SerasiNews.com, TARUSAN – Pembangunan Jembatan Gantung Duku di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Juli 2026, progres fisik proyek tersebut telah mencapai sekitar 90 persen. Kondisi ini menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat yang telah lama menantikan hadirnya sarana penyeberangan yang lebih aman, nyaman, dan mampu memperlancar aktivitas sehari-hari.

Memasuki tahap akhir pengerjaan, berbagai pekerjaan penyempurnaan masih terus dilakukan di lapangan. Sejumlah pekerja bersama alat berat tampak menyelesaikan bagian-bagian akhir konstruksi dengan mengutamakan ketelitian agar hasil pembangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Gina Lamria Indriati Tampubolon, S.T., melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada Selasa (28/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Japung Utama Pusat Heri Fasa serta Elvi yang turut melakukan evaluasi terhadap perkembangan pekerjaan.

Peninjauan dilakukan tidak hanya untuk melihat capaian progres fisik, tetapi juga memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis, memenuhi standar keselamatan kerja, serta dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Gina menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mengutamakan mutu dan ketahanan konstruksi. Menurutnya, setiap komponen jembatan, mulai dari pondasi, menara penyangga, kabel utama, lantai jembatan, hingga fasilitas pendukung lainnya, harus melalui pemeriksaan secara menyeluruh agar menghasilkan infrastruktur yang kuat, aman, dan memiliki masa layanan yang panjang.

Sementara itu, Japung Utama Pusat Heri Fasa bersama tim teknis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk memastikan seluruh proses tetap mengacu pada standar konstruksi yang berlaku. Di sisi lain, Elvi juga melakukan pengecekan terhadap sejumlah pekerjaan yang masih berada pada tahap penyempurnaan sebagai bagian dari proses pengendalian mutu sebelum proyek dinyatakan selesai sepenuhnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, pengerjaan kini telah memasuki tahap finishing. Pada fase ini, setiap detail pekerjaan menjadi perhatian utama agar tidak terdapat kekurangan yang dapat memengaruhi kualitas maupun keamanan jembatan saat nantinya digunakan oleh masyarakat.

Keberadaan Jembatan Gantung Duku diharapkan membawa dampak positif bagi kehidupan warga Kecamatan Koto XI Tarusan. Selain memperlancar konektivitas antarwilayah, jembatan tersebut akan mempermudah akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pusat perdagangan, serta mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 90 persen disertai pengawasan intensif dari PPK 2.4 BPJN Sumatera Barat, masyarakat berharap proyek ini dapat segera diselesaikan dan dioperasikan. Kehadiran Jembatan Gantung Duku diyakini tidak hanya menjadi penghubung dua kawasan, tetapi juga menjadi salah satu infrastruktur strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas warga, dan memperkuat pemerataan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.(Rini)

Serasinews.com, PADANG – Pemerintah Kecamatan Padang Timur masih menunggu hasil pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang dan Dinas Pertanian serta Peternakan terkait keluhan warga atas keberadaan kandang ayam di Kampung Durian, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur.

Keberadaan peternakan yang berada di tengah kawasan permukiman itu dikeluhkan masyarakat karena diduga menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan warga. Selain persoalan bau, warga juga mempertanyakan kesesuaian lokasi usaha dengan aturan tata ruang serta proses penerbitan izinnya.

Camat Padang Timur, Aidil Zulhani, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari Lurah Parak Gadang Timur mengenai keresahan masyarakat. Menurutnya, laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melibatkan instansi teknis yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan di lapangan.

"DLH bersama Dinas Pertanian dan Peternakan sudah melakukan peninjauan. Saat ini kami masih menunggu hasil kajian mereka sebelum menentukan langkah selanjutnya," kata Aidil saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah kecamatan, usaha peternakan tersebut telah memiliki izin berusaha. Namun demikian, keberadaan izin tidak menutup kemungkinan dilakukan evaluasi apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Menurut Aidil, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menilai apakah kegiatan usaha telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau nanti ditemukan ketidaksesuaian, baik terhadap aturan maupun pelaksanaan di lapangan, tentu izin tersebut akan dievaluasi sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Selain memeriksa aspek lingkungan dan perizinan, pemerintah juga akan menelusuri apakah lokasi kandang ayam tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. Hingga kini, kecamatan belum dapat memastikan apakah kawasan Kampung Durian memang diperuntukkan sebagai lokasi kegiatan peternakan.

