Serasinews.com, Padang — Keramaian Pasar Raya Padang mendadak berubah tegang pada Selasa (9/12/2025) siang ketika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang kembali melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di area yang telah ditetapkan sebagai zona larangan berdagang. Suara protes pedagang dan imbauan petugas bersahut-sahutan di tengah padatnya aktivitas pasar.

Operasi kali ini dipimpin Kasi Operasional Satpol PP, Harvi Dasnoer, dengan menyasar badan jalan, trotoar, hingga area parkir—lokasi yang kerap ditempati pedagang meski telah beberapa kali ditertibkan. Banyak pedagang kedapatan kembali membuka lapak setelah petugas meninggalkan lokasi sebelumnya, sehingga memicu kemacetan dan mengganggu pejalan kaki.

Saat petugas meminta para pedagang berpindah ke lokasi yang telah disediakan, sebagian besar merespons dengan penolakan. Mereka mengaku kesulitan menarik pembeli bila dipindahkan ke tempat resmi. Adu argumentasi pun tak terhindarkan, membuat situasi sempat memanas.

Meski demikian, Satpol PP tetap memilih menyampaikan imbauan secara persuasif, menegaskan bahwa penertiban bukan upaya menghalangi pedagang mencari nafkah, melainkan langkah penataan agar Pasar Raya tetap tertib dan aman.

“Kami memahami kebutuhan masyarakat, tetapi aturan harus tetap berjalan untuk menjaga kepentingan bersama,” ujar Harvi di tengah pelaksanaan penertiban.

Setelah beberapa kali peringatan tidak diindahkan, petugas akhirnya mengamankan belasan lapak beserta perlengkapannya ke Mako Satpol PP Kota Padang untuk diproses PPNS sesuai aturan yang berlaku.

Kasat Pol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, menambahkan bahwa upaya menata Pasar Raya bukanlah kebijakan dadakan. Proses panjang berupa sosialisasi, himbauan, serta dialog telah dilakukan jauh sebelum penertiban rutin dilaksanakan.

“Penertiban ini bukan untuk menyulitkan pedagang, tetapi agar Pasar Raya menjadi ruang bersama yang tertib dan nyaman. Jika dibiarkan, yang rugi bukan hanya pengguna jalan, tapi juga pedagang yang sudah patuh aturan,” ujar Chandra.

Ia memastikan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sesekali, dan menegaskan bahwa Satpol PP selalu terbuka untuk berdialog dengan para pedagang guna mencari solusi yang adil.

Operasi akhirnya berakhir tanpa bentrok fisik, namun menyisakan kekecewaan di kalangan pedagang. Penertiban ini menjadi sinyal kuat bahwa penggunaan fasilitas umum secara ilegal tidak akan ditoleransi, dan penataan Pasar Raya akan tetap dilanjutkan.

(Rini/Mond)
#PKL #PolPP #Padang

Padang, Serasinews.com-Rabu (12/11) malam di Pantai Padang berubah dari suasana santai menjadi arena penertiban. Di tengah hembusan angin laut dan keramaian wisatawan, Satgas Pendapatan Kota Padang bersama tim gabungan menggelar operasi besar untuk mengungkap penyalahgunaan listrik pada fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU).

Tim terdiri dari PT PLN, Dishub Kota Padang Bidang PJU, P2TL, Satpol-PP, serta personel TNI dan Polri. Sasaran mereka jelas: menghentikan praktik penggunaan listrik ilegal yang membuat kebocoran pajak PBJT dan merugikan negara.

Lapak-Lapak Gelap yang Mencurigakan

Lokasi pertama yang disisir adalah kawasan Lapau Cimpago, titik yang dipadati pedagang kaki lima setiap malam. Ketika tim mendekat, sejumlah pedagang terlihat tergesa-gesa mematikan lampu masing-masing. Padahal, aktivitas jualan masih berlangsung.

Tindakan itu justru menguatkan kecurigaan. Pemeriksaan lebih dekat menunjukkan beberapa lapak tersambung ke kabel induk PLN di tiang PJU tanpa meteran dan tanpa izin.

“Ini murni pencurian arus. Mereka mengambil daya langsung dari kabel PLN untuk menerangi lapaknya,” ujar Sekretaris Bapenda Kota Padang, Fuji Astomi, yang menyaksikan langsung temuan tersebut.

Instalasi Liar Terbongkar: Dari Tiang PJU hingga Pohon Pinus

Tim kemudian mencopot semua sambungan ilegal yang ditemukan. Kabel panjang menjulur dari tiang PJU, stop kontak dipasang sembarangan di batang pohon pinus, hingga instalasi liar yang membagi arus untuk beberapa lapak—semuanya diamankan sebagai barang bukti.

Fuji menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya menghilangkan potensi pendapatan daerah, tetapi juga melanggar aturan dan membahayakan publik.

“Kebocoran arus seperti ini merugikan PLN dan pemerintah kota. Pajaknya hilang, dan keamanannya pun tidak terjamin,” ucapnya.

Berusaha Menghilangkan Jejak, Tapi Terlambat

Seorang lelaki terlihat panik ketika tim tiba dan langsung menggulung kabel yang diduga baru saja digunakan. Namun, instalasi liar yang menempel dan menggantung di tiang PJU jelas menunjukkan adanya pelanggaran.

Pengawasan Diperketat, Tak Ada Ruang untuk Pelanggaran Baru

Kabid Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Bapenda Kota Padang, Ikrar Prakarsa, menyampaikan peringatan keras.

“Razia ini bagian dari pengawasan aktif untuk memastikan PBJT tenaga listrik digunakan sesuai aturan,” tutur Ikrar.

Ia menambahkan bahwa tindakan pencurian listrik tidak bisa dianggap sepele.

