Serasinews.com,Padang — Kasus HIV/AIDS di Kota Padang mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan hingga November 2025, tercatat 192 kasus baru, sehingga total penderita di kota ini mencapai 2.026 orang. Angka tersebut melonjak dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 1.834 kasus.

Kondisi ini mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Padang. Anggota Komisi IV, Erismiarti, menyebut peningkatan tersebut sebagai “alarm sosial” yang menandakan adanya persoalan serius di tengah masyarakat.

“Kita harus bergerak bersama. Tidak cukup hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, lembaga masyarakat, hingga tokoh adat dan agama. Semua harus berkolaborasi agar penanganan HIV/AIDS bisa lebih menyeluruh,” ujar Erismiarti, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, upaya penanggulangan tidak bisa hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga perlu memperkuat pendekatan kultural dan spiritual. Nilai-nilai adat dan agama dinilai dapat menjadi benteng sosial yang efektif bila dijalankan secara konsisten.

“Kita harus tegas terhadap perilaku berisiko, tapi jangan sampai menstigma para penderita. Mereka tetap warga Kota Padang yang berhak mendapat perlindungan dan pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD bersama Pemko Padang dan masyarakat harus bertindak cepat agar wabah ini tidak semakin meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Didominasi Laki-Laki, Tantangan Terbesar Ada pada Perubahan Perilaku

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Dessy M. Siddik, membenarkan adanya peningkatan tersebut. Dari 192 kasus baru, 173 di antaranya merupakan laki-laki, sementara 19 lainnya perempuan.

“Sebagian besar penderita baru adalah laki-laki, dan ini berkaitan dengan perilaku seksual berisiko yang tidak sesuai dengan norma sosial,” ungkap dr. Dessy di Gedung DPRD Padang.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan terus memperkuat program pencegahan melalui penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, serta edukasi hidup sehat dan aman. Namun, perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan terbesar.

“Penyebab dominan masih berasal dari hubungan seksual berisiko dan perilaku menyimpang, termasuk hubungan sesama jenis,” tambahnya.

Sosiolog UNP: Minim Edukasi dan Lemahnya Kontrol Sosial Jadi Akar Masalah

Menurut Dr. Erianjoni, sosiolog dari Universitas Negeri Padang, lonjakan kasus HIV/AIDS di Padang berakar pada rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit tersebut, serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan.

“Gaya hidup berisiko seperti seks bebas dan penggunaan narkoba suntik masih menjadi faktor utama. Ditambah lagi, akses informasi dan layanan kesehatan belum menjangkau seluruh kelompok rentan,” jelasnya.

Ia menilai sinergi antarinstansi dan komunitas masyarakat menjadi kunci agar populasi paling rentan bisa lebih mudah menjangkau layanan edukasi, pemeriksaan, dan pendampingan.

“Sinergitas penting, supaya yang sudah terpapar mendapat perawatan dan yang belum bisa lebih terlindungi,” ujarnya.

Fenomena Sosial dan Tantangan Moral di Kota Religius

Erianjoni juga menyoroti meningkatnya perilaku hubungan sesama jenis di kalangan pria sebagai salah satu faktor percepatan penyebaran HIV/AIDS, bahkan mulai merambah lingkungan pelajar.

“Fenomena ini mengkhawatirkan. Nilai adat dan agama harus kembali diperkuat agar masyarakat memiliki kontrol sosial yang lebih baik,” katanya.

Ia mendorong peran aktif niniak mamak, cadiak pandai, ulama, serta Dubalang Kota — lembaga adat penjaga ketertiban sosial — untuk kembali dioptimalkan.

“Dubalang Kota bisa menjadi garda terdepan menjaga ketertiban sosial berbasis nagari. Termasuk mengawasi kelompok berisiko tinggi seperti pekerja malam,” ujarnya menambahkan.

Paradoks di Kota Religius

Lonjakan kasus HIV/AIDS menjadi ironi bagi Kota Padang yang selama ini dikenal religius dan berlandaskan adat Minangkabau. Di balik citra moral dan spiritual yang kuat, muncul kenyataan bahwa penyakit ini telah menyebar di tengah masyarakat sendiri.

Berbagai pihak menegaskan, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, edukasi berkelanjutan, serta penguatan nilai adat dan agama untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS.

