Serasinews.com, PADANG— Persoalan banjir yang kerap dirasakan masyarakat Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, menjadi salah satu perhatian utama Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, saat melaksanakan reses, Minggu (6/9/2026).
Tak hanya menampung keluhan warga, Rachmad langsung menindaklanjuti persoalan tersebut dengan membangun komunikasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Cipta Karya Sumatera Barat.
Dalam pertemuan dengan warga dan tokoh masyarakat, masalah banjir mendapat perhatian serius. Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak kembali sebatas menjadi bahan pembahasan setiap kali terjadi genangan, melainkan ditangani melalui perencanaan teknis dan pembangunan infrastruktur yang tepat.
Rachmad menegaskan, kegiatan reses merupakan bagian dari upaya menyerap kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi tersebut memiliki tindak lanjut.
“Kita ingin persoalan banjir ini ditangani secara serius. Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya didengar, tetapi harus dikawal dan dikoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan, termasuk Kementerian PU,” ujar Rachmad.
Untuk mengetahui langkah pemerintah pusat, Rachmad berkomunikasi dengan Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Kementerian PU, Maria Doeni Isa. Dalam komunikasi itu dibahas progres penanganan kawasan yang terdampak bencana, termasuk wilayah Rawang.
Maria menjelaskan, Kementerian PU tengah mempersiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar teknis penanganan sejumlah kawasan terdampak bencana. Penyusunan DED tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Rawang, tetapi juga beberapa lokasi lain di Kota Padang serta daerah lainnya.
Menurut Maria, proses pengadaan penyedia DED ditargetkan rampung pada September 2026. Pengerjaan secara normal diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat bulan. Namun, pihaknya berupaya mempercepat proses tersebut menjadi sekitar tiga bulan.
“DED-nya baru dimulai September. Penyedianya sudah ada dan pekerjaannya sekitar empat bulan. Kita usahakan tiga bulan selesai. Kalau izinnya sudah ada, kita lelang supaya pekerjaan fisiknya bisa dimulai,” jelas Maria.
Informasi tersebut mendapat respons positif dari Rachmad. Ia menilai kepastian tahapan perencanaan menjadi hal penting untuk memastikan penanganan banjir tidak dilakukan secara parsial maupun sekadar bersifat sementara.
Rachmad memperkirakan apabila penyusunan DED dan proses lelang berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik dapat mulai direalisasikan pada 2027.
“Berarti kalau DED selesai dan proses lelang berjalan lancar, insyaallah pekerjaan fisiknya bisa mulai pada 2027,” kata Rachmad.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan banjir harus berdasarkan kajian teknis yang matang. Dengan demikian, anggaran dan pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Prinsipnya kita tidak ingin pembangunan asal jadi. Harus ada kajian dan perencanaan yang matang sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmad juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang dinilainya ikut mendorong terbukanya komunikasi dengan pemerintah pusat terkait berbagai persoalan infrastruktur di Kota Padang.
“Terima kasih kepada Bang Andre Rosiade yang terus membantu mengawal aspirasi masyarakat dan membuka akses komunikasi dengan pemerintah pusat. Mudah-mudahan sinergi ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan banjir yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain persoalan banjir, masyarakat Rawang turut menyampaikan berbagai aspirasi lainnya dalam agenda reses tersebut. Rachmad memastikan seluruh masukan warga akan menjadi bahan perjuangan melalui DPRD Kota Padang maupun diteruskan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan pengawalan aspirasi masyarakat akan terus dilakukan hingga menghasilkan langkah nyata.
“Kita akan terus kawal. Apa yang disampaikan masyarakat hari ini akan kita tindak lanjuti dan komunikasikan dengan pihak terkait. Yang kita harapkan tentu solusi konkret bagi warga,” tutup Rachmad. (*)
Posting Komentar