Serasinews.com; Indragiri Hulu, Riau — Operasi penegakan hukum Polres Indragiri Hulu (Inhu) kembali membuahkan temuan besar terkait praktik pembalakan liar. Sebuah tim gabungan polisi menemukan sekitar 300 kubik kayu olahan yang diduga kuat hasil illegal logging di kawasan hutan perbatasan Inhu, Kamis (4/12/2025). Temuan ini menguatkan dugaan bahwa aktivitas ilegal tersebut dijalankan secara terstruktur dan berlangsung lama.

Kayu Tersusun Rapi di Jalur Sungai

Di lokasi yang berada di tepi Sungai Gaung Kanan, petugas mendapati kayu-kayu berbentuk papan dan broti tersusun memanjang di bibir kanal. Pola penataan kayu menunjukkan bahwa hasil tebangan itu siap untuk diangkut melalui jalur air—rute favorit jaringan pembalak karena sulit ditelusuri aparat.

“Kami menemukan sekitar 200 kubik kayu olahan yang sudah siap edar,” ujar Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Kamis (11/12/2025).
Saat petugas tiba, para pelaku telah melarikan diri. Polisi kini menelusuri identitas dan pola operasi jaringan tersebut.

Terungkap dari Pantauan Udara

Lokasi ini pertama kali terdeteksi ketika Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo melakukan pemantauan udara yang memperlihatkan area terbuka dengan tumpukan kayu mencurigakan.

Kasat Reskrim Polres Inhu AKP Arthur Joshua Toreh menyebutkan bahwa skala temuan jauh lebih besar dari perkiraan awal.
“Di titik koordinat, kami menemukan kurang lebih 300 kubik kayu olahan, disertai tunggul-tunggul pohon besar dan satu pondok pekerja,” jelasnya.

Ukuran tunggul yang ditemukan mengindikasikan bahwa pohon-pohon yang ditebang adalah jenis berdiameter besar dan bernilai tinggi.

Bermalam di Pondok Pembalak

Karena hari mulai gelap dan medan hutan cukup ekstrem, tim gabungan akhirnya bermalam di pondok pekerja yang ditinggalkan pelaku. Penyisiran lanjutan dilakukan keesokan paginya sebelum tim kembali ke pos keberangkatan di PT MSK.

Diduga Libatkan Jaringan Besar

Volume kayu yang masif, lokasi penyimpanan yang rapi, keberadaan pondok pekerja, serta akses distribusi melalui sungai memperkuat dugaan bahwa operasi ini dijalankan oleh kelompok besar yang terorganisir.

Barang bukti kini terus dijaga aparat Polres Inhu, sementara penyidik mendalami jalur distribusi dan kemungkinan keterlibatan para cukong yang selama ini bermain di wilayah tersebut.

“Kami amankan lokasi, dan upaya mengungkap pihak yang terlibat terus dilakukan,” tutup AKP Arthur.

(B1)
#IllegalLogging #PembalakanLiar

Serasinews.com, Jakarta — DPR RI akhirnya mengeluarkan ultimatum keras. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, memberikan waktu 30 hari kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk membongkar jaringan pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab utama banjir dan longsor mematikan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Ultimatum itu muncul usai Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran berat oleh perusahaan berizin serta operasi tambang ilegal yang mempercepat kerusakan hutan.

“Dalam Raker disebutkan Kemenhut harus segera menindak perusahaan pemegang izin dan aktivitas tambang ilegal. Segera itu bukan kata kiasan. Dalam satu bulan harus ada hasil konkret,” tegas Riyono, Rabu (10/12/2025).

Banjir Mematikan, Kerugian Membengkak hingga Rp10 Triliun

Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra telah memporak-porandakan infrastruktur dan ekonomi lokal. Kerugiannya ditaksir mencapai lebih dari Rp10 triliun. Ratusan warga tewas, sementara ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

Sejumlah wilayah masih terisolasi, membuat proses evakuasi dan penyaluran bantuan berlangsung lambat.

Paparan Menhut Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Lapangan

Riyono menilai paparan Menteri Kehutanan belum menggambarkan situasi sebenarnya. Banyak data yang disampaikan dianggap belum valid dan tidak mencerminkan tingkat kerusakan yang sesungguhnya.

“Fakta lapangan menunjukkan kerusakannya jauh lebih besar. Penindakan jangan sampai kalah cepat dari bencananya,” ujarnya.

