Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkapkan hasil penindakan terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terjadi di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kasus ini melibatkan sejumlah tersangka yang diduga kuat telah memanipulasi distribusi solar bersubsidi untuk meraup keuntungan pribadi.

Brigjen Pol Nunung, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, dalam konferensi pers pada Kamis (6/3), menjelaskan, “Pada kesempatan ini, kami menyampaikan hasil penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik Dittipidter Bareskrim Polri. Kami mengamankan 3 orang tersangka di Kabupaten Tuban dan 5 orang tersangka di Kabupaten Karawang, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi.”

Adapun inisial tersangka yang diamankan adalah BC, K, dan J dari Kabupaten Tuban, serta LA, HB, S, AS, dan E dari Kabupaten Karawang. Brigjen Pol Nunung menambahkan bahwa penyidik Bareskrim mulai menyelidiki kasus ini setelah menerima informasi mengenai adanya praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di kedua daerah tersebut. Penyelidikan dimulai pada 26 Februari 2025, dan dalam waktu singkat, tim berhasil mengamankan total 16.400 liter BBM jenis solar yang disalahgunakan, dengan rincian 8.400 liter dari Tuban dan 8.000 liter dari Karawang.

Barang bukti yang diamankan oleh tim penyidik mencakup berbagai kendaraan, drum besar, jerigen, serta pompa dan selang untuk mengalirkan BBM ilegal. Dalam penjelasannya, Brigjen Pol Nunung menambahkan, “Barang bukti yang kami sita sangat beragam, mulai dari kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM, hingga berbagai peralatan yang menunjang praktik ilegal ini.”

Lebih lanjut, Brigjen Nunung mengungkapkan modus operandi yang digunakan oleh para tersangka. Di Kabupaten Tuban, para tersangka menggunakan kendaraan yang sama berulang kali untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar dengan memanfaatkan barcode yang disimpan di handphone milik salah satu tersangka. Sedangkan di Karawang, para tersangka membuat dan mengurus pembuatan surat rekomendasi untuk membeli solar bagi petani, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan barcode My Pertamina.

“Setelah memperoleh banyak barcode, mereka melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar secara berulang-ulang menggunakan kendaraan bermotor. Hasil BBM yang dibeli ini kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi,” jelas Brigjen Nunung.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar. Dalam kasus ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 4,4 miliar, dengan kerugian terbesar berasal dari Kabupaten Karawang.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat,” kata Brigjen Nunung menutup konferensi pers.

Bareskrim Polri juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam mencegah praktik penyalahgunaan barang subsidi agar dapat tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan publik.

 

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan bakti sosial (Baksos) Presisi untuk menyambut Ramadan 1446 Hijriah. 

Kapolri ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat terjaga jelang Ramadan. "Baru saja kita melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama-sama dengan TNI, Polri dan seluruh organisasi kepemudaan, mahasiswa, aliansi BEM universitas yang ada di pusat dan juga yang berada di wilayah. Dan hari ini kita laksanakan secara serentak," ujar Kapolri, Kamis (27/2/2025). 

Kegiatan ini juga digelar serentak di 34 Polda di Indonesia. Sasaran bantuan sembako ini diberikan kepada 55 elemen yang terdiri dari aliansi BEM, Cipayung Plus, BEM non aliansi hingga organisasi kepemudaan lainnya. 

Total sembako yang diberikan adalah 161.411 paket. "Kegiatan ini kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Di mana kegiatan ini bentuk lain dari kegiatan kita untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan bakti sosial, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan ini untuk 55 elemen yang tergabung di pusat dan di daerah masing-masing. Saat ini yang kita bagikan kurang lebih 161.411 paket," jelas Kapolri.

Ia mengatakan bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolri ingin memastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat terjaga jelang Ramadan.

"Tentunya kita harapan kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan khususnya menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kita tahu kita harus menghadapi beberapa hal terkait kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Dan harapan kita semuanya tetap bisa terjaga," pungkas Kapolri.

 

Jakarta, 27 Februari 2025 – Dalam rangka memperkuat komitmen dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, Dit PPA & PPO Bareskrim Polri menggelar Kick Off Meeting kampanye #RiseAndSpeak. Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan kesadaran, keberanian berbicara, serta melaporkan kekerasan berbasis gender, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi ekonomi dan seksual.

Dalam sambutannya, Direktur PPA & PPO Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Nurul Azizah, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Visi kami dalam kampanye #RiseAndSpeak adalah untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Kami mendorong setiap individu untuk berani bersuara dan melaporkan setiap tindak kekerasan dan ketidakadilan," ujar Brigjen Nurul Azizah.

Kampanye ini memiliki sejumlah misi utama, antara lain mengedukasi masyarakat untuk berani melaporkan tindak kekerasan, memperkuat sinergi lintas sektoral, serta mengoptimalkan platform digital sebagai sarana edukasi publik yang luas dan efektif. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri dan instansi terkait dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia.

"Salah satu hal yang sangat penting adalah pemberdayaan korban dan pelaku yang merupakan kelompok rentan. Kami ingin memberikan kapasitas dan kemandirian kepada mereka melalui program rehabilitasi, pendampingan psikososial, serta pemberdayaan ekonomi," tambahnya.

Kampanye #RiseAndSpeak tidak hanya mencakup kegiatan edukasi melalui media sosial dan konvensional, tetapi juga melibatkan berbagai kegiatan langsung di masyarakat, seperti workshop, konsultasi dengan psikolog, serta fasilitas curhat bagi para korban kekerasan. Salah satu acara yang telah dilaksanakan adalah workshop di Indramayu pada 6 Februari 2025, yang dihadiri oleh lebih dari 200 orang, termasuk pelajar, mahasiswa, serta perwakilan masyarakat.

