Serasinews.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti lima pasal krusial dalam KUHAP terbaru yang baru saja disahkan DPR. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam pernyataan resminya pada Sabtu (22/11/2025), menyebut sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut berpotensi membuka ruang pelanggaran HAM secara lebih luas dan sistemik.

Anis menilai revisi KUHAP seharusnya menjadi momentum emas memperkuat perlindungan warga dalam proses penegakan hukum. Namun, sejumlah ketentuan justru dinilai melemahkan kontrol terhadap kewenangan aparat.

1. Wewenang Penyelidikan dan Penyidikan Dinilai Terlalu Mengambang

Komnas HAM menyoroti longgarnya kontrol terhadap penggunaan upaya paksa oleh aparat. Menurut Anis, perlu mekanisme pengawasan yang ketat agar kewenangan luas tersebut tidak mengarah pada intimidasi maupun kekerasan terhadap saksi, tersangka, maupun korban.

2. Instrumen Upaya Paksa Minim Perlindungan HAM

Penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan hingga penyadapan disebut masih belum dilengkapi parameter yang jelas. Komnas HAM menilai warga harus memiliki jalur keberatan yang mudah serta transparan ketika merasa dirugikan tindakan aparat.

3. Praperadilan Hanya Sentuh Administratif, Abaikan Substansi

Ketentuan praperadilan yang hanya memeriksa aspek formil dikritik sebagai tidak memadai. Komnas HAM mengingatkan bahwa praktik pelanggaran HAM dalam proses hukum sering terjadi pada aspek materiil—misalnya penyiksaan saat pemeriksaan atau paksaan untuk mendapatkan pengakuan.

4. Frasa 'Segala Sesuatu' Sebagai Alat Bukti Dianggap Berbahaya

Perluasan definisi alat bukti yang mencakup “segala sesuatu yang diperoleh secara legal” dinilai rawan disalahartikan. Komnas HAM memperingatkan frasa tersebut dapat membuka pintu bagi pembenaran bukti dari sumber ilegal, termasuk penyadapan tanpa izin.

5. Ketentuan Koneksitas Sipil–Militer Masih Kabur

Konsep “titik berat kerugian” dalam penentuan yurisdiksi kasus yang melibatkan unsur sipil dan militer disebut belum tegas. Dalam kondisi seperti ini, ada kekhawatiran kasus yang seharusnya diadili di peradilan umum justru dialihkan ke peradilan militer yang lebih tertutup.

Lima Sikap Resmi Komnas HAM terhadap KUHAP Baru

Menanggapi temuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan lima sikap resmi:

Menghormati Pengesahan DPR sebagai bagian dari mandat legislasi negara.

Meminta Salinan Resmi KUHAP untuk memastikan keakuratan analisis.

Melakukan Kajian Mandiri guna menilai implikasi aturan terhadap perlindungan HAM.

Mendukung Judicial Review sebagai hak masyarakat mencari keadilan.

Mendorong Partisipasi Publik dan Masa Transisi dalam penyusunan dan penerapan peraturan pelaksana.

(T)

#KUHAP #KomnasHAM #HAM #Nasional #RevisiKUHAP

Serasinews.com, Jakarta — Sebuah langkah hukum yang tidak biasa kembali mengetuk pintu Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan sengketa pemilu, bukan pula konflik antar lembaga negara. Kali ini, yang diuji adalah relasi paling mendasar dalam demokrasi: hubungan rakyat dengan wakilnya di parlemen, yang selama ini dianggap timpang dan terlalu dikendalikan oleh partai politik.

Lima mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna—mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), khususnya Pasal 239 ayat (2) huruf d yang mengatur bahwa hanya partai politik yang dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR.

Bagi mereka, ini bukan sekadar gugatan tekstual. Ini upaya mengembalikan kedaulatan yang, menurut mereka, “hilang” setelah pemilu selesai.

“Permohonan a quo ini tidak lahir dari kebencian terhadap DPR maupun partai politik. Ini bentuk kepedulian agar sistem perwakilan kita membaik,” ujar Ikhsan di hadapan MK, Selasa (18/11/2025).

Akar Masalah: Rakyat Memilih, Tapi Tak Bisa Mengontrol

Ketentuan yang digugat para mahasiswa memberikan posisi eksklusif kepada partai politik sebagai satu-satunya pihak yang dapat menarik mandat anggota DPR melalui mekanisme recall.

Dalam praktiknya, partai sering mencopot anggota bukan karena pelanggaran etika atau kinerja buruk, melainkan karena konflik internal atau sikap politik yang tidak sejalan dengan elite partai. Sementara itu, rakyat—yang memilih langsung wakilnya—tidak punya saluran hukum untuk meminta pemberhentian sekalipun wakil tersebut tidak bekerja, tidak responsif, atau mengingkari janji kampanye.

Situasi ini, menurut pemohon, melahirkan ironi demokrasi: pemilu hanya menjadi ritual lima tahunan tanpa mekanisme koreksi.

