Serasinews.com, Padang — Aktivitas layanan Bus Trans Padang terhenti total pada Selasa (31/12/2025) setelah para sopir melakukan aksi mogok massal di depan Balai Kota Padang, Aia Pacah. Aksi tersebut dipicu oleh belum dibayarkannya gaji sopir selama tiga bulan, serta tidak jelasnya kontrak kerja dan Bantuan Operasional Khusus (BOK) antara operator dengan Pemerintah Kota Padang.

Sebanyak 54 unit bus yang melayani Koridor 1 hingga 6 terpaksa tidak beroperasi. Kondisi ini berdampak langsung pada ribuan warga yang sehari-hari bergantung pada Trans Padang sebagai moda transportasi utama.

Krisis ini turut menyingkap persoalan serius dalam pengelolaan Trans Padang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebelumnya menemukan permasalahan tata kelola operasional dengan nilai anggaran mencapai Rp5,291 miliar. Temuan tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan tersendatnya pembayaran hak sopir dan ketidakstabilan operasional layanan.

Para sopir menyatakan permasalahan serupa telah berulang kali terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Mereka menilai lemahnya pengawasan dan manajemen menjadi akar persoalan yang hingga kini belum dibenahi secara menyeluruh.

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (30/12/2025) tidak mendapat tanggapan.

Mogok massal ini menjadi sinyal darurat bagi Pemerintah Kota Padang. Selain merugikan sopir, lumpuhnya Trans Padang juga mengorbankan kepentingan publik. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar layanan transportasi massal tersebut dapat kembali berjalan dan dikelola secara profesional.

(Rini/Mond)

#Peristiwa #MogokKerja #TransPadang

#Padang

Serasinews.com, Padang — Layanan Bus Trans Padang Koridor 2 rute Pasa Raya–Bungus Teluk Kabung lumpuh total pada Selasa, 30 Desember 2025. Seluruh armada tidak beroperasi akibat aksi mogok kerja yang dilakukan para sopir dan karyawan. Puluhan bus tampak terparkir di Pool Koridor 2 kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Aksi mogok ini dipicu oleh belum dibayarkannya gaji pekerja selama tiga bulan berturut-turut, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2025. Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam para pekerja yang merasa hak dasar mereka sebagai karyawan diabaikan.

Seorang sopir yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, sejak Oktober 2025 dirinya tidak lagi menerima gaji secara utuh. Ia hanya memperoleh pinjaman sebesar Rp2 juta pada Oktober, sementara gaji bulan November dan Desember belum dibayarkan hingga kini.

“Kami dituntut bekerja profesional dan disiplin, tapi hak kami justru tidak dipenuhi. Bagaimana kami bisa bekerja jika kebutuhan keluarga saja tidak terpenuhi,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh sopir dan karyawan sepakat tidak akan kembali beroperasi sebelum hak mereka dibayarkan. Aksi mogok ini disebut sebagai langkah terakhir setelah berbagai keluhan yang disampaikan tidak mendapat respons.

Direktur Utama PT Bungus Teluk Kabung, Ajeng, membenarkan adanya tuntutan tersebut. Menurutnya, para pekerja meminta gaji dibayarkan terlebih dahulu sebelum bersedia kembali menjalankan operasional bus.

“Mereka meminta haknya diselesaikan, setelah itu baru mau bekerja kembali,” kata Ajeng.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan pembayaran gaji tersebut akan direalisasikan.

Mogok kerja ini berdampak langsung pada masyarakat. Heru, salah seorang calon penumpang, mengaku kecewa karena tidak adanya pemberitahuan terkait penghentian layanan.

“Saya sudah menunggu sejak pukul 06.30 WIB, tapi bus tidak kunjung datang. Saya bisa terlambat masuk kerja,” keluhnya.

Keluhan serupa disampaikan seorang pegawai Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang sehari-hari menggunakan Bus Trans Padang sebagai sarana transportasi. Ia mengaku terlambat masuk kantor karena menunggu bus tanpa mengetahui adanya aksi mogok.

Ironisnya, di tengah terganggunya layanan publik ini, pemerintah dan pengelola terkesan bungkam. Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang maupun Direktur Utama PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM) selaku Perumda Kota Padang tidak mendapat respons hingga berita ini ditayangkan.

Para sopir dan karyawan menegaskan, aksi mogok akan terus berlanjut hingga persoalan gaji diselesaikan secara menyeluruh. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan agar layanan transportasi publik kembali normal dan hak pekerja terpenuhi.

Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab atas terhentinya layanan publik dan terabaikannya hak pekerja serta penumpang? Hingga kini, jawabannya masih belum jelas.

(Rini/Mond) 

#Peristiwa #MogokKerja #Padang

#TransPadang