Serasinews.com, Agam, Sumatera Barat — Pemerintah Kabupaten Agam terus mempercepat upaya perlindungan dan pemulihan bagi warga terdampak bencana alam. Dari total 539 keluarga yang rumahnya rusak berat dan berada di kawasan rawan bencana, sebanyak 476 keluarga telah menyatakan bersedia direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang akan segera dibangun pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Agam, Rinaldi, di Lubuk Basung, Senin (15/12/2025). Ia menyebutkan, seluruh keluarga yang bersedia direlokasi telah menandatangani surat pernyataan kesediaan, setelah melalui proses pendataan dan validasi bersama pemerintah nagari.
“Sebanyak 476 keluarga telah menyatakan siap menempati huntara. Data ini sudah kami validasi bersama pemerintah nagari, camat, dan wali nagari,” ujar Rinaldi.
Empat Kecamatan Jadi Lokasi Relokasi
Relokasi akan dilakukan di empat kecamatan terdampak, dengan lokasi huntara yang telah ditinjau langsung oleh tim gabungan pemerintah daerah.
Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 225 keluarga akan direlokasi ke huntara yang dibangun di SDN 05 Kayu Pasak Nagari Salareh Aia serta lapangan voli Batu Mandi Nagari Salareh Aia Timur. Lokasi ini dinilai aman dari ancaman banjir dan longsor serta mudah diakses warga.
Sementara di Kecamatan Tanjung Raya, sebanyak 183 keluarga akan menempati huntara di Linggai Park, Nagari Duo Koto, yang dinilai strategis dan dekat dengan fasilitas umum.
Adapun di Kecamatan Ampek Koto, terdapat 54 keluarga yang akan direlokasi ke huntara di lahan DOB Nagari Balingka. Sedangkan di Kecamatan Malalak, sebanyak 14 keluarga akan menempati huntara di lapangan Lampeh Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur.
“Seluruh lokasi telah kami tinjau bersama camat dan wali nagari, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelayakan huni,” jelas Rinaldi.
63 Keluarga Masih Menolak Direlokasi
Meski demikian, pemerintah mencatat masih ada 63 keluarga yang menolak direlokasi. Penolakan tersebut umumnya disebabkan oleh keterikatan emosional terhadap rumah lama, kekhawatiran kehilangan mata pencaharian, serta keengganan meninggalkan tanah milik sendiri.
Pemerintah daerah, kata Rinaldi, akan terus melakukan pendekatan persuasif dan dialog agar warga memahami risiko tinggal di zona merah, khususnya di wilayah bantaran sungai dan daerah rawan longsor.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Rumah yang rusak berat ini berada di kawasan berisiko tinggi,” tegasnya.
Pembangunan Libatkan TNI, Dibiayai BNPB
Dalam waktu dekat, Pemkab Agam akan melakukan survei teknis lanjutan di seluruh lokasi huntara sebelum pembangunan dimulai. Untuk mempercepat proses, pembangunan huntara akan melibatkan TNI.
Hunian sementara yang dibangun bertipe 21, dilengkapi dapur, akses jalan, dan fasilitas pendukung lainnya agar layak dihuni. Seluruh pembiayaan pembangunan bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemerintah menargetkan pembangunan huntara rampung sebelum akhir Desember 2025, sehingga warga dapat segera menempati tempat tinggal yang aman.
“Setelah survei selesai, pembangunan langsung dimulai. Target akhir Desember sudah bisa dihuni,” kata Rinaldi.
Menuju Hunian Tetap Tahun 2026
Rinaldi menegaskan, huntara bersifat sementara dan akan digunakan hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun. Pemkab Agam telah merencanakan pembangunan huntap bagi korban bencana pada tahun 2026 sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.
“Huntara ini menjadi jembatan menuju hunian tetap. Pemerintah berkomitmen memastikan warga bisa kembali hidup aman dan bermartabat,” pungkasnya.
Langkah cepat ini diharapkan mampu menekan risiko bencana lanjutan sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman bagi ratusan keluarga terdampak bencana di Kabupaten Agam.
(Rini/Mond)
#KorbanBencanaAgam #BencanaAlam
#KabupatenAgam
Posting Komentar