Serasinews.com, PADANG — Penurunan kualitas udara yang dipengaruhi paparan asap dan abu vulkanik mendorong sejumlah sekolah di Kota Padang meningkatkan langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan siswa, guru, dan seluruh warga sekolah.

Menindaklanjuti imbauan Dinas Pendidikan Kota Padang terkait kondisi udara yang kurang baik, sekolah mulai menerapkan sejumlah pembatasan terhadap kegiatan yang berlangsung di ruang terbuka. Penggunaan masker diperketat, sementara aktivitas seperti olahraga, upacara bendera, dan senam sekolah dihentikan sementara hingga kondisi udara dinilai lebih aman.

Kebijakan tersebut antara lain diterapkan di SD Negeri 34 Simpang Haru dan SMP Negeri 30 Padang. Meski demikian, sekolah memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (PBM).

Aktivitas akademik tetap berlangsung seperti biasa. Siswa masih mengikuti pembelajaran di dalam ruang kelas, sedangkan kegiatan yang mengharuskan mereka berada di luar ruangan untuk sementara dikurangi.

Kepala SD Negeri 34 Simpang Haru, Zulmarlaini, mengatakan pihak sekolah terus mengingatkan siswa mengenai pentingnya menggunakan masker, khususnya ketika harus keluar dari ruang kelas.

Menurutnya, penerapan aturan tersebut sejauh ini berjalan dengan baik. Sekolah juga menyiapkan masker cadangan sebagai bentuk antisipasi apabila terdapat siswa yang datang tanpa membawa perlengkapan pelindung tersebut.

“Penerapan penggunaan masker saat ini berjalan sangat efektif. Bagi siswa yang belum membawa masker, kami terus mengimbau dan pihak sekolah juga menyediakan cadangan masker,” ujar Zulmarlaini.

Selain penggunaan masker, sekolah mengambil keputusan untuk meniadakan sementara berbagai aktivitas yang dilakukan di lapangan atau area terbuka. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi gangguan kesehatan akibat paparan udara yang kurang baik.

“Selain itu, seluruh kegiatan di luar kelas seperti olahraga, upacara, dan senam ditiadakan sementara demi kesehatan anak-anak dari ancaman ISPA,” katanya.

Pembelajaran Tetap Berjalan

Kondisi kualitas udara yang memburuk tidak serta-merta membuat sekolah menghentikan kegiatan pendidikan. Ruang kelas tetap menjadi pusat aktivitas siswa selama masa penerapan kebijakan tersebut.

Sekolah berupaya menjaga agar proses pembelajaran tetap berlangsung efektif dengan memindahkan aktivitas yang seharusnya dilakukan di luar ruangan atau meniadakannya untuk sementara.

Kebijakan serupa juga diterapkan di SMP Negeri 30 Padang. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Dian Putra, mengatakan sebagian besar siswa telah mematuhi aturan penggunaan masker yang diterapkan sekolah.

“Tingkat kepatuhan siswa kami sudah mencapai sekitar 90 persen. Proses PBM tetap berjalan efektif di dalam kelas, hanya saja seluruh kegiatan lapangan ditiadakan. Fokus kami adalah memastikan anak-anak tetap belajar dengan aman,” ujar Dian.

Tingkat kepatuhan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa langkah pencegahan dapat diterapkan tanpa mengganggu kegiatan akademik. Siswa tetap mendapatkan hak untuk mengikuti pembelajaran, sementara kegiatan yang berpotensi membuat mereka lebih lama terpapar udara luar dikurangi.

Pihak sekolah juga terus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa penggunaan masker bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi selama berada di sekolah. Masker dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan diri ketika kondisi udara sedang tidak bersahabat.

Perlindungan Dimulai dari Rumah

Upaya menjaga kesehatan siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Pihak sekolah juga mengingatkan orang tua dan wali murid agar memastikan anak telah menggunakan masker sejak meninggalkan rumah.

Perlindungan tersebut diharapkan tetap dilakukan selama perjalanan menuju sekolah, ketika berada di lingkungan sekolah, hingga siswa kembali ke rumah.

Langkah ini dinilai penting karena siswa tetap berpotensi terpapar udara luar selama perjalanan. Dengan demikian, penggunaan masker tidak hanya diterapkan saat berada di lingkungan sekolah, tetapi menjadi kebiasaan selama kondisi kualitas udara belum kembali normal.

Sekolah juga terus memberikan edukasi agar siswa memahami alasan di balik pembatasan kegiatan luar ruangan. Dengan pemahaman tersebut, siswa diharapkan tidak melihat kebijakan sebagai sekadar larangan mengikuti aktivitas sekolah, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan bersama.

Siswa Mendukung Kebijakan Sekolah

Dari kalangan siswa, penerapan aturan tersebut mendapat respons positif. Duta Digital SMP Negeri 30 Padang, Ignacia Noyasiva, mengatakan siswa memahami bahwa pembatasan aktivitas luar ruangan dilakukan untuk melindungi kesehatan mereka.

