Serasinews.com, Padang — Upaya penataan kota terus dilakukan Pemerintah Kota Padang. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sejumlah reklame tanpa izin mulai ditertibkan di berbagai titik strategis pada Rabu (15/4/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penertiban juga ditujukan untuk menciptakan wajah kota yang lebih rapi dan nyaman dilihat.

Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kota Padang, Fuji Astomi, menjelaskan bahwa keberadaan reklame ilegal selama ini tidak hanya mengganggu estetika, tetapi juga berdampak pada kebocoran pendapatan daerah.

Ia menyebutkan, pajak dari sektor reklame memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD. Namun, banyaknya reklame yang tidak terdaftar membuat potensi tersebut tidak dapat dimaksimalkan.

Dalam pelaksanaannya, tim gabungan menyisir sejumlah ruas jalan utama, kawasan usaha, hingga titik dengan lalu lintas padat. Reklame yang tidak memiliki izin langsung ditindak, baik dengan pembongkaran maupun pemberian peringatan kepada pemilik.

Selain berdampak pada pendapatan, pemasangan reklame yang tidak sesuai aturan juga dinilai berisiko terhadap keselamatan, terutama saat kondisi cuaca buruk. Oleh karena itu, penertiban ini juga menyasar aspek keamanan dan ketertiban kota.

Pemerintah berharap ke depan seluruh pemasangan reklame dapat mengikuti aturan yang berlaku, mulai dari perizinan hingga penempatan yang sesuai dengan tata ruang kota.

Bapenda juga mengimbau para pelaku usaha agar lebih patuh terhadap regulasi. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas promosi tetap diperbolehkan selama dilakukan secara legal.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Bapenda Kota Padang, Ikrar Prakasa, mengungkapkan bahwa wilayah Koto Tangah menjadi lokasi dengan temuan pelanggaran terbanyak dalam kegiatan penertiban kali ini.

Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan aturan. Ia menegaskan bahwa penertiban akan terus dilakukan secara berkelanjutan tanpa toleransi bagi pelanggaran.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Padang berharap tata kelola reklame dapat menjadi lebih tertib, sekaligus menjaga potensi pendapatan daerah agar tidak hilang akibat praktik ilegal.

(Rini)

Serasinews.com;Pasamanbarat,Sumbar– Polres Pasaman Barat menggelar latihan pengendalian massa (Dalmas) di halaman Mapolres setempat, Rabu (15/4/2026). 

Personel yang dilibatkan dalam latihan Dalmas tersebut sebanyak 120 orang, yang terdiri dari tim Negosiator, dalmas awal dan dalmas lanjutan serta tenaga Kesehatan lapangan.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik melalui Kabag SDM Polres Pasaman Barat Kompol Tarpi Niswar selaku koordinator mengatakan bahwa kegiatan latihan dalmas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi unjuk rasa hingga kerusuhan.

Latihan ini juga berfungsi sebagai penyegaran dan pengingat kembali materi yang telah diterima personel saat pendidikan. “Hal ini penting kita lakukan guna memastikan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pengendalian massa tetap terasah dan sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku,” ujar Kompol Tarpi Niswar.

Kabag SDM melanjutkan, fokus kegiatan adalah penguatan formasi dalmas awal dan lanjutan, penggunaan perlengkapan dalmas secara tepat, serta simulasi skenario pengamanan unjuk rasa dengan pendekatan humanis dan terukur.

Latihan ini penting untuk memastikan bahwa personel Polres Pasaman Barat siap menghadapi situasi yang membutuhkan pengendalian massa, sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat di muka umum. 

“Dengan latihan yang intensif, diharapkan personel kita dapat bertindak profesional, proporsional, dan efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak menjurus ke tindakan yang anarkis,” lanjutnya.

Kabag SDM menegaskan bahwa latihan dalmas ini bukan hanya sekadar kesiapan fisik, tetapi juga penguatan mental dan respons personel terhadap dinamika di lapangan. 

“Latihan ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh personel mampu bertindak cepat, tepat, dan profesional dalam menghadapi situasi kerumunan massa. Pendekatan humanis tetap menjadi prinsip utama kami, sesuai dengan kebijakan Polri yang Presisi,” tegasnya.

Personel Polres Pasaman Barat juga dilatih untuk mampu membedakan pendekatan yang digunakan dalam setiap situasi, termasuk menjalin komunikasi yang efektif dengan koordinator aksi agar situasi dapat dikendalikan. 

