Serasinews.com, Jakarta — Bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa provinsi di Pulau Sumatera terus menimbulkan duka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data hingga Selasa petang, 9 Desember, menyebutkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 964 jiwa, bertambah tiga orang dari sehari sebelumnya. Semua korban tambahan berasal dari Provinsi Aceh, salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Sementara itu, korban hilang kini tercatat 264 orang, menurun dari 293 orang, berkat upaya pencarian intensif tim SAR gabungan.

“Evakuasi dan pencarian korban terus dilakukan meski terkendala cuaca dan medan,” ujar perwakilan BNPB.

Hampir 900 Ribu Warga Mengungsi
Dampak bencana juga terlihat dari lonjakan pengungsi yang kini mencapai 894.101 jiwa, tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warga terpaksa meninggalkan rumah akibat banjir, longsor, dan rusaknya akses jalan, serta kini bertahan di posko darurat, sekolah, masjid, maupun tenda pengungsian. Kondisi pengungsian masih membutuhkan perhatian terkait ketersediaan makanan siap saji, air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, dan perlindungan bagi anak-anak serta lansia.

Distribusi Bantuan Meningkat
BNPB melaporkan percepatan distribusi logistik. Hingga pukul 14.00 WIB, tercatat:

3 pengiriman darat dengan total 14,08 ton

17 pengiriman udara dengan total 17,54 ton

Total bantuan yang didistribusikan dalam sehari mencapai 31,62 ton, sebagian besar berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok.

BBM dan Bahan Makanan Dikirim TNI AU
TNI Angkatan Udara juga dikerahkan untuk wilayah terisolasi:

20 drum BBM solar (4 ton) via pesawat CN TNI AU

10 ton bahan makanan via pesawat Hercules

Bantuan tiba di Bandara Rambele, Aceh, dan langsung disalurkan ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, yang sempat terisolasi akibat putusnya jalur darat.

Operasi Kemanusiaan Diperluas
BNPB memastikan operasi kemanusiaan terus dilakukan, termasuk pencarian korban hilang, pemulihan akses logistik, pelayanan kesehatan darurat, dan pendataan kerusakan rumah serta fasilitas umum. Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap waspada karena potensi cuaca ekstrem masih tinggi.

(Rini/Mond)
#BNPB
#UpdateKorbanBanjirSumatera
#BanjirSumatera

Serasinews.com, Padang — Hamparan kayu gelondongan yang menguasai pesisir Pantai Padang pascabanjir bandang masih memunculkan pertanyaan besar: apakah kayu-kayu itu hanyut akibat derasnya arus dari hulu, atau justru menjadi jejak praktik illegal logging yang selama ini terpendam?

Untuk memastikan jawabannya, tim gabungan dari KSDA Sumbar, PKH, tim penerbitan kawasan hutan, Mabes Polri, hingga Polda telah turun melakukan penyelidikan. Kepala Balai KSDA Sumbar, Hartono, menegaskan bahwa kesimpulan baru akan ditetapkan setelah investigasi tuntas.

“Kami ingin benar-benar memastikan asal kayu ini, apakah dari hulu atau ada faktor lain,” ujar Hartono di Posko Penanggulangan Bencana Kemenhut, Selasa (9/12/2025).

Sampel Kayu Diuji di Laboratorium

Sejumlah sampel kayu dari titik berbeda di Pantai Padang kini tengah menjalani uji forensik kehutanan. Pemeriksaan ini akan mencocokkan karakter kayu dengan tegakan di kawasan hulu, terutama daerah Palembayan hingga Kota Padang—wilayah yang diduga dilalui material banjir.

Koordinasi lintas lembaga terus dilakukan untuk menelusuri akar penyebab bencana, termasuk potensi kerusakan hutan yang ikut memperburuk dampak banjir.