“Kami dari pihak siswa tentu mematuhi arahan guru-guru demi kebaikan bersama. Sejauh ini penggunaan masker sama sekali tidak mengganggu proses belajar kami di dalam kelas,” ungkap Ignacia.

Menurutnya, kewajiban menggunakan masker tidak menjadi hambatan bagi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar tetap dapat dilaksanakan di dalam kelas seperti biasanya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya sekolah untuk mencari titik keseimbangan antara keberlangsungan pendidikan dan perlindungan kesehatan. Pembelajaran tidak dihentikan, tetapi aktivitas yang dinilai berpotensi meningkatkan paparan udara luar dikurangi.

Lapangan Sekolah Sementara Dikurangi Penggunaannya

Sejumlah fasilitas sekolah yang biasanya ramai digunakan untuk kegiatan luar ruangan, seperti lapangan, untuk sementara tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang melibatkan banyak siswa.

Olahraga, senam, serta upacara yang biasanya menjadi kegiatan rutin sekolah ditunda sampai kondisi udara memungkinkan. Pembatasan tersebut menjadi langkah preventif agar siswa tidak terlalu lama berada di ruang terbuka ketika kualitas udara sedang menurun.

Pada saat yang sama, sekolah memastikan ketersediaan masker cadangan sehingga siswa yang lupa membawa masker tetap dapat mengikuti kegiatan belajar dengan perlindungan yang lebih baik.

Penerapan kebijakan ini juga memperlihatkan pentingnya koordinasi antara sekolah dan keluarga. Sekolah memiliki peran dalam melindungi siswa selama berada di lingkungan pendidikan, sementara orang tua diharapkan memastikan kebiasaan penggunaan masker telah dilakukan sejak anak berada di rumah.

Untuk sementara, kegiatan pendidikan lebih banyak dipusatkan di dalam ruangan. Aktivitas yang tidak mendesak dan mengharuskan siswa berada di luar kelas dikurangi hingga kondisi udara kembali mendukung.

Sekolah berharap kualitas udara di Kota Padang segera membaik sehingga kegiatan olahraga, senam, upacara, dan aktivitas luar ruangan lainnya dapat kembali dilaksanakan.

Sambil menunggu kondisi normal, penggunaan masker, pembatasan aktivitas di ruang terbuka, serta peningkatan kesadaran siswa dan orang tua menjadi langkah yang terus dilakukan untuk menjaga kesehatan warga sekolah.

Dengan kebijakan tersebut, sekolah berupaya memastikan proses pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan faktor kesehatan. Pembelajaran tetap dilaksanakan, sementara langkah pencegahan diperkuat untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kondisi udara yang sedang kurang baik.(*)

Serasinews.com, DHARMASRAYA — Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Kali ini, api melanda kawasan Hulu Sungai Palimauan, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, sejak Selasa (8/9/2026) sore.

Luas area yang terdampak diperkirakan mencapai 30 hektare. Kebakaran tidak hanya melahap semak belukar dan vegetasi kering, tetapi juga merusak area perkebunan kelapa sawit milik warga.

Sekitar satu hektare lahan sawit dengan tanaman yang diperkirakan berusia lima tahun ikut terbakar. Setidaknya terdapat sekitar 100 batang sawit yang terdampak akibat kejadian tersebut.

Hingga penanganan dilakukan, petugas belum mengetahui siapa pemilik lahan sawit yang mengalami kerusakan tersebut.

Upaya pengendalian api dilakukan pada Rabu (9/9/2026). Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso WP, S.I.K., M.A.P., M.H. bersama personel kepolisian, pemerintah nagari dan masyarakat turun langsung ke kawasan terdampak sekitar pukul 11.00 WIB.

Petugas tidak hanya berupaya memadamkan api yang masih tersisa, tetapi juga menyisir kawasan sekitar guna mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru.

Akses Lokasi Jadi Kendala

Penanganan kebakaran berlangsung dalam kondisi yang cukup berat. Titik kebakaran berada di kawasan yang jauh dan memiliki akses sulit, sehingga kendaraan pemadam tidak bisa masuk hingga ke lokasi utama.

Keterbatasan air juga menjadi persoalan. Sungai yang berada di sekitar kawasan tersebut mengalami penyusutan akibat kondisi kemarau, sehingga petugas harus mengandalkan peralatan yang tersedia di lapangan untuk menjinakkan api.

Situasi semakin berisiko karena material yang terbakar didominasi rumput dan ilalang dalam kondisi kering. Angin yang bertiup kencang juga dapat membuat kobaran api bergerak cepat dan menyebar ke bagian lahan lainnya.

Dugaan sementara, api berasal dari rambatan kebakaran di lokasi sebelumnya atau aktivitas pembakaran rumput dan ilalang kering. Namun, penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan lebih lanjut.

Setelah dilakukan penanganan, kobaran api berhasil dipadamkan. Meski demikian, petugas tetap berada di sekitar lokasi untuk melakukan pemantauan dan memastikan bara yang tersisa tidak kembali memicu kebakaran.