Dalam rangkaian program yang akan datang, kampanye ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, tokoh agama, serta aparat penegak hukum. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah "Ngabuburite Bersama Santri Milenial" yang akan diadakan pada bulan Maret 2025, mengajak santri untuk berani berbicara melawan kekerasan dan kejahatan.

"Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata. Mari bersama-sama menjadi bagian dari gerakan ini untuk membangun Indonesia yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan," seru Brigjen Nurul Azizah.

Sebagai puncak dari kampanye ini, pada bulan September 2025, akan diadakan penghargaan untuk individu, komunitas, dan instansi yang aktif berkontribusi dalam gerakan ini, termasuk penghargaan untuk penyidik terbaik, inovasi terbaik dari Polres/Polda, dan kontribusi terbaik dalam kampanye kesetaraan gender.

Kampanye #RiseAndSpeak adalah komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak, serta seluruh masyarakat. "Mari bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih baik melalui tindakan nyata," tutup Brigjen Nurul Azizah.

 

Jakarta, 27 Februari 2025 – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Ahmad Dofiri, dalam acara kick off meeting kampanye #RiseAndSpeak, menyampaikan optimisme dan harapan besar terhadap gerakan sosial ini. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong masyarakat berbicara, melaporkan, dan bertindak terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, khususnya yang terjadi dalam keluarga, komunitas, serta sektor tenaga kerja.

“Kami sangat memperjuangkan PPA & PPO ini dengan sangat tertatih-tatih. Dengan kegigihan kita semua, terwujudlah PPA & PPO. Saya menaruh harapan dan optimisme yang luar biasa," ujar Ahmad Dofiri dalam sambutannya, menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat peran mereka dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan bagi korban kekerasan serta eksploitasi.

Dofiri menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang masih menjadi tantangan besar di masyarakat. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus tersebut. “Hari ini, kita tidak hanya sekadar meluncurkan kampanye, tetapi juga membangun sebuah gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Kampanye #RiseAndSpeak ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga negara, serta sektor swasta yang turut mendukung gerakan ini. Di antara yang hadir adalah perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan sejumlah lembaga lainnya. Dhofiri juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi.

"Dengan adanya koordinasi yang lebih erat antara Polri dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat memastikan penanganan kasus ini berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Wakapolri.

Di akhir sambutannya, Dofiri mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kampanye #RiseAndSpeak bukan hanya sebagai sebuah inisiatif sesaat, tetapi sebagai bagian dari gerakan nasional yang berdampak nyata. Ia juga menegaskan kembali komitmen Polri untuk terus memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak, dengan harapan terwujudnya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

"Diam itu emas, tetapi berbicara untuk kebaikan dan kebenaran, terlebih lagi dalam menentang tindak kekerasan, kilatnya melebihi kilau berlian," tutupnya, mengajak seluruh pihak untuk berani bersuara demi perubahan yang lebih baik.

 

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa hingga organisasi kepemudaan (OKP) yang terus berkolaborasi dengan Polri. Ia juga memastikan mahasiswa memiliki ruang untuk bersuara.

"Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, OKP, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dari KNPI yang terus bisa berkolaborasi dan bersinergi. Dan tentunya selalu kita sampaikan bahwa rekan-rekan tentunya memiliki ruang untuk terus bersuara, memberikan masukan-masukan konstruktif," ujar Kapolri, Kamis (27/2/2025).

Kapolri menegaskan, TNI/Polri selalu siap untuk menjaga dan mengawal agar penyampaian pendapat berlangsung tertib dan aman. Sehingga, apa yang menjadi harapan bersama untuk mewujudkan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mencapai tujuan nasional, mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045, dapat tercapai. 

Hadir dalam acara Baksos Presisi ini Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, perwakilan mahasiswa, perwakilan BEM, hingga OKP. Adapun sembako yang disalurkan sebanyak 161.441 paket.

Kapolri mengucapkan terima kasih kepada semua elemen yang hadir dalam acara Baksos Presisi ini. Sigit berharap kolaborasi Polri dengan masyarakat terus terjaga.

"Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang tergabung, mudah-mudahan kolaborasi dan sinergisitas ini bisa kita jaga, kita tingkatkan ke depan," tutup Kapolri.

 

Jakarta - Kakorlantas Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan mudik saat libur Lebaran 2025 nanti, agar mempersiapkan diri dengan baik, serta mematuhi imbauan-imbauan yang ada.

Ia juga mengingatkan masyarakat mengutamakan kesehatan jika ingin melakukan perjalanan jauh ke kampung halaman.

"Kami mengimbau kepada pemudik biar pun masih satu bulan yang akan datang, yang paling penting jaga kesehatan, ketika akan jalan jauh kesehatan itu yang penting," ujar Kakorlantas, Kamis (27/2/2025).

Calon pemudik yang ingin menggunakan kendaraan pribadi juga diharapkan mengecek kondisi kendaraan. Tak hanya itu, saldo kartu tol atau e-toll juga harus dipastikan cukup guna menghindari antrean panjang.

Kakorlantas juga mengimbau pengendara yang sudah melakukan perjalanan jauh, sebaiknya istirahat minimal 2,5 jam sekali. Hal ini bertujuan agar pemudik sampai tujuan dengan selamat dan sehat.

"Kedua kendaraannya berkeselamatan, dicek betul kondisi mesin, rem, kendaraan yang digunakan mudik, dan ketika jalan cukup jauh minimal 2,5 jam silakan istirahat," tutur Kakorlantas.

