Articles by "infrastruktur"

Aceh Afif Maulana Agam AIDS Aipda Dian WR AirterjunLembahAnaiMeluap Aksibersihpantai Aleknagari Amak Lisa anthropophobia Antikorupsi Apelsiaga Apeltanggapbencana Arif maulana Arosuka Artikel Artis Minang balapliar Bali Balikpapan Bandung Banjir BanjirBandang bansos banten Banyuwangi Bapenda Batam BBM bencana Bencana alam Bencanaalam BencanaKotaPadang BibitSiklonTropis95B BMKG BNNsumbar Box Redaksi BPBDSumbar BrimobPoldaSumbar Brimobuntukindonesia bukit sitinurbaya Bukittinggi BWSS V padang BWSSVPadang Calon Bupati cemburubuta Cikampek Cikarang CuacaEkstrem cuacapanasekstrem curanmor danabos Dandrem 032 WBR dankodaeral II Denpasar Depok Dharmasraya Dinas sosial dinassosial dinassosialpadang Dirlantas Dirlantas Polda Sumbar DirlantasPoldaSumbar DitpolairudPoldaSumbar DPCPKBkotapadang DPR DPRD Padang DPRDpadang DPRDsumbar dubalangkota Enarotali Evakuasi festival sepakbola Filipina gangguanhormon gaya hidup GayaHidup gempa gerakcepatdinsos gorontalo Gresik gurbernurriaukenaottkpk HAM Haripahlawan Harisumpahpemuda Hidroneteologi Hipnotis HIV Hot New hukum HUT Humaspolri ke 74 HUT80Brimob IlegalFishing Indonesia Indonesia. indonesiamaju infrastruktur Intan jaya Internasional irigasi Jakarta Jakarta Selatan JalanRetak Jambi Jawa Tengah Jayapura Jayawijaya Jogyakarta jurnalis Kabupaten Agam kabupaten dharmasraya Kabupaten Solok KabupatenAgam KabupatenDharmasraya KabupatenPasamanBarat KabupatenPesisirSelatan KAI Sumbar Kakorlantas kakorlantaspolri kapolres kapolressijunjung Kapolri kasat narkoba KasusMedis keamanan kebakaran KebatanGunungNagoPutus kecamatankototangah kecelakaan kegiatanrutin kejaripadang kejaripesel kekerasan kelangkaanBBM kelangkaansolar Kementrian PU kementriankebudayaan kendaraan Kesehatan keselamatan bersama keselamatan kerja kesiapsiagaan kesunyian malam ketertiban umum Kiwirok KKB Kodim 0307 Tanah Datar KomnasHAM komplotanganjalATM Korem 032/WB Korpolairud korupsi Kota Padang KotaPariaman KPK Kriminal KUHP Laksamanamuda Lampung LembahAnai Lembang Leonardy life style lifestyle Lima Puluh Kota lingkungan listrikilegal lombok timur Longsor LongsorKampusUINImambonjol LowonganKerjaPalsu Madiun Magelang MahardikaMudaIndonesia Makan Bergizi Gratis Makasar Malalak MalPraktek manila Medan mentalhealth Mentawai Mimika MTsN10pesisirselatan mutilasibayi nagarisolokambah nagarisulitair narkoba Narkotika Nasioanl Nasional ngaraisianok NTT odgj Oksibil olahraga Opini oprasimalam oprasitumpasbandar2025 oprasizebra2025 oprasizebrasinggalang2025 OrangHanyut OTTKPK PADA Padang Padang panjang Padang Pariaman PadangRancak Pahlawannasional pajak air tanah Palimanan pandekarancak pantaipadang Papua parenting Pariaman Parlemen Pasaman Pasaman barat pasamanbarat pasang pasarrayapadang Pasuruan Payakumbuh PDAM Pekanbaru Pelalawan pelayananhumanis pelayanansosial Pembunuhan pemerasan Pemko Padang PemkoPadang PemutihanPajakKendaraan pencabulan Pencirian Pendidikan penegakanhukum penemuanbayi penemuanmayat Pengancaman pengangguran penganiayaan Penggelapan Perbankan Perceraian peristiwa peristiwadaerah perlindungananak Persami pertahanan PerumdaAirMinum Pesisir Selatan PesisirSelatan Peti PKL PolaMakan Polda banten Polda Jabar Polda Kalbar Polda Metro Jaya polda Papua POLDA SulBar POLDA SUMBAR Poldasumbar Policegoestoscool Politik polPP polres Polres 50 kota Polres Dharmasraya Polres Mentawai Polres Padang panjang Polres Pasaman Polres Pasaman Barat Polres Solok Polres solok selatan polrespasaman polrespasamanbarat polrespasbar polrespesel Polresta bukittinggi Polresta Padang polrestapadang POLRI PolriPresisi Polsek bungus barat Polsek Koto Tangah Padang Polsek Lubeg Pontianak premanisme Presiden RI psp padang Puncak jaya Purwakarta jawabarat QuickWins Razia RekeningDormant RevisiKUHP Riau sabu Sarkel SatgasDamaiCartenz satgasoprasidamai satlantaspolresta SatpolPP Sawahlunto Sawmil segmen sianok seherman SekolahRakyat Semarang semenpadang Senjatatajam sepakbola sepakbolaindonesia Serang Sijunjung sikat singgalang2025 silent treatment simulasibencana siswismptewassaathiking sitinjaulauik Skoliosis SMA1pulaupunjung sobatlalulintasrancakbana solok Solok selatan solokarosuka solokselatan solsel Sosialisasi SPBUganting SPPG Strongpoint subsidi ilegal sukabumi Sulawesi Tenggara Sumatera Barat SumateraBarat Sumatra barat Surabaya swasembadapangan tambangilegal Tanah datar tanahdatar tanggapdarurat TanggapDaruratBencana tawuran Terbaru Ternate Timika Papua timklewang TNI TPUTunggulHitam Transformasi polri transpadang transportasi tsunamiDrill Uin UIN IB Padang Utama UUMD3 Viral Yalimo Yogyakarta Yuhukimo
Tampilkan postingan dengan label infrastruktur. Tampilkan semua postingan

 

Serasinews.com, Kabupaten Solok – Wakil Bupati Solok H. Candra bersama Anggota DPR RI Komisi V Zigo Rolanda melakukan peninjauan langsung ke proyek pengendalian banjir Batang Lembang di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Minggu (23/11/2025). Kunjungan ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan pembangunan berjalan tepat waktu sekaligus menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terhadap solusi banjir yang sudah bertahun-tahun menghantui wilayah tersebut.

