Serasinews.com, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hampir dipastikan memperpanjang status tanggap darurat bencana, mengingat sejumlah pekerjaan di lapangan masih jauh dari selesai. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa hingga awal pekan ini proses pencarian korban, pembukaan akses yang terputus, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak masih terus dilakukan secara intensif.
“Masih banyak pekerjaan tanggap darurat yang belum tuntas. Karena itu, statusnya hampir pasti diperpanjang,” ujar Mahyeldi, Senin (8/12/2025).
Laporan Daerah Jadi Penentu Perpanjangan Status
Pemprov Sumbar kini menunggu laporan komprehensif dari seluruh bupati dan wali kota sebagai dasar penetapan perpanjangan darurat. Sekda provinsi tengah menyiapkan dokumen evaluasi yang akan dibahas bersama sebelum keputusan resmi diambil.
“Input dari kabupaten dan kota sangat penting agar kebijakan yang diputuskan benar-benar tepat,” jelas Mahyeldi.
Ia menyebutkan, beberapa daerah seperti Kota Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai menunjukkan pemulihan. Namun Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa wilayah lain masih membutuhkan penanganan darurat yang intensif.
Ribuan Warga di Pengungsian, Akses Terputus, Bantuan Belum Maksimal
Saat ini sekitar 20.000 warga masih bertahan di lokasi pengungsian karena tempat tinggal mereka mengalami kerusakan berat. Sejumlah akses jalan serta jembatan di titik-titik strategis belum dapat dilalui, sehingga distribusi bantuan belum optimal. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri terus berupaya membuka jalur terisolasi tersebut.
“Kita terus menyalurkan kebutuhan pangan. Untuk air bersih, tendon penampungan sudah dikirim dan jaringan distribusi sedang dipulihkan. Pembukaan akses juga dilakukan secara bertahap,” kata Mahyeldi.
Bantuan tambahan berupa selimut, perlengkapan tidur, kebutuhan balita, dan bantuan khusus ibu hamil juga terus dikirimkan.
Hunian Sementara Disiapkan, Rumah Rusak Berat Akan Dibangun Ulang
Warga dengan rumah rusak berat diarahkan untuk tinggal di tenda atau hunian sementara (huntara). Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan rumah kembali bagi warga yang memiliki tanah layak huni.
“Kalau rumah mereka tidak bisa ditempati lagi dan tanahnya ada, pemerintah akan bantu bangun. Kalau tidak punya tanah, kita siapkan lokasi alternatif,” ungkapnya.
Retakan di Perbukitan, Pemetaan Rawan Bencana Dipercepat
Pemprov juga mempercepat pemetaan ulang kawasan rawan bencana, terutama di wilayah perbukitan yang ditemukan memiliki retakan panjang dan berpotensi longsor susulan.
“Data yang akurat menentukan langkah kita, baik saat darurat maupun rekonstruksi. Validasi data di posko harus diperkuat dan daerah lain harus siap membantu jika ada kekurangan,” tegas Mahyeldi.
Koordinasi Diperkuat, Bantuan Diminta Melalui Posko Resmi
Para kepala daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Forkopimda demi memastikan penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Seluruh posko diminta tetap maksimal melayani pengungsi.
Mahyeldi juga mengimbau masyarakat, komunitas, dan relawan agar menyalurkan bantuan melalui posko resmi agar distribusi lebih teratur dan merata.
“Bantuan dari masyarakat sangat berarti, tetapi harus melalui jalur resmi agar tepat sasaran dan tidak menumpuk di satu lokasi saja,” tutupnya.
(Rini/Mond)
#TanggapDaruratBencana #SumateraBarat #BanjirSumbar
Posting Komentar