Kerugian Ditaksir Rp50 Juta

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai Rp50 juta, terutama akibat rusaknya tanaman sawit serta lahan yang terbakar.

Polres Dharmasraya selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah Nagari Panyubarangan dan Damkar Timpeh untuk memastikan kondisi kawasan tetap aman setelah api berhasil dikendalikan.

Kapolres Dharmasraya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk ketika membersihkan semak, rumput maupun membuka lahan.

Imbauan tersebut dinilai penting mengingat kondisi kemarau menyebabkan vegetasi lebih mudah terbakar. Api yang awalnya berasal dari pembakaran kecil dapat dengan cepat meluas apabila tidak diawasi, terutama ketika angin bertiup kencang.

Warga juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila melihat asap atau menemukan titik api di sekitar kawasan permukiman maupun lahan perkebunan.

Dengan pemadaman dan pemantauan yang telah dilakukan, kondisi di lokasi kebakaran saat ini dinyatakan aman dan terkendali.(*)

Serasinews.com, PADANG – Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr., bersama jajaran Polisi Wanita Polda Sumbar, kegiatan pembagian masker dilaksanakan di sejumlah titik di Kota Padang, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut menyasar pengguna jalan dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan Simpang Ujung Gurun, Simpang Jamria, dan Simpang Alai, Kota Padang.

Pembagian masker merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus imbauan agar warga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang kurang baik.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan humanis Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Melalui pembagian masker ini, kami mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar rumah,” ujar Susmelawati.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut juga mencerminkan semangat Polri Presisi yang mengedepankan pelayanan humanis serta memperkuat kedekatan antara kepolisian dan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan sederhana ini dapat memberikan manfaat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kehadiran polisi harus dapat dirasakan secara langsung, termasuk melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Pakor Polwan Polda Sumbar Kompol Arisnawati bersama sejumlah personel Polwan. Para personel membagikan masker kepada pengendara dan masyarakat di lokasi kegiatan.

Polda Sumbar juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker apabila diperlukan, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara dinilai kurang sehat.

Melalui kegiatan ini, Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui berbagai aksi sosial yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.

(Berry)

Serasinews.com, PADANG — Pengguna jalan yang melintasi Jembatan Silaut di jalur penghubung Sumatera Barat (Sumbar) dan Bengkulu diminta meningkatkan kewaspadaan serta menyesuaikan waktu perjalanan. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kendaraan angkutan barang dan komoditas kelapa sawit yang rutin melintas di jalur strategis kawasan selatan Sumbar.

Penyesuaian perjalanan diperlukan menyusul diberlakukannya pembatasan operasional pada jembatan sementara atau Bailey yang saat ini digunakan sebagai jalur perlintasan kendaraan selama proses penggantian lantai jembatan permanen berlangsung.

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sumatera Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 menerapkan pembatasan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mempertahankan kondisi jembatan sementara agar tetap dapat difungsikan sampai pekerjaan permanen selesai.

PPK 2.4 Satker PJN Wilayah II Sumbar, Gina Lamria Indriati Tampubolon, S.T., mengatakan bahwa Jembatan Bailey sebelumnya telah menjalani uji coba pada 2–3 September 2026. Uji coba tersebut dilakukan untuk memastikan jembatan sementara dapat digunakan sebagai jalur pengganti selama pekerjaan pada jembatan utama berlangsung.

Selain uji coba, sejumlah pekerjaan perbaikan juga telah dilakukan, termasuk pembenahan bagian lantai jembatan dan kawasan oprit. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keamanan serta kelancaran kendaraan yang melintas.

Namun, penggunaan jembatan sementara tetap memiliki keterbatasan daya dukung. Karena itu, PPK 2.4 menetapkan batas maksimum berat kendaraan yang diperbolehkan melintas.

“Untuk menjaga ketahanan jembatan sementara ini, PPK 2.4 menetapkan pembatasan tonase kendaraan yang melintas, yaitu maksimum 25 ton,” kata Gina.

Pembatasan tidak hanya berlaku terhadap berat kendaraan. Tata cara kendaraan berat melintasi jembatan juga diperketat. Kendaraan dengan bobot besar diwajibkan melintas secara bergantian atau satu per satu.

Kendaraan berat dilarang melintas secara beriringan di atas Jembatan Bailey. Pengaturan tersebut bertujuan mengurangi beban yang diterima struktur jembatan dalam waktu bersamaan sehingga kondisi jembatan tetap terjaga selama masa pekerjaan.

Risiko Jika Tonase Dilampaui

Pihak pelaksana mengingatkan pengguna jalan agar tidak mengabaikan ketentuan tonase yang telah ditetapkan. Kendaraan yang memaksakan diri melintas dengan beban melebihi batas kemampuan jembatan dapat meningkatkan risiko terhadap struktur jembatan sementara.