Apresiasi Wabup Solok untuk Pemerintah Pusat

Dalam peninjauan itu, Wabup H. Candra menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama kepada Zigo Rolanda yang dinilai memiliki peran besar dalam memperjuangkan anggaran dan percepatan realisasi proyek.

“Atas nama Pemkab Solok, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zigo atas bantuannya mengawal proyek ini hingga dapat direalisasikan melalui kementerian terkait. Proyek ini sangat membantu warga, khususnya saat hujan deras yang sering menyebabkan sawah dan bahkan sekolah terendam banjir,” ujar Candra.

Ia menambahkan bahwa masyarakat memberi dukungan penuh, termasuk terkait proses pembebasan lahan untuk pekerjaan lanjutan hingga ke perbatasan Kota Solok.

“Masyarakat melalui Camat, Wali Nagari, dan KAN menyatakan siap memberikan lahan jika dibutuhkan. Ini bentuk dukungan luar biasa demi keselamatan bersama,” tambahnya.

Zigo Rolanda: Percepatan Pembangunan Jadi Fokus Utama

Zigo Rolanda menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir meningkatkan debit air Batang Lembang sehingga ia bersama pemerintah daerah memilih turun langsung mengecek kondisi lapangan.

“Debit air naik cukup signifikan, dan kami menerima laporan dari masyarakat. Karena itu kami segera meninjau untuk memastikan kebutuhan di lapangan terpenuhi,” ungkap Zigo.

Ia menyebutkan bahwa pekerjaan pengendalian banjir di Kabupaten Solok saat ini menggunakan anggaran sekitar Rp48,6 miliar. Sementara sisa pekerjaan dari Salayo menuju batas Kota Solok diperkirakan memerlukan tambahan dana sekitar Rp80 miliar.

“Ini bukan sekadar infrastruktur. Banyak lahan pertanian produktif berada di sekitar aliran sungai, sehingga proyek ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat,” tegasnya.

PPK Rinaldi Koto: Progres Sesuai Target dan Gunakan Metode Baru

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Rinaldi Koto, memaparkan bahwa progres fisik hingga minggu ketiga November telah mencapai 72%, sesuai rencana. Sejumlah bagian bahkan mengalami percepatan berkat dukungan masyarakat dan kondisi lapangan yang mendukung.

Rinaldi menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan kombinasi dinding bronjong, beton penahan tanah, serta normalisasi alur sungai untuk mengoptimalkan pengendalian aliran air.

“Sungai Batang Lembang memiliki karakter aliran cepat dan rawan luapan saat curah hujan tinggi. Setelah proyek rampung, risiko banjir diproyeksikan menurun hingga 60–70%, yang tentu sangat berpengaruh bagi keselamatan warga dan produktivitas pertanian,” jelasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat terus terjaga hingga proyek selesai sepenuhnya.

Harapan Baru untuk Masyarakat

Selama bertahun-tahun, banjir di sepanjang Batang Lembang menyebabkan kerugian materi, mengganggu aktivitas sekolah, merusak lahan pertanian, bahkan mengancam keselamatan warga. Kehadiran proyek ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Kecamatan Kubung dan sekitarnya untuk hidup lebih aman dan lebih produktif.

Pejabat dan Tokoh Masyarakat yang Hadir

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut:

Kadis PUPR Kabupaten Solok Effia Vivi Fortuna

Kadis PRKPP Retni Humaira

Kabid BPBD Indra Muchsis beserta tim

Ketua Golkar Kabupaten Solok Mukhkis Dt. Gampo

Camat, Wali Nagari, KAN, dan tokoh masyarakat setempat

(Rini/Mond)

#BWSSVPadang #Infrastruktur

 




Padang, Serasinews.com — Pemandangan yang memprihatinkan kembali terjadi di tengah pelaksanaan proyek pemerintah. Di lokasi rehabilitasi Gedung Abdullah Kamil di Jalan Diponegoro No. 22, Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas di bagian atap gedung tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diatur dalam standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Proyek bernilai Rp 3,4 miliar lebih ini merupakan bagian dari kegiatan “Penataan dan Pembenahan Aset Budaya Gedung Abdullah Kamil” di bawah Kementerian Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pelaksanaan proyek berada di bawah tanggung jawab Satker Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dengan CV. Panca Karya Satria sebagai kontraktor pelaksana, serta CV. Cipta Seroja Consultant sebagai konsultan pengawas.

Minim Pengawasan, Pekerja Bertaruh Nyawa

Pantauan langsung tim media selama beberapa hari di lapangan menunjukkan indikasi kelalaian serius terhadap aspek keselamatan kerja. Para pekerja tampak beraktivitas di ketinggian tanpa sabuk pengaman (safety belt) atau body harness, bahkan sebagian tidak mengenakan helm proyek maupun sepatu keselamatan.
Kondisi ini sangat berisiko dan bisa berujung fatal apabila terjadi terpeleset atau jatuh dari ketinggian.

Fenomena ini memperlihatkan minimnya pengawasan baik dari pihak kontraktor maupun konsultan pengawas. Padahal, dalam setiap proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN, penerapan K3 seharusnya menjadi prioritas utama, bukan hanya formalitas administratif semata.

UU Keselamatan Kerja Dilanggar Secara Terang-Terangan

Ketentuan mengenai keselamatan kerja sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
UU ini menegaskan kewajiban setiap pengusaha atau penyelenggara proyek untuk:

Menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas bahaya;


Memberikan pelatihan keselamatan;


Menyediakan APD lengkap bagi pekerja;


Serta memastikan peralatan kerja dalam kondisi layak dan terawat.


Selain itu, pekerja juga berhak mengetahui potensi bahaya di tempat kerja dan berhak menolak bekerja apabila keselamatannya tidak terjamin.
Implementasi UU ini diperkuat oleh Permenaker No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.

Proyek Berbasis APBN Harus Jadi Teladan

Sangat disayangkan, proyek pemerintah yang seharusnya menjadi contoh penerapan standar K3 yang baik, justru memperlihatkan praktik abai terhadap keselamatan tenaga kerja.
Dana besar yang digelontorkan negara untuk pelestarian aset budaya seperti Gedung Abdullah Kamil seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan profesionalitas kerja.

Kementerian Diminta Turun Tangan

Kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi Kementerian Kebudayaan dan instansi terkait. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek, agar kejadian serupa tidak terulang di proyek lain.
Keselamatan kerja bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan hak asasi setiap pekerja.
Ketika hak itu diabaikan, maka setiap kecelakaan yang terjadi bukan lagi disebut “musibah”, melainkan konsekuensi dari kelalaian yang seharusnya bisa dicegah.