“HIV/AIDS bukan hanya masalah medis, tetapi juga krisis sosial dan moral yang mengancam masa depan generasi muda,” tutup Erismiarti.

(Rini/Mond)
#AIDS #HIV #DPRDPadang #Padang #Kesehatan

Serasinews.com, Padang – Upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial kembali menunjukkan hasil nyata. Melalui kerja terintegrasi Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang, angka kemiskinan berhasil turun signifikan dari 4,06 persen menjadi 3,63 persen. Artinya, sekitar 4.300 warga Padang kini berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Capaian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, dalam kegiatan Workshop Penguatan Koordinasi Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Bimbingan Teknis Penguatan Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam Rehabilitasi Sosial Anak, Rabu (12/11/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh TKSK, Kasi Trantib Kecamatan dan Kelurahan, serta berbagai lembaga sosial mitra seperti Pelita Jiwa Insani.

“Kesejahteraan sosial tidak lahir dari program semata, tapi dari komitmen bersama. Penurunan angka kemiskinan ini adalah bukti sinergi lintas sektor dan kepedulian sosial masyarakat,” tegas Heriza.

Menangani 25 Jenis PPKS: Sinergi untuk Kemanusiaan

Dinsos Padang saat ini menangani 25 jenis PPKS, mulai dari balita dan anak terlantar, lansia, hingga ODGJ terlantar. Heriza menegaskan bahwa kegiatan workshop ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk menyatukan visi dan pola kerja di lapangan.

“Kami tidak ingin bergerak sendiri-sendiri. TKSK, lurah, camat, dan LKS harus memahami alur penanganan yang benar. Satu kesalahan kecil dalam asesmen bisa berakibat besar bagi masa depan seseorang,” ujarnya.

Peningkatan ini juga berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang, yang kini mencapai 84,93 poin, naik dari 84,38 poin tahun sebelumnya. Dengan capaian itu, Padang menempati posisi teratas di Sumatera Barat dalam pembangunan manusia.

Fokus Baru: Gepeng, Anjal, dan Lansia Terlantar

Dinsos kini memusatkan perhatian pada penanganan gelandangan dan pengemis (Gepeng), anak jalanan (Anjal), serta lansia terlantar. Pendekatannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok.

Gepeng usia produktif (18–60 tahun) ditertibkan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum.

Anak-anak dan lansia mendapat prioritas rehabilitasi sosial.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi melalui asesmen dan koordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan identitas dan domisili.

“Kami tidak bisa asal menertibkan. Setiap orang yang kami temui punya cerita. Tugas kami bukan hanya mengamankan, tapi memulihkan,” tutur Heriza.

ODGJ Terlantar dan Mr. X: Identitas sebagai Hak Dasar

Penanganan ODGJ Terlantar menjadi perhatian khusus. Proses dimulai dengan koordinasi bersama Puskesmas, sebab hanya dokter yang berwenang menetapkan status ODGJ. Bila pasien tidak memiliki keluarga atau kemampuan ekonomi, Dinsos akan menanggung layanan kesehatan dan pengurusan BPJS.

Untuk warga tanpa identitas atau Mr. X, Dinsos bahkan membuatkan KTP khusus dengan alamat di Jalan Delima No. 5, Kelurahan Ujung Gurun, dan menjadikan Kepala Dinas Sosial sebagai Kepala Keluarga administratif agar mereka tetap mendapat akses layanan publik.

“Kami tidak akan membiarkan siapa pun hidup tanpa identitas. Identitas adalah pintu pertama menuju kemanusiaan,” ujar Heriza penuh empati.

Perketat Pengawasan: Waspadai Eksploitasi Anak Berkedok Mengemis

Dinsos Padang juga meningkatkan pengawasan terhadap eksploitasi anak di jalanan, terutama pada kasus ibu-ibu pengemis yang membawa bayi. Fenomena ini diduga berkaitan dengan praktik human trafficking.

Untuk mengantisipasi hal itu, Dinsos berkolaborasi dengan DP3P2KB, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk tim terpadu guna menelusuri potensi jaringan eksploitasi anak.

“Jangan remehkan pemandangan di lampu merah. Bisa jadi di balik tangan kecil yang menengadah, ada kejahatan besar yang tersembunyi,” tegas Heriza.