"Kami akan mempelajari terlebih dahulu kesesuaian lokasi itu dengan RTRW. Semua akan mengacu pada aturan yang berlaku," jelasnya.

Aidil juga mengaku tidak mengenal maupun mengetahui secara langsung pemilik usaha peternakan tersebut. Padahal, dalam proses penerbitan izin usaha, biasanya terdapat koordinasi dengan pemerintah setempat sebagai bagian dari administrasi dan pengawasan.

"Saya tidak kenal dan tidak mengetahui pemilik kandang ayam tersebut," ucapnya.

Berdasarkan dokumen perizinan yang beredar, peternakan tersebut memiliki Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 25012500392850001 atas nama Dinda Hafizh. Lokasi usaha tercatat berada di Jalan Kampung Durian Nomor 5, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Dalam dokumen itu disebutkan usaha menggunakan KBLI 01499 tentang Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya dengan tingkat risiko menengah rendah.

Sementara itu, warga berharap pemerintah segera menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan lingkungan, tata ruang maupun ketentuan perizinan. Masyarakat menginginkan solusi yang dapat menjamin kenyamanan lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas usaha yang beroperasi di kawasan permukiman.(**)

SerasiNews.com, Pasaman Barat – Polres Pasaman Barat mencatat keberhasilan menyelesaikan sebanyak 55 perkara pidana melalui pendekatan Restorative Justice (RJ) selama periode Januari hingga Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen jajaran kepolisian dalam menghadirkan penegakan hukum yang mengedepankan penyelesaian secara adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antarpara pihak.

Di bawah kepemimpinan Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto bersama Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, penerapan mekanisme Restorative Justice dilakukan secara selektif dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kapolres menjelaskan bahwa tidak seluruh perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Hanya perkara yang memenuhi persyaratan administrasi maupun substansi hukum yang dapat diproses menggunakan pendekatan Restorative Justice.

Sementara itu, Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata menyampaikan bahwa mayoritas perkara yang diselesaikan melalui RJ pada semester pertama tahun ini merupakan kasus penganiayaan ringan serta pencurian buah kelapa sawit yang memenuhi ketentuan untuk dimediasi.

Dalam setiap proses penyelesaian, penyidik terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap perkara yang ditangani. Selanjutnya, korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dilibatkan dalam proses musyawarah guna mencapai kesepakatan yang bersifat sukarela serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Menurutnya, penerapan Restorative Justice bukan bertujuan menghapus proses hukum, melainkan menjadi alternatif penyelesaian terhadap perkara tertentu yang memenuhi syarat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Selain itu, penyelesaian perkara melalui dialog dinilai mampu meredam potensi konflik berkepanjangan sehingga turut mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif.

Meski demikian, Polres Pasaman Barat menegaskan bahwa setiap perkara yang tidak memenuhi ketentuan Restorative Justice akan tetap diproses sesuai prosedur hukum hingga ke tahap persidangan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Keberhasilan penyelesaian 55 perkara melalui mekanisme Restorative Justice menjadi salah satu wujud upaya Polres Pasaman Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian melalui penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(**)

SerasiNews.com, PASAMAN BARAT – Polres Pasaman Barat bersama PT PLN (Persero) semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan infrastruktur ketenagalistrikan demi memastikan pasokan listrik kepada masyarakat tetap aman, andal, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi antara jajaran PT PLN (Persero) UP3 Bukittinggi melalui PLN ULP Simpang Empat dengan Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., yang berlangsung di Mapolres Pasaman Barat, Selasa (21/7/2026).

Audiensi dipimpin Manager PLN ULP Simpang Empat, Asri Abrialdi, bersama jajaran manajemen. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolres yang didampingi Wakapolres Kompol Yulandi Rusadi, S.H., serta Kabag Logistik AKP Defrizal.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan terhadap objek vital nasional (Obvitnas) sektor ketenagalistrikan. Fokus pembahasan mencakup pengamanan aset dan jaringan distribusi listrik, percepatan penanganan gangguan, hingga antisipasi terhadap tindak pencurian material, vandalisme, dan berbagai potensi gangguan lainnya.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menegaskan bahwa infrastruktur kelistrikan merupakan aset strategis yang memiliki peran penting dalam menunjang pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dunia pendidikan, hingga layanan kesehatan.

"Polres Pasaman Barat siap memberikan dukungan penuh melalui pengamanan objek vital, pendampingan petugas PLN saat bertugas di lapangan, peningkatan koordinasi, serta penegakan hukum terhadap setiap bentuk gangguan yang dapat menghambat keandalan pasokan listrik," ujarnya.

