Serasinews.com, Jakarta — Skala bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan dampak serius. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Jumat (9/1) jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.182 orang, sementara 145 warga masih dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan angka tersebut bertambah setelah adanya laporan korban jiwa baru dalam dua hari terakhir dari sejumlah daerah terdampak.

“Penambahan korban berasal dari Aceh Utara satu orang, Langkat dua orang, dan Tapanuli Tengah satu orang. Dengan demikian total korban meninggal dunia saat ini 1.182 jiwa,” ujarnya.

Selain korban jiwa, dampak kemanusiaan masih sangat besar. BNPB mencatat 238.627 orang masih bertahan di pengungsian, kehilangan tempat tinggal, akses air bersih, serta sumber penghidupan. Bantuan logistik dan layanan dasar masih sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan.

Pencarian Korban Bersifat Situasional

Proses pencarian korban hilang terus dilakukan meski tidak lagi bersifat masif. Abdul menjelaskan, operasi SAR kini bersifat situasional dan akan kembali digelar apabila terdapat laporan masyarakat terkait titik dugaan keberadaan korban.

“Data korban hilang terus kami verifikasi bersama pemerintah daerah. Per hari ini jumlahnya 145 orang,” katanya.

Status Darurat Berbeda di Tiap Provinsi

Di Aceh, sebagian besar wilayah telah memasuki fase transisi darurat, menandai peralihan dari upaya penyelamatan menuju pemulihan awal. Namun, empat daerah—Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya—masih memperpanjang status tanggap darurat. Pemerintah Provinsi Aceh juga memperpanjang status tanggap darurat tingkat provinsi selama 14 hari.

Sementara itu, seluruh wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah berada pada fase transisi darurat. Meski operasi pencarian rutin dihentikan, tim SAR tetap siaga di lapangan.

Pemulihan Panjang Menanti

Kerusakan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam fase ini. Akses jalan terputus, jembatan rusak, dan gangguan komunikasi masih terjadi di sejumlah lokasi. Ratusan ribu pengungsi masih membutuhkan hunian sementara, layanan kesehatan, kebutuhan dasar, serta dukungan psikososial.

Memasuki masa transisi darurat, pemerintah mulai melakukan pendataan kerusakan rumah, penilaian kebutuhan rekonstruksi, serta perencanaan relokasi bagi kawasan rawan bencana. Namun, beban pemulihan sosial dan ekonomi diperkirakan akan berlangsung lama seiring besarnya dampak yang ditinggalkan bencana ini.

(K) 

#BNPB #UpdateKorbanBencanaSumatera

#Nasional

Serasinews.com, Jakarta — Jumlah korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera kembali bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Selasa (6/1), total korban jiwa mencapai 1.178 orang, sementara 148 orang masih dinyatakan hilang.

Tambahan korban meninggal terbaru dilaporkan berasal dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebanyak satu orang. Informasi tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan pers di Jakarta.

BNPB memastikan jumlah korban hilang belum mengalami perubahan. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan masih terus berlangsung di berbagai lokasi terdampak, meski terkendala kondisi medan yang sulit dan cuaca yang belum stabil.

Data BNPB mencatat, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menjadi wilayah dengan jumlah korban hilang terbanyak, yakni 74 orang.

Sementara itu, Provinsi Aceh mencatat korban meninggal dunia paling banyak, dengan total 543 orang. Dampak besar juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang mengalami banjir bandang serta longsor di sejumlah kabupaten.

BNPB menegaskan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) masih akan dilanjutkan dan dievaluasi sesuai perkembangan status tanggap darurat provinsi pada 8 Januari 2026.

Selain korban jiwa, jumlah pengungsi akibat bencana ini mencapai 242.174 jiwa. Aceh menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak, sekitar 217 ribu orang, yang tersebar di posko darurat, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum.

Wilayah dengan konsentrasi pengungsi terbesar di Aceh meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Gayo Lues.

Pemerintah pusat dan daerah saat ini memprioritaskan penanganan darurat, termasuk evakuasi korban, pencarian warga hilang, serta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.

Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak awal tahun ini menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di Sumatera, sekaligus menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menghadapi cuaca ekstrem.