3.327 Ton Sampah, 1.100 Ton Berupa Kayu

Di saat penyelidikan berjalan, Pemkot Padang berkejaran dengan waktu menangani tumpukan material pascabencana. Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, mencatat total sampah mencapai 3.327 ton, dan 1.100 ton di antaranya adalah kayu gelondongan.

“Beberapa titik pantai seperti ditelan oleh lautan kayu,” kata Fadelan.

Alih-alih dibuang ke TPA, sebagian besar kayu justru dimanfaatkan kembali agar dampaknya tidak menambah beban lingkungan.

Kayu Diolah Warga dan Disalurkan ke Industri

Warga pesisir ikut mengumpulkan kayu-kayu tersebut. Banyak yang memanfaatkannya sebagai bahan bakar untuk usaha kecil, sementara sebagian besar lainnya disalurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif.

“Kami ingin memaksimalkan pemanfaatan kayu, bukan menambah volume ke TPA,” jelas Fadelan.

Strategi 3R dan Target Sembilan Hari

Tim LPS bersama bank sampah menerapkan pemilahan sejak hari pertama, menggunakan prinsip 3R untuk mempercepat pemulihan. Upaya ini meringankan beban armada pengangkut dan mempercepat normalisasi area terdampak. Zona penanganan disebar ke banyak titik dengan target pembersihan selesai dalam sembilan hari.

Menunggu Jawaban Penting

Di tengah upaya pemulihan, kayu-kayu yang awalnya menjadi simbol kerusakan kini beralih menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi warga dan industri. Namun satu hal masih menggantung:

Apakah tumpukan kayu itu benar-benar hasil dari banjir besar, ataukah bukti nyata kerusakan hutan yang selama ini tak terungkap?

Hasil uji forensik kini menjadi kunci, dan publik menunggu kepastian itu.

(Rini/Mond)
#BKSDA #IllegalLogging
#BanjirPadang
#

Serasinews.com, Padang — Keramaian Pasar Raya Padang mendadak berubah tegang pada Selasa (9/12/2025) siang ketika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang kembali melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di area yang telah ditetapkan sebagai zona larangan berdagang. Suara protes pedagang dan imbauan petugas bersahut-sahutan di tengah padatnya aktivitas pasar.

Operasi kali ini dipimpin Kasi Operasional Satpol PP, Harvi Dasnoer, dengan menyasar badan jalan, trotoar, hingga area parkir—lokasi yang kerap ditempati pedagang meski telah beberapa kali ditertibkan. Banyak pedagang kedapatan kembali membuka lapak setelah petugas meninggalkan lokasi sebelumnya, sehingga memicu kemacetan dan mengganggu pejalan kaki.

Saat petugas meminta para pedagang berpindah ke lokasi yang telah disediakan, sebagian besar merespons dengan penolakan. Mereka mengaku kesulitan menarik pembeli bila dipindahkan ke tempat resmi. Adu argumentasi pun tak terhindarkan, membuat situasi sempat memanas.

Meski demikian, Satpol PP tetap memilih menyampaikan imbauan secara persuasif, menegaskan bahwa penertiban bukan upaya menghalangi pedagang mencari nafkah, melainkan langkah penataan agar Pasar Raya tetap tertib dan aman.

“Kami memahami kebutuhan masyarakat, tetapi aturan harus tetap berjalan untuk menjaga kepentingan bersama,” ujar Harvi di tengah pelaksanaan penertiban.

Setelah beberapa kali peringatan tidak diindahkan, petugas akhirnya mengamankan belasan lapak beserta perlengkapannya ke Mako Satpol PP Kota Padang untuk diproses PPNS sesuai aturan yang berlaku.

Kasat Pol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, menambahkan bahwa upaya menata Pasar Raya bukanlah kebijakan dadakan. Proses panjang berupa sosialisasi, himbauan, serta dialog telah dilakukan jauh sebelum penertiban rutin dilaksanakan.