Jika kondisi tersebut terus terjadi, daya tahan Jembatan Bailey dikhawatirkan tidak mampu bertahan hingga pekerjaan penggantian lantai jembatan permanen selesai. Apabila jembatan sementara mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Jalur tersebut memiliki peran penting karena menjadi salah satu akses transportasi yang menghubungkan kawasan Tapan di Sumatera Barat dengan wilayah perbatasan Provinsi Bengkulu. Aktivitas angkutan komoditas, termasuk kelapa sawit, menjadikan ruas ini cukup vital bagi pergerakan ekonomi kedua wilayah.

Karena itu, kepatuhan terhadap batas tonase dan pola perlintasan kendaraan dinilai menjadi faktor penting agar akses transportasi tetap terbuka selama masa pekerjaan berlangsung.

Penggantian Lantai Jembatan Berlangsung 60 Hari

Pembatasan operasional Jembatan Bailey diberlakukan seiring dengan pelaksanaan pekerjaan penggantian lantai jembatan secara permanen. Pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung selama sekitar 60 hari.

Tahapan pekerjaan mencakup pembongkaran lantai jembatan lama, pekerjaan pembesian, pengecoran lantai baru, hingga proses pemeliharaan beton. Masa pemeliharaan diperlukan agar beton mencapai umur dan kekuatan yang memadai sebelum nantinya dapat digunakan secara optimal oleh kendaraan.

Selama seluruh tahapan tersebut berlangsung, Jembatan Bailey menjadi bagian penting dalam menjaga konektivitas lalu lintas. Oleh sebab itu, kondisi struktur sementara perlu dijaga secara bersama-sama agar tetap dapat berfungsi hingga pekerjaan permanen benar-benar tuntas.

Satker PJN Wilayah II Sumbar juga meminta para pengemudi, khususnya sopir kendaraan angkutan barang dan logistik sawit, untuk memperhatikan rambu-rambu yang telah dipasang di sekitar lokasi.

Pengguna jalan diminta mengikuti arahan petugas di lapangan, termasuk ketika dilakukan pengaturan kendaraan berat yang akan melintasi jembatan. Kepatuhan terhadap aturan tersebut diharapkan dapat mencegah antrean, mengurangi potensi kecelakaan, sekaligus menjaga kondisi jembatan sementara.

Masyarakat juga diimbau tidak mengambil risiko dengan menerobos pembatasan yang telah ditetapkan. Keselamatan pengguna jalan dan keberlangsungan akses transportasi menjadi pertimbangan utama selama pekerjaan penggantian lantai jembatan dilaksanakan.

Setelah seluruh pekerjaan selesai, masyarakat diharapkan turut menjaga fasilitas jembatan dan mematuhi ketentuan penggunaan yang berlaku. Keberadaan jembatan yang aman dan terawat sangat penting untuk memastikan konektivitas transportasi serta mendukung kelancaran distribusi komoditas dan aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah selatan Sumatera Barat hingga Bengkulu.(Rini)

Serasinews.com, PADANG— Persoalan banjir yang kerap dirasakan masyarakat Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, menjadi salah satu perhatian utama Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, saat melaksanakan reses, Minggu (6/9/2026).

Tak hanya menampung keluhan warga, Rachmad langsung menindaklanjuti persoalan tersebut dengan membangun komunikasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Cipta Karya Sumatera Barat.

Dalam pertemuan dengan warga dan tokoh masyarakat, masalah banjir mendapat perhatian serius. Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak kembali sebatas menjadi bahan pembahasan setiap kali terjadi genangan, melainkan ditangani melalui perencanaan teknis dan pembangunan infrastruktur yang tepat.

Rachmad menegaskan, kegiatan reses merupakan bagian dari upaya menyerap kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi tersebut memiliki tindak lanjut.

“Kita ingin persoalan banjir ini ditangani secara serius. Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya didengar, tetapi harus dikawal dan dikoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan, termasuk Kementerian PU,” ujar Rachmad.

Untuk mengetahui langkah pemerintah pusat, Rachmad berkomunikasi dengan Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Kementerian PU, Maria Doeni Isa. Dalam komunikasi itu dibahas progres penanganan kawasan yang terdampak bencana, termasuk wilayah Rawang.

Maria menjelaskan, Kementerian PU tengah mempersiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar teknis penanganan sejumlah kawasan terdampak bencana. Penyusunan DED tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Rawang, tetapi juga beberapa lokasi lain di Kota Padang serta daerah lainnya.

Menurut Maria, proses pengadaan penyedia DED ditargetkan rampung pada September 2026. Pengerjaan secara normal diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat bulan. Namun, pihaknya berupaya mempercepat proses tersebut menjadi sekitar tiga bulan.

“DED-nya baru dimulai September. Penyedianya sudah ada dan pekerjaannya sekitar empat bulan. Kita usahakan tiga bulan selesai. Kalau izinnya sudah ada, kita lelang supaya pekerjaan fisiknya bisa dimulai,” jelas Maria.

Informasi tersebut mendapat respons positif dari Rachmad. Ia menilai kepastian tahapan perencanaan menjadi hal penting untuk memastikan penanganan banjir tidak dilakukan secara parsial maupun sekadar bersifat sementara.

Rachmad memperkirakan apabila penyusunan DED dan proses lelang berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik dapat mulai direalisasikan pada 2027.