(Rini/Mond) 

#UpdateKorbanBencanaSumatera #BNPB

#Nasional

Serasinews.com, Jakarta — Dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Pulau Sumatra sejak akhir 2025 terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 4 Januari 2026, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.177 orang, sementara lebih dari 242 ribu warga harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Pembaruan data tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, berdasarkan rekapitulasi terakhir per Minggu sore. Dalam sehari, jumlah korban meninggal bertambah 10 orang dari laporan sebelumnya.

Penambahan korban berasal dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan di Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. BNPB menyebut, sebagian besar korban meninggal akibat tertimbun longsor, terseret banjir bandang, dan terjebak di permukiman yang ambruk akibat hujan ekstrem berkepanjangan.

Ratusan Orang Masih Hilang

Di tengah proses pencarian, tim SAR gabungan juga melakukan pembaruan data warga hilang. Sebanyak 17 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan atau dipastikan selamat setelah verifikasi lapangan.

Namun demikian, hingga saat ini 148 orang masih dinyatakan hilang dan terus dicari oleh tim gabungan yang melibatkan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, serta relawan.

Pengungsian Masih Padat

Jumlah pengungsi tercatat mencapai 242.174 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah terdampak. Banyak di antaranya tidak dapat kembali ke rumah karena kerusakan berat, genangan banjir yang belum surut, atau lokasi tempat tinggal yang masih berisiko longsor.

Kondisi pengungsian masih menghadapi tantangan, terutama dalam pemenuhan air bersih, layanan kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil.

Status Darurat Belum Merata

Di Aceh, sebanyak 10 kabupaten/kota masih menjalani status tanggap darurat, sementara 8 daerah lainnya mulai beralih ke fase transisi menuju pemulihan.

Berbeda dengan Aceh, seluruh wilayah di Sumatra Utara telah keluar dari status tanggap darurat dan memasuki masa transisi. Tercatat 14 daerah berada pada tahap transisi darurat, sementara dua daerah mengakhiri masa darurat tanpa perpanjangan.

Sementara itu di Sumatra Barat, Kabupaten Agam masih mempertahankan status tanggap darurat menyusul tingginya potensi longsor susulan akibat kondisi tanah yang belum stabil.

BNPB Perkuat Mitigasi

BNPB menegaskan upaya mitigasi terus diperkuat, terutama di wilayah dengan risiko tinggi. Langkah yang dilakukan meliputi pemantauan intensif curah hujan, penutupan jalur rawan longsor, edukasi masyarakat, hingga relokasi sementara warga dari zona berbahaya.

BNPB juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengingat ancaman bencana hidrometeorologi masih tinggi seiring puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

(L6) 

#UpdateKorbanBencanaSumatera #BNPB

#Nasional

Serasinews.com, Jakarta – Skala dampak rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga pembaruan terakhir, sebanyak 1.138 orang meninggal dunia, sementara 163 warga masih dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa data tersebut merupakan hasil konsolidasi laporan resmi dari pemerintah daerah serta tim penanganan bencana yang bertugas di lapangan. Informasi itu disampaikan dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (27/12/2025).

“Data korban terus kami perbarui berdasarkan laporan dari daerah terdampak. Hingga saat ini, korban meninggal tercatat 1.138 jiwa, dan 163 orang masih dalam status hilang,” ujar Abdul Muhari.

Operasi SAR Berjalan di Tengah Medan Sulit

BNPB memastikan bahwa operasi pencarian dan pertolongan (SAR) masih dilaksanakan oleh tim gabungan yang melibatkan Basarnas, TNI, Polri, relawan, serta unsur pemerintah daerah. Proses pencarian dilakukan dengan penyisiran darat, pemanfaatan alat berat, dan pemantauan di titik-titik yang mengalami kerusakan paling parah.

Namun, berdasarkan evaluasi teknis dan kondisi lapangan terkini, peluang menemukan korban di kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat semakin menurun. Hambatan utama berasal dari medan yang berat, material bencana yang menumpuk, serta cuaca yang belum sepenuhnya mendukung.

Meski menghadapi berbagai kendala, operasi SAR tetap dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

Dampak Meluas, Ratusan Ribu Warga Mengungsi

Bencana ini juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. BNPB mencatat sebanyak 449.846 warga terpaksa mengungsi dan kini tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera. Para pengungsi menempati posko darurat, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, serta tenda-tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah.