Kompol Tarpi menambahkan bahwa, latihan Dalmas akan terus dilakukan secara berkala agar setiap personel tetap siap menjalankan tugas kapan pun dibutuhkan. “Dengan latihan rutin seperti ini, kami harapkan respons anggota dilapangan akan semakin sigap, namun tetap mengedepankan sikap santun dan profesional,” pungkasnya. (HumasResPasbar)

serasinews.com,Kabupaten Solok, Sumbar– Dalam apel pagi yang digelar Senin (13/4/2026), Kapolres Arusuka Solok AKBP Agung Pranajaya memberikan penekanan kepada seluruh personel mengenai pentingnya membangun kualitas diri, tidak hanya dari sisi kemampuan kerja, tetapi juga dari mental dan kedisiplinan.

Di hadapan para peserta apel, ia menyampaikan bahwa anggota kepolisian yang baik adalah mereka yang mampu menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, disertai sikap syukur dan disiplin yang konsisten. Menurutnya, rasa syukur akan mendorong semangat kerja yang lebih positif, sementara kedisiplinan menjadi landasan utama dalam menjaga profesionalitas serta kepercayaan publik.

Kegiatan apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Polres Arusuka Solok sebagai bagian dari pembinaan rutin. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui arahan ini, seluruh personel diharapkan semakin termotivasi untuk bekerja dengan dedikasi tinggi, menjaga kedisiplinan, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.(Deni/Rini)

serasinews.com, PESISIR SELATAN – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas infrastruktur strategis nasional. Sejak 16 Maret 2026, proyek preservasi jalan nasional di ruas Kambang – Indrapura – Tapan – Batas Jambi serta Tapan – Batas Bengkulu resmi dimulai sebagai langkah nyata memperkuat konektivitas antarwilayah di pesisir selatan Sumatera.

Ruas jalan ini merupakan jalur vital yang menjadi urat nadi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi dan Bengkulu. Dengan adanya peningkatan kualitas jalan, diharapkan aktivitas ekonomi dan perjalanan masyarakat menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman.

Komitmen Infrastruktur Berkelanjutan

Proyek ini dipercayakan kepada PT. Anatama Konstruksi Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp5,82 miliar dan masa pengerjaan selama 291 hari kalender hingga 31 Desember 2026. Berbagai upaya penanganan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, meliputi penanganan dini (holding), pemeliharaan rutin kondisi jalan, serta rehabilitasi minor pada titik-titik yang mengalami penurunan kualitas.

Langkah ini tidak hanya berfokus pada perbaikan, tetapi juga pencegahan agar kerusakan tidak semakin meluas, sehingga usia pakai jalan dapat lebih panjang dan efisien dari segi anggaran.

Drainase Jadi Prioritas Utama

Salah satu fokus penting dalam proyek ini adalah pembenahan sistem drainase sepanjang 500 meter. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan genangan air akibat sedimentasi saluran yang selama ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

PPK 2.4, Gina Tampubolon, menegaskan bahwa pembangunan drainase merupakan langkah preventif yang sangat krusial. Dengan sistem aliran air yang baik, badan jalan akan lebih tahan terhadap kerusakan, terutama saat curah hujan tinggi.

Bahu Jalan Lebih Aman dan Tertata

Setelah drainase rampung, pekerjaan dilanjutkan dengan penataan bahu jalan sesuai standar nasional. Pengerasan dan perataan bahu jalan akan memberikan ruang aman bagi pengendara, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan estetika jalan secara keseluruhan.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Melalui proyek preservasi ini, masyarakat di wilayah pesisir selatan diharapkan dapat merasakan langsung manfaatnya, mulai dari perjalanan yang lebih nyaman, distribusi barang yang lebih cepat, hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sinergi antara perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan pelaksanaan yang tepat waktu menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Infrastruktur yang terjaga dengan baik bukan hanya mendukung mobilitas, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Rini)

Serasinews.com, PASAMAN BARAT | Upaya menjaga stabilitas keamanan terus diperkuat oleh jajaran Polres Pasaman Barat melalui kegiatan patroli rutin yang ditingkatkan di berbagai titik strategis, sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum setempat, Jumat 10 April 2026.

Kegiatan Patroli Samapta Presisi dan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) menjadi langkah konkret dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Personel terlihat aktif melakukan pemantauan di lapangan, mulai dari kawasan pemukiman, objek vital hingga pusat aktivitas masyarakat.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., menegaskan bahwa patroli yang dilakukan merupakan bagian dari strategi preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sejak dini. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas wilayah.