“Berarti kalau DED selesai dan proses lelang berjalan lancar, insyaallah pekerjaan fisiknya bisa mulai pada 2027,” kata Rachmad.

Ia menekankan, pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan banjir harus berdasarkan kajian teknis yang matang. Dengan demikian, anggaran dan pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat.

“Prinsipnya kita tidak ingin pembangunan asal jadi. Harus ada kajian dan perencanaan yang matang sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmad juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang dinilainya ikut mendorong terbukanya komunikasi dengan pemerintah pusat terkait berbagai persoalan infrastruktur di Kota Padang.

“Terima kasih kepada Bang Andre Rosiade yang terus membantu mengawal aspirasi masyarakat dan membuka akses komunikasi dengan pemerintah pusat. Mudah-mudahan sinergi ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan banjir yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain persoalan banjir, masyarakat Rawang turut menyampaikan berbagai aspirasi lainnya dalam agenda reses tersebut. Rachmad memastikan seluruh masukan warga akan menjadi bahan perjuangan melalui DPRD Kota Padang maupun diteruskan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.

Ia menegaskan pengawalan aspirasi masyarakat akan terus dilakukan hingga menghasilkan langkah nyata.

“Kita akan terus kawal. Apa yang disampaikan masyarakat hari ini akan kita tindak lanjuti dan komunikasikan dengan pihak terkait. Yang kita harapkan tentu solusi konkret bagi warga,” tutup Rachmad. (*)

Serasinews.com, PADANG — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Penggunaan Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2026 ,Senin (7/9/2026) sebagai upaya memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah di lingkungan organisasi olahraga.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program KONI Kota Padang dalam meningkatkan kapasitas pengurus cabang olahraga, khususnya dalam memahami mekanisme penggunaan dan pelaporan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Panitia Bimtek, Seprinaldi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari program KONI Kota Padang. Bimtek diikuti oleh perwakilan dari sekitar 50 cabang olahraga yang berada di bawah pembinaan KONI Kota Padang.

Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai administrasi dan pelaporan dana hibah sangat diperlukan agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Semangat yang dibangun melalui kegiatan tersebut sejalan dengan visi “Padang Juara”, yakni mendorong lahirnya prestasi olahraga yang terukur melalui pembinaan yang terarah serta dukungan pemerintah yang diwujudkan melalui pengelolaan anggaran secara tepat sasaran dan akuntabel.

Ketua KONI Kota Padang, Erianto, menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek menjadi bagian dari komitmen KONI dalam memastikan dana hibah yang diterima dapat dikelola secara tertib dan memberikan manfaat nyata bagi pembinaan olahraga.

“Pelaksanaan Bimtek dana hibah ini penting agar seluruh pihak memahami mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Dana hibah yang diberikan nantinya diharapkan dapat mendukung kebutuhan pembinaan, termasuk bagi atlet yang menjadi bagian dari program olahraga Kota Padang,” ujarnya.

Erianto juga menekankan bahwa pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai peruntukannya. Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pemerintah daerah sekaligus memastikan dukungan anggaran benar-benar bermuara pada peningkatan prestasi atlet.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang, Eka Putra Buchari, menekankan pentingnya koordinasi antara KONI, cabang olahraga, dan pihak terkait agar seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ia mengingatkan agar setiap pihak memberikan perhatian penuh terhadap proses pelaksanaan program, termasuk ketepatan waktu dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan pelaporan.

“Koordinasi harus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan dalam setiap tahapan yang telah ditetapkan. Semua pihak harus memberikan perhatian penuh sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan dan target waktu,” katanya.

Bimtek tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara KONI Kota Padang dengan seluruh cabang olahraga terkait tata kelola dana hibah APBD Tahun 2026. Dengan pemahaman administrasi yang lebih baik, diharapkan potensi kesalahan dalam penggunaan maupun pelaporan anggaran dapat diminimalkan.

Selain mendukung kebutuhan operasional pembinaan, dana hibah tersebut diarahkan untuk mendukung program olahraga dan kebutuhan atlet sesuai ketentuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan Bimtek juga berkaitan dengan persiapan pelaksanaan program olahraga yang dijadwalkan pada 2 Oktober 2026, sehingga seluruh unsur terkait diharapkan dapat memastikan kesiapan administrasi maupun teknis sejak awal.

Melalui kegiatan ini, KONI Kota Padang berharap pengelolaan dana hibah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga.

Dengan pembinaan yang terarah, dukungan pemerintah, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, KONI Kota Padang menargetkan prestasi olahraga yang semakin terukur sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai salah satu daerah yang konsisten melahirkan atlet berprestasi.

Acara Bimbingan Teknis Pelaporan Penggunaan Dana Hibah APBD Tahun 2026 tersebut kemudian dinyatakan dibuka, menandai dimulainya rangkaian kegiatan pembekalan bagi para pengurus dan perwakilan cabang olahraga di lingkungan KONI Kota Padang.(Rini)

Serasinews.com, PADANG PANJANG — Ada paradoks yang kini mengemuka di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.