(Deni/Mond/Rini)
#Infrastruktur #KementerianKebudayaan #KeselamatanKerja

Serasinews.com,Padang Pariaman – Upaya pemerintah memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional kini makin terasa di akar rumput. Hal itu terlihat dari kunjungan kerja tim delegasi tingkat tinggi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke Nagari Aia Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (tanggal kegiatan).

Rombongan yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Ir. Rachmat Kaimuddin, bersama perwakilan Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta unsur pemerintah daerah meninjau langsung progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 Tahap II. Fokus kegiatan kali ini adalah memastikan efektivitas program optimalisasi infrastruktur irigasi pertanian di wilayah Daerah Irigasi Batang Anai.

Lokasi utama kunjungan berada di lahan Kelompok Tani Saiyo, yang menjadi penerima manfaat langsung dari proyek rehabilitasi saluran irigasi tersebut.

Irigasi Efisien, Produktivitas Meningkat

Sebelum program berjalan, petani di Aia Tajun kerap kesulitan mendapatkan pasokan air, terutama di musim kemarau. Sebagian sawah bahkan terpaksa tidak ditanami karena minimnya aliran air. Namun kini, setelah saluran tersier dan kuarter selesai direhabilitasi, air dari Batang Anai mengalir lancar hingga ke lahan on-farm.

Perubahan itu memberi dampak besar. Indeks Pertanaman (IP) naik signifikan — sawah yang sebelumnya hanya panen sekali, kini bisa dua hingga tiga kali dalam setahun. Produktivitas padi pun meningkat, membawa semangat baru bagi petani setempat.

“Saluran ini bukan sekadar beton dan air yang mengalir, tapi harapan baru bagi kami,” ungkap salah satu anggota Kelompok Tani Saiyo dengan penuh rasa syukur.

Menjaga Air, Menjaga Masa Depan

Dalam dialog di lapangan, Ir. Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya keseimbangan antara ketersediaan air dan pemanfaatan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari infrastruktur yang terbangun, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memelihara jaringan irigasi.

“Sumber daya air Batang Anai adalah berkah yang harus dijaga. Setiap tetes air harus digunakan seefisien mungkin untuk mendukung program Swasembada Pangan Nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. BWS Sumatera V Padang diminta memperkuat koordinasi dengan kelompok tani agar sistem irigasi berjalan optimal dan pembagian air berlangsung adil di semua lahan.

Dukungan Nyata untuk Petani

Kunjungan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di sektor pertanian.
“Tujuan utama kami sederhana: memastikan air sampai ke lahan petani dalam volume dan waktu yang tepat. Karena irigasi yang baik adalah pondasi ketahanan pangan,” ujar salah satu pejabat teknis Kementerian PUPR di lokasi.

Kepala BWS Sumatera V Padang menambahkan, sistem pemantauan lapangan dan program pelatihan petani akan terus diperkuat agar masyarakat dapat mengelola irigasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Aia Tajun, Simbol Kebangkitan Sawah Rakyat

Kini, hamparan sawah Aia Tajun kembali hijau. Air yang mengalir di saluran irigasi baru bukan hanya menumbuhkan padi, tapi juga optimisme.
Kunjungan lapangan ini menjadi simbol nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan pangan dari daerah.

Dari Padang Pariaman, pesan itu mengalir jelas:

Ketahanan pangan bukan sekadar slogan — ia tumbuh dari kerja nyata yang berakar di sawah rakyat.

(Mond/Rini/SRP)
#Infrastruktur #BWSSVPadang #Irigasi #PadangPariaman

 

Padang, Serasinews.com—
Terik matahari di kawasan Komplek Perumahan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (24/10/2025), tidak hanya membakar aspal dan tanah galian, tetapi juga kesabaran para pekerja proyek drainase. Di antara debu dan batu yang berserak, mereka tampak duduk termenung di tepi lubang saluran air yang belum tersentuh semen.

“Sudah siang, tapi semen belum datang. Batu ada, tapi percuma. Kami cuma bisa duduk begini,” ujar seorang pekerja dengan nada kecewa saat ditemui Integritas.

Proyek yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah genangan air di kawasan tersebut justru tersendat karena ketiadaan material utama. Tidak ada semen berarti tidak ada pekerjaan — dan bagi para pekerja harian, itu berarti tidak ada penghasilan.

“Kami dibayar kalau kerja. Kalau bahan belum datang, kami tidak dapat apa-apa. Hari ini ya habis begitu saja,” keluhnya, menyeka keringat di wajahnya yang letih.

Warga Ikut Terimbas

Kemacetan kecil kini menjadi pemandangan sehari-hari di jalan utama komplek Belimbing. Separuh badan jalan tertutup galian proyek yang belum rampung, memaksa pengendara melambat dan saling bergantian melewati jalur sempit.

“Anak-anak sekolah, mobil belanja, semua terganggu. Kalau proyeknya molor, kami juga yang susah,” kata Roni, warga setempat, dengan nada kesal.
Ia menilai pelaksanaan proyek tidak disiapkan dengan matang. “Kalau sudah mulai kerja, mestinya bahan sudah lengkap. Jangan warga yang jadi korban,” tambahnya.

Kemarahan di Lapangan

Kekecewaan para pekerja pun tak terbendung. Salah seorang di antaranya melontarkan sindiran keras dalam logat Minang yang kental, “Kalau ndak ado piti, jaan diambiak karajo ko. Atau pinjam dulu piti den. Supayo jan taniayo urang banyak dek awak.”

Ucapan itu menggambarkan rasa frustasi terhadap pelaksana proyek yang dianggap tidak siap secara keuangan maupun manajemen.

Dinas PUPR Belum Memberi Tanggapan

Tim Integritas telah mencoba menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas proyek drainase (plat duiker) tersebut. Upaya konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, khususnya Bidang Cipta Karya, belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, panggilan dan pesan yang dikirim belum mendapat respons.

Minim Transparansi, Masyarakat Pertanyakan Pengawasan

Keterlambatan proyek publik seperti ini menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana bisa proyek pemerintah berjalan tanpa kesiapan material yang memadai?
Bagi warga, dampaknya nyata — mulai dari gangguan akses jalan hingga kekhawatiran proyek tak selesai tepat waktu.

“Pemerintah harus tegas pada rekanan yang tidak profesional. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Catatan Akhir

Proyek drainase Belimbing menjadi potret kecil dari persoalan besar infrastruktur daerah: koordinasi yang lemah, pengawasan yang minim, dan tanggung jawab sosial yang belum tumbuh.

Selama semen belum datang, para pekerja hanya bisa menunggu di tepi galian yang menganga — sementara warga terus berharap agar jalan yang menjadi urat nadi mereka kembali bisa dilewati tanpa hambatan dan kekecewaan.