Gelondongan Kayu Mengapung: Misteri Ratusan Kubik Kayu

Video viral yang menampilkan gelondongan kayu hanyut terbawa banjir menambah kecurigaan publik. Kayu dalam jumlah besar itu diduga berasal dari aktivitas pembalakan liar, bahkan kemungkinan dari pemegang izin resmi.

Namun hingga kini, Kemenhut belum bisa menjelaskan identitas pemilik kayu tersebut.

12 Objek Hukum, Tidak Ada yang Diungkap Publik

Riyono juga menyoroti pernyataan Menhut mengenai 12 objek hukum yang tengah diproses terkait dugaan kejahatan kehutanan. Sampai saat ini, nama perusahaan maupun lokasi tambang yang dimaksud belum pernah dibuka kepada masyarakat.

“Ini menyangkut keselamatan publik. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegasnya.

Deadline 30 Hari: Pertaruhan Kepercayaan Publik

DPR menetapkan batas waktu 30 hari sebagai harga mati. Dalang illegal logging harus terungkap sebelum Masa Sidang DPR RI tahun 2026 dimulai.

“Jika sampai tahun depan masih gelap, rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Pelakunya harus muncul ke permukaan dan diproses,” pungkas Riyono.

(T)
#Kemenhut #IllegalLogging

Serasinews.com, Padang — Hamparan kayu gelondongan yang menguasai pesisir Pantai Padang pascabanjir bandang masih memunculkan pertanyaan besar: apakah kayu-kayu itu hanyut akibat derasnya arus dari hulu, atau justru menjadi jejak praktik illegal logging yang selama ini terpendam?

Untuk memastikan jawabannya, tim gabungan dari KSDA Sumbar, PKH, tim penerbitan kawasan hutan, Mabes Polri, hingga Polda telah turun melakukan penyelidikan. Kepala Balai KSDA Sumbar, Hartono, menegaskan bahwa kesimpulan baru akan ditetapkan setelah investigasi tuntas.

“Kami ingin benar-benar memastikan asal kayu ini, apakah dari hulu atau ada faktor lain,” ujar Hartono di Posko Penanggulangan Bencana Kemenhut, Selasa (9/12/2025).

Sampel Kayu Diuji di Laboratorium

Sejumlah sampel kayu dari titik berbeda di Pantai Padang kini tengah menjalani uji forensik kehutanan. Pemeriksaan ini akan mencocokkan karakter kayu dengan tegakan di kawasan hulu, terutama daerah Palembayan hingga Kota Padang—wilayah yang diduga dilalui material banjir.

Koordinasi lintas lembaga terus dilakukan untuk menelusuri akar penyebab bencana, termasuk potensi kerusakan hutan yang ikut memperburuk dampak banjir.

3.327 Ton Sampah, 1.100 Ton Berupa Kayu

Di saat penyelidikan berjalan, Pemkot Padang berkejaran dengan waktu menangani tumpukan material pascabencana. Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, mencatat total sampah mencapai 3.327 ton, dan 1.100 ton di antaranya adalah kayu gelondongan.

“Beberapa titik pantai seperti ditelan oleh lautan kayu,” kata Fadelan.

Alih-alih dibuang ke TPA, sebagian besar kayu justru dimanfaatkan kembali agar dampaknya tidak menambah beban lingkungan.

Kayu Diolah Warga dan Disalurkan ke Industri

Warga pesisir ikut mengumpulkan kayu-kayu tersebut. Banyak yang memanfaatkannya sebagai bahan bakar untuk usaha kecil, sementara sebagian besar lainnya disalurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif.

“Kami ingin memaksimalkan pemanfaatan kayu, bukan menambah volume ke TPA,” jelas Fadelan.

Strategi 3R dan Target Sembilan Hari

Tim LPS bersama bank sampah menerapkan pemilahan sejak hari pertama, menggunakan prinsip 3R untuk mempercepat pemulihan. Upaya ini meringankan beban armada pengangkut dan mempercepat normalisasi area terdampak. Zona penanganan disebar ke banyak titik dengan target pembersihan selesai dalam sembilan hari.

Menunggu Jawaban Penting

Di tengah upaya pemulihan, kayu-kayu yang awalnya menjadi simbol kerusakan kini beralih menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi warga dan industri. Namun satu hal masih menggantung:

Apakah tumpukan kayu itu benar-benar hasil dari banjir besar, ataukah bukti nyata kerusakan hutan yang selama ini tak terungkap?

Hasil uji forensik kini menjadi kunci, dan publik menunggu kepastian itu.

(Rini/Mond)
#BKSDA #IllegalLogging
#BanjirPadang
#