Lebih lanjut, Kakorlantas juga mengingatkan pemudik yang menggunakan kendaraan roda empat tidak hanya fokus pada rest area jika ingin beristirahat. Menurutnya, ada opsi lain untuk pemudik beristirahat dan kulineran.

"Kalau rest areanya penuh, tidak harus rest area, mungkin bisa keluar tol, nanti di kabupaten banyak kuliner, karena tol juga informasinya diskon 20 persen. Jadi kalau keluar terus masuk lagi itu tidak bayar, kemarin kita sudah diskusi dengan Jasa Marga," ujar Kakorlantas.

Ia pun memastikan jajarannya bersama stakeholder sudah siap melaksanakan Operasi Ketupat 2025. Kakorlantas mengatakan pihaknya sudah menyiapkan skenario untuk segala situasi termasuk dalam situasi darurat.

"Dari Korlantas sudah lakukan survei, dari Kementerian Perhubungan sudah survei, yang jelas pasti ada peningkatan dari tahun ke tahun, dari 2023, 2024, 2025 pasti ada, sehingga persiapan-persiapan untuk antispasi itu tentunya stakeholder akan rapat dan lakukan langkah tepat. Cara bertindaknya seperti apa, sampai ada cara bertindak emergency, kaitannya mungkin dengan cuaca ekstrem dan sebagainya," pungkas Kakorlantas.

Polri akan melaksanakan Operasi Ketupat 2025 mulai 26 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Kakorlantas pun menginstruksikan jajaran untuk fokus mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 agar masyarakat bisa merasa aman, nyaman dan lancar.

Dalam persiapannya, Kakorlantas mengatakan bahwa Korlantas Polri mengidentifikasi empat klaster utama yang menjadi fokus pengamanan. Masing-masing yakni jalur tol, jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, serta destinasi wisata dan tempat ibadah.

 

Jakarta – Menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggelar bakti sosial dengan membagikan 161.411 paket bantuan sosial (bansos) secara serentak di seluruh Indonesia, Kamis (27/2).

Sebanyak 17.250 paket bansos disalurkan kepada 55 elemen mahasiswa di tingkat nasional, sementara jajaran Polda turut menyalurkan 144.161 paket untuk masyarakat di berbagai daerah. Paket tersebut berisi kebutuhan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, dan mi instan.

Kapolri menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI-Polri, elemen mahasiswa, serta organisasi kepemudaan.

"Hari ini kita bersama-sama melaksanakan bakti sosial dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Ini adalah wujud kepedulian TNI-Polri dan stakeholder lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," ujar Kapolri dalam sambutannya di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan.

Kapolri juga memastikan kesiapan Polda jajaran dalam penyaluran bansos agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan pentingnya kebersamaan dan gotong royong dalam membantu masyarakat.

"TNI dan Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini adalah bukti bahwa negara hadir di tengah rakyat," tegas Panglima TNI.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda. Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dr. H. Ali Hanapia, menyebut sinergi TNI-Polri sebagai contoh nyata persatuan bangsa.

"Kapolri dan Panglima TNI telah menyatukan elemen pemuda dan mahasiswa dalam aksi sosial ini. Ini adalah kolaborasi yang patut kita jaga untuk membangun Indonesia yang lebih baik," ungkapnya.

Selain membagikan bantuan, Kapolri juga membuka ruang dialog bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi.

"Silakan sampaikan langsung masukan dan usulan kepada kami. Kami terbuka untuk mendengar dan berdiskusi demi kepentingan bersama," kata Kapolri.

Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

 

Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi (rakor) terbatas bersama Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta. 

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas harga beras dan sembilan bahan pokok (sembako) lainnya saat bulan Ramadan. Kapolri juga akan mengerahkan personel Kepolisian untuk memastikan harga jual sesuai dengan HET.

"Pertama penyerapan beras agar sesuai dengan apa yang menjadi keputusan

Pemerintah 6.500. Kami turunkan anggota di lapangan memastikan dan melakukan pengecekan agar penyerapan sesual," jelas Jenderal Sigit, Rabu (26/2/25).

Menurut Jenderal Sigit, jajaran Kepolisian juga akan melakukan pengawasan terkait penjualan sembako di pasar maupun pengecer lainnya. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak membeli kebutuh dengan harga yang tinggi.

"Kemudian terkait harga bahan pokok selama Bulan Ramadan di pengecer atau pasar tradisional harga harus sesuai HET.

Besok saya turunkan anggota ke lapangan untuk kontrol kalau ada harga melebihi HET, akan kita telusuri penyebabnya dimana dan itu akan kita tertibkan," ujar Jenderal Sigit.

Lebih lanjut dijelaskan Kapolri, jajarannya akan menindak tegas seluruh pihak yang mencoba memainkan harga dengan memanfaatkan momentum Ramadhan. Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan masyarakat tidak terbebani dengan tingginya harga jual beras maupun sembako ketika Ramadan maupun

seterusnya.

"Apalagi kalau kemudian ada permainan yang dilakukan oleh para spekulan memanfaatkan Bulan Ramadhan," ungkap Kapolri.

Disampaikan Jenderal Sigit, Kepolisian juga memastikan stok atau ketersediaan beras maupun bahan pokok selama Bulan Ramadhan. Untuk tahun ini diharapkan bahan pangan tak hanya tercukupi, namun berlimpah untuk masyarakat.

"Harapan kita jelas masyarakat yang melaksanakan puasa betul-betul bisa mendapatkan harga sembako sesuai HET.

Karena sesuai Pak Menko, semua tidak hanya cukup, tapi banyak," jelas Kapolri.

 

Jakarta - Mapolres Tarakan diserang oleh sejumlah oknum prajurit TNI karena kesalahpahaman. 