Di satu sisi, pembangunan fisik terus menjadi bagian dari wajah kampus.

Di sisi lain, sejumlah mahasiswa masih berhadapan dengan persoalan yang sangat mendasar: ruang belajar yang terbatas, fasilitas praktik yang belum ideal, peralatan yang dinilai membutuhkan pembaruan, ruang latihan yang dibatasi, hingga kondisi sejumlah fasilitas gedung yang dikeluhkan.

Di titik inilah persoalannya menjadi lebih serius.

Ini bukan lagi sekadar cerita tentang mahasiswa yang mengeluhkan fasilitas.

Ini mulai menjadi pertanyaan tentang arah kebijakan dan skala prioritas pembangunan kampus.

Mahasiswa pun menegaskan, mereka tidak sedang memusuhi pembangunan.

Justru pembangunan tetap mereka dukung.

Yang mereka persoalkan adalah ketika pembangunan fisik berjalan, tetapi kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan proses belajar, praktik dan penciptaan karya belum sepenuhnya terjawab.

Mereka tidak bertanya mengapa kampus membangun.

Mereka bertanya: apa yang lebih dulu seharusnya dibangun dan diselesaikan?

---

Ketika Gedung Menjadi Simbol, Fasilitas Menjadi Persoalan

Bagi mahasiswa, bangunan baru tentu bukan sesuatu yang harus ditolak.

Kampus membutuhkan ruang yang layak.

Infrastruktur harus berkembang.

Fasilitas harus ditingkatkan.

Tetapi pembangunan tidak seharusnya berhenti pada bangunan yang terlihat dari luar.

Sebab mahasiswa tidak belajar dari beton.

Mereka belajar dari ruang yang dapat digunakan, studio yang tersedia, peralatan yang berfungsi, teknologi yang relevan, ruang latihan yang dapat diakses, serta lingkungan akademik yang mendukung proses kreatif.

Apalagi ISI Padang Panjang merupakan perguruan tinggi seni.

Karakter pendidikan seni sangat bergantung pada praktik.

Mahasiswa tidak cukup hanya menerima teori.

Mereka harus mencoba, mengulang, bereksperimen, memproduksi karya dan berlatih sampai kemampuan mereka terbentuk.

Maka ketika fasilitas praktik tidak memadai, dampaknya tidak berhenti pada persoalan kenyamanan.

Yang dipertaruhkan adalah kualitas proses pendidikan itu sendiri.

---

Fotografi: Kampus Ada, Tetapi Ruang Belajar Harus Berburu

Keluhan mahasiswa Program Studi Fotografi menjadi salah satu gambaran paling jelas mengenai persoalan tersebut.

Mahasiswa mengaku tidak selalu memiliki ruang yang dapat digunakan secara konsisten untuk menjalankan kegiatan pembelajaran dan praktik.

Dalam kondisi tertentu, mereka harus mencari kelas yang sedang kosong.

Mereka menumpang.

Berpindah.

Menunggu ruang tersedia.

Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan yang sulit dihindari:

Jika mahasiswa harus mencari kelas kosong untuk belajar, di mana sebenarnya ruang belajar mereka?

“Di Fotografi kami sering menumpang dan mencari kelas kosong. Apakah itu namanya adil dan merata?” ujar seorang mahasiswa.

Kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana.

Namun maknanya jauh lebih besar.

Ia menyentuh persoalan mengenai pemerataan fasilitas antarprogram studi.

Sebab pemerataan tidak bisa hanya diukur berdasarkan jumlah gedung atau ruangan yang dimiliki kampus.

Setiap disiplin seni memiliki kebutuhan berbeda.

Fotografi membutuhkan ruang yang memungkinkan mahasiswa melakukan praktik, mengembangkan teknik, mengolah karya dan menggunakan berbagai perangkat pendukung.

Jika ruang tersebut tidak tersedia secara konsisten, mahasiswa akhirnya harus menyesuaikan diri dengan ruang yang ada.

Pertanyaannya kemudian:

Apakah kebutuhan ruang masing-masing program studi sudah benar-benar dihitung berdasarkan karakter pendidikannya?

Atau pembangunan selama ini lebih banyak diukur dari apa yang tampak secara fisik?

---

Seni Musik: Ketika Waktu Belajar Bertabrakan dengan Jam Operasional

Persoalan lain muncul dari mahasiswa Program Studi Seni Musik.

Bagi mereka, kuliah tidak otomatis berakhir ketika dosen meninggalkan ruang kelas.

Ada latihan ansambel.

Ada latihan kelompok.

Ada persiapan ujian.

Ada persiapan pertunjukan.

Ada latihan orkestra.

Dan semua itu membutuhkan waktu.

Dalam banyak kondisi, malam hari justru menjadi waktu yang paling memungkinkan bagi mahasiswa untuk berkumpul dan berlatih.

Namun mahasiswa mengaku penggunaan ruang pada malam hari menghadapi pembatasan.

“Waktu yang bisa kami gunakan untuk latihan justru malam. Tetapi ketika kami latihan, kami diminta keluar,” ujar mahasiswa.