Sementara itu, Manager PLN ULP Simpang Empat Asri Abrialdi mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan Polres Pasaman Barat. Menurutnya, kolaborasi yang telah terjalin mampu menciptakan rasa aman bagi petugas PLN sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang terjadi di lapangan.

Selain membahas pengamanan infrastruktur, PLN juga memperkenalkan Program Promo Tambah Daya dengan potongan harga 50 persen serta aplikasi PLN Mobile yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses seluruh layanan kelistrikan secara cepat, praktis, dan transparan.

General Manager PLN UID Sumatera Barat, Ririn Rahmawardini, menilai sinergi dengan aparat kepolisian menjadi salah satu kunci dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di Sumatera Barat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan memperkuat perlindungan aset negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Sebagai tindak lanjut, Polres Pasaman Barat dan PLN sepakat memperkuat sistem peringatan dini (early warning system), mempercepat pertukaran informasi, mengoptimalkan pengamanan kegiatan pemeliharaan jaringan, serta meningkatkan respons terhadap gangguan akibat faktor alam maupun tindak kriminal.

Melalui kerja sama yang semakin solid ini, Polres Pasaman Barat dan PLN berharap keandalan pasokan listrik di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(**)

SerasiNews.com, PADANG – Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) V Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat berlangsung dengan nuansa penuh semangat kebangsaan dan komitmen memperkuat organisasi. Agenda ini menjadi momentum penting bagi kader untuk mempererat persatuan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi dinamika politik ke depan.

Pembukaan acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan mengheningkan cipta, kemudian Mars Partai Demokrat yang membangkitkan semangat para peserta.

Musdalub dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron. Kehadirannya menegaskan bahwa forum tersebut bukan hanya membahas agenda organisasi, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat struktur dan soliditas partai di Sumatera Barat.

Ketua Pelaksana, Ari Prima, dalam laporannya menjelaskan kesiapan penyelenggaraan serta rangkaian kegiatan Musdalub. Setelah itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Ir. H. Mulyadi, mengajak seluruh kader menjaga kekompakan, mempererat kebersamaan, dan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Mulyadi, Partai Demokrat merupakan wadah perjuangan yang harus dibangun melalui loyalitas, kerja nyata, dan semangat kebersamaan agar tetap dipercaya publik.

Dalam sambutannya, Herman Khaeron secara resmi membuka Musdalub V Partai Demokrat Sumbar. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sebuah partai tidak hanya bergantung pada kepengurusan, tetapi juga pada kader yang aktif turun ke tengah masyarakat dan mampu menjaga persatuan.

Ia mendorong seluruh kader untuk terus memperkuat konsolidasi internal agar Partai Demokrat semakin siap menghadapi berbagai tantangan politik di masa mendatang.

Melalui Musdalub ini, diharapkan lahir kepemimpinan yang mampu membawa Partai Demokrat Sumatera Barat menjadi organisasi yang lebih solid, adaptif, dan semakin dekat dengan masyarakat. Forum tersebut juga diharapkan menjadi titik awal munculnya semangat baru dalam memperkuat peran partai di Ranah Minang.(**)

SerasiNews.com, Padang – Puncak peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara (TNI AU) ke-79 di Lanud Sutan Sjahrir, Padang, Kamis (23/7/2026), dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy. Kehadiran Kapolda mencerminkan komitmen memperkuat kolaborasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Acara dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau), Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi. Selain jajaran TNI AU, kegiatan tersebut juga diikuti unsur Forkopimda serta pimpinan instansi vertikal di Sumatera Barat.

Rangkaian kegiatan dimulai dari penyambutan Wakasau di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian dilanjutkan ke Lanud Sutan Sjahrir sebagai lokasi utama penyelenggaraan. Di sana, para tamu undangan meninjau berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti TNI AU.

Program yang dilaksanakan meliputi layanan kesehatan tanpa biaya, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, serta peresmian sejumlah fasilitas umum yang telah direnovasi oleh TNI AU sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya mengatakan, partisipasi Kapolda dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap sinergi antarlembaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, kerja sama yang solid antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan, menciptakan stabilitas wilayah, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di Sumatera Barat.

Melalui momentum Hari Bakti TNI AU ke-79, diharapkan hubungan antarlembaga semakin erat sehingga berbagai program sosial, kemanusiaan, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(**)