Kendati demikian, Kapolda Kalimantan Utara dan Pangdam VI/Mulawarman memastikan TNI-Polri tetap solid.

"Terkait dengan masalah ini, kami, TNI dan Polri, sudah melaksanakan kegiatan secara berjenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah," ujar Kapolda Kaltara Irjen Pol. Hary Sudwijanto, Selasa (25/2/2025).

Kapolda menjelaskan, dari awal, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kaltara bersama Polisi Militer TNI hingga Kapolres Tarakan berkoordinasi langsung dengan komandan Kodim dan Batalion dan telah merumuskan pola-pola penyelesaian pascainsiden penyerangan Mapolres Tarakan.

Kapolda juga menyampaikan bahwa Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha memberikan dukungan moril untuk mengembalikan situasi seperti semula.

Rencananya, setelah dari Polres Tarakan, Pangdam mengunjungi anggota Polri yang sedang dirawat di rumah sakit di Kota Tarakan untuk memberikan semangat pemulihan.

Pangdam menegaskan bahwa peristiwa penyerangan Mapolres Tarakan tidak akan merusak soliditas dan solidaritas yang telah dibangun bersama-sama dengan jajaran kepolisian. Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mendalami dan menyelidiki para prajurit TNI yang diduga terlibat insiden penyerangan dan akan menindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Kita bersama-sama Kapolda ingin mendinginkan suasana dan peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun bersama-sama dengan kepolisian," ujar Pangdam.

Mengenai kronologi kejadian, Pangdam menyampaikan bahwa Bidang Propam Polda Kaltara dan Denpom TNI masih melakukan penyelidikan.Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan. 

"Yang jelas, Kapolda dan Pangdam bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini," tambahnya.

Akibat insiden penyerangan Mapolres Tarakan pada Senin (24/2) malam, sekitar pukul 23.00 Wita tersebut, enam anggota Polri mengalami luka-luka dan saat ini mendapatkan perawatan medis.

"Sama halnya dengan Kapolda, bahwa kami masih terus mendalami dan menyelidiki para oknum dan tentunya nanti akan berhadapan hukum yang berlaku di satuan kami, saat ini masih proses penyelidikan," tutur Pangdam.

 

Jakarta -  Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho membuka workshop training of trainer Polri Tahun Anggaran 2025. Workshop tersebut diikuti oleh 112 peserta yang tidak hanya personel Mabes Polri, tetapi juga polda jajaran.

Workshop ini akan diisi oleh Kaprodi S1 UPH, Azalia Gerungan, B.Bus., M.Sc; Direktur Eksekutif Tempo, Philipus Parera; serta Senior Manager News Gathering SCTV dan Development Head, IGN Satya Panda.

Menurut Kadiv Humas, workshop ini diharapkan dapat menjadi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih siap di era digital saat ini. Tak dipungkiri, tantangan ke depan akan semakin kompleks dan seluruh jajaran harus siap menghadapinya.

“Besar harapan saya workshop training of trainer Polri T.A. 2025 dapat menghasilkan trainer-trainer yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan yang mampu menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada workshop ini kepada seluruh personel Humas Polri, baik di tingkat polda, polres maupun polsek,” ujar Kadiv Humas dalam sambutannya, Senin (24/2/25).

Disampaikan Kadiv Humas, upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM ini menindaklanjuti langkah menindaklanjuti Perkap No. 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri serta upaya peningkatan kompetensi personel Polri. Dari aturan tersebut, fungsi kehumasan tidak hanya diemban anggota saja, tetapi juga hingga ke PNS Polri dan keluarga anggota Polri. 

Sebelumnya bahkan Kapolri telah me-launching E-learning Humas Presisi untuk sarana sertifikasi kompetensi kehumasan yang ada pada portal humas. Dalam program E-learning itu, para anggota mendapatkan kompetensi umum maupun kompetensi khusus.

“Bapak Kapolri sangat mengapresiasi pembuatan aplikasi E-learning Humas Presisi yang ada di Portal Humas dalam peningkatan kompetensi anggota humas dan seluruh anggota Polri,” ujar Kadiv Humas.

Ditekankan Kadiv Humas, dari berbagai upaya ini, jajarannya diharapkan bisa memperkuat profesionalitas. Sebab, kerja humas selalu mengawali, menyertai, dan mengakhiri.

 

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terjebak dan tersulut oleh narasi yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan serta kinerja aparat penegak hukum, khususnya Polri. Hal ini disampaikan menanggapi aksi demonstrasi yang menyanyikan lagu "Bayar Bayar."

"Mari kita ciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Jangan saling memprovokasi dan menyudutkan. Kita dukung segala bentuk penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Dede pada Senin (24/2/2025).

Ia menegaskan bahwa di setiap elemen masyarakat dan lembaga negara, termasuk kepolisian, pasti ada oknum yang menyalahgunakan wewenang. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dapat ditangani dengan cepat serta bagaimana sanksi dan penindakan terhadap oknum tersebut diberlakukan secara tegas.

"Saya rasa penyalahgunaan wewenang oleh oknum di lembaga kepolisian cepat ditangani. Jangan sampai kita malah terprovokasi oleh narasi-narasi yang merusak kondusivitas dengan menyerang lembaga atau institusi secara tendensius," tegasnya.

Dede juga menyoroti peran Polri sebagai mitra masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk dalam kejadian banjir di Genuk, Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini. Ia mengapresiasi tindakan polisi yang sigap membantu warga tanpa menunggu kejadian tersebut menjadi viral.

"Tanpa harus viral, polisi telah membantu masyarakat yang melintas di jalur tersebut untuk keperluan sehari-hari dan niaga. Banyak motor mogok yang dibantu agar bisa melintasi banjir, ini adalah salah satu bentuk nyata dari tugas Polri dalam mengayomi masyarakat," ungkapnya.