Di sini terdapat persoalan yang patut dijawab pengelola kampus.

Bagaimana menyelaraskan jam operasional fasilitas dengan karakter pendidikan seni?

Sebab ruang latihan musik bukan sekadar ruangan kosong.

Ruang tersebut merupakan bagian dari laboratorium akademik.

Di sana mahasiswa membangun kemampuan musikal.

Di sana mereka melakukan latihan berulang.

Di sana sebuah kelompok menyatukan permainan.

Di sana mereka mempersiapkan ujian dan pertunjukan.

Jika kebutuhan akademik mahasiswa berlangsung hingga malam, tetapi akses terhadap ruang justru dibatasi pada waktu tersebut, maka harus ada mekanisme yang mampu mempertemukan kedua kepentingan itu.

Aturan tentu diperlukan.

Keamanan tentu penting.

Tetapi kebijakan fasilitas juga harus mampu menjawab kebutuhan akademik.

Jangan sampai kampus memiliki ruang, tetapi mahasiswa tidak memiliki waktu untuk menggunakannya.

---

Televisi dan Film: Ketika Teknologi Kampus Dikejar Perkembangan Industri

Di Program Studi Televisi dan Film, persoalannya berbeda lagi.

Mahasiswa menyoroti kondisi sejumlah peralatan praktik yang dinilai sudah lama digunakan dan membutuhkan pembaruan.

Persoalan ini menjadi penting karena teknologi industri televisi dan film tidak pernah berhenti bergerak.

Kamera berkembang.

Perangkat audio berkembang.

Teknologi pencahayaan berkembang.

Sistem editing berkembang.

Teknik produksi berubah.

Industri bergerak cepat.

Pertanyaannya bukan sekadar apakah alat yang tersedia masih bisa menyala atau masih bisa digunakan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah mahasiswa sedang belajar dengan teknologi yang masih relevan dengan dunia industri yang akan mereka masuki?

Jika kampus menginginkan lulusan yang siap menghadapi industri kreatif, maka fasilitas praktik menjadi salah satu instrumen penting.

Mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman dengan perangkat yang memungkinkan mereka memahami perkembangan teknologi produksi.

Sebab ada risiko yang tidak boleh diabaikan:

ketika industri berlari, tetapi fasilitas pendidikan berjalan terlalu lambat, mahasiswa yang akhirnya harus mengejar ketertinggalan.

---

Kebocoran, Tetesan Air dan Toilet: Persoalan Lama yang Tak Boleh Dianggap Sepele

Keluhan mahasiswa juga menyentuh kondisi sejumlah bangunan dan fasilitas pendukung.

Mulai dari kebocoran, lantai yang terkena tetesan air hingga fasilitas toilet yang dinilai belum memadai.

Sekilas, persoalan itu mungkin tampak kecil jika dibandingkan dengan pembangunan gedung bernilai besar.

Tetapi bagi mahasiswa yang menggunakannya setiap hari, persoalan kecil tersebut justru menjadi pengalaman nyata.

Di sinilah pentingnya pemeliharaan.

Membangun gedung dan merawat gedung adalah dua pekerjaan yang sama-sama penting.

Gedung baru tanpa pemeliharaan yang baik pada akhirnya juga akan menghadapi persoalan.

Begitu pula fasilitas lama yang terus digunakan tanpa pembaruan atau perbaikan yang memadai.

Karena itu, pembangunan semestinya tidak hanya berbicara tentang proyek baru.

Ada pertanyaan lain yang harus dijawab:

Bagaimana memastikan aset yang sudah dimiliki kampus tetap layak digunakan mahasiswa?

---

Pembangunan yang Belum Tuntas: Mengapa dan Sampai Kapan?

Yang juga menjadi sorotan adalah keberadaan sejumlah pembangunan fisik yang dinilai belum selesai.

Mahasiswa menyebut kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan.

Jika sebuah pembangunan memang dibutuhkan, tentu penyelesaiannya menjadi penting agar manfaatnya bisa segera dirasakan.

Namun ketika pembangunan berhenti atau belum memberikan manfaat sebagaimana diharapkan, publik berhak mengetahui:

Apa kendalanya?

Mengapa belum selesai?

Bagaimana status pekerjaannya?

Kapan ditargetkan rampung?

Dan yang paling penting:

Kapan mahasiswa dapat menggunakannya?

Pertanyaan tersebut bukan berarti mahasiswa menolak pembangunan.

Sebaliknya, mahasiswa justru meminta agar pembangunan yang telah direncanakan benar-benar memberikan manfaat.

Sebab bangunan yang belum dapat digunakan belum bisa disebut sebagai solusi.

---

Bukan Anti-Pembangunan, Tetapi Anti-Salah Prioritas

Di sinilah inti persoalannya.

Mahasiswa tidak sedang berdiri berhadapan dengan pembangunan.

Mereka justru sedang mempertanyakan urutan prioritas.

Sebuah kampus tentu membutuhkan pembangunan fisik.