Setelah terpilih, anggota DPR kerap lebih patuh pada arahan partai dibanding mandat konstituennya. Rakyat pun kehilangan posisi tawar.

Kerugian Konstitusional: Suara Rakyat Terputus

Para mahasiswa menilai bahwa hak konstitusional mereka sebagai pemilih dirugikan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memastikan wakilnya tetap setia pada amanat rakyat.

Jika seorang anggota DPR gagal bekerja atau terjerat masalah etika, masyarakat tidak punya mekanisme formal untuk menuntut pertanggungjawaban. Sebaliknya, partai politik memiliki wewenang penuh—yang sering digunakan demi kepentingan internal.

Kondisi ini, menurut mereka, bertentangan dengan prinsip:

Kedaulatan rakyat

Partisipasi warga dalam pemerintahan

Persamaan di hadapan hukum

Demokrasi tidak boleh berhenti setelah surat suara masuk kotak.

Tuntutan Berani: Berikan Hak “Recall” kepada Konstituen

Dalam petitum, pemohon meminta MK menafsirkan ulang Pasal 239 ayat (2) huruf d agar tidak hanya partai politik yang berhak mengusulkan pemberhentian, tetapi juga konstituen.

Usulan mereka: “Diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika dikabulkan, ini akan menjadi reformasi politik besar: untuk pertama kalinya, rakyat memiliki alat hukum untuk menarik kembali mandat anggota DPR yang dianggap tidak layak.

Perkara ini tercatat dengan nomor 199/PUU-XXIII/2025, dengan sidang pendahuluan pada 4 November 2025 dan sidang perbaikan permohonan pada 17 November 2025.

Pertanyaan Besar: Akankah MK Membuka Pintu “Recall oleh Rakyat”?

Gugatan ini berpotensi menjadi tonggak baru dalam demokrasi Indonesia. Penguatan kontrol rakyat atas parlemen dapat mengganggu dominasi partai politik yang selama ini mengatur mati hidup karier legislator.

Namun tantangannya tidak kecil. Perubahan ini akan mengusik tatanan kekuasaan yang selama bertahun-tahun mapan.

Akankah MK mengambil langkah progresif?
Ataukah gugatan ini akan berakhir seperti banyak upaya reformasi politik lain: menguap tanpa jejak?

Apa pun hasilnya, gugatan para mahasiswa ini telah menghidupkan kembali diskursus esensial:
demokrasi bukan hanya memilih—tetapi juga mengawasi dan mengoreksi.
Mungkin inilah momen ketika rakyat bisa kembali memegang kendali atas mandat yang mereka berikan.

(T)
#UUMD3 #Nasional #DPR #Parlemen

Serasinews.com, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menggelar Operasi Zebra 2025 mulai Senin, 17 November 2025. Operasi yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini kembali hadir dengan pendekatan yang lebih tegas dan modern, bertujuan menekan angka kecelakaan sekaligus memperkuat budaya tertib berlalu lintas di seluruh Indonesia.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Operasi Zebra kali ini dibekali sistem pendataan digital yang terintegrasi serta pengawasan lapangan yang lebih ketat. Untuk sejumlah pelanggaran tertentu, polisi akan menindak langsung di lokasi.

Bukan Sekadar Razia: Pembenahan Budaya Berlalu Lintas

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Aries Syahbudin, menekankan bahwa Operasi Zebra bukan hanya kegiatan razia rutin. Ia menyebut, operasi ini merupakan bagian penting dari upaya menciptakan jalan raya yang aman bagi semua pengguna.

“Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Tahun ini, evaluasi pelanggaran menggunakan metode baru. Penilaian tidak lagi hanya dihitung dari banyaknya kasus, tetapi dibandingkan dengan populasi dan jumlah kendaraan di masing-masing daerah. Dengan cara ini, penilaian dianggap lebih adil dan proporsional.

10 Pelanggaran Prioritas yang Langsung Ditindak

Korlantas menetapkan sepuluh jenis pelanggaran yang menjadi fokus utama Operasi Zebra 2025. Jenis-jenis pelanggaran ini dipilih karena sering menjadi pemicu kecelakaan dan keresahan masyarakat.

Tidak Menggunakan Helm SNI

Knalpot Brong / Bising

Kendaraan Tanpa TNKB

Pengendara di Bawah Umur

Berbonceng Lebih dari Satu Orang

Menerobos Lampu Merah

Melawan Arus

Menggunakan Ponsel Saat Berkendara

Overload dan Over Dimension

Balap Liar

Polisi akan menindak langsung pengendara yang melakukan pelanggaran tersebut.

Berlangsung 17–30 November 2025

Operasi Zebra 2025 akan berjalan selama dua minggu, hingga 30 November 2025. Waktu ini dipilih sebagai langkah preventif menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya menyebabkan lonjakan mobilitas masyarakat.