Sebagai sesama anak bangsa, Dede berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas sosial dan kehidupan bernegara. Ia mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan penyelewengan serta memanfaatkan peran polisi sebagai mitra dan pelayan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Jangan ragu untuk melaporkan jika ada penyalahgunaan wewenang. Polisi adalah mitra masyarakat dan harus kita manfaatkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya," imbuhnya.

"Dalam situasi seperti ini, saatnya kita tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kita mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki agenda pribadi," pungkasnya.

 

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali menorehkan capaian signifikan dalam pemberantasan judi online dengan mengungkap jaringan internasional situs 1XBET. Pengungkapan ini sejalan dengan perintah Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, kepada Kapolri untuk menindak tegas praktik perjudian daring.

Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., Dirtipidum Bareskrim Polri, menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan bukti komitmen Polri dalam memberantas jaringan perjudian daring.

"Kami memastikan tidak ada ruang bagi pelaku perjudian online di Indonesia. Penindakan ini adalah langkah nyata Polri dalam memutus mata rantai perjudian yang telah merugikan masyarakat luas," ujar Brigjen Pol. Djuhandhani dalam konferensi pers, Jum'at (21/2).

Berdasarkan laporan polisi LP/A/8/XI/2024 dan LP/A/1/I/2025, serta informasi dari masyarakat, Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penindakan di beberapa lokasi pada 14 November 2024. Operasi yang melibatkan berbagai Polda ini dilakukan secara serentak di sejumlah kota, antara lain Depok, Cianjur, dan Tangerang Selatan.

Dari penggerebekan tersebut, aparat mengamankan lima tersangka berinisial AW, RNH, RW, MYT, dan RI. Polisi juga menyita barang bukti berupa 80 kartu ATM, 17 buku tabungan, 12 ponsel, satu laptop, dan satu set komputer.

Pengembangan kasus ini mengarah ke jaringan lebih luas di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Pada 11 Februari 2025, tim Subdit III Jatanras Bareskrim Polri kembali melakukan penindakan di Kota Batam dan Pekanbaru. Empat tersangka tambahan diamankan, yakni AT, DHK, FR, dan WY. Sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 11,9 miliar dalam berbagai mata uang, kendaraan mewah, serta perangkat elektronik yang digunakan dalam operasional perjudian online juga berhasil disita.

Situs 1XBET diketahui memiliki server di Eropa dan beroperasi di Indonesia melalui domain 1xbetindo.com. Para pelaku mendaftar sebagai agen regional Indonesia, menggunakan rekening orang lain untuk transaksi keuangan, serta berkomunikasi dengan jaringan di China, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Thailand melalui Telegram, Skype, dan WhatsApp.

"Para pelaku menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan hasil kejahatan mereka, termasuk menggunakan rekening orang lain dan mengonversi mata uang melalui money changer. Dalam satu tahun, jaringan ini meraup keuntungan ratusan miliar rupiah," ungkap Brigjen Pol. Djuhandhani.

Dalam upaya memberantas perjudian online, Polri terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri aset pelaku dan menerapkan pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, Bareskrim juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs perjudian daring.

Sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025, Polri telah mengungkap 440 kasus perjudian dengan total 692 tersangka. Pengungkapan ini mencakup baik perjudian online maupun konvensional.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda Rp 10 miliar, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda Rp 10 miliar.

"Polri akan terus berkomitmen dalam menindak jaringan perjudian online di Indonesia. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian daring karena selain merugikan, juga memiliki konsekuensi hukum yang berat," tutup Brigjen Pol. Djuhandhani.

Jakarta, 15 Februari 2025 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Pasukan Kuda Polri (Polsatwa) berhasil melaksanakan tugas protokoler dalam penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, keIstana Bogor 12 Februari 2025. 

Irjen. Pol. Drs. Mulia Hasudungan Ritonga, M.Si, selaku Kakorsabhara Baharkam Polri  mengucapkan terima kasih kepada bapak Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian begitu besar kepada satwa yang dirawat oleh Korsabhara Baharkam polri khususnya Kuda. Ucapan Terimakasih Polri diberikan kesempatan untuk menunjukkan performa terbaik Pasukan berkuda yang dimiliki Polri kepada masyarakat. Apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan acara ini. 

“Kami bekerja sama untuk menyukseskan acara protokoler ini. Pasukan berkuda tidak hanya menjadi simbol kehormatan dan tradisi, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan kesiapan Indonesia dalam menyambut tamu negara, ” ujar Irjen Ritonga.

Ritonga mengungkapkan peran Polri dalam mendukung kegiatan kenegaraan. Kuda-kuda ini digunakan untuk upacara penyambutan tamu negara, memberikan kesan megah dan khidmat. Pasukan ini bertugas dalam upacara kenegaraan, parade, atau kegiatan protokoler yang membutuhkan kehadiran pasukan berkuda.

Direktorat Polsatwa menyiapkan 14 ekor kuda yang terlatih untuk mendukung upacara penyambutan. bekerjasama dengan, (Detasemen Kavaleri Berkuda Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) turut berkontribusi dengan menyiapkan 60 ekor kuda, sehingga total kuda yang terlibat mencapai 74 ekor. Personel Polsatwa yang terlibat meliputi penunggang kuda, tim veteriner, dan pendukung logistik.

Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen. Pol. Drs. Mulia Hasudungan Ritonga, M.Si., mengungkapkan  pentingnya kesiapan dan profesionalisme Polsatwa dalam mendukung acara kenegaraan. Kakorsabhara juga memerintahkan agar seluruh personilnya agar koordinasi yang baik antara, TNI, dan pihak protokoler kepresidenan, penyambutan Presiden Turki berjalan lancar dan khidmat. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga citra bangsa dan mendukung kepentingan nasional.