(Hen/Rini/mond)
#Infrastruktur #Padang

 

  Serasinews.com,Padang,— Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang kini berada di garda depan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02 Tahun 2025 tentang percepatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi di seluruh Indonesia.

Lebih dari sekadar membangun saluran air, langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah tantangan nyata: perubahan iklim, degradasi lahan, dan kebutuhan air yang terus meningkat.

Fokus di Hulu: Irigasi Tersier, Kunci Produktivitas

Di Sumatera Barat, perhatian utama BWS Sumatera V Padang tertuju pada rehabilitasi jaringan irigasi tersier—jaringan paling dekat dengan lahan pertanian rakyat. Di sinilah dampak nyata terasa. Ketika air mengalir lancar ke sawah, kehidupan petani ikut bergerak.

“Kami tidak hanya membangun saluran, kami menghidupkan kembali pertanian. Ketika air lancar, panen meningkat, ekonomi petani bangkit,” ujar salah satu pejabat teknis BWS. 

Melalui kolaborasi erat dengan pemda, kelompok tani, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), BWS Sumatera V memastikan seluruh proses berjalan terarah: dari perencanaan teknis, pengerjaan lapangan, hingga pemeliharaan sistem yang efisien.

Manfaat Nyata: Dari Petak Sawah ke Peta Ketahanan Pangan Nasional

Pelaksanaan Inpres ini membuka banyak peluang jangka panjang:

Produktivitas Naik: Air irigasi yang stabil memungkinkan petani menanam lebih sering, meningkatkan indeks pertanaman, dan memperluas lahan produktif.

Swasembada Pangan: Sumatera Barat sebagai lumbung beras di Sumatera kini didukung infrastruktur yang lebih siap, memperkuat kontribusinya pada ketahanan pangan nasional.

Mitigasi Risiko Gagal Panen: Irigasi yang baik jadi benteng menghadapi kekeringan dan perubahan cuaca ekstrem.

Efisiensi dan Inovasi: Teknologi seperti sistem irigasi tertutup, pengaturan debit otomatis, hingga pemantauan digital mulai diterapkan untuk penggunaan air yang lebih hemat dan tepat.

Pemberdayaan Petani: Lewat program padat karya dan penguatan kelembagaan P3A, petani tidak hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga pengelola infrastruktur irigasi mereka sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Dengan irigasi yang baik, sektor pertanian tumbuh, industri pengolahan hasil tani berkembang, dan ekonomi lokal ikut bergerak.

Kolaborasi: Fondasi Keberlanjutan

Keberhasilan program ini tak lepas dari sinergi antar pihak: pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. BWS Sumatera V Padang berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan realita lapangan.

Lebih dari pembangunan fisik, BWS juga mengembangkan sistem pemantauan berbasis data untuk memastikan proyek berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Data ini menjadi landasan pengambilan keputusan yang lebih akurat di masa depan.

Menuju Kedaulatan Pangan Lewat Irigasi yang Tangguh

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen kuat, program ini diharapkan menjadi landasan Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. Ini bukan hanya soal membangun saluran air, tetapi soal membangun ekosistem pertanian yang tangguh, modern, dan berkelanjutan.

“Air adalah kehidupan. Dan irigasi, adalah jalannya menuju kesejahteraan,” itulah semangat yang terus mengalir bersama BWS Sumatera V Padang.

Jika kamu butuh versi ringkas, siaran pers, atau naskah video dari narasi ini, tinggal beri tahu.

(Rini

 


Serasinews.comDharmasraya — Di tengah teriknya matahari Sabtu pagi, langkah Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani tampak beriringan dengan Anggota DPR RI Fraksi Golkar Zigo Rolanda. Keduanya meninjau langsung sejumlah proyek strategis yang tengah digarap di berbagai titik Kabupaten Dharmasraya. Bukan sekadar kunjungan formalitas, kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mengawali Langkah di Titik Rawan Banjir

Perjalanan dimulai dari kawasan Sungai Batanghari di Kecamatan Timpeh, di mana pemerintah daerah sedang menyiapkan proyek pengendalian banjir dan pembangunan DAM. Sungai besar yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, kini justru menjadi ancaman ketika musim hujan tiba.

“Setiap tahun, ratusan hektare sawah warga di bantaran sungai tergenang. Ini bukan hanya soal air, tapi soal masa depan petani kita,” ujar Bupati Annisa di sela-sela peninjauan.

Zigo Rolanda, yang juga anggota Komisi V DPR RI—komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan—menyebut proyek ini akan menjadi fokus advokasinya di tingkat pusat. “Kita akan dorong agar pengendalian banjir Batanghari ini mendapat dukungan penuh dari kementerian terkait. Ini proyek yang menyangkut keselamatan warga dan ketahanan pangan daerah,” tegasnya.

Menuju Jalan Ekonomi Baru Dharmasraya

Dari Timpeh, rombongan bergerak menuju Kecamatan Pulau Punjung untuk meninjau proyek peningkatan jalan Dharmasraya Djunction. Jalan ini digadang-gadang bakal menjadi poros ekonomi baru yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan kawasan perdagangan dan jasa yang kian tumbuh pesat.

Bupati Annisa menyebut proyek ini sebagai “urat nadi ekonomi baru” Dharmasraya. “Begitu jalan ini rampung, konektivitas antarwilayah akan semakin mudah. Investor akan datang, dan aktivitas perdagangan masyarakat akan meningkat signifikan,” katanya dengan nada optimistis.

Zigo Rolanda menambahkan, jalan bukan sekadar infrastruktur fisik. “Ini infrastruktur sosial. Jalan yang baik memperpendek jarak, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan membuka kesempatan kerja bagi banyak orang,” ujarnya.

Menembus Kawasan Permukiman Kumuh di Sungai Kambut

Kunjungan berlanjut ke Nagari Sungai Kambut, kawasan yang kini tengah menjadi prioritas penataan permukiman. Di sini, kondisi infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan sanitasi masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Bupati Annisa menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin pembangunan hanya berfokus pada proyek besar. “Kita juga ingin masyarakat di kawasan yang selama ini terpinggirkan merasakan langsung hasil pembangunan. Tidak ada yang boleh tertinggal,” ujarnya.

Rombongan menyusuri gang sempit dan berbincang dengan warga setempat. Beberapa ibu rumah tangga menyampaikan harapan sederhana: air bersih yang mengalir lancar dan jalan yang tak lagi becek setiap kali hujan turun.

Zigo mencatat seluruh keluhan itu dan berjanji akan mendorong dukungan program penataan kawasan kumuh dan air bersih melalui kementerian teknis. “Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Kita akan kawal sampai tuntas,” tegasnya.

Menutup Hari di Pasar Modern Sungai Rumbai

Rangkaian kunjungan ditutup di lokasi pembangunan Pasar Modern Sungai Rumbai, proyek yang diharapkan menjadi pusat perdagangan baru di wilayah selatan Dharmasraya. Bangunan megah mulai tampak berdiri, menandakan geliat ekonomi baru di kawasan itu.

“Pasar ini bukan sekadar tempat jual beli, tapi wadah pemberdayaan ekonomi rakyat. Kita ingin pedagang kecil punya tempat yang layak, bersih, dan modern,” tutur Bupati Annisa.

Zigo Rolanda menyambut visi tersebut. Ia menilai pembangunan pasar modern menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan. “Ketika pasar tumbuh, ekonomi rakyat bergerak. Dan ketika ekonomi rakyat bergerak, kesejahteraan akan meningkat,” katanya.

Kolaborasi yang Berbuah Harapan

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V yang diwakili oleh Kasi KPISDA Iwan Hernawan, bersama Satker Sonny Iswanto dan TosweriPPK Inpres Tahap 2 Ilham Friezen, serta PPK PJSA Batanghari Rifki. Dari unsur legislatif daerah, tampak hadir pula Anggota DPRD Dharmasraya Fraksi Partai Golkar, di antaranya Sujito, Sasmi Erli, Henrianto, Amrizal, dan Zulhendra Antoni, beserta sejumlah kader non-parlemen lainnya.

Kehadiran berbagai unsur ini menjadi penanda kuat bahwa pembangunan Dharmasraya kini memasuki fase baru  fase sinergi dan akselerasi.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan semua pihak, termasuk para wakil rakyat di pusat. Dengan kolaborasi seperti ini, insya Allah Dharmasraya akan semakin maju,” ujar Bupati Annisa menutup kegiatan.

Komitmen untuk Dharmasraya yang Lebih Baik

Menutup kunjungan, Zigo Rolanda kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi daerah. “Dharmasraya adalah rumah kita bersama. Saya akan pastikan setiap kebutuhan pembangunan di sini mendapat perhatian di tingkat nasional,” katanya penuh keyakinan.

Dengan kerja nyata dan sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan pusat, Dharmasraya tampaknya sedang bergerak menuju arah baru daerah yang tangguh menghadapi tantangan, sekaligus adaptif dalam menyongsong masa depan.

(Mond/Rini) 

#Dharmasraya #Infrastruktur #BWSSVPadang


Serasinews.com, Padang – Komitmen nyata Anggota DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara, terhadap kebutuhan masyarakat kembali terlihat melalui pelaksanaan proyek rehabilitasi saluran drainase di Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat. Proyek yang menjadi bagian dari Pembangunan Saluran Drainase Paket 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang ini merupakan hasil dari Pokok Pikiran (Pokir) Iswanto, yang menitikberatkan pada penanggulangan masalah genangan air di kawasan padat aktivitas masyarakat.

Kawasan Padang Pasir selama ini dikenal sebagai salah satu titik yang kerap mengalami genangan, terutama saat curah hujan tinggi. Kondisi itu tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran akses menuju fasilitas publik seperti Puskesmas Padang Pasir dan Masjid Sahara. Melihat kebutuhan mendesak tersebut, Iswanto Kwara mengusulkan program rehabilitasi drainase sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat yang telah lama disampaikan kepadanya.

“Ini adalah hasil dari keluhan dan aspirasi masyarakat yang kami terima. Banyak warga yang setiap musim hujan mengeluh karena air sering meluap ke jalan bahkan ke halaman rumah. Maka dari itu, kami perjuangkan agar proyek ini bisa segera terealisasi,” ujar Iswanto Kwara, saat mendampingi Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan, Rabu (8/10/2025).

Sinergi Legislatif dan Eksekutif: Kolaborasi Nyata untuk Padang yang Lebih Baik

Iswanto menegaskan bahwa dukungan terhadap program pembangunan infrastruktur bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan wujud dari tanggung jawab moral dan politik dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kota menjadi kunci untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan perkotaan, terutama terkait pengendalian banjir dan genangan air.

“Kami di legislatif tidak ingin hanya berbicara di ruang rapat. Kami ingin hadir di lapangan, mendengar langsung keluhan warga, dan memastikan solusi yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya. Drainase ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya besar bagi warga sekitar,” ungkapnya dengan tegas.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi kepada Iswanto Kwara atas inisiatif dan kepeduliannya. Menurutnya, perhatian Iswanto terhadap masalah infrastruktur lingkungan menjadi contoh bagaimana kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat memberikan hasil konkret.

“Saya sangat mengapresiasi Pak Iswanto yang telah memperjuangkan proyek ini melalui Pokir-nya. Inilah bentuk nyata sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota. Semoga langkah ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan genangan di Padang Pasir,” kata Fadly.

Ia juga mengimbau agar masyarakat setempat ikut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke saluran, serta rutin bergotong royong melakukan pembersihan agar manfaat drainase yang dibangun bisa bertahan lama.

Detail Proyek dan Dampaknya bagi Warga

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menjelaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi drainase tersebut dilaksanakan secara kontraktual selama 90 hari dengan panjang saluran mencapai 150 meter dan nilai anggaran sekitar Rp587 juta. Lokasi proyek difokuskan di depan Puskesmas Padang Pasir dan Masjid Sahara, dua titik yang sering terdampak genangan air saat hujan deras.

“Tujuan utama pekerjaan ini adalah untuk mengurangi potensi genangan air di kawasan pusat kota yang memiliki aktivitas padat dan mobilitas tinggi. Selain warga, ada juga pengunjung puskesmas dan jamaah masjid yang selama ini terdampak langsung,” jelas Tri.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pemko Padang menargetkan dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi kawasan rawan banjir di kota ini. Untuk itu, proyek-proyek drainase seperti yang diperjuangkan Iswanto Kwara akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pengendalian banjir lainnya.

Wujud Kepedulian yang Terus Berlanjut

Bagi Iswanto Kwara, pembangunan fisik seperti drainase hanyalah bagian kecil dari upaya besar membangun kota yang layak huni. Ia berkomitmen untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya melalui Pokir DPRD agar kebijakan pembangunan selalu berpihak pada kebutuhan nyata warga.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah-masalah sederhana yang justru paling dirasakan warga. Saya akan terus berupaya agar program seperti ini berkelanjutan, tidak hanya di Padang Pasir, tapi juga di kawasan lain yang menghadapi persoalan serupa,” ujarnya.

Dengan terealisasinya proyek rehabilitasi drainase ini, warga Padang Pasir kini memiliki harapan baru untuk terbebas dari genangan air yang telah menjadi masalah bertahun-tahun. Lebih dari itu, proyek ini menjadi bukti bahwa ketika kepedulian bertemu komitmen, perubahan nyata bisa diwujudkan.

(Mond)

#Infrastruktur #DPRDPadang #Padang


Serasinews.com, Pesisir Selatan — Harapan petani untuk bisa panen lebih dari sekali dalam setahun kian mendekati kenyataan. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang bersama Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, meninjau langsung progres pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Sawah Laweh di Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka reses anggota DPR RI, di mana Zigo turun langsung ke lapangan didampingi oleh Kepala Seksi PelaksanaanKepala Seksi KPISDA, serta PPK Irigasi dan Rawa I dan II BWS Sumatera V Padang. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan proyek strategis irigasi berjalan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat petani.

Dari Sawah Tadah Hujan Menuju Pertanian Produktif

Bagi masyarakat Nagari Duku dan sekitarnya, nama Sawah Laweh bukan sekadar wilayah pertanian biasa. Selama bertahun-tahun, petani di kawasan ini menggantungkan hidup pada hujan. Saat musim kemarau tiba, lahan mengering, dan hasil panen pun menurun drastis.

Namun, melalui pembangunan jaringan irigasi D.I Sawah Laweh, mimpi untuk mengubah sistem pertanian tadah hujan menjadi pertanian beririgasi mulai terwujud. “Selama ini masyarakat hanya bisa menanam sekali setahun. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kita berharap ke depan petani bisa menanam hingga tiga kali setahun,” ujar Zigo Rolanda saat berdialog dengan warga dan pelaksana proyek.

Menurut Zigo, infrastruktur irigasi adalah tulang punggung produktivitas pangan di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga teknis seperti BWS Sumatera V untuk memastikan manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.


Rp 22,3 Miliar untuk Irigasi Sawah Laweh

Dalam kesempatan itu, Zigo juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,3 miliar untuk pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan melalui program Inpres Irigasi. Dana tersebut terbagi dalam beberapa tahap, yakni:

  • Tahap II: Rp 2,9 miliar untuk pembangunan jaringan utama;
  • Tahap III: Rp 15,9 miliar untuk penyelesaian jaringan utama lanjutan;
  • dan Rp 3,5 miliar untuk pembangunan jaringan tersier.

Zigo menilai langkah ini sebagai wujud komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di daerah yang selama ini masih bergantung pada curah hujan. “Infrastruktur air ini bukan hanya soal saluran beton, tapi tentang kehidupan. Air yang mengalir ke sawah berarti mengalirkan harapan baru bagi ribuan keluarga petani,” ujarnya.

Baru 598 Hektare yang Teraliri, Masih Panjang Jalan Menuju 3.273 Hektare

Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sumatera V Padang menjelaskan bahwa saat ini jaringan irigasi baru mampu mengaliri sekitar 598 hektare sawah dari total 3.273 hektare lahan potensial di D.I Sawah Laweh. Artinya, masih terdapat ribuan hektare sawah yang menunggu aliran air untuk bisa produktif secara optimal.

Untuk mencapai target penuntasan dan memastikan seluruh area bisa dialiri, dibutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp 359 miliar. Meski jumlahnya besar, pihak BWS Sumatera V menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan secara bertahap sesuai arahan dan ketersediaan anggaran.

“Kami berupaya maksimal agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Tantangan teknis di lapangan cukup besar, tapi kami terus berkoordinasi dengan semua pihak agar irigasi ini benar-benar berfungsi optimal,” terang perwakilan BWS Sumatera V Padang.

Harapan Baru dari Sawah Laweh

Bagi petani di Nagari Duku, suara air yang mengalir di saluran irigasi bukan hanya tanda musim tanam telah tiba, tapi juga simbol perubahan. Irigasi D.I Sawah Laweh diharapkan mampu mengubah wajah pertanian di Tarusan menjadi lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan komitmen BWS Sumatera V Padang, harapan untuk menjadikan Pesisir Selatan sebagai lumbung pangan baru di Sumatera Barat tampak semakin nyata.

“Pekerjaan ini memang belum selesai, tapi setiap meter saluran yang terbangun adalah langkah menuju kesejahteraan petani,” tutup Zigo penuh optimisme.

(Mond/Rini) 

#BWSSVPadang #Padang #Infrastruktur


Serasinews.com,Pasaman – Suara gembira bergema di pelosok Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman. Dari warung kopi hingga pasar nagari, dari tepian sawah hingga kantor pemerintahan, masyarakat memperbincangkan satu kabar yang telah lama mereka nantikan  revitalisasi jalan Simpang Tiga Rumbai menuju Muara Tais akan segera direalisasikan pada tahun anggaran 2025 ini.

Kabar itu bagai embun penyejuk di tengah dahaga panjang masyarakat atas infrastruktur yang layak. Setelah bertahun-tahun berharap, impian warga untuk memiliki akses jalan yang mulus dan representatif akhirnya menemukan titik terang. Dan di balik kabar menggembirakan itu, satu nama kerap disebut penuh rasa terima kasih: Benny Utama, tokoh masyarakat Pasaman, mantan Bupati dua periode, dan kini anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar.

Dari Janji di Musrenbang hingga Aksi Nyata di Senayan

Jika menengok ke belakang, kisah ini bermula dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pasar Nagari Muara Tais pada tahun 2022. Saat itu, Benny Utama yang masih menjabat sebagai Bupati Pasaman dengan tegas menyampaikan komitmennya: meningkatkan kualitas ruas jalan Simpang Tiga Rumbai–Muara Tais agar layak dilalui dan menjadi jalur vital penggerak ekonomi masyarakat.

Janji itu bukan sekadar kata manis di podium. Dua tahun berselang, meski kini duduk di kursi Senayan sebagai anggota Komisi III DPR-RI, Benny membuktikan bahwa komitmen terhadap kampung halamannya tetap menyala. Melalui sinergi lintas komisi dan kerja politik yang cermat, ia memastikan agar usulan revitalisasi jalan tersebut masuk dalam alokasi APBN 2025 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Screenshot_20251005_122738~2
Ruas jalan Rumbai - Muara Tais yang akan dilakukan rehabilitasi.

Koordinasi Lintas Komisi yang Berbuah Manis

Perjuangan itu tidak datang begitu saja. Dalam proses panjang di Senayan, Benny Utama menggandeng Zigo Rolanda, rekannya satu fraksi di Partai Golkar yang kini duduk di Komisi V DPR-RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar). Dari sinergi dua wakil rakyat Pasaman inilah, usulan Pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2023 akhirnya disetujui sepenuhnya.

“Alhamdulillah, usulan Rp35 miliar itu telah diakomodir sepenuhnya. Pelaksanaannya akan dieksekusi langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sumatera Barat di Padang,”
ujar Benny Utama, Kamis (2/10/2025).

Ia menambahkan bahwa proses lelang pembangunan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, dan pekerjaan fisik dimulai tahun ini. Proyek tersebut dirancang menggunakan skema Multiyears Contract (MYC) dengan total nilai Rp35 miliar, terbagi dalam dua tahap:

  • Tahun 2025: Rp5,8 miliar
  • Tahun 2026: Rp29,2 miliar

“Dengan sistem MYC, pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan terencana, sehingga hasilnya maksimal untuk masyarakat,” jelas Benny.

Arti Penting Jalan Ini bagi Masyarakat Pasaman

Ruas jalan Simpang Tiga Rumbai–Muara Tais bukan sekadar penghubung antarwilayah. Jalan ini adalah urat nadi utama perekonomian Kecamatan Mapat Tunggul dan sekitarnya. Melalui jalur ini, hasil pertanian, perkebunan, dan ternak masyarakat mengalir ke pusat-pusat perdagangan di kabupaten.

Selama bertahun-tahun, kondisi jalan yang rusak parah sering menjadi keluhan warga. Jalan berlubang, tebing longsor, dan genangan air saat musim hujan kerap membuat mobilitas terganggu. Kini, dengan proyek revitalisasi tersebut, harapan akan akses transportasi yang aman, cepat, dan efisien akhirnya terwujud.

Kado Istimewa untuk Ulang Tahun ke-80 Kabupaten Pasaman

Tepat pada 8 Oktober 2025, Kabupaten Pasaman merayakan hari jadinya yang ke-80 dengan tema “Bangkit dengan Semangat Bersama.” Pemerintah daerah menggelar berbagai kegiatan  mulai dari promosi potensi daerah, pameran pembangunan, hingga pesta rakyat yang berlangsung dari 1 hingga 11 Oktober.

Dan di tengah semarak perayaan itu, realiasi proyek jalan Rumbai–Muara Tais menjadi kado terindah bagi seluruh masyarakat Pasaman. Tidak hanya karena nilainya besar, tetapi karena di baliknya tersimpan makna yang lebih dalam: janji yang ditepati, perjuangan yang nyata, dan kepedulian yang berkelanjutan terhadap daerah asal.

“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tapi bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang selama ini memberi kepercayaan dan dukungan. Jalan ini untuk rakyat Pasaman,”
tegas Benny Utama menutup pernyataannya.

Harapan Baru dari Ujung Utara Sumbar

Kini, masyarakat Mapat Tunggul dan sekitarnya menatap masa depan dengan optimisme baru. Dengan terealisasinya pembangunan jalan ini, mereka yakin geliat ekonomi akan semakin tumbuh, wisata alam akan lebih mudah dijangkau, dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Bagi warga Pasaman, jalan bukan sekadar infrastruktur, melainkan simbol harapan. Dan tahun ini, di usia ke-80 Kabupaten Pasaman, harapan itu akhirnya mulai menjejak nyata di tanah mereka.

(Mond/Deni)

#Infrastruktur #SumateraBarat #Pasaman



 


Serasinews.com,PASAMAN BARAT, – Proyek pembangunan seawall dan pengamanan Pantai Sasak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, mendapatkan Apresiasi dari masyarakat . Proyek senilai Rp 2,55  miliar lebih yang dikerjakan CV RAYAZKA sesuai dengan  Spek dan aturan yang berlaku dalam kontrak  bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setelah  pengerjaannya rampung.

Robi, seorang warga sasak,  mengatakan kepada media ini

Dalam pandanganya, Doni menyampaikan bahwa proyek milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumbar itu justru membuat rasa was - was masyarakat mulai tenang akan adanya abrasi 

“Sebelum proyek ini  ada, masyarakat masih sangat was was akan terdampak abrasi pantai lewat sepanjang pantai untuk beraktivitas, baik sosial maupun ekonomi. Sekarang akan sangat membantu, ulasnya memaparkan

Ia juga menilai terdapat banyak keuntungan adanya pembangunan ini,  dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Tim pengawasan dinilai sangat  maksimal dalam pengawasan, dan hasil pekerjaan kini telah nampak hasilnya



Kondisi dilapangan  memperkuat dugaan itu. Salah satu warga setempat, Arif juga , mengungkapkan bahwa sejak proyek dimulai, akses jalan menuju dan dari Maligi kini lancar dan tidak ada lagi  luapan air Suak Maligi yang menghantam area pembangunan.

“Sejak awal terlihat pengerjaan sangat teliti dan hati - hati dan  maksimal. Susunan batu sangat rapi dan  tidak  asal jadi, dan timbunan  pakai pasir lau yang lapisi geotek  Sekarang abrasi tidak ada lagi” ujarnya kepada wartawan.

Pantauan media pada 29 September 2025  lokasi proyek. Nampak Geotextile yang terpampang  struktur batu  terpasang sempurna,  dan minyak memakai Solar industri dari salah satu perusahan Distributor BBM Subsidi terlampir didalam foto berita, 

Saat dikonfirmasi, pihak pelaksana dari Cv Rayazka , mon oleh wartawan, memaparkan kepada kami tim media memberikan keterangan. Asal usul batu memakai izin dari cv  sabar bumi sejati di daerah padang sawah tigo nagari, ulasnya sambil melihatkan dokumen pembelian. 

“Ini bentuk kepedulian kami dari pihak rekanan untuk bekerja sesuai aturan dari Kontrak kerja. Kami ingin proyek yang dibiayai uang  rakyat ini benar-benar bermanfaat,” tegas mon. 

( Rini/Ef )


Serasinews.com, Padang – Bagi warga Parak Buruk, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, setiap kali hujan deras turun bukan hanya soal air yang membasahi bumi. Ada rasa waswas yang ikut mengalir bersama derasnya air, terutama bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai.

“Kalau hujan deras, kami di sini resah sekali. Takut arus besar datang lagi,” ucap Joni, salah seorang warga Parak Buruk, Sabtu (27/9/2025).

Rasa khawatir itu bukan tanpa alasan. Setiap kali hujan mengguyur deras, debit air sungai kerap meningkat, membawa arus deras yang menggerus dinding sungai. Tebing di beberapa titik semakin rapuh, sementara rumah-rumah warga berdiri hanya beberapa meter dari tepian air.

“Sering kali kami lihat air menghantam tebing. Kalau lama-lama dibiarkan, bisa runtuh ke rumah-rumah kami,” ungkap Yurnalis, warga lain yang rumahnya berjarak hanya selangkah dari bantaran.