Dalam masa tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi menjadi prioritas utama. BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait terus menyalurkan bantuan berupa logistik pangan, air bersih, layanan kesehatan, serta pendampingan psikososial, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Imbauan Kewaspadaan dan Penguatan Mitigasi

Seiring masih adanya potensi cuaca ekstrem, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana susulan. Langkah kesiapsiagaan dinilai penting guna mengantisipasi risiko lanjutan di wilayah terdampak maupun daerah rawan lainnya.

BNPB juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana, penataan ruang berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Upaya tersebut dinilai krusial untuk mengurangi dampak bencana di masa mendatang.

Tragedi yang terjadi di Sumatera ini menjadi pengingat serius akan tingginya kerentanan bencana di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketangguhan nasional menghadapi ancaman kebencanaan.

(*) 

#BNPB #UpdateKorbanBencanaSumatera

#Nasional

Serasinews.com, MEDAN — Bantuan kemanusiaan yang sempat terhenti akibat polemik administratif akhirnya menemukan jalur distribusinya. Sebanyak 30 ton beras dari NGO Bulan Sabit Merah Uni Emirat Arab (UEA) kini mulai disalurkan kepada warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara dan Aceh melalui jaringan kemanusiaan Muhammadiyah.

Penyaluran bantuan tersebut ditandai dengan seremoni pelepasan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan SM Raja No.136 Medan, Senin. Dari total bantuan, 25 ton diperuntukkan bagi wilayah Sumatera Utara, sementara 5 ton lainnya dikirim ke Aceh, daerah yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses akibat bencana.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Hasyimsyah Nasution, menegaskan bahwa Muhammadiyah siap menjadi jembatan kemanusiaan yang memastikan bantuan sampai langsung ke masyarakat. Ia menyebut penyaluran ini sebagai wujud kepercayaan terhadap kapasitas Muhammadiyah dalam penanganan bencana.

Menurutnya, respons Muhammadiyah terhadap bencana dilakukan secara terintegrasi melalui konsep One Muhammadiyah One Response, di bawah koordinasi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Lembaga Resiliensi Bencana (LRB).

 Penanganan bencana dilaksanakan dalam tiga tahap, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan dimulai pada Februari 2026.

Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah, Indrayanto, menyampaikan bahwa sejak awal bencana, Muhammadiyah telah aktif di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 24 pos layanan didirikan di 20 kabupaten dan kota, dengan total penerima manfaat mencapai 14.318 jiwa.

Dalam operasionalnya, MDMC mengerahkan 655 relawan, termasuk tenaga medis dari 14 Rumah Sakit Muhammadiyah yang tergabung dalam 42 tim Emergency Medical Team (EMT). Layanan yang diberikan mencakup kesehatan, logistik, air bersih, dapur umum, layanan psikososial, pendidikan darurat, serta hunian sementara.

Selain bantuan beras, Muhammadiyah juga menyalurkan dukungan tambahan dari LazisMU, berupa paket Family Kids yang difokuskan bagi anak-anak korban bencana.

Ketua PW Muhammadiyah Aceh, Abdul Malik Musa, yang menerima bantuan secara simbolis, menyebut bencana di Aceh sebagai “tsunami darat” karena dampaknya yang luas akibat longsor dari wilayah pegunungan. Ia mengungkapkan bahwa Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terisolasi, sehingga distribusi bantuan menjadi tantangan tersendiri.

Sebelumnya, bantuan ini sempat menjadi polemik setelah dikembalikan oleh Pemerintah Kota Medan, karena dianggap sebagai bantuan antar-pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian meluruskan bahwa bantuan tersebut berasal dari NGO Bulan Sabit Merah UEA, bukan dari Pemerintah UEA, sehingga sah untuk disalurkan melalui lembaga kemanusiaan nasional.

Kini, polemik tersebut berakhir. Bantuan telah bergerak menuju wilayah terdampak, membawa lebih dari sekadar logistik. Di tengah keterbatasan dan isolasi, beras-beras itu menjadi simbol bahwa solidaritas kemanusiaan tetap menemukan jalannya — melampaui batas administrasi, menuju kebutuhan paling mendasar: keberlangsungan hidup para korban bencana.

(L6) 

#PolemikBantuanAsing #Nasional

#Muhammadiyah

Serasinews.com, Jakarta – Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia masih mampu menangani seluruh dampak bencana tanpa bantuan asing.