Kolaborasi Multisektor: Kunci Utama Penanganan Sosial

Heriza menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menangani persoalan sosial.

“Selama manusia hidup, masalah sosial akan selalu ada. Tapi bukan berarti kita menyerah. Tidak ada satu pun OPD yang bisa menanganinya sendiri,” katanya.

Melalui SK Tim Terpadu yang ditandatangani Wali Kota Padang, seluruh OPD dan instansi vertikal kini terlibat aktif dalam sistem rujukan terpadu PPKS. Data Dinsos per Oktober 2025 menunjukkan penanganan aktif terhadap balita terlantar, anak jalanan, lansia, tuna susila, hingga orang terlantar dari luar kota.

“Tujuan kami bukan mengejar angka, tapi mengembalikan martabat manusia,” tutup Heriza Syafani penuh optimisme.

Catatan Redaksi

Langkah progresif Dinas Sosial Kota Padang menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi kemanusiaan. Di tengah tantangan sosial yang terus berkembang, keberanian menegakkan regulasi disertai empati menjadi kunci menuju Padang yang inklusif dan berkeadilan sosial.
(Rini/Mond)
#DinasSosialPadang #Padang

Serasinews.com:PasamanBarat, 12 November 2025 —
Dengan sorot mata penuh keyakinan dan suara yang mantap, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik.

Dalam kegiatan pengarahan yang berlangsung di lingkungan Polres Pasaman Barat, Rabu (12/11), AKBP Agung memimpin langsung pertemuan bersama para operator dan penanggung jawab Program Quick Wins, memberi arahan tegas tentang pentingnya pelaksanaan nyata program tersebut di lapangan.

“Quick Wins bukan sekadar program administratif. Ini adalah gerakan perubahan yang harus benar-benar dirasakan masyarakat. Saya tidak ingin laporan bagus di atas meja, tapi kosong di lapangan,” tegasnya.
“Ukuran keberhasilan kita adalah ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari kerja kita.”

Perubahan Nyata, Bukan Sekadar Formalitas

Kapolres menekankan bahwa inti dari Program Quick Wins adalah mempercepat perubahan positif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Setiap kegiatan, menurutnya, harus menyentuh kebutuhan publik di bidang pelayanan, keamanan, dan ketertiban, bukan sekadar memenuhi target administrasi.

“Kita membangun kepercayaan publik. Kalau masyarakat melihat polisi cepat tanggap, tulus, dan bekerja dengan hati, maka citra Polri akan meningkat dengan sendirinya,” ujar AKBP Agung.
“Namun jika kita lamban dan tidak peka, semua slogan perubahan hanya akan jadi formalitas tanpa makna.”

Sinergi Jadi Kekuatan Utama

Dalam arahannya, AKBP Agung juga menyoroti pentingnya sinergi antar-satuan dan fungsi di tubuh Polres Pasaman Barat. Ia menegaskan bahwa transformasi Polri tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan kerja sama dan komunikasi yang solid di semua lini.

“Saya tidak ingin ada ego sektoral. Kita satu tubuh, satu tujuan,” katanya serius.
“Transformasi Polri hanya bisa berhasil jika semua unsur bergerak bersama dan saling mendukung. Kepercayaan masyarakat dibangun dari kerja tim, bukan kerja individu.”

Mendukung Visi Polri Presisi

Arahan tersebut menjadi bagian dari strategi Polres Pasaman Barat dalam mendukung visi besar Polri Presisi — Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan.
Melalui Quick Wins, Polres Pasaman Barat berupaya menumbuhkan budaya kerja cepat, responsif, dan berorientasi hasil nyata di lapangan.

Menutup arahannya, AKBP Agung memberikan pesan yang menggugah semangat seluruh anggota:

“Jangan takut berubah, jangan takut berinovasi. Jadikan Quick Wins bukan sebagai beban, tapi sebagai semangat kerja baru. Dengan perubahan nyata, kita buktikan bahwa Polri benar-benar hadir dan bekerja untuk masyarakat.”

Dengan dukungan penuh serta pengawasan langsung dari Kapolres, pelaksanaan Program Quick Wins di Pasaman Barat diharapkan menjadi contoh nyata transformasi Polri yang tidak hanya cepat di atas kertas, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat — menuju Polri yang modern, humanis, dan semakin dipercaya.

(Rini/Mond)
#QuickWins #PolriPresisi #PolresPasamanBarat #TransformasiPolri

Serasinews.com, Padang – Senja baru saja turun di Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Selasa (11/11/2025), ketika dentuman talempong dan aroma gulai menggema di udara. Di antara tawa anak-anak, langkah tari, dan sapaan akrab antarwarga, terselenggara satu hajatan besar penuh makna: Alek Nagari Berok Nipah.

Kegiatan budaya ini lahir dari gagasan Anggota DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara (Fraksi PDI Perjuangan) melalui pokok-pokok pikirannya sebagai wakil rakyat. Namun lebih dari sekadar pesta rakyat, Alek ini menjadi wujud nyata semangat toleransi dan integrasi masyarakat multikultural di Kota Padang.

“Kami di DPRD hanyalah jembatan aspirasi masyarakat. Suara rakyat kami dengar, kami perjuangkan, lalu kami wujudkan bersama. Alek Nagari ini adalah salah satunya — hasil dari keinginan masyarakat untuk menjaga harmoni dalam keberagaman,” ujar Iswanto di hadapan warga yang menyambutnya dengan tepuk tangan hangat.

Mengusung tema “Menuju Integrasi Masyarakat Multikultural,” Iswanto menegaskan bahwa keberagaman di Berok Nipah harus menjadi kekuatan, bukan pemisah.
“Perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tetapi alasan untuk bersatu. Harmoni itu tidak datang begitu saja, tapi dibangun dengan kesadaran dan saling menghormati,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai Alek Nagari bukan hanya panggung hiburan, tapi juga ruang belajar sosial — tempat warga saling mengenal budaya satu sama lain. Dari randai dan tari pasambahan, hingga seni barongsai dan musik modern anak muda, semuanya berpadu tanpa sekat.
“Berok Nipah ini miniatur Padang — beragam tapi tetap satu. Kalau di sini bisa hidup rukun, maka di seluruh Padang pun pasti bisa,” tambahnya.

Dukungan Pemerintah Kota Padang

Kemeriahan Alek Nagari turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, yang memberi apresiasi tinggi kepada Iswanto Kwara atas inisiatifnya.

“Apa yang dilakukan Pak Iswanto ini sejalan dengan semangat pemerintah kota, terutama dalam program Jelajah Padang dan Padang Melayani. Kegiatan seperti ini memperkuat kebersamaan lintas suku, agama, dan ras,” ujar Andree.

Menurutnya, kolaborasi antara DPRD dan masyarakat dalam kegiatan budaya seperti ini menjadi contoh nyata sinergi untuk menjaga harmoni sosial di tengah kehidupan kota yang majemuk.

Rasa yang Menyatukan

Suasana penuh warna terasa hingga malam. Warga saling berbagi makanan khas hasil gotong royong, anak-anak tertawa di panggung hiburan, dan para perantau ikut bernostalgia lewat alunan musik tradisional.

Bagi Iswanto, momen ini lebih dari sekadar perayaan — ini simbol kemenangan atas perbedaan.
“Alek Nagari bukan milik satu golongan, tapi milik semua. Yang kita rayakan bukan hanya budaya, tapi juga persaudaraan. Itulah wajah sejati Padang — bersatu dalam keberagaman,” ujarnya menutup sambutan.

Catatan Penulis

Alek Nagari Berok Nipah 2025 menjadi pengingat bahwa politik sejati tidak berhenti di ruang sidang, tapi hidup di tengah masyarakat. Melalui langkah sederhana namun bermakna, Iswanto Kwara menunjukkan wajah wakil rakyat yang sesungguhnya — hadir, mendengar, dan bertindak untuk harmoni bersama.

(Rini/Mond)
#AlekNagari #DPRDPadang #Padang

Padang, Serasinews.com— Aksi nekat seorang pria berinisial HE alias BA (37) berakhir memalukan setelah ia diamankan Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Selasa (11/11/2025) sore. Pria tersebut ditangkap usai menebar ancaman menggunakan senjata tajam terhadap seorang warga di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

Menurut keterangan yang dihimpun, HE sempat membuat warga panik ketika mengacungkan parang ke arah korban sambil melontarkan ancaman keras. Korban yang ketakutan langsung melapor ke polisi. Tak butuh waktu lama, Tim Klewang yang dikenal cepat dan tegas dalam memburu pelaku kejahatan jalanan berhasil melacak dan meringkus HE beberapa jam kemudian.

Cemburu dan Emosi Picu Aksi Pengancaman

Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Muhammad Yasin, S.I.K., M.A.P., membenarkan penangkapan tersebut.
“Pelaku kami amankan tidak lama setelah laporan korban diterima. Berdasarkan keterangan awal, pelaku mengancam dengan sebilah parang sambil mengeluarkan kata-kata intimidatif,” ungkap Yasin, Rabu (12/11/2025).

Dari hasil pemeriksaan, ternyata aksi itu bukan kali pertama. Korban mengaku sudah dua kali diancam oleh HE — pertama pada 19 Oktober 2025 di kawasan Jalan Raya Siteba, dan kedua pada 11 November 2025 di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo. Polisi juga menyita dua bilah parang yang diduga digunakan pelaku.

Dalam interogasi, HE mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku emosi dan menuduh korban telah menyembunyikan istrinya. “Motifnya murni karena masalah pribadi dan rasa cemburu,” jelas Yasin.

Tegang Berakhir Malu: Ketakutan Saat Disergap

Namun penangkapan HE justru diwarnai insiden tak biasa. Saat tim Klewang mengepungnya, pria yang semula garang itu mendadak gemetar dan pucat pasi.

Menurut petugas, pelaku bahkan tak mampu menahan rasa takut hingga buang air besar di celana. Kejadian itu membuat warga yang menonton penangkapan sempat kaget sekaligus geli.
“Begitu tahu tim sudah mengelilinginya, dia langsung ciut. Tidak ada perlawanan, tapi saat diamankan kami dapati celananya sudah kotor,” ungkap salah satu anggota tim di lapangan.

Polisi Tegas: Tak Ada Tempat untuk Premanisme

Saat ini, HE alias BA masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Ia dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.

Kompol Yasin menegaskan bahwa Polresta Padang tidak akan mentolerir aksi premanisme atau ancaman kekerasan dalam bentuk apa pun.
“Siapa pun yang mencoba menebar ketakutan di tengah masyarakat akan kami tindak tegas. Tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan,” tegasnya.

Dari Gertak Jadi Gagal Gaya

Kasus ini menjadi pelajaran bahwa keberanian semu yang didorong emosi justru berujung kehinaan. HE yang berniat menakut-nakuti orang lain malah menjadi bahan tertawaan warga saat ditangkap. Kini, selain harus menghadapi proses hukum, ia juga menanggung malu akibat keberaniannya yang palsu.

(Mond/Rini)
#Kriminal #Padang #TimKlewang #Pengancaman #CemburuButa

Serasinews.com:Purwakarta,JawaBarat — Kasus tragis menimpa seorang siswi SMP berusia 15 tahun di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Gadis tersebut ditemukan meninggal dunia di aliran sungai setelah diduga menjadi korban kekerasan dan pembunuhan oleh seorang mahasiswa politeknik berinisial AA (23).
Pelaku diketahui merupakan warga Kecamatan Jatiluhur yang berkenalan dengan korban melalui media sosial.

Berawal dari Perkenalan di Dunia Maya

Menurut keterangan kepolisian, perkenalan antara pelaku dan korban terjadi pada Oktober 2025. Melalui komunikasi intens di media sosial, keduanya menjadi akrab hingga akhirnya sepakat untuk bertemu.
Pada hari kejadian, pelaku menjemput korban di depan sekolahnya di Kampung Hegarmanah, Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru, menggunakan sepeda motor. Korban kemudian dibawa ke rumah pelaku di wilayah Jatiluhur.

Penolakan Berujung Kekerasan

Setibanya di rumah pelaku, situasi berubah ketika AA mengajak korban melakukan hubungan terlarang. Korban yang menolak ajakan tersebut justru menjadi sasaran kekerasan.
Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, menjelaskan bahwa pelaku melakukan tindak kekerasan fisik yang menyebabkan korban kehilangan nyawa.
“Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul pada bagian leher dan mulut yang menyebabkan saluran pernapasan tersumbat,” jelasnya saat konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Senin (10/11/2025).

Upaya Menghilangkan Jejak

Dalam kondisi panik, pelaku berusaha menutupi perbuatannya dengan menyeret dan membuang jasