Serasinews.com, Pesisir Selatan – Harapan masyarakat Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, terhadap kondisi jalan yang selama ini rusak dan menyulitkan akses, akhirnya mendapat titik terang. Pemerintah pusat melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah/IJD) Tahap I tahun 2025 menetapkan ruas jalan Simpang III Silaut – Silaut III sebagai salah satu prioritas pembangunan. Anggaran yang dikucurkan pun tidak main-main, yakni sebesar Rp29,82 miliar.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat. Menurutnya, perjuangan panjang untuk mengusulkan dan memastikan masuknya ruas jalan strategis Silaut dalam program nasional akhirnya membuahkan hasil.
“Jalan Silaut ini adalah jalur vital yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi, pertanian, dan perikanan masyarakat. Selama bertahun-tahun, warga harus menghadapi kondisi jalan yang rusak parah, licin saat hujan, bahkan sulit dilalui kendaraan bermuatan hasil tani. Dengan adanya pembangunan ini, aksesibilitas akan meningkat signifikan dan otomatis mendorong geliat ekonomi masyarakat,” ujar Zigo.
Jalur Vital bagi Ekonomi dan Distribusi Hasil Pertanian
Ruas jalan Simpang III Silaut – Silaut III bukan sekadar penghubung antarwilayah, tetapi juga urat nadi bagi pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Kecamatan Silaut dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi, jagung, kelapa sawit, serta hasil perikanan laut dan perairan umum.
Namun, selama ini hasil pertanian dan tangkapan nelayan sering terkendala untuk sampai ke pasar karena jalan yang rusak berat. Tidak jarang kendaraan pengangkut mogok, biaya transportasi membengkak, hingga harga jual hasil tani menjadi tidak stabil.
Dengan pembangunan jalan senilai hampir Rp30 miliar tersebut, masyarakat berharap distribusi hasil produksi akan lebih lancar. Hal ini bukan hanya mempercepat mobilitas barang, tetapi juga menekan ongkos distribusi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Peran Strategis Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR
Keberhasilan memasukkan ruas Silaut ke dalam program IJD Tahap I tak lepas dari sinergi Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Komisi V yang membidangi infrastruktur memang menjadi jembatan aspirasi daerah dalam mendapatkan dukungan anggaran pusat.
Zigo Rolanda menegaskan bahwa program ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah pusat dan DPR RI dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang masih tertinggal secara infrastruktur.
“Pesisir Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Tetapi potensi itu tidak akan maksimal tanpa infrastruktur memadai. Kehadiran program IJD ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Zigo.
Harapan Penyelesaian Tepat Waktu
Dengan nilai proyek mencapai Rp29,82 miliar, masyarakat tentu menaruh harapan besar agar pembangunan berjalan sesuai target. Zigo Rolanda juga menekankan pentingnya pengawasan agar pekerjaan dilakukan dengan kualitas terbaik dan selesai tepat waktu.
Ia berharap, manfaat jalan baru bisa segera dirasakan masyarakat, baik dalam menunjang transportasi sehari-hari, mempercepat arus perdagangan, hingga memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Silaut.
“Jalan ini bukan hanya akses, tetapi juga pembuka peluang. Jika infrastruktur baik, maka investasi bisa masuk, pariwisata tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutup Zigo.
Dengan adanya proyek pembangunan jalan Simpang III Silaut – Silaut III melalui program IJD ini, Kabupaten Pesisir Selatan kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ke depan, peningkatan kualitas jalan diharapkan akan menjadi langkah awal bagi pembangunan infrastruktur yang lebih merata di daerah pesisir selatan Sumatra Barat.
(Mond/rini)
#Infrastruktur #SumateraBarat
Posting Komentar