Kuda-kuda ini dipilih dan dilatih khusus untuk acara kenegaraan, sementara personel yang terlibat (seperti penunggang, pelatih, dan tim veteriner) memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.

Dengan total 74 ekor kuda yang terlibat, penyambutan Presiden Turki ini dilaksanakan dengan skala besar dan penuh khidmat. Hal ini menunjukkan pentingnya kunjungan ini bagi hubungan bilateral Indonesia-Turki serta komitmen Indonesia dalam memberikan penghormatan tertinggi kepada tamu negara.

Di hamparan lahan seluas 2.100 meter persegi yang berada persis di bantaran Kali Ciliwung terdapat kebun jagung yang dikelola oleh Polsek Tanah Abang. 

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Kapolri terus mendorong jajarannya untuk menyukseskan ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

“Upaya Polri mendukung Asta Cita pemerintah, terutama dalam aspek swasembada pangan, dimana Polri fokus pada upaya pencapaian swasembada jagung,” kata Komjen Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/2). 

Selaku Kasatgas Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Dedi mengapresiasi Kapolsek Tanah Abang dan jajaran yang mampu berkebun di tengah perkotaan (urban farming). 

*“Jakarta adalah kota yang padat. Bisa memanfaatkan lahan dan menjadikannya sebagai lahan produktif merupakan sebuah prestasi. Apresiasi buat Kapolsek Tanah Abang dan seluruh personel Polsek Tanah Abang yang melakukan giat urban farming, “imbuh Komjen Pol Dedi Prasetyo.* 

Dedi menambahkan, Polri juga telah membangun infrastruktur digital berupa helpdesk dalam rangka mendukung ketahanan pangan. 

Aplikasi ini, jelas Dedi, untuk efisiensi dan efektivitas kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dalam menyukseskan swasembada pangan. 

Pemanfaatan helpdesk di setiap wilayah yang akan menjadi pusat koordinasi untuk pemecahan masalah di lapangan dan memastikan proses berjalan dengan baik. 

Sehingga penanaman jagung berjalan lancar dan seluruh target program ketahanan pangan pemerintah dapat tercapai dari mulai pendataan lahan, pengajuan bantuan, pengawasan distribusi bantuan sampai pengawasan hasil panen.

Sementara itu, Kapolsek Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara mengatakan pihaknya memanfaatkan lahan milik negara yang ada di bantaran Kali Ciliwung. 

Pihaknya, kata Aditya, kemudian bersama-sama masyarakat membersihkan sampah di sekitar lahan agar bisa ditanami jagung. 

“Awalnya, di lahan seluas 1.500 meter persegi, lalu diperluas, dan sekarang seluas 2.100 meter persegi,” ungkapnya.

Jagung yang telah ditanam menunjukkan ketinggian bervariasi, mulai dari 100 sentimeter (cm) hingga 200 cm.

*Lahan jagung yang dikelola Polsek Metro Tanah Abang ini diperkirakan akan dipanen pada akhir bulan Maret 2025.* 

*Polri melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektar di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan tahun 2025.*

 

Jakarta - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengungkap kasus pengoplosan gas elpiji di daerah Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Dalam kasus tersebut, pelaku berprofesi sebagai dokter hingga asisten dokter.

Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Indrawienny Panjiyoga menjelaskan, dalam kasus ini telah ditangkap delapan orang, yakni lima dokter berinisial S, W, MR, MS, dan P. Dalam perannya, MR dan W merupakan pemilik, sedangkan S selaku pemilik bahan baku.

Kemudian, menetapkan tersangka satu asisten dokter berinisial MR, M selaku pengawas, dan T selaku penjual hasil pemindahan. Seluruhnya pun kini telah menjalani penahanan.

“Para pelaku memindahkan isi gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kg dan 50 kg (non-subsidi)," ujar Wadirreskrimsus dalam konferensi pers, Kamis (13/2/25).

Ia menerangkan, para tersangka menggunakan pipa regulator yang sudah dimodifikasi dalam melakukan aksinya tersebut. Selain itu, para tersangka juga menggunakan es batu agar isi dari tabung gas elpiji ukuran 3 kg dapat berpindah ke tabung elpiji kosong ukuran 12 kg

dan 50 kg.

"Untuk mengisi gas ukuran 12 kg membutuhkan 4 tabung gas elpiji dengan modal Rp 80 ribu-Rp 100 ribu. Untuk mengisi tabung gas 50 kilo membutuhkan 17 tabung gas elpiji dengan modal Rp 306 ribu-Rp 340 ribu," jelasnya.

Para tersangka, ujarnya, kemudian menjual gas hasil oplosannya tersebut di wilayah Jakarta dan Bekasi. Mereka pun meraup keuntungan ratusan ribu rupiah dari satu tabung yang sudah dioplos tersebut.

"Keuntungan yang didapat oleh para tersangka sebesar Rp80 ribu-Rp100 ribu per tabung untuk gas 12 kg non subsidi dan untuk gas 50 kg para tersangka mendapatkan keuntungan Rp560 ribu-Rp694 ribu per tabung," ungkapnya.

Sembilan tersangka kemudian dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor & Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

 

Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo berkomitmen memberikan reward and punishment kepada seluruh jajarannya. Upaya bebenah yang dilakukan Polri pun tidak akan ragu untuk dilakukan.

Irjen. Pol. Sandi menerangkan, kritik membangun selalu diterima dengan baik demi terus memajukan Polri. Bahkan, hal itu telah disampaikan Kapolri sejak pembekalan awal anggota kepolisian.

“Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa setiap keberhasilan anggota Polri akan mendapatkan reward dan setiap anggota Polri yang melaksanakan pelanggaran akan mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku,” jelas Irjen. Pol. Sandi di Rupatama Mabes Polri, Rabu (12/2/25). 

Menurut Kadiv Humas, dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, Kapolri berikan sanksi tegas sebagai bentuk bersih-bersih. Bahkan, tidak ada sedikitpun upaya untuk menyembunyikan oknum yang mencederai marwah institusi, sebagai bukti transparansi Polri.

“Seandainya ditutup-tutupi juga masih memungkinkan, tapi bapak Kapolri memilih opsi untuk menindak tegas, untuk memperbaiki bagi yang belum baik,” ujar Kadiv Humas.

Diingatkan Kadiv Humas, polisi merupakan salah satu tugas yang mulia. Terdapat 460.000 anggota yang bekerja keras secara transparan, profesional, dan juga mengharumkan nama institusi serta negara di kancah dunia.

“Profesi apapun adalah mulia termasuk profesi Kepolisian. Jadi tidak boleh dinodai oleh oknum-oknum anggota yang mau menodai institusi Kepolisian. Maka tugas kami untuk bisa memuliakan profesi kepolisian dengan menindak tegas semua oknum terkait sesuai aturan berlaku,” ungkap Kadiv Humas.

 

Jakarta – AKP Muhammad Yogie Pratama, S.Tr.K., S.I.K., M.Sc., anggota Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, terpilih sebagai perwakilan Indonesia dalam Police Academy Exchange Program yang diselenggarakan di Abu Dhabi Police College, Uni Emirat Arab (UEA). Program ini diikuti oleh 53 anggota kepolisian dari 30 negara.

Program pelatihan ini diselenggarakan oleh International Association of Chiefs of Police (IACP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri UEA dan berlangsung selama empat bulan.

Dalam program ini, peserta akan mendapatkan pelatihan yang mencakup berbagai aspek kepolisian, di antaranya:

- Ilmu hukum dan kepolisian

- Keamanan dan administrasi kepolisian

- Pelatihan unit khusus (specialized unit)

- Latihan baris-berbaris dan fisik

- Latihan menembak

Program ini bertujuan sebagai studi banding ilmu kepolisian antarnegara, khususnya antara negara penyelenggara dengan negara peserta.

Menteri Dalam Negeri UEA, Saif bin Zayed Al Nahyan, mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ini.

"Saya mengucapkan selamat kepada semua lulusan serta keluarga mereka atas prestasi ini. Saya mendoakan mereka sukses dalam melayani negara dan masyarakat dengan kepemimpinan yang bijaksana, dedikasi, dan ketulusan," ujarnya pada Selasa (11/2/25).

Di sisi lain, Kadiv Hubinter Polri, yang diwakili oleh Kabagkembangtas Kombes Pol. Priyo Waseso, S.Si., M.P.P., menyatakan bahwa program ini berperan penting dalam memperkenalkan Polri di kancah internasional.

"Melalui kegiatan pertukaran perwira ini, Polri dapat mengembangkan jaringan dengan kepolisian internasional, yang akan memudahkan koordinasi dalam mengatasi kejahatan lintas negara. Diharapkan, ke depan Polri terus mengirimkan perwakilan dalam program ini," jelasnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan Polri semakin dikenal di tingkat global dan dapat memperkuat kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan internasional.

Jakarta - Bertempat di Aula Lemdiklat Polri, Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Prof.Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si menghadiri Penyuluhan Kesehatan "Karena Kita Perlu Dikasih Sayang", Selasa (11/2/2025).

Kegiatan dihadiri Karo Bindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, Ibu Kadensus 88 AT Polri, Ny.Wati Sentot Prasetyo , Karumkit RS. Bhayangkara Lemdiklat, Akbp dr. Theresia Lindawati, Ibu - ibu Bhayangkari yang hadir secara luring dan virtual.

Dalam sambutanya, Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si menyampaikan mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan kesempatan untuk hadir pada kegiatan penyuluhan kesehatan yang bertema “Karena Kita Perlu Dikasih Sayang”.

"Terimakasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir baik secara offline maupun online. Terimakasih kepada Rumah Sakit Bhayangkara Lemdiklat Polri yang sudah membuat acara penyuluhan kesehatan “Karena Kita Perlu Dikasih Sayang”," jelas Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.

Saya mengucapkan dirgahayu Rumah Sakit Bhayangkara Lemdiklat Polri Ke-19 Tahun. Semoga semakin profesional, sukses selalu, bisa selalu memberikan pelayanan terbaik serta menjadi  pilihan bagi seluruh pasien dan masyarakat. 

Sebelum mengakhiri sambutan, saya ingin berpesan agar seluruh peserta dapat memahami materi yang akan disampaikan oleh narasumber, sehingga bisa menambah pengetahuan serta bisa meneruskan pengetahuan tersebut kepada seluruh wanita-wanita lain yang belum bisa hadir pada kesempatan ini. 

"Semoga seluruh wanita di Indonesia selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mendukung tugas para suami dan sebagai polisi wanita bisa menjalani tugas di era modern ini dengan profesional sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat," tutup Kalemdiklat Polri.

 

Jakarta – Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal yang beroperasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menyita ratusan batang balok timah dan menetapkan dua tersangka, salah satunya warga negara asing (WNA).

Kasus ini terbongkar setelah tim penyidik Ditpolair Korpolairud menerima informasi adanya aktivitas pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung menuju Tanjung Priok, Jakarta. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa barang tersebut tidak berhenti di Jakarta, melainkan dikirim ke sebuah gudang tertutup di Jalan Lurah Namat, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

“Gudang ini telah beroperasi sejak tahun 2023. Kami mendapati aktivitas ilegal berupa pengolahan dan pemurnian pasir timah menjadi balok timah, yang kemudian dijual tanpa izin,” ungkap Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Donny Charles Go, dalam konferensi pers, Selasa (6/2).

