Serasinews.com,Padang Selatan – Dalam rangka kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., ke wilayah Kecamatan Padang Selatan, kegiatan ini secara khusus difokuskan pada penguatan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar 1945. Kunjungan ini melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk Camat Padang Selatan, para lurah, Ketua Tim Penggerak PKK, serta perwakilan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial dan kebangsaan.

Acara dimulai dengan pemaparan narasumber, Bapak Yofaldri, yang menekankan urgensi keberagaman sebagai fondasi utama persatuan bangsa. Ia menggarisbawahi bahwa perbedaan mekanisme kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memunculkan konflik atau disinformasi. Dalam konteks literasi digital, masyarakat diingatkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan selektif dalam menyaring informasi, serta melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan berita, guna mencegah disinformasi yang dapat memecah belah kerukunan sosial.

Selanjutnya, Anggota DPD RI, Cerint Iralloza Tasya, memberikan sambutan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Beliau menyampaikan apresiasi kepada PSM yang telah aktif dalam mendukung masyarakat rentan, terutama di masa krisis, termasuk bencana alam yang menimpa tiga provinsi di Indonesia. Solidaritas masyarakat Sumatera Barat, khususnya karakter Minangkabau yang reflektif, peduli, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial tinggi, menjadi contoh nyata bahwa kepedulian terhadap sesama tidak selalu membutuhkan sorotan publik.

Lebih jauh, beliau menjelaskan mekanisme kajian dan penetapan bencana nasional, yang melibatkan proses panjang dan evaluasi menyeluruh. Beberapa daerah di Sumatera Barat masih mampu mengelola tanggap darurat secara mandiri, sehingga statusnya belum dinaikkan menjadi bencana nasional. Pemerintah pusat pun tetap memberikan bantuan secara berkesinambungan, sambil memastikan tidak terjadi pemotongan dana transfer ke daerah. Ia juga menekankan perlunya inisiatif dan gerakan kolektif dari tingkat daerah untuk menjaga integritas anggaran serta mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan pentingnya internalisasi empat pilar kebangsaan, sebagai instrumen strategis dalam menjaga persatuan dan ketahanan sosial di tengah kompleksitas keberagaman masyarakat. Penguatan kebangsaan, menurut Cerint Iralloza Tasya, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai kebangsaan.

(Rini)

Serasinews.com, Bandung — Rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus eks Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, tengah menghadapi ujian serius. Istrinya, Atalia Praratya, yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Panitera PA Bandung, Dede Supriadi, yang menyebut bahwa gugatan telah terdaftar secara resmi dan proses persidangan sudah memasuki tahap awal. “Benar, perkara gugatan cerai sudah masuk dan sidang perdana akan digelar dalam waktu dekat,” ujarnya, Senin (15/12).

Dede menambahkan, gugatan diajukan oleh Atalia melalui kuasa hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Meski nomor perkara tidak disebutkan, pihak PA memastikan sidang perdana telah dijadwalkan untuk pekan ini.

Proses Persidangan Tertutup

Seperti perkara perceraian pada umumnya, seluruh proses persidangan akan berlangsung tertutup demi menjaga privasi para pihak dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. “Pengadilan Agama Bandung akan memfasilitasi proses hukum ini secara profesional, objektif, dan tertutup,” tegas Dede.

Belum Ada Klarifikasi dari Kedua Pihak

Hingga saat ini, baik Atalia maupun Ridwan Kamil belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan pengajuan gugatan cerai. Muslim Jaya Butarbutar, pengacara yang kerap mendampingi Ridwan Kamil, juga mengaku belum mengetahui detail lebih lanjut.

Sorotan Publik dan Implikasi Politik

Gugatan ini menarik perhatian publik karena Ridwan Kamil dan Atalia dikenal sebagai pasangan publik figur yang kerap tampil harmonis. Keduanya juga memiliki peran strategis di kancah politik nasional. Para pengamat menekankan bahwa proses ini merupakan ranah pribadi yang sebaiknya dihormati tanpa spekulasi berlebihan.

Sidang perdana biasanya diawali dengan agenda mediasi, sesuai ketentuan dalam perkara perceraian. Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, dengan harapan proses hukum dapat berjalan adil, bijaksana, dan menjaga martabat semua pihak.

(K)
#RidwanKamil #Perceraian #Peristiwa

Serasinews.com; Padang, Sumatera Barat — Di tengah padatnya aktivitas di Senayan, Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, S.Ked menyempatkan diri bertemu insan pers di Sumatera Barat. Pada Senin (15/12/2025), Cerint menyerahkan bantuan sembako kepada jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW RI) di Kota Padang. Kegiatan ini berlangsung sederhana, tanpa seremoni berlebihan, namun sarat kehangatan dan dialog terbuka.

Dukungan untuk Peran Strategis Pers

Cerint menekankan bahwa bantuan ini bukan sekadar materi, tetapi bentuk penghargaan terhadap peran pers dalam menjaga demokrasi, menyuarakan aspirasi rakyat, dan melaporkan kondisi daerah, khususnya saat bencana.

“Jurnalis adalah pihak pertama yang menyampaikan kondisi masyarakat saat bencana. Karena itu, perhatian terhadap mereka sangat penting,” ujar Cerint.

Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana, mulai banjir, longsor, hingga gempa bumi. Dalam kondisi seperti itu, jurnalis tidak hanya meliput, tetapi menjadi penghubung antara korban dan pemerintah.

Dialog Terbuka Serap Aspirasi Daerah

Pertemuan ini dimanfaatkan jurnalis untuk menyampaikan persoalan riil masyarakat. Jeje menyoroti proyek bendungan irigasi Padang Laweh–Sicincin, yang belum memberikan manfaat optimal bagi petani akibat pemangkasan anggaran. Hendri dari Alisya News menekankan perlunya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang cukup, terutama untuk daerah terdampak bencana.

Komitmen DPD RI untuk Daerah Terdampak Bencana

Menanggapi aspirasi tersebut, Cerint menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal kepentingan daerah, memastikan wilayah rawan bencana mendapatkan dukungan fiskal yang memadai, bukan pemotongan anggaran.

“Daerah membutuhkan penguatan anggaran untuk pemulihan dan pembangunan, bukan justru pembatasan,” tegas Cerint.

Paparkan Program Terobosan Pemerintah

Cerint juga memaparkan program pemerintah yang dapat menjadi solusi jangka panjang, termasuk Sekolah Merdeka dan Sekolah Garuda di Kota Solok, serta Koperasi Merah Putih yang mendorong lapangan kerja, makan bergizi, pembangunan sekolah, dan revitalisasi fasilitas pendidikan.

“Daerah cukup menyiapkan lahan dan mengajukan permohonan, pemerintah pusat siap mendukung,” jelasnya.

Apresiasi Insan Pers

Perwakilan IKW RI menyatakan apresiasi atas perhatian Cerint, yang dianggap sebagai pengakuan terhadap peran jurnalis sebagai mitra demokrasi dan kemanusiaan. Bagi insan pers, kepedulian langsung dari senator menjadi energi moral untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas.

Penegasan Komitmen

Menutup kegiatan, Cerint kembali menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dan jurnalis akan terus disuarakan di tingkat nasional.

“Ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai wakil daerah,” pungkasnya.

Kegiatan sederhana namun bermakna ini mencerminkan bahwa kepedulian terhadap pers dan korban bencana bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata.

(Rini)
#DPDRI #CerintIrallozaTasya #Jurnalis #SumateraBarat

Serasinews.com, Jakarta — Serah terima mobil baru kerap disambut antusias oleh konsumen. Kendaraan yang masih mulus, jarak tempuh nol kilometer, serta kenyamanan kabin menjadi daya tarik utama. Namun, tidak semua mobil baru yang keluar dari dealer dapat langsung digunakan secara bebas di jalan raya.

Faktanya, banyak kendaraan baru yang belum dibekali Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) saat diterima pemiliknya. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan, terutama bagi pembeli yang mengira seluruh aspek legal telah tuntas saat mobil diserahkan.

Padahal, STNK dan BPKB merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar sah kepemilikan dan legalitas kendaraan bermotor. Tanpa STNK, kendaraan belum tercatat secara resmi dan secara hukum belum memenuhi syarat untuk dioperasikan di jalan umum.

Proses penerbitan kedua dokumen tersebut memang tidak dilakukan secara langsung. Setelah kendaraan diterima konsumen, dealer baru memulai pengajuan administrasi ke sejumlah instansi terkait, mulai dari Samsat, Kepolisian, hingga Bea Cukai untuk kendaraan tertentu. Setiap tahapan memerlukan verifikasi berlapis yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Lamanya proses juga dipengaruhi oleh jenis kendaraan. Mobil rakitan lokal atau Completely Knocked Down (CKD) umumnya memiliki jalur administrasi yang lebih sederhana. Sebaliknya, kendaraan Completely Built Up (CBU) atau impor utuh harus melalui proses tambahan seperti pemeriksaan dokumen kepabeanan dan pelunasan pajak impor, sehingga waktu penerbitan STNK cenderung lebih panjang.

Selain itu, kelengkapan berkas menjadi faktor krusial. Faktur kendaraan, identitas pemilik, bukti pembayaran, hingga dokumen pengiriman wajib dipastikan lengkap. Ketidaksesuaian atau kekurangan satu dokumen saja dapat menghambat keseluruhan proses.

Di sisi lain, sebagian dealer menerapkan sistem pengajuan kolektif untuk efisiensi. Namun, metode ini kerap berdampak pada keterlambatan apabila ada satu berkas konsumen yang belum memenuhi persyaratan.

Secara umum, STNK mobil rakitan lokal biasanya terbit dalam waktu 10 hingga 14 hari kerja. Sementara untuk mobil impor utuh, prosesnya dapat memakan waktu hingga 30 hari kerja. Adapun BPKB baru diterbitkan setelah STNK selesai, dengan estimasi waktu sekitar dua bulan.

Kewajiban kepemilikan STNK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi STNK dan dapat menunjukkannya saat pemeriksaan.

Untuk menghindari kendala, konsumen disarankan memastikan seluruh dokumen telah diserahkan kepada dealer sejak awal, memahami mekanisme pengurusan yang diterapkan, serta aktif memantau perkembangan penerbitan dokumen. Dealer umumnya juga dapat memberikan surat keterangan bahwa STNK dan BPKB masih dalam proses sebagai bukti sementara.

Pada akhirnya, meski membutuhkan waktu, proses penerbitan STNK dan BPKB merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum di jalan raya. Kesabaran dalam menunggu dokumen resmi akan memberikan rasa aman dan kenyamanan saat berkendara.

(B1)
#STNK #Polri #Nasional

Serasinews.com, Agam, Sumatera Barat — Pemerintah Kabupaten Agam terus mempercepat upaya perlindungan dan pemulihan bagi warga terdampak bencana alam. Dari total 539 keluarga yang rumahnya rusak berat dan berada di kawasan rawan bencana, sebanyak 476 keluarga telah menyatakan bersedia direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang akan segera dibangun pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Agam, Rinaldi, di Lubuk Basung, Senin (15/12/2025). Ia menyebutkan, seluruh keluarga yang bersedia direlokasi telah menandatangani surat pernyataan kesediaan, setelah melalui proses pendataan dan validasi bersama pemerintah nagari.

“Sebanyak 476 keluarga telah menyatakan siap menempati huntara. Data ini sudah kami validasi bersama pemerintah nagari, camat, dan wali nagari,” ujar Rinaldi.

Empat Kecamatan Jadi Lokasi Relokasi

Relokasi akan dilakukan di empat kecamatan terdampak, dengan lokasi huntara yang telah ditinjau langsung oleh tim gabungan pemerintah daerah.

Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 225 keluarga akan direlokasi ke huntara yang dibangun di SDN 05 Kayu Pasak Nagari Salareh Aia serta lapangan voli Batu Mandi Nagari Salareh Aia Timur. Lokasi ini dinilai aman dari ancaman banjir dan longsor serta mudah diakses warga.

Sementara di Kecamatan Tanjung Raya, sebanyak 183 keluarga akan menempati huntara di Linggai Park, Nagari Duo Koto, yang dinilai strategis dan dekat dengan fasilitas umum.

Adapun di Kecamatan Ampek Koto, terdapat 54 keluarga yang akan direlokasi ke huntara di lahan DOB Nagari Balingka. Sedangkan di Kecamatan Malalak, sebanyak 14 keluarga akan menempati huntara di lapangan Lampeh Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur.

“Seluruh lokasi telah kami tinjau bersama camat dan wali nagari, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelayakan huni,” jelas Rinaldi.

63 Keluarga Masih Menolak Direlokasi

Meski demikian, pemerintah mencatat masih ada 63 keluarga yang menolak direlokasi. Penolakan tersebut umumnya disebabkan oleh keterikatan emosional terhadap rumah lama, kekhawatiran kehilangan mata pencaharian, serta keengganan meninggalkan tanah milik sendiri.

Pemerintah daerah, kata Rinaldi, akan terus melakukan pendekatan persuasif dan dialog agar warga memahami risiko tinggal di zona merah, khususnya di wilayah bantaran sungai dan daerah rawan longsor.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Rumah yang rusak berat ini berada di kawasan berisiko tinggi,” tegasnya.

Pembangunan Libatkan TNI, Dibiayai BNPB

Dalam waktu dekat, Pemkab Agam akan melakukan survei teknis lanjutan di seluruh lokasi huntara sebelum pembangunan dimulai. Untuk mempercepat proses, pembangunan huntara akan melibatkan TNI.