Batu Beronjong, Penjaga Baru Sungai

Di tengah keresahan itu, harapan baru muncul. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V melalui tim teknisnya membangun batu beronjong sepanjang 150 meter di kawasan Batipuh Panjang. Bagi warga, beronjong ini bukan sekadar susunan kawat baja berisi batu. Ia adalah tameng, benteng pertama yang melindungi mereka dari ancaman erosi.

Satriawan, Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan (PPKOP) BWS Sumatera V Padang, menegaskan bahwa pembangunan beronjong tersebut bukan hanya soal infrastruktur semata, tetapi soal keselamatan.

“Fungsi utamanya bukan sekadar memperkuat jembatan, tapi juga menjaga stabilitas aliran sungai. Tanpa perlindungan ini, arus deras bisa merusak bantaran, bahkan mengancam rumah-rumah warga,” jelasnya.

Ia menambahkan, beronjong ibarat pagar kuat yang menahan gempuran air. Ketika arus menghantam, tenaga air akan terpecah dan tertahan oleh susunan batu di dalam kawat baja. “Kalau tidak ada beronjong, tebing bisa terus tergerus. Lama-lama bukan hanya lahan yang hilang, tapi juga tempat tinggal warga,” lanjut Satriawan.

Oprit Jembatan dan Sinergi Pembangunan

Selain beronjong, di lokasi yang sama juga tengah dikerjakan pembangunan oprit jembatan sepanjang 100 meter oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang. Pembangunan ini memperkuat akses masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan jembatan akibat derasnya arus.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyebutkan proyek oprit di Parak Buruk merupakan bagian dari paket pembangunan jembatan tahap I, yang juga dilaksanakan di Bungus Timur. Dengan anggaran sebesar Rp1,53 miliar dari APBD Kota Padang, pengerjaan di Parak Buruk dilakukan oleh CV Arsa Nusantara Persada sejak 22 Juli dan dijadwalkan selesai pada 15 Desember 2025.

Namun, meski proyek oprit penting untuk akses transportasi, bagi warga Parak Buruk, batu beronjong jauh lebih terasa manfaatnya. Ia seperti penghalang antara keresahan dan ketenangan, antara ancaman dan harapan.

Warga Sambut Hangat, Waswas Mulai Reda

Saat peninjauan lapangan, banyak warga yang ikut menyaksikan pengerjaan beronjong. Mereka merasa langkah cepat ini memberi rasa aman yang selama ini mereka rindukan.

“Kalau beronjong sudah terpasang, kami bisa lebih tenang. Tidak lagi tiap hujan takut rumah terbawa arus,” kata Yurnalis dengan nada lega.

Camat Koto Tangah, Fizlan Setiawan, serta Lurah Batipuh Panjang, Saputra Herianto, turut hadir bersama masyarakat. Mereka menyebut pembangunan ini sebagai bukti sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Lebih dari Sekadar Proyek

Bagi Satriawan, pembangunan beronjong bukanlah proyek rutin semata. Setiap kawat yang dianyam dan setiap batu yang ditata adalah upaya nyata untuk melindungi kehidupan warga.

“Ketahanan sungai adalah ketahanan masyarakat. Kalau sungai aman, warga pun bisa hidup lebih tenang. Kami ingin beronjong ini bukan hanya bertahan lama, tapi juga memberi rasa aman yang nyata,” tuturnya.

Kini, keresahan warga Parak Buruk mulai terlipur sudah. Hujan deras memang masih akan datang, tapi dengan adanya beronjong, mereka punya benteng baru untuk menghadapi derasnya arus.

(Rini/mond) 


Serasinews.com, Padang – Hujan deras yang mengguyur Kota Padang pada Minggu (28/9/2025) malam, tidak menyurutkan langkah Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti untuk turun langsung meninjau lokasi proyek normalisasi Batang Kandis. Dengan mengenakan jas hujan dan didampingi sejumlah pejabat, Diana berjalan menyusuri tepian aliran sungai yang menjadi salah satu titik rawan banjir di Kota Padang.

Dalam kunjungan tersebut, Diana Kusumastuti didampingi oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang, Naryo Widodo, serta Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Ketiganya meninjau progres pekerjaan sekaligus memastikan bahwa proyek strategis ini berjalan sesuai target.

“Proyek normalisasi ini harus dikerjakan secara baik, sesuai standar mutu, dan tepat waktu. Karena tujuan akhirnya bukan hanya sekadar membangun, tapi memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang selama ini terdampak banjir,” tegas Diana Kusumastuti di sela-sela peninjauan.

Ia menambahkan, normalisasi Batang Kandis merupakan salah satu upaya konkret pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan banjir di Padang. “Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat, terutama dalam mengurangi risiko bencana,” ujarnya.

Rasa Syukur Warga

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan proyek normalisasi Batang Kandis telah membawa perubahan besar bagi warga di sekitar aliran sungai tersebut.

“Dulu, kawasan ini menjadi langganan banjir setiap kali hujan lebat turun. Namun, sejak proyek normalisasi dikerjakan, alhamdulillah tidak ada lagi genangan yang meresahkan warga. Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PUPR dan BWSS V Padang atas kerja kerasnya,” ungkap Maigus.

Ia menegaskan, upaya ini bukan hanya infrastruktur, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan aset mereka.

Komitmen BWSS V

Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, yang turut mendampingi Wamen PU, menjelaskan bahwa progres pekerjaan berjalan sesuai rencana. Hingga akhir September ini, mayoritas konstruksi inti sudah selesai, tinggal tahap penyempurnaan dan finishing.

“Kami terus berupaya menjaga kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis. Meskipun cuaca kerap menjadi tantangan, tim di lapangan tetap bekerja maksimal. Target kami, proyek ini selesai tepat waktu dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Naryo.

Ia menambahkan, normalisasi Batang Kandis mencakup pelebaran dan pengerukan alur sungai, penguatan tebing dengan dinding penahan, serta pembangunan fasilitas pendukung untuk memperlancar aliran air. “Semua pekerjaan ini bertujuan mengurangi risiko banjir dan meningkatkan daya tampung sungai,” katanya.

Antara Infrastruktur dan Harapan

Kehadiran Wamen PU di lokasi proyek disambut antusias warga sekitar yang berharap pembangunan ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang. Bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup dengan ancaman banjir, proyek Batang Kandis bukan hanya sekadar beton dan alat berat, tetapi simbol harapan akan lingkungan yang lebih aman.

Meski hujan tak kunjung reda, peninjauan berlangsung khidmat. Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Padang, termasuk pemeliharaan jangka panjang setelah proyek rampung.

Dengan selesainya normalisasi Batang Kandis, diharapkan Padang mampu terbebas dari momok banjir musiman, sekaligus menjadi contoh kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

(Rini/mond) 

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.