“Penertiban ini bukan untuk menyulitkan pedagang, tetapi agar Pasar Raya menjadi ruang bersama yang tertib dan nyaman. Jika dibiarkan, yang rugi bukan hanya pengguna jalan, tapi juga pedagang yang sudah patuh aturan,” ujar Chandra.

Ia memastikan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sesekali, dan menegaskan bahwa Satpol PP selalu terbuka untuk berdialog dengan para pedagang guna mencari solusi yang adil.

Operasi akhirnya berakhir tanpa bentrok fisik, namun menyisakan kekecewaan di kalangan pedagang. Penertiban ini menjadi sinyal kuat bahwa penggunaan fasilitas umum secara ilegal tidak akan ditoleransi, dan penataan Pasar Raya akan tetap dilanjutkan.

(Rini/Mond)
#PKL #PolPP #Padang

Serasinews.com, Padang – Suara gemuruh air cokelat pekat masih mendominasi aliran Sungai Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Sungai yang selama puluhan tahun menjadi penopang kehidupan warga kini berubah seketika. Lebarnya melebar drastis hingga 30–50 meter, menggerus tanah-tanah yang dulu menjadi fondasi kokoh bagi permukiman penduduk.

Di kawasan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, kerusakan tampak nyata. Lima rumah warga hilang tersapu banjir, dua lainnya hancur berat. Puing bangunan, kayu berserakan, dan timbunan lumpur tebal menjadi saksi bisu kedahsyatan banjir bandang yang menerjang pada 26–27 November 2025.

“Berdasarkan laporan tim satgas di lapangan, terdapat lima rumah yang hanyut dan dua mengalami kerusakan berat,” ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Thomas Nifinluri, saat meninjau lokasi bencana, Selasa (9/12/2025).

DAS Kuranji: Jalur Air Besar yang Mengamuk

Sungai Kuranji merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kawasan Air Dingin seluas sekitar 21 ribu hektare berdasarkan data BPDAS Agam Kuantan. Wilayah itu terdiri atas:

APL: 9.069,93 ha

Hutan lindung: 2.888,36 ha

Suaka margasatwa: 9.263,74 ha

Tubuh air: 106,16 ha

DAS sepanjang 24 km ini membentang dari hulu hingga muara di pesisir Kota Padang. Menurut Thomas, sekitar 50 persen wilayah DAS berada dalam kawasan konservasi dan kawasan industri, sementara sisanya merupakan APL dan area air.

Bencana ini tidak hanya menyapu permukiman, tetapi juga mengancam ekosistem hutan, satwa liar, hingga stabilitas hidrologi kota.

Longsoran Raksasa dari Hulu: Pemicu Utama

Kepala BKSDA Sumbar, Hartono, menjelaskan bahwa pelebaran Sungai Kuranji bukan sekadar akibat luapan air, melainkan hantaman material longsoran dalam jumlah sangat besar dari kawasan hulu.

Material tersebut berupa kayu besar, lumpur pekat, batuan, dan tanah lepas yang meluncur deras dan menerjang badan sungai.

“Pelebaran sungai mencapai 50 meter akibat material besar yang terbawa dari hulu,” jelas Hartono di Posko Penanggulangan Bencana Banjir Kementerian Kehutanan di Padang.

Analisis citra satelit mengungkap adanya longsoran masif di Suaka Margasatwa Barisan, sekitar 11 kilometer dari lokasi banjir.

“Longsoran di kawasan suaka margasatwa itu jumlahnya sangat besar dan menjadi sumber masuknya gelombang material ke Sungai Kuranji,” tambahnya.

Memeriksa Penyebab: Faktor Alam atau Degradasi Hutan?