Hunian sementara yang dibangun bertipe 21, dilengkapi dapur, akses jalan, dan fasilitas pendukung lainnya agar layak dihuni. Seluruh pembiayaan pembangunan bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemerintah menargetkan pembangunan huntara rampung sebelum akhir Desember 2025, sehingga warga dapat segera menempati tempat tinggal yang aman.

“Setelah survei selesai, pembangunan langsung dimulai. Target akhir Desember sudah bisa dihuni,” kata Rinaldi.

Menuju Hunian Tetap Tahun 2026

Rinaldi menegaskan, huntara bersifat sementara dan akan digunakan hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun. Pemkab Agam telah merencanakan pembangunan huntap bagi korban bencana pada tahun 2026 sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.

“Huntara ini menjadi jembatan menuju hunian tetap. Pemerintah berkomitmen memastikan warga bisa kembali hidup aman dan bermartabat,” pungkasnya.

Langkah cepat ini diharapkan mampu menekan risiko bencana lanjutan sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman bagi ratusan keluarga terdampak bencana di Kabupaten Agam.

(Rini/Mond)
#KorbanBencanaAgam #BencanaAlam
#KabupatenAgam

Serasinews.com, Padang — Hujan deras yang turun tanpa henti sejak Minggu siang, 14 Desember 2025, kembali membawa kekhawatiran bagi warga Kota Padang. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir merendam sejumlah kawasan permukiman dan memaksa warga menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

Banjir dilaporkan terjadi di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, serta Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh. Air yang meluap dengan cepat menggenangi rumah warga, memutus akses jalan, dan menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak dan warga lanjut usia.

Di Gurun Laweh, tepatnya di RT 02 RW 02, genangan air mencapai setinggi lutut orang dewasa. Kondisi ini membuat warga tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Sebanyak 22 warga akhirnya dievakuasi ke SD Negeri 07 Gurun Laweh yang dijadikan lokasi pengungsian sementara.

Camat Nanggalo, Amrizal Rengganis, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi wilayah terdampak dan memastikan seluruh warga berada dalam kondisi aman. Menurutnya, tim kecamatan masih bersiaga penuh karena hujan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Sementara itu, situasi serupa juga terjadi di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh. Hujan lebat di daerah perbukitan menyebabkan aliran sungai meluap dan mengancam rumah-rumah warga di sepanjang bantaran. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD Kota Padang, TNI, Polri, serta relawan kebencanaan.

Camat Pauh, Titin Masfetrin, menyampaikan bahwa evakuasi masih berlangsung dan warga terdampak telah diarahkan ke lokasi yang lebih aman. Meski medan cukup sulit dan hujan masih turun, petugas tetap berupaya mengevakuasi warga dengan penuh kehati-hatian.

Hingga Minggu malam, hujan masih mengguyur Kota Padang. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, agar tetap waspada dan segera mengungsi apabila kondisi membahayakan.

Bagi warga terdampak, malam itu menjadi ujian ketangguhan, sembari berharap hujan segera berhenti dan situasi kembali normal.

(Rini/Mond)
#Peristiwa #BanjirPadang #Padang

Serasinews.com, Padang — Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu siang, 14 Desember 2025, memicu banjir mendadak di Batu Busuk, Kecamatan Pauh. Air sungai yang meluap masuk ke pemukiman, menenggelamkan rumah warga hingga setinggi lutut orang dewasa dan membuat delapan penghuni terjebak.

Peristiwa paling menegangkan terjadi di sekitar Jembatan Baru Batu Busuk. Dua warga sempat hanyut terseret arus saat mencoba menyelamatkan diri, namun berhasil dievakuasi dan kini kondisinya stabil setelah mendapat perawatan medis. Enam warga lainnya terpaksa mengungsi karena rumah mereka tidak lagi aman.

Evakuasi melibatkan BPBD Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran, BKO Pauh, perangkat kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat setempat. Arus deras dan medan licin membuat proses penyelamatan berlangsung penuh risiko.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, total 15 warga berhasil dievakuasi dari kawasan rawan banjir, termasuk sembilan dewasa dan tiga remaja. Ia mengingatkan warga untuk menjauhi sungai dan segera mencari tempat aman bila debit air meningkat.

Kejadian ini menegaskan bahwa Batu Busuk dan Lambung Bukit masih menjadi wilayah rawan banjir saat hujan lebat. Warga diimbau tetap waspada, sementara pemerintah diminta memperkuat mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Di balik derasnya air, keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas utama—pelajaran mahal dari alam yang tak boleh diabaikan.

(Rini/Mond)

#Peristiwa #BanjirPadang
#Padang