Tujuan utama operasi ini adalah menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman dan tertib menjelang masa liburan panjang.

Pendataan Digital Terintegrasi: Pelanggaran Terekam Permanen

Untuk pertama kalinya, seluruh hasil penertiban akan masuk ke Sistem Informasi Satuan Operasi (SISLAOPS). Setiap kendaraan yang melanggar akan dicatat ke dalam database nasional.

“Kita akan datakan semua kendaraan yang terjaring penertiban agar punya database nasional. Data ini bisa diintegrasikan ke Samsat saat perpanjangan kendaraan,” jelas Aries.

Dengan sistem ini, pelanggaran tidak hanya selesai saat ditilang, tetapi juga berpotensi berpengaruh pada administrasi kendaraan di masa depan.

Operasi Zebra 2025: Lebih Tegas, Modern, dan Terstruktur

Operasi Zebra 2025 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui kombinasi penegakan hukum, edukasi, dan digitalisasi data. Bagi para pengendara, cara paling aman menghadapi operasi ini hanyalah satu: patuh pada seluruh aturan lalu lintas.

Jika tidak, bukan hanya tilang yang menunggu, tetapi juga catatan pelanggaran permanen dalam database nasional.

(B1)

#KakorlantasPolri #OperasiZebra2025 #Nasional

Serasinews.com,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik 23 personel baru yang terdiri atas 10 penyelidik dan 13 penyidik dalam upacara khidmat di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/11). Ketua KPK Setyo Budiyanto memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan yang menandai babak baru dalam perjuangan lembaga antirasuah itu.

Suasana haru dan semangat tampak menyelimuti ruangan ketika para pegawai baru mengucap sumpah di hadapan pimpinan. Bagi mereka, pelantikan ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan tonggak awal perjalanan pengabdian untuk menegakkan hukum dengan integritas dan tanggung jawab moral tinggi.

Regenerasi Semangat, Bukan Sekadar Pergantian

Dalam sambutannya, Setyo menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi nilai dan semangat antikorupsi di tubuh KPK. Menurutnya, perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti pada satu generasi, karena tantangannya terus berkembang seiring waktu.

“Menjadi penyelidik dan penyidik bukan perkara mudah. Tugas kalian bukan hanya menemukan bukti, tapi juga menjaga marwah hukum dan integritas lembaga,” ujar Setyo dengan nada tegas.

Ia menambahkan, para aparat KPK diharapkan tidak hanya menjadi penegak aturan, tetapi juga penjaga moral publik. “Kita tidak sekadar bekerja. Kita sedang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan,” tuturnya.

Korupsi Berubah Wajah: Dari Tatap Muka ke Dunia Digital

Setyo juga mengingatkan bahwa modus kejahatan korupsi kini semakin sulit dilacak. Jika dulu suap dilakukan secara langsung, kini transaksi bisa berlangsung lewat jaringan digital, sistem terenkripsi, hingga lintas negara.

“Dulu korupsi dilakukan face to face, sekarang berbeda. Ada yang lewat sistem elektronik, aset digital, bahkan kripto,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kemampuan digital forensik dan analisis data keuangan modern menjadi keharusan bagi setiap penyidik dan penyelidik. “Kita harus bisa membaca pola, menelusuri aliran dana, dan mengungkap praktik korupsi di dunia digital,” tegasnya.

Keadilan dengan Wajah Humanis

Selain soal kemampuan teknis, Ketua KPK juga menekankan pentingnya sikap humanis dalam penegakan hukum. Menurutnya, keberanian menindak harus seimbang dengan empati dan rasa keadilan.

“Kita menegakkan hukum bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi dan menegakkan keadilan,” katanya. “Penegakan hukum harus profesional, bukan emosional.”

Langkah Strategis di Tengah Tantangan Zaman

Penambahan 23 personel baru ini merupakan bagian dari strategi KPK dalam menghadapi tantangan korupsi yang makin kompleks dan dinamis. Dengan perkembangan teknologi, model pencucian uang baru, dan kebutuhan kerja lintas lembaga, KPK memerlukan SDM yang tangguh dan adaptif.

“Dengan penguatan ini, kami berharap proses penyelidikan dan penyidikan semakin tajam, profesional, dan berkeadilan,” ujar Setyo.

Sumpah untuk Integritas Tanpa Kompromi

Upacara pelantikan ditutup dengan pengucapan sumpah jabatan yang menggema di seluruh ruangan. Dalam keheningan itu, setiap penyidik dan penyelidik mengangkat tangan kanan mereka, berjanji untuk bekerja jujur, disiplin, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Bagi Setyo, momen itu bukan sekadar ritual, melainkan janji pengabdian terhadap bangsa dan hukum yang bersih.

“Korupsi boleh berubah bentuk, tapi nilai kejujuran tidak boleh bergeser,” ucapnya menutup acara yang disambut tepuk tangan seluruh hadirin.

(K)
#KPK #Antikorupsi #Nasional