BKSDA Sumbar bersama tim PKH, Mabes Polri, dan Polda Sumbar kini terus memantau kondisi hulu. Pemeriksaan difokuskan pada:

Kondisi tutupan hutan sebelum bencana

Perubahan vegetasi dalam 1–3 minggu terakhir

Potensi aktivitas manusia yang mengganggu kawasan

“Kami akan mengecek kondisi tegakan dan tutupan lahan apakah masih baik sebelum bencana,” kata Hartono.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah bencana murni terjadi karena proses alam atau ada unsur kerusakan lingkungan yang memperparah.

Padang Dikepung Lima DAS Berisiko Tinggi

Kota Padang memiliki lima DAS besar, tiga di antaranya merupakan DAS dengan risiko banjir bandang paling tinggi. Letak geografis kota yang berada di antara Pegunungan Barisan dan pesisir Samudera Hindia menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap banjir bandang, longsor, dan aliran debris.

Perubahan Sungai Bersifat Permanen

Hartono menegaskan bahwa perubahan Sungai Kuranji bukan fenomena sementara. Struktur alur sungai telah berubah secara permanen akibat volume material longsoran yang sangat besar.

“Dengan ruasan sebesar itu dan kubikasi material yang terbawa, ini jelas bukan kejadian berskala kecil,” ujarnya.

Kondisi ini menyebabkan:

Risiko banjir susulan meningkat

Kapasitas aliran sungai berubah

Ancaman erosi dan amblesan tanah makin besar

Luka yang Dalam bagi Warga

Bagi masyarakat Tabing Banda Gadang, bencana ini bukan sekadar catatan statistik. Rumah yang hilang berarti hilangnya seluruh kehidupan mereka. Kini, warga harus memulai dari awal, sementara rasa cemas terhadap bencana susulan masih terus menghantui.

Sungai Kuranji yang dulunya menjadi sumber air, tempat mencari ikan, dan jalur kehidupan kini berubah menjadi simbol amarah alam yang belum sepenuhnya mereda.

(L6)

#Padang #BanjirPadang #SungaiKuranji

Serasinews.com, Jakarta – Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia masih mampu menangani seluruh dampak bencana tanpa bantuan asing.

Usai mengikuti agenda di Gedung DPR RI pada Selasa (9/12/2025), Puan menuturkan bahwa pemerintah telah mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk memastikan keselamatan warga dan memulihkan wilayah terdampak.

“Pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya yang diperlukan. Untuk saat ini, kita memaksimalkan bantuan dari dalam negeri,” kata Puan.

Sumber Daya Nasional Masih Memadai

Puan menyebut laporan yang diterima DPR menunjukkan bahwa stok logistik, tenaga medis, alat berat, serta tim tanggap darurat berada pada kondisi aman. Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah yang belum membuka akses bantuan internasional.

“Bantuan yang ada saat ini masih mencukupi. Kita masih mampu menangani sendiri,” tegasnya.

Menurut Puan, seluruh kementerian, lembaga negara, serta relawan telah bergerak serempak di lokasi-lokasi terdampak.

“Semua tim sudah berada di lapangan. Relawan tambahan pun sedang bersiap untuk diberangkatkan,” ujarnya.

Pemerintah Yakin dengan Kapasitas Sendiri

Nada optimistis ini sejalan dengan pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa kekuatan nasional masih lebih dari cukup untuk menangani bencana di Sumatra.

“Kita masih kuat, jadi belum perlu minta bantuan luar,” ujarnya pada Senin (8/12/2025).

Muhaimin memastikan anggaran, personel, dan peralatan penanggulangan bencana masih berada pada tingkat yang aman.

Menlu: Tawaran Bantuan Dihargai, Tapi Indonesia Mandiri

Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan bahwa sejumlah negara sahabat memang telah menawarkan bantuan. Namun pemerintah memilih untuk tetap mengandalkan kemampuan sendiri terlebih dahulu.

“Banyak yang menawarkan bantuan dan kami sangat berterima kasih. Namun Indonesia masih bisa mengatasi situasi ini,” kata Sugiono.

Ia menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap terbuka bila kondisi di lapangan memburuk.