Tetapi pada saat bersamaan, mahasiswa membutuhkan ruang belajar.

Mereka membutuhkan studio.

Mereka membutuhkan alat praktik.

Mereka membutuhkan ruang latihan.

Mereka membutuhkan fasilitas yang terawat.

Mereka membutuhkan teknologi yang tidak terlalu jauh tertinggal dari kebutuhan industri.

Dan mereka membutuhkan kepastian bahwa fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan ketika diperlukan.

Maka pembangunan idealnya tidak berjalan sendiri.

Gedung harus dibangun. Fasilitas harus dipenuhi. Peralatan harus diperbarui. Bangunan harus dirawat.

Semua harus berjalan beriringan.

---

Pertanyaan yang Kini Tak Bisa Dihindari

Rangkaian persoalan tersebut pada akhirnya membawa satu pertanyaan besar:

Apa sebenarnya desain besar pembangunan fasilitas ISI Padang Panjang?

Apakah seluruh pembangunan telah disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan setiap program studi?

Bagaimana skala prioritasnya?

Mana yang dianggap paling mendesak?

Bagaimana kampus menentukan kebutuhan ruang?

Bagaimana pengadaan dan pembaruan peralatan praktik dilakukan?

Bagaimana pemeliharaan gedung direncanakan?

Bagaimana mahasiswa dapat menggunakan ruang latihan di luar jam perkuliahan?

Dan bagaimana memastikan fasilitas pendidikan seni tetap mengikuti perkembangan industri kreatif?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin penting karena mahasiswa merupakan kelompok yang paling langsung menggunakan fasilitas kampus.

Mereka bukan sekadar penerima kebijakan.

Mereka adalah pengguna utama.

Karena itu, suara mereka layak menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan arah pembangunan fasilitas.

---

Jangan Sampai Kampus Terlihat Maju, Tetapi Mahasiswa Masih Berjuang Mencari Ruang

Ada perbedaan antara kampus yang sedang dibangun dan kampus yang sedang memperbaiki kualitas pendidikan.

Keduanya memang bisa berjalan bersamaan.

Namun pembangunan fisik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kemajuan.

Sebab kemajuan kampus seharusnya terasa ketika mahasiswa masuk ke ruang kelas.

Terasa ketika mereka memasuki studio.

Terasa ketika mereka mengambil kamera.

Terasa ketika mereka memainkan alat musik.

Terasa ketika mereka melakukan produksi.

Terasa ketika mereka menyelesaikan sebuah karya.

Dan terasa ketika mereka tidak lagi harus bertanya:

“Ruang kosong ada di mana?”

“Kapan kami boleh latihan?”

“Mengapa alat ini belum diperbarui?”

“Kapan fasilitas ini diperbaiki?”

Jika pertanyaan-pertanyaan semacam itu masih terus muncul, maka pembangunan fasilitas perlu dievaluasi bukan hanya dari sisi apa yang dibangun, tetapi juga apa yang belum terselesaikan.

---

Bola Ada di Tangan Rektorat

Kini bola berada di tangan pengelola ISI Padang Panjang.

Mahasiswa sudah menyampaikan keresahan mereka.

Publik tinggal menunggu penjelasan dari pihak kampus.

Bukan sekadar pernyataan bahwa pembangunan sedang berjalan.

Bukan sekadar janji bahwa fasilitas akan diperbaiki.

Tetapi data, peta kebutuhan, skala prioritas, target penyelesaian dan langkah konkret.

Sebab transparansi dalam pembangunan kampus bukan ancaman.

Justru transparansi merupakan bagian dari upaya memastikan setiap pembangunan benar-benar memberi manfaat.

Pada akhirnya, pertanyaan mahasiswa sederhana:

Untuk apa membangun kampus jika fasilitas yang menjadi denyut kehidupan akademiknya masih dipersoalkan?

ISI Padang Panjang tidak hanya membutuhkan gedung yang berdiri.

Ia membutuhkan ruang yang hidup.

Membutuhkan studio yang bisa digunakan.

Membutuhkan alat yang relevan.

Membutuhkan ruang latihan yang dapat diakses.

Membutuhkan fasilitas yang terawat.

Dan yang paling penting, membutuhkan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan akademik.

Karena kampus seni bukan museum bangunan.

Ia adalah tempat lahirnya karya.

Dan karya tidak lahir hanya dari beton dan dinding.

Karya lahir dari ruang, alat, waktu, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mahasiswa terus berlatih dan mencipta.

Maka persoalan fasilitas di ISI Padang Panjang kini layak dilihat lebih jauh.

Bukan lagi sekadar:

“Ada fasilitas atau tidak?”

Melainkan:

“Apakah pembangunan yang dilakukan sudah benar-benar menjawab kebutuhan mahasiswa?”

Jika jawabannya belum, maka kritik mahasiswa bukan sekadar keluhan.

Ia adalah alarm agar arah pembangunan kampus tidak kehilangan tujuan utamanya: menghadirkan pendidikan yang layak, relevan dan mampu melahirkan seniman-seniman berkualitas.(**)