Serasinews.com, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberi sinyal kuat bahwa status tanggap darurat bencana akan diperpanjang. Kerusakan yang masih luas dan lambatnya pemulihan di sejumlah wilayah pascabencana banjir, longsor, dan banjir bandang yang terjadi sejak akhir November 2025 menjadi alasan utama pemerintah belum dapat menutup fase darurat tersebut.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa sejumlah pekerjaan krusial di lapangan belum rampung.
“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (7/12/2025).
Keputusan resmi mengenai perpanjangan status darurat akan diputuskan pada 8 Desember 2025, setelah seluruh kepala daerah mengirimkan laporan terbaru mengenai kondisi masing-masing wilayah.
Daerah Mulai Stabil dan Daerah Masih Kritis
Dalam laporan awal, Mahyeldi menyebut ada beberapa daerah yang mulai berangsur pulih, seperti:
Kota Solok
Kota Payakumbuh
Kota Bukittinggi
Namun sejumlah daerah lain masih berada dalam situasi kritis, di antaranya:
Kabupaten Agam
Kota Pariaman
Pesisir Selatan
serta beberapa wilayah lain yang masih fokus pada proses evakuasi.
Akses jalan dan jembatan di daerah perbukitan dan lembah sungai masih banyak yang terputus, menghambat distribusi logistik. Beberapa lokasi bahkan hanya dapat dijangkau kendaraan roda dua atau dibantu penyaluran manual oleh relawan.
“Ada titik-titik yang masih terisolasi. Akibat akses yang rusak, distribusi bantuan belum bisa berjalan optimal,” jelas Mahyeldi.
Kebutuhan Dasar Masih Mendesak
Pemprov Sumbar memastikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar bagi warga terdampak, terutama:
bahan pangan dan makanan siap konsumsi,
air bersih serta tandon penampungan,
perlengkapan tidur dan kebutuhan sanitasi,
paket khusus untuk ibu hamil, menyusui, dan balita.
Pemerintah terus mengupayakan penyambungan jaringan air yang terputus dan memaksimalkan suplai melalui mobil tangki.
20 Ribu Pengungsi dan Banyak Rumah Rusak Berat
Saat ini sekitar 20 ribu warga masih mengungsi, terutama mereka yang rumahnya rusak berat atau tinggal di area rawan yang belum boleh dihuni.
Para pengungsi tersebar di:
tenda-tenda darurat,
posko pengungsian,
dan hunian sementara (huntara) yang tengah dibangun.
Tim teknis sedang melakukan penilaian kelayakan lokasi permukiman. Pemerintah akan membantu pembangunan rumah bagi warga yang memiliki lahan, sementara bagi yang tidak memiliki tanah, akan disiapkan lokasi relokasi.
Banyak permukiman dinyatakan tidak layak huni karena berada pada jalur banjir bandang atau zona rawan longsor.
Bantuan Mengalir dari Berbagai Daerah
Dukungan bagi Sumatera Barat datang dari berbagai provinsi, seperti Riau dan Jambi, serta dari kabupaten/kota lain di Sumatra. Bantuan disalurkan melalui berbagai pihak:
TNI/Polri
Basarnas
BPBD
Relawan dan organisasi kemanusiaan
Komunitas masyarakat
Kolaborasi ini penting untuk mencegah penumpukan logistik dan memastikan alat berat yang membuka akses jalan dapat bekerja tanpa hambatan.
Menunggu Keputusan Perpanjangan Tanggap Darurat
Melihat kompleksitas situasi dan banyaknya sektor yang belum pulih, perpanjangan status tanggap darurat hampir tak terhindarkan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk:
mempercepat perbaikan infrastruktur vital,
memperluas distribusi bantuan,
mempercepat pembangunan huntara,
serta memastikan seluruh pengungsi terpenuhi kebutuhannya.
Keputusan final dari Pemprov Sumbar akan diumumkan pada Senin, 8 Desember 2025.
(Rini/Mond)
#BencanaSumbar #BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat
Posting Komentar