes dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).

"Karena saya secara langsung sudah menemukan di Polres Kota Malang ada enam orang penyandang disabilitas itu dikaryakan sebagai tenaga honorer, tapi saya katakan itu kebijakan luar biasa," tandasnya.

Dengan hadirnya teman-teman penyandang disabilitas sebagai anggota Polri kata Johanes, tentunya Polri akan memiliki sensifitas terhadap mereka. Pasalnya, selama ini yang menjadi problem umum kepolisian belum memahami kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik.

"Dengan digalang, harapan saya pelayanan kepolisian kepada penyandang disabilitas akan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini soal mindset soal bagaimana memuaskan, memahami dan merespon apa yang mereka perlukan di semua satker dan unit ini menarik," ujarnya.

"Kemudian keterampilan, contohnya kalau ada aparat kepolisian kita yang juga penyandang disabilitas tuli misalnya, nah mereka bisa berbahasa isyarat. Ketika masyarakat yang mengakses kepolisian juga penyandang disabilitas tuli chemistrynya dapat dan feel juga dapat, artinya mereka akan terlayani dengan baik," imbuhnya.

Johanes juga memberikan masukan, untuk Polri menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang nanti diterima sebagai anggota Polri. Sehingga mereka leluasa memiliki aksesibilitas untuk bekerja. Ia juga berujar, kebijakan tersebut tersebut akan mengangkat citra Polri.

"Kita tidak hanya katakan ini humanis tapi juga menjadi solusi yang menjadi persoalan penyandang disabilitas," tandasnya.

Seperti diketahui, pada Tahun Anggaran 2024, Polri juga memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Mereka yang lulusan dari SMK/SMA bisa mendaftar melalui jalur sekolah Bintara Polri. Sementara untuk yang lulusan perguruan tinggi melalui rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).

"Bahwa tahun ini, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1/2024).

Dedi menuturkan penyandang disabilitas yang diterima akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya bersifat non-lapangan.


Jakarta,Serasinews.com - Sebanyak 12 tokoh pembina Lembaga Karate-Do Indonesia dari berbagai kalangan ada yang tak menduga mendapat kepercayaan sebagai penerima Piagam Penghargaan dan pemilik DAN Kehormatan dari perguruan karate-Do Lemkari pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, Sabtu (4/11/2023) pekan lalu.

Bahkan diantara delapan tokoh tersebut mengaku kaget ketika pihak Panpel Rakernas PB Lemkari 2023 menghubungi dan meminta kesediaan mereka menerima Piagam Penghargaan serta DAN Kehormatan yang diserahkan langsung Ketua Umum PB Lemkari, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan Ketua Dewan Guru PB Lemkari, Harried Taning.

"Jujur saja saya tidak menduga mendapat kepercayaan pemilik DAN Kehormatan PB Lemkari ini. Ini sebagai penghormatan dan kebanggaan," kata Komjen Pol Dr. H. Boy Rafli Amar, MH saat dihubungi wartawan media ini sedang berbincang dengan tokoh perantau Minang asal Pesisir Selatan, Bakri Maulana, SE, MP yang turut hadir menyaksikan pembukaan Rakernas itu, Sabtu (4/11).

Boy Rafli Amar memang memang pantas mendapat kepercayaan itu. Mantan Wakalemdiklat Polri bukan orang asing di lingkungan olahraga beladiri karate, khususnya perguruan karate-Do Lemkari. Ia salah satu kolonel polisi yang pernah ditugaskan di Bosnia sebagai Wakil Komandan Kontingen Garuda XIV dan ketika semasa aktif memegang jabatan Kapolres di berbagai kota serta Kapolda Banten dan Papua memiliki perhatian untuk kemajuan prestasi atlet karate Lemkari di daerah yang dipimpinnya.

Pengalaman malang melintang Boy Rafli Amar tersebut mengantarnya sebagai salah satu tokoh purnawirawan Polri yang tercatat sebagai Dewan Penasehat PB Lemkari.

"Bagi saya sejauh untuk kepentingan generasi muda Indonesia di masa depan saya siap untuk memberikan pengabdian dan menyalakan semangat untuk tetap berolahraga karate, apalagi PB Lemkari yang merupakan perguruan karate yang pernah bekerjasama dengan institusi Polri," pungkas Boy Rafli Amar.

Adapun sebelas lainnya yang diberikan Piagam Penghargaan dan pemilik DAN Kehormatan perguruan karate yang berlambang harimau ini adalah Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, SIP, MA, MSc CIQnR, CIQaR, PhD, Dr. Rahman Hadi MSi, Marsekal Pertama TNI Ferry Yunaldi, SE., MHan, Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH MBA, Kombes Pol Nelson Pardamean Purba, SIK, Angel M.M.W. Ibrahim, SE, MM., Kol Inf Dr. Tirton Nefianto., S.Sos., MAP, Asis Lani, Amd T, H. Helldy Agustian SE,SH. MH, Muchlis Sulistyo, ST dan Drs. Zuladri Firman. (Agusmardi)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.