Pada Kamis (16/1/2025) sekitar pukul 16.00 WIB, tim gabungan dari Subdit Gakkum dan Subdit Intelair bergerak menuju lokasi dan berhasil masuk setelah berkomunikasi dengan penjaga gudang. Polisi menemukan alat-alat produksi, balok timah siap jual, serta para pekerja yang sedang melakukan proses peleburan timah.

Dalam operasi ini, polisi mengamankan 207 batang balok timah dengan berat total sekitar 5,81 ton, dua toples berisi pasir timah, alat XRF untuk mengukur kadar logam, cetakan timah, perangkat CCTV, surat jalan, serta tiga unit telepon genggam milik para tersangka.

Sebanyak delapan orang yang berada di lokasi langsung diamankan ke Mako Ditpolair Korpolairud untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni:

1. MJ – Warga Negara Asing, kepala operasional gudang sekaligus pemodal utama usaha produksi balok timah.

2. AF – Warga Negara Indonesia, direktur CV. Galena Alam Raya Utama, perusahaan yang menaungi kegiatan ilegal tersebut.

Sementara itu, tujuh pekerja lainnya berstatus sebagai saksi karena mereka hanya bekerja berdasarkan gaji bulanan sebesar Rp5 juta dari tersangka MJ.

Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas ilegal ini telah berjalan lima kali produksi sejak 2023 hingga Januari 2025, dengan empat kali pengiriman balok timah ke luar negeri, diduga ke Korea Selatan.

“Jika dihitung dari lima kali produksi, potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini mencapai sekitar Rp10,038 miliar,” jelas Kombes Pol. Donny Charles Go.

Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri masih melakukan pendalaman terkait pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini, termasuk sumber pasir timah yang berasal dari Bangka Belitung.

“Identitas pengirim dari Bangka Belitung sudah kami kantongi, dan saat ini kami sedang memburu pelaku lainnya. Kami yakin ini bukan kasus tunggal, masih ada jaringan lain yang beroperasi,” tambah Donny.

Polisi juga tengah mendalami kemungkinan keterkaitan kasus ini dengan pengungkapan 2 ton timah ilegal di Bangka Belitung baru-baru ini.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Mereka terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar,” pungkas Kombes Pol. Donny Charles Go.

Saat ini, polisi terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perdagangan timah ilegal ini.

 

Jakarta – Perang terhadap narkoba terus digencarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dalam konferensi pers yang dibuka oleh Karopenmas Divhumas Polri dan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri pada Rabu, 5 Februari 2025, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan "harga mati" yang tak bisa ditawar oleh negara mana pun, termasuk Indonesia.

“Pemberantasan narkoba adalah masalah global yang sangat kompleks, melibatkan dimensi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Meskipun penegakan hukum terus dilakukan, tantangan besar datang dari kemajuan teknologi dan perubahan dinamika sosial yang turut mengubah pola produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkoba,” ujar Kapolres Bogor.

Terkait permasalahan narkoba, Presiden Prabowo telah menegaskan dalam salah satu sasaran prioritas pemerintah untuk memperkuat pemberantasan narkoba. Presiden mengarahkan agar celah-celah penyelundupan narkoba ditutup dengan maksimal, sejalan dengan komitmen Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan perang total terhadap narkoba harus dimulai dari hulu hingga hilir.

Dalam pengungkapan terbaru, Polda Jawa Barat bersama Polres Bogor berhasil mengungkap sebuah laboratorium clandestine untuk produksi narkoba jenis tembakau sintetis di perumahan wilayah Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor. Pengungkapan ini tercatat sebagai yang terbesar di wilayah Polda Jawa Barat.

Dua tersangka, berinisial HP (34) dan AA (23), berhasil diamankan di lokasi. Mereka terlibat dalam produksi tembakau sintetis dan biang sintetis (MDMB Inaca) yang siap edar. Barang bukti yang disita dalam pengungkapan ini sangat signifikan, antara lain 50 dus tembakau murni dengan total berat 1 ton, yang telah dicampur bahan prekursor dan menghasilkan satu ton narkotika siap edar, 125 botol cairan MDMB-Inaca, 20 jerigen berisi 282 liter cairan MDMB-Inaca, serta serbuk sintetis seberat 479,6 gram.

Modus operandi para tersangka adalah menyamarkan aktivitas produksi narkoba di tengah pemukiman warga, dengan motif ekonomi sebagai latar belakang tindakannya. Dari pengungkapan ini, Polri berhasil menyelamatkan sekitar 5 juta jiwa dari ancaman bahaya narkoba.

Barang bukti yang berhasil disita diperkirakan bernilai lebih dari Rp350 miliar, dan dua tersangka yang masih menjadi buronan, dengan inisial B dan E, kini dalam pengejaran pihak kepolisian.

“Para tersangka akan dijerat dengan pasal-pasal berat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup,” jelas Kapolres Bogor.

Dalam kesempatan ini, Kapolres Bogor juga menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap setiap oknum yang terlibat dalam jaringan narkoba, tanpa terkecuali. “Jika ditemukan adanya oknum yang terlibat dalam mendukung peredaran narkoba, mereka akan diproses hukum, baik di peradilan pidana maupun kode etik kedinasan,” tegasnya.

Polri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan dukungan dalam upaya pemberantasan narkoba. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka, guna membantu Polri dalam memberantas kejahatan narkoba di Indonesia.