Serasinews.com, Padang – Alih-alih menjadi solusi transportasi publik yang nyaman dan efisien, layanan bus Trans Padang justru menuai hujan kritik dari warganet maupun penumpang setianya. Aturan baru yang mewajibkan bus berhenti di setiap halte serta pramugara mengambil foto sebagai bukti pelayanan, kini dinilai kontraproduktif dan membuat perjalanan semakin lambat.
Banjir keluhan itu terekam jelas di kolom komentar akun resmi Instagram @official_transpadang.psm. Berbagai komentar bernada protes muncul, mulai dari keterlambatan, pelayanan pramugara yang dianggap buruk, hingga masalah teknis kendaraan.
Netizen “Mengamuk” di Medsos
Salah satu pengguna Instagram, @alilkul, menulis dengan nada kesal:
“Telat telat. Jangan karena laporan beberapa orang yg ditinggal trans malah ngerugiin ratusan konsumen. Belajar lagi sana manajemen pemasaran.”
Keluhan serupa datang dari akun @m.a.bowo yang merasa aturan baru justru mengacaukan jadwal kerja penumpang.
“Berhenti di halte kosong neh. Mana pagi jam kerja. Rencana bakalan cepat eh malah telat.”
Tak hanya soal aturan, masalah teknis juga jadi sorotan. Akun @mikoyolisaputra menulis lantang:
“Knalpot oto bus Trans Padang rute Lubuk Buayo tolong di-service, busuak dan hitam asok nyo, mengganggu pengguna jalan lain.”
Sementara itu, @monamaresa menilai kewajiban pramugara mengambil foto di setiap halte sangat tidak masuk akal.
“Mengambil foto setiap halte sangat sangat tidak efisien, harusnya tidak telat menjadi telat.”
Keluhan senada terus bermunculan. Mulai dari aturan yang dianggap buang waktu, bus yang penuh sesak, hingga pelayanan pramugara yang disebut jutek dan tidak ramah. Bahkan, akun @bublegum6605 secara terang-terangan menegur petugas di lapangan:
“Kalau ada masalah pribadi jangan sampai dibawa pas saat kerja dong. Kami tau kakak capek, tapi sepertinya kita juga sama-sama capek. Jadi tolong lah yah senyum dikit kak jangan berkerut aja tu muka lihat orang.”
Penumpang Langsung Mengeluh
Bukan hanya di dunia maya, penumpang juga menyampaikan pengalaman langsung. Felda, warga yang menggunakan Trans Padang koridor 1 jalur Pasar Raya–Khatib–Tabing–Lubuk Buaya–Batas Kota, mengaku kecewa dengan kenyamanan armada.
“Busnya panas, penumpangnya melebihi kapasitas yang tertulis di kaca mobil, keneknya ada beberapa yang julid, pembayaran pakai QR kadang susah,” ungkapnya.
DPRD Minta Evaluasi Cepat
Menanggapi banjir keluhan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, tampil tegas. Ia menyebut pelayanan Trans Padang sudah jauh melenceng dari tujuan awalnya sebagai transportasi publik yang harus mempermudah masyarakat.
“Koridor 1 itu wajib diremajakan. Jangan biarkan warga setiap hari menderita hanya karena pelayanan buruk. Trans Padang itu bukan untuk bikin emosi penumpang, tapi untuk melayani masyarakat. Kalau sekarang justru membuat orang rugi waktu dan kesal, berarti ada yang salah besar di manajemen,” tegas Mastilizal.
Lebih jauh, ia menuntut agar Dinas Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
“Sopir dan pramugara harus diperbaiki, komunikasi dengan tiap koridor harus berjalan. Kalau ada aturan yang justru memperlambat pelayanan, ya harus dicabut. Jangan masyarakat dijadikan korban kebijakan yang tidak matang,” ujarnya keras.
Menurutnya, Pemko tidak bisa bersembunyi di balik dalih prosedur atau laporan teknis. “Saya minta aturan ini dikaji ulang. Kalau kebijakan malah bikin masalah baru, itu namanya gagal total. Jangan sampai subsidi dari APBD hanya dipakai untuk bikin masyarakat tambah sengsara,” tandasnya.
Dishub Akui Ada Masalah
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, mengakui keluhan penumpang sebagai bahan evaluasi penting. Ia menegaskan akan memperbaiki sistem pelayanan, mulai dari pramugara hingga kondisi bus yang sering berasap dan tidak terawat.
“Masalah pelayanan pramugara akan jadi bahan evaluasi kepada PSM. Kendaraan itu sering berasap, kebut-kebutan, tidak optimal. Ada masalah, service tidak tepat waktu. Ini semua akan kita benahi,” katanya.
Ances juga menekankan bahwa operator PSM sebagai perpanjangan tangan Pemko harus lebih profesional. “Mereka itu wajahnya Pemko. Harus terima kritik, jangan defensif. Kritik adalah energi untuk perbaikan,” ucapnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa Trans Padang murni dibiayai APBD melalui subsidi, sehingga tidak perlu mengejar PAD.
“Fokus utamanya hanya satu: memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Itu yang harus kita jaga,” tutup Ances.
Dengan kritik deras dari warganet, keluhan penumpang di lapangan, hingga sorotan tajam DPRD, kini bola panas ada di tangan Pemko Padang dan Dishub. Publik menunggu, apakah Trans Padang benar-benar mau berubah menjadi layanan publik yang ramah, atau tetap menjadi sumber emosi harian warga kota.
(Mond)
#TransPadang #Padang #TransportasiPublik
Posting Komentar