Fokus pada Penyelamatan dan Pemulihan

Saat ini, pemerintah memusatkan perhatian pada evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan pengungsi, pendistribusian logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar. Ribuan personel gabungan terus bekerja di tengah kondisi medan yang sulit dan cuaca ekstrem.

Banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir telah merusak permukiman, fasilitas umum, dan jalur transportasi, serta memaksa ribuan warga mengungsi.

Melalui sikap tegas para pejabat negara, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri di atas kaki sendiri dalam menghadapi bencana, sembari tetap menghargai solidaritas global yang datang.

(L6)
#BencanaSumatera #PuanMaharani
#Nasional

Serasinews.com, Padang — Bencana banjir dan banjir bandang yang melanda Kota Padang pada 25 November 2025 meninggalkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Pemerintah Kota Padang mencatat total kerugian sementara mencapai Rp264,3 miliar, menggambarkan beratnya dampak terhadap fasilitas publik dan layanan dasar masyarakat.

Data kerusakan dihimpun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang melalui proses pendataan dan verifikasi di berbagai wilayah terdampak.

Transportasi Jadi Sektor Paling Parah

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyebut sektor transportasi mengalami kerusakan paling masif. Sebanyak tujuh jembatan mengalami rusak berat dan satu jembatan rusak ringan akibat hantaman banjir yang membawa material lumpur, kayu, serta bebatuan.

Selain itu, jalan sepanjang 1.884 meter juga mengalami kerusakan di beberapa kecamatan, memutus akses warga, menghambat distribusi logistik, dan melumpuhkan aktivitas ekonomi.

“Total kerugian untuk jembatan dan jalan mencapai Rp157,89 miliar,” ujar Tri Hadiyanto, Senin (8/12/2025).

Kerusakan Bendungan dan Sungai Capai Rp84,36 Miliar

Infrastruktur pengendali air tidak luput dari dampak banjir. Tanggul yang ambruk, erosi tebing, serta pendangkalan sungai meningkatkan potensi bencana susulan.

Total kerugian sektor ini diperkirakan mencapai Rp84,36 miliar, dan memerlukan penanganan segera untuk mencegah risiko lebih besar saat musim hujan.

22 Sekolah Terdampak, Aktivitas Belajar Terganggu

Sebanyak 22 unit sekolah rusak, terdiri dari 8 PAUD, 12 SD, dan 2 SMP. Kerusakan meliputi ruang kelas, atap, pagar, perabotan, hingga fasilitas sanitasi.

Kerugian sektor pendidikan dan gedung pemerintahan ditaksir mencapai Rp5,57 miliar, memaksa beberapa sekolah menghentikan sementara kegiatan belajar dan mencari lokasi alternatif.

Tujuh Intake PDAM Rusak

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga mengalami gangguan serius. Kerusakan pada tujuh intake PDAM menyebabkan pasokan air bersih terganggu untuk ribuan pelanggan.

Nilai kerugiannya mencapai Rp16,52 miliar, meliputi perbaikan pipa, pompa, dan fasilitas pendukung lainnya.

Total Kerugian Tembus Rp264,3 Miliar

Secara keseluruhan, Pemko Padang menetapkan total kerugian infrastruktur akibat banjir mencapai Rp264.356.989.944.

“Angka ini merupakan hasil penghitungan menyeluruh dari seluruh sektor infrastruktur yang terdampak langsung,” tegas Tri Hadiyanto.

Ancaman Bencana Susulan & Kebutuhan Anggaran Besar

Kerusakan yang terjadi menjadi peringatan serius bagi Pemko Padang dan Pemprov Sumatera Barat. Selain biaya rehabilitasi yang besar, kerusakan pada bendungan dan sungai meningkatkan ancaman bencana lanjutan.

Saat ini, Pemko Padang tengah menyusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk diajukan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB dan Kementerian PUPR.

Bencana 25 November menjadi pengingat bahwa ketahanan infrastruktur di daerah rawan hidrometeorologi seperti Padang perlu diperkuat secara menyeluruh.

(Rini/Mond)
#BanjirBandang #Padang
#Infrastruktur

Serasinews.com, Payakumbuh — Setelah hampir tiga bulan penyelidikan intensif, kepolisian akhirnya mengungkap penyebab pasti kebakaran hebat yang melanda kawasan pasar Kota Payakumbuh pada Selasa dini hari, 26 Agustus 2025. Tim penyidik memastikan bahwa kobaran api yang muncul sekitar pukul 04.45 WIB itu bukan akibat korsleting listrik, melainkan berasal dari nyala api terbuka yang disengaja. Api baru benar-benar dipadamkan sekitar pukul 09.30 WIB, setelah melahap deretan bangunan dan menimbulkan kerugian besar.

Temuan Labfor: Api Berasal dari Sumber Penyulutan Langsung

Hasil pemeriksaan Bidlabfor Polda Riau menyatakan bahwa titik awal kebakaran berada di Ex-Toko Aprilia. Di lokasi tersebut tidak ditemukan indikasi arus pendek, melainkan bukti bahwa sumber kebakaran berasal dari open flame berupa bara api dan penyulutan menggunakan korek.
Dengan demikian, kebakaran ini dipastikan merupakan tindakan manusia, bukan kecelakaan teknis.

Kasus Resmi Naik Penyidikan, Satu Tersangka Ditangkap

Pada 19 November 2025, Polres Payakumbuh menetapkan seorang pria berinisial “I” sebagai tersangka, setelah penyidik mendapatkan lebih dari dua alat bukti sah. Ia dikenai sangkaan:

Pasal 187 KUHP – sengaja menimbulkan kebakaran

atau Pasal 188 KUHP – kelalaian yang menyebabkan kebakaran

Ancaman hukuman mencapai 5 tahun penjara.

Pengakuan Tersangka: Lem Banteng, Halusinasi, dan Api yang Lepas Kendali

01.30 WIB

Tersangka masuk ke lantai 2 pasar melalui tangga dekat jembatan Panasonic. Ia membawa lem banteng, kemudian:

menghirup lem,

merokok,

dan bermain gim.

02.00–02.15 WIB

Di bawah pengaruh lem, ia mengalami halusinasi dan berjalan tanpa arah hampir satu jam, lalu kembali ke area Ex-Toko Aprilia untuk menghirup lem lagi.

03.30 WIB

Dalam keadaan menggigil dan tidak sadar penuh, ia mengumpulkan plastik bekas lem dan menumpuknya. Untuk menghangatkan diri, ia menyalakan api menggunakan korek.
Namun dorongan gas dari sisa lem membuat api menyala seperti obor. Plastik meleleh, mengenai sekat triplek, dan api cepat menjalar.

Tersangka sempat mencoba memadamkan api di lantai, tetapi kobaran di dinding sudah tak terkendali.

04.00 WIB

Ia panik dan melarikan diri, menuju sebuah warnet di kawasan Bunian. Tak lama setelah itu, pasar berubah menjadi lautan api.

Barang Bukti dan Saksi Lengkap

Penyidik telah mengamankan:

Hasil pemeriksaan Labfor

DVR dan rekaman CCTV

Abu arang, potongan kayu terbakar

Pakaian tersangka
Serta memeriksa 17 saksi, termasuk saksi mata pertama di lokasi.

Tahap II Segera Dilakukan

Berkas perkara dinyatakan hampir lengkap. Dalam waktu dekat, Polres Payakumbuh akan melakukan Tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.
Publik kini menanti putusan majelis hakim: apakah perbuatannya dikategorikan sebagai kelalaian atau justru kesengajaan.

(KP)
#KebakaranPasarPayakumbuh
#Hukum #Peristiwa