“Ini bukan hanya merugikan PAD. Instalasi liar bisa menyebabkan korsleting dan membahayakan pengunjung. Kami tidak akan memberi toleransi. Siapa pun yang mencuri listrik akan ditindak tegas,” ujarnya.

Ikrar menegaskan bahwa Pantai Padang akan menjadi fokus pengawasan dalam beberapa minggu ke depan.
“Kalau masih ada yang nekat, kami pastikan ada penindakan lanjutan. Tidak ada alasan dan tidak ada pengecualian,” tegasnya.

PLN: Proses Hukum Mengikuti Temuan Lapangan

Senior Officer Kinerja Transaksi Energi Listrik UP2TL PLN Padang, Rezky Ichwan Karta, memastikan kasus tersebut akan diproses sesuai prosedur resmi.

“Barang bukti sudah kami amankan dan berita acara pemeriksaan akan dibuat. Pelakunya masih dicari, tetapi temuan ini tidak akan dibiarkan begitu saja,” jelasnya.

PLN menegaskan bahwa pencurian listrik dapat dikenai sanksi administrasi hingga pidana.

Kawasan Wisata Tak Boleh Jadi Ladang Pencurian Listrik

Pantai Padang sebagai ikon wisata harus menjadi tempat yang aman, tertib, dan sesuai aturan. Pemerintah kota, PLN, dan aparat keamanan menyatakan komitmennya untuk terus melakukan operasi lanjutan.

Penertiban ini menjadi pesan tegas bagi pelaku usaha: fasilitas publik seperti PJU tidak boleh dipakai seenaknya, apalagi untuk kepentingan komersial tanpa izin.

(Rini)
#Oprasimalam #Listrikilegal
#PKL #pantaipadang #Padang

Padang, Serasinews.com— Suasana malam di Kota Padang yang biasanya ramai oleh hiruk-pikuk pedagang kaki lima (PKL) mendadak berubah tegang, Rabu malam (22/10/2025). Satu per satu lapak, tenda, dan gerobak di sepanjang trotoar serta sebagian badan jalan dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Langkah tegas ini merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menegaskan larangan penggunaan fasilitas publik untuk berjualan.

Razia Malam di Titik Macet Kota

Sekitar pukul 20.00 WIB, puluhan personel Satpol PP mulai bergerak ke sejumlah lokasi yang dikenal padat dan rawan macet, seperti kawasan kampus UPI YPTK di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Koto Tinggi Jati Baru, Jalan S. Parman, hingga area Khatib Sulaiman.

Suara mobil patroli, gemuruh alat bongkar, dan percakapan antara petugas dan pedagang mewarnai suasana malam itu. Beberapa pedagang tampak pasrah saat meja dan tenda jualan mereka diangkut ke truk Satpol PP.

“Kami sudah berkali-kali memberi imbauan, tapi banyak yang tetap kembali berjualan di tempat terlarang. Karena itu, malam ini kami ambil tindakan tegas,” ujar Rozaldi Rosman, S.STP., M.Si, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang.

Aduan Warga Jadi Titik Awal

Rozaldi menjelaskan, penertiban ini digelar menyusul banyaknya laporan masyarakat yang mengeluhkan trotoar dan bahu jalan yang dipenuhi pedagang.

“Trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk lapak. Selain mengganggu kenyamanan, aktivitas mereka juga menimbulkan kemacetan, terutama di sekitar kampus dan pusat kuliner,” katanya.

Sebelum razia dimulai, kawasan tersebut memang tampak semrawut — kendaraan parkir sembarangan, asap gorengan mengepul di antara lampu jalan, dan tenda jualan menjorok ke jalan raya.

Barang Sitaan dan Proses Hukum

Barang-barang hasil penertiban tidak langsung dikembalikan. Semuanya diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk proses hukum lebih lanjut.

“Kita ingin memberi efek jera, supaya tidak muncul kesan razia hanya formalitas,” tegas Rozaldi.

Ia menambahkan, operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai titik lain yang berpotensi menjadi lokasi PKL liar.

“Padang Rancak”: Visi Kota Tertib dan Nyaman

Langkah penertiban ini sejalan dengan program “Padang Rancak” — sebuah visi Pemerintah Kota untuk menjadikan Padang sebagai kota yang bersih, tertib, dan nyaman bagi semua.

“Kalau trotoar bisa difungsikan kembali untuk pejalan kaki, lalu lintas lancar, dan wajah kota rapi, barulah Padang bisa disebut benar-benar rancak,” ujar Rozaldi. “Tapi itu tak bisa tercapai tanpa dukungan masyarakat.”

Antara Ketertiban dan Penghidupan

Langkah tegas Satpol PP ini menuai beragam reaksi. Sebagian warga mendukung, namun sebagian lain mengkhawatirkan nasib PKL yang menggantungkan hidup pada lapak-lapak tersebut.

“Penertiban boleh, tapi tolong sediakan tempat yang layak untuk mereka. Jangan cuma dibongkar tanpa solusi,” kata Rina, warga yang sering melintas di Jalan S. Parman.

Sebaliknya, pengguna jalan seperti Doni, pengendara ojek online, justru merasa lega. “Biasanya susah lewat sini malam-malam. Sekarang lebih lancar tanpa tenda jualan di badan jalan,” ujarnya.

Penertiban Berkelanjutan

Pemko Padang menegaskan, operasi ini bukan sekadar razia sesaat. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara ketertiban kota dan ruang usaha masyarakat kecil.

“Tujuan kami bukan mematikan usaha rakyat, tapi menata agar kota ini bisa nyaman untuk semua,” tutup Rozaldi.

(Rini)
#SatpolPP #PKL #PadangRancak