Patroli yang digelar tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga mengedepankan interaksi langsung dengan masyarakat. Personel di lapangan turut menyampaikan imbauan kamtibmas serta mengajak warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan tetap aman.

Selain itu, pengamanan di lokasi strategis seperti SPBU, perbankan, dan pusat keramaian juga menjadi prioritas. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi berbagai potensi tindak kriminalitas yang dapat meresahkan masyarakat.

Kegiatan strong point turut dilaksanakan di sejumlah titik persimpangan padat lalu lintas. Kehadiran personel di lokasi tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu kelancaran arus kendaraan.

Pada malam hari, patroli kembali ditingkatkan dengan menyasar lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap terkendali serta mencegah terjadinya tindak kejahatan.

AKBP Agung Tribawanto juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas. Anggota diminta untuk bersikap ramah, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sinergi antara polisi dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan wilayah. Dengan adanya komunikasi yang baik, setiap potensi gangguan dapat diantisipasi lebih awal.

Upaya yang dilakukan oleh jajaran Polres Pasaman Barat ini menunjukkan bahwa kehadiran polisi benar-benar dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom. ( Tim )

Serasinews.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang terus melakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang perpajakan. Kini, masyarakat dapat menikmati layanan pembayaran pajak yang lebih praktis tanpa harus datang langsung ke kantor, melalui dua unit mobil pajak keliling yang hadir di berbagai lokasi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Rabu (8/4/2026), Fuji Astomi, menyampaikan bahwa kedua mobil tersebut beroperasi hampir setiap hari di titik-titik strategis yang telah dijadwalkan.

Ia menjelaskan, armada tersebut terdiri dari mobil layanan Samsat dan mobil layanan pajak milik Bapenda yang bekerja secara terpadu. Kehadiran keduanya memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai jenis pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak kendaraan bermotor.

Akses Lebih Mudah dan Praktis

Program ini hadir sebagai solusi bagi warga yang selama ini terkendala jarak dan waktu. Dengan jadwal dan lokasi yang telah diatur, masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembayaran tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pada pelaksanaannya, layanan sempat digelar di Lapangan Apeksi Balai Kota Padang yang menyasar warga Kecamatan Koto Tangah serta ASN. Setelah itu, mobil layanan akan berpindah ke lokasi lain seperti Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol dan beberapa kecamatan lainnya.

Pemerintah kota juga telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk menentukan titik layanan agar lebih merata dan tepat sasaran.

Proses Cepat Tanpa Antrean Panjang

Salah satu keunggulan utama layanan ini adalah prosesnya yang singkat dan sederhana. Tanpa prosedur rumit, masyarakat bisa menyelesaikan pembayaran pajak hanya dalam waktu sekitar lima menit.

Kemudahan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sekaligus menghindari denda keterlambatan.

Waktu Layanan Fleksibel

Mobil pajak keliling beroperasi mulai pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB. Jam layanan yang cukup panjang memberikan fleksibilitas bagi warga untuk datang sesuai waktu luang mereka.

Dengan pendekatan jemput bola, pemerintah ingin memastikan layanan publik dapat diakses secara lebih dekat dan merata oleh seluruh masyarakat.

Upaya Tingkatkan Pendapatan Daerah

Selain mempermudah masyarakat, program ini juga menjadi strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diharapkan, kemudahan akses ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengurangi keterlambatan pembayaran.

Melalui inovasi ini, Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kini, membayar pajak menjadi lebih cepat, mudah, dan nyaman.

(Rini)

Serasinews.com, Padang — Dalam upaya memperkuat pengawasan dan pengamanan pembangunan strategis, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) resmi menandatangani pakta integritas bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar), Selasa (7/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 5 Kantor Kejati Sumbar tersebut menjadi langkah konkret dalam mendukung program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), khususnya terhadap lima kegiatan pembangunan infrastruktur jalan nasional yang direncanakan pada tahun 2026 di wilayah Sumatera Barat.

Penandatanganan pakta integritas ini menegaskan komitmen kedua institusi dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Melalui PPS, Kejati Sumbar akan memberikan pendampingan hukum serta mitigasi risiko terhadap potensi permasalahan yang dapat menghambat jalannya proyek strategis.

Perwakilan Kejati Sumbar dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa keterlibatan kejaksaan bukan hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Sementara itu, pihak BPJN Sumbar menyambut baik sinergi ini sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan proyek infrastruktur, yang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan seluruh proses pembangunan strategis di Sumatera Barat pada tahun 2026 dapat berjalan optimal, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

(Rini)