Usai mengikuti agenda di Gedung DPR RI pada Selasa (9/12/2025), Puan menuturkan bahwa pemerintah telah mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk memastikan keselamatan warga dan memulihkan wilayah terdampak.

“Pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya yang diperlukan. Untuk saat ini, kita memaksimalkan bantuan dari dalam negeri,” kata Puan.

Sumber Daya Nasional Masih Memadai

Puan menyebut laporan yang diterima DPR menunjukkan bahwa stok logistik, tenaga medis, alat berat, serta tim tanggap darurat berada pada kondisi aman. Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah yang belum membuka akses bantuan internasional.

“Bantuan yang ada saat ini masih mencukupi. Kita masih mampu menangani sendiri,” tegasnya.

Menurut Puan, seluruh kementerian, lembaga negara, serta relawan telah bergerak serempak di lokasi-lokasi terdampak.

“Semua tim sudah berada di lapangan. Relawan tambahan pun sedang bersiap untuk diberangkatkan,” ujarnya.

Pemerintah Yakin dengan Kapasitas Sendiri

Nada optimistis ini sejalan dengan pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa kekuatan nasional masih lebih dari cukup untuk menangani bencana di Sumatra.

“Kita masih kuat, jadi belum perlu minta bantuan luar,” ujarnya pada Senin (8/12/2025).

Muhaimin memastikan anggaran, personel, dan peralatan penanggulangan bencana masih berada pada tingkat yang aman.

Menlu: Tawaran Bantuan Dihargai, Tapi Indonesia Mandiri

Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan bahwa sejumlah negara sahabat memang telah menawarkan bantuan. Namun pemerintah memilih untuk tetap mengandalkan kemampuan sendiri terlebih dahulu.

“Banyak yang menawarkan bantuan dan kami sangat berterima kasih. Namun Indonesia masih bisa mengatasi situasi ini,” kata Sugiono.

Ia menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap terbuka bila kondisi di lapangan memburuk.

Fokus pada Penyelamatan dan Pemulihan

Saat ini, pemerintah memusatkan perhatian pada evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan pengungsi, pendistribusian logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar. Ribuan personel gabungan terus bekerja di tengah kondisi medan yang sulit dan cuaca ekstrem.

Banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir telah merusak permukiman, fasilitas umum, dan jalur transportasi, serta memaksa ribuan warga mengungsi.

Melalui sikap tegas para pejabat negara, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri di atas kaki sendiri dalam menghadapi bencana, sembari tetap menghargai solidaritas global yang datang.

(L6)
#BencanaSumatera #PuanMaharani
#Nasional

Serasinews.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti lima pasal krusial dalam KUHAP terbaru yang baru saja disahkan DPR. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam pernyataan resminya pada Sabtu (22/11/2025), menyebut sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut berpotensi membuka ruang pelanggaran HAM secara lebih luas dan sistemik.

Anis menilai revisi KUHAP seharusnya menjadi momentum emas memperkuat perlindungan warga dalam proses penegakan hukum. Namun, sejumlah ketentuan justru dinilai melemahkan kontrol terhadap kewenangan aparat.

1. Wewenang Penyelidikan dan Penyidikan Dinilai Terlalu Mengambang

Komnas HAM menyoroti longgarnya kontrol terhadap penggunaan upaya paksa oleh aparat. Menurut Anis, perlu mekanisme pengawasan yang ketat agar kewenangan luas tersebut tidak mengarah pada intimidasi maupun kekerasan terhadap saksi, tersangka, maupun korban.

2. Instrumen Upaya Paksa Minim Perlindungan HAM

Penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan hingga penyadapan disebut masih belum dilengkapi parameter yang jelas. Komnas HAM menilai warga harus memiliki jalur keberatan yang mudah serta transparan ketika merasa dirugikan tindakan aparat.

3. Praperadilan Hanya Sentuh Administratif, Abaikan Substansi

Ketentuan praperadilan yang hanya memeriksa aspek formil dikritik sebagai tidak memadai. Komnas HAM mengingatkan bahwa praktik pelanggaran HAM dalam proses hukum sering terjadi pada aspek materiil—misalnya penyiksaan saat pemeriksaan atau paksaan untuk mendapatkan pengakuan.

4. Frasa 'Segala Sesuatu' Sebagai Alat Bukti Dianggap Berbahaya

Perluasan definisi alat bukti yang mencakup “segala sesuatu yang diperoleh secara legal” dinilai rawan disalahartikan. Komnas HAM memperingatkan frasa tersebut dapat membuka pintu bagi pembenaran bukti dari sumber ilegal, termasuk penyadapan tanpa izin.

5. Ketentuan Koneksitas Sipil–Militer Masih Kabur

Konsep “titik berat kerugian” dalam penentuan yurisdiksi kasus yang melibatkan unsur sipil dan militer disebut belum tegas. Dalam kondisi seperti ini, ada kekhawatiran kasus yang seharusnya diadili di peradilan umum justru dialihkan ke peradilan militer yang lebih tertutup.

Lima Sikap Resmi Komnas HAM terhadap KUHAP Baru

Menanggapi temuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan lima sikap resmi:

Menghormati Pengesahan DPR sebagai bagian dari mandat legislasi negara.

Meminta Salinan Resmi KUHAP untuk memastikan keakuratan analisis.

Melakukan Kajian Mandiri guna menilai implikasi aturan terhadap perlindungan HAM.

Mendukung Judicial Review sebagai hak masyarakat mencari keadilan.

Mendorong Partisipasi Publik dan Masa Transisi dalam penyusunan dan penerapan peraturan pelaksana.

(T)

#KUHAP #KomnasHAM #HAM #Nasional #RevisiKUHAP

Serasinews.com, Jakarta — Sebuah langkah hukum yang tidak biasa kembali mengetuk pintu Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan sengketa pemilu, bukan pula konflik antar lembaga negara. Kali ini, yang diuji adalah relasi paling mendasar dalam demokrasi: hubungan rakyat dengan wakilnya di parlemen, yang selama ini dianggap timpang dan terlalu dikendalikan oleh partai politik.

Lima mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna—mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), khususnya Pasal 239 ayat (2) huruf d yang mengatur bahwa hanya partai politik yang dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR.

Bagi mereka, ini bukan sekadar gugatan tekstual. Ini upaya mengembalikan kedaulatan yang, menurut mereka, “hilang” setelah pemilu selesai.

“Permohonan a quo ini tidak lahir dari kebencian terhadap DPR maupun partai politik. Ini bentuk kepedulian agar sistem perwakilan kita membaik,” ujar Ikhsan di hadapan MK, Selasa (18/11/2025).

Akar Masalah: Rakyat Memilih, Tapi Tak Bisa Mengontrol

Ketentuan yang digugat para mahasiswa memberikan posisi eksklusif kepada partai politik sebagai satu-satunya pihak yang dapat menarik mandat anggota DPR melalui mekanisme recall.

Dalam praktiknya, partai sering mencopot anggota bukan karena pelanggaran etika atau kinerja buruk, melainkan karena konflik internal atau sikap politik yang tidak sejalan dengan elite partai. Sementara itu, rakyat—yang memilih langsung wakilnya—tidak punya saluran hukum untuk meminta pemberhentian sekalipun wakil tersebut tidak bekerja, tidak responsif, atau mengingkari janji kampanye.

Situasi ini, menurut pemohon, melahirkan ironi demokrasi: pemilu hanya menjadi ritual lima tahunan tanpa mekanisme koreksi.

Setelah terpilih, anggota DPR kerap lebih patuh pada arahan partai dibanding mandat konstituennya. Rakyat pun kehilangan posisi tawar.

Kerugian Konstitusional: Suara Rakyat Terputus

Para mahasiswa menilai bahwa hak konstitusional mereka sebagai pemilih dirugikan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memastikan wakilnya tetap setia pada amanat rakyat.

Jika seorang anggota DPR gagal bekerja atau terjerat masalah etika, masyarakat tidak punya mekanisme formal untuk menuntut pertanggungjawaban. Sebaliknya, partai politik memiliki wewenang penuh—yang sering digunakan demi kepentingan internal.

Kondisi ini, menurut mereka, bertentangan dengan prinsip:

Kedaulatan rakyat

Partisipasi warga dalam pemerintahan

Persamaan di hadapan hukum

Demokrasi tidak boleh berhenti setelah surat suara masuk kotak.

Tuntutan Berani: Berikan Hak “Recall” kepada Konstituen

Dalam petitum, pemohon meminta MK menafsirkan ulang Pasal 239 ayat (2) huruf d agar tidak hanya partai politik yang berhak mengusulkan pemberhentian, tetapi juga konstituen.

Usulan mereka: “Diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika dikabulkan, ini akan menjadi reformasi politik besar: untuk pertama kalinya, rakyat memiliki alat hukum untuk menarik kembali mandat anggota DPR yang dianggap tidak layak.

Perkara ini tercatat dengan nomor 199/PUU-XXIII/2025, dengan sidang pendahuluan pada 4 November 2025 dan sidang perbaikan permohonan pada 17 November 2025.

Pertanyaan Besar: Akankah MK Membuka Pintu “Recall oleh Rakyat”?

Gugatan ini berpotensi menjadi tonggak baru dalam demokrasi Indonesia. Penguatan kontrol rakyat atas parlemen dapat mengganggu dominasi partai politik yang selama ini mengatur mati hidup karier legislator.

Namun tantangannya tidak kecil. Perubahan ini akan mengusik tatanan kekuasaan yang selama bertahun-tahun mapan.

Akankah MK mengambil langkah progresif?
Ataukah gugatan ini akan berakhir seperti banyak upaya reformasi politik lain: menguap tanpa jejak?

Apa pun hasilnya, gugatan para mahasiswa ini telah menghidupkan kembali diskursus esensial:
demokrasi bukan hanya memilih—tetapi juga mengawasi dan mengoreksi.
Mungkin inilah momen ketika rakyat bisa kembali memegang kendali atas mandat yang mereka berikan.

(T)
#UUMD3 #Nasional #DPR #Parlemen

Serasinews.com, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menggelar Operasi Zebra 2025 mulai Senin, 17 November 2025. Operasi yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini kembali hadir dengan pendekatan yang lebih tegas dan modern, bertujuan menekan angka kecelakaan sekaligus memperkuat budaya tertib berlalu lintas di seluruh Indonesia.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Operasi Zebra kali ini dibekali sistem pendataan digital yang terintegrasi serta pengawasan lapangan yang lebih ketat. Untuk sejumlah pelanggaran tertentu, polisi akan menindak langsung di lokasi.

Bukan Sekadar Razia: Pembenahan Budaya Berlalu Lintas

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Aries Syahbudin, menekankan bahwa Operasi Zebra bukan hanya kegiatan razia rutin. Ia menyebut, operasi ini merupakan bagian penting dari upaya menciptakan jalan raya yang aman bagi semua pengguna.

“Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Tahun ini, evaluasi pelanggaran menggunakan metode baru. Penilaian tidak lagi hanya dihitung dari banyaknya kasus, tetapi dibandingkan dengan populasi dan jumlah kendaraan di masing-masing daerah. Dengan cara ini, penilaian dianggap lebih adil dan proporsional.

10 Pelanggaran Prioritas yang Langsung Ditindak

Korlantas menetapkan sepuluh jenis pelanggaran yang menjadi fokus utama Operasi Zebra 2025. Jenis-jenis pelanggaran ini dipilih karena sering menjadi pemicu kecelakaan dan keresahan masyarakat.

Tidak Menggunakan Helm SNI

Knalpot Brong / Bising

Kendaraan Tanpa TNKB

Pengendara di Bawah Umur

Berbonceng Lebih dari Satu Orang

Menerobos Lampu Merah

Melawan Arus

Menggunakan Ponsel Saat Berkendara

Overload dan Over Dimension

Balap Liar

Polisi akan menindak langsung pengendara yang melakukan pelanggaran tersebut.

Berlangsung 17–30 November 2025

Operasi Zebra 2025 akan berjalan selama dua minggu, hingga 30 November 2025. Waktu ini dipilih sebagai langkah preventif menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya menyebabkan lonjakan mobilitas masyarakat.

Tujuan utama operasi ini adalah menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman dan tertib menjelang masa liburan panjang.

Pendataan Digital Terintegrasi: Pelanggaran Terekam Permanen

Untuk pertama kalinya, seluruh hasil penertiban akan masuk ke Sistem Informasi Satuan Operasi (SISLAOPS). Setiap kendaraan yang melanggar akan dicatat ke dalam database nasional.

“Kita akan datakan semua kendaraan yang terjaring penertiban agar punya database nasional. Data ini bisa diintegrasikan ke Samsat saat perpanjangan kendaraan,” jelas Aries.

Dengan sistem ini, pelanggaran tidak hanya selesai saat ditilang, tetapi juga berpotensi berpengaruh pada administrasi kendaraan di masa depan.

Operasi Zebra 2025: Lebih Tegas, Modern, dan Terstruktur

Operasi Zebra 2025 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui kombinasi penegakan hukum, edukasi, dan digitalisasi data. Bagi para pengendara, cara paling aman menghadapi operasi ini hanyalah satu: patuh pada seluruh aturan lalu lintas.

Jika tidak, bukan hanya tilang yang menunggu, tetapi juga catatan pelanggaran permanen dalam database nasional.

(B1)

#KakorlantasPolri #OperasiZebra2025 #Nasional

Serasinews.com,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik 23 personel baru yang terdiri atas 10 penyelidik dan 13 penyidik dalam upacara khidmat di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/11). Ketua KPK Setyo Budiyanto memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan yang menandai babak baru dalam perjuangan lembaga antirasuah itu.

Suasana haru dan semangat tampak menyelimuti ruangan ketika para pegawai baru mengucap sumpah di hadapan pimpinan. Bagi mereka, pelantikan ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan tonggak awal perjalanan pengabdian untuk menegakkan hukum dengan integritas dan tanggung jawab moral tinggi.

Regenerasi Semangat, Bukan Sekadar Pergantian

Dalam sambutannya, Setyo menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi nilai dan semangat antikorupsi di tubuh KPK. Menurutnya, perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti pada satu generasi, karena tantangannya terus berkembang seiring waktu.

“Menjadi penyelidik dan penyidik bukan perkara mudah. Tugas kalian bukan hanya menemukan bukti, tapi juga menjaga marwah hukum dan integritas lembaga,” ujar Setyo dengan nada tegas.

Ia menambahkan, para aparat KPK diharapkan tidak hanya menjadi penegak aturan, tetapi juga penjaga moral publik. “Kita tidak sekadar bekerja. Kita sedang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan,” tuturnya.

Korupsi Berubah Wajah: Dari Tatap Muka ke Dunia Digital

Setyo juga mengingatkan bahwa modus kejahatan korupsi kini semakin sulit dilacak. Jika dulu suap dilakukan secara langsung, kini transaksi bisa berlangsung lewat jaringan digital, sistem terenkripsi, hingga lintas negara.

“Dulu korupsi dilakukan face to face, sekarang berbeda. Ada yang lewat sistem elektronik, aset digital, bahkan kripto,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kemampuan digital forensik dan analisis data keuangan modern menjadi keharusan bagi setiap penyidik dan penyelidik. “Kita harus bisa membaca pola, menelusuri aliran dana, dan mengungkap praktik korupsi di dunia digital,” tegasnya.

Keadilan dengan Wajah Humanis

Selain soal kemampuan teknis, Ketua KPK juga menekankan pentingnya sikap humanis dalam penegakan hukum. Menurutnya, keberanian menindak harus seimbang dengan empati dan rasa keadilan.

“Kita menegakkan hukum bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi dan menegakkan keadilan,” katanya. “Penegakan hukum harus profesional, bukan emosional.”

Langkah Strategis di Tengah Tantangan Zaman

Penambahan 23 personel baru ini merupakan bagian dari strategi KPK dalam menghadapi tantangan korupsi yang makin kompleks dan dinamis. Dengan perkembangan teknologi, model pencucian uang baru, dan kebutuhan kerja lintas lembaga, KPK memerlukan SDM yang tangguh dan adaptif.

“Dengan penguatan ini, kami berharap proses penyelidikan dan penyidikan semakin tajam, profesional, dan berkeadilan,” ujar Setyo.

Sumpah untuk Integritas Tanpa Kompromi

Upacara pelantikan ditutup dengan pengucapan sumpah jabatan yang menggema di seluruh ruangan. Dalam keheningan itu, setiap penyidik dan penyelidik mengangkat tangan kanan mereka, berjanji untuk bekerja jujur, disiplin, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Bagi Setyo, momen itu bukan sekadar ritual, melainkan janji pengabdian terhadap bangsa dan hukum yang bersih.

“Korupsi boleh berubah bentuk, tapi nilai kejujuran tidak boleh bergeser,” ucapnya menutup acara yang disambut tepuk tangan seluruh hadirin.

(K)
#KPK #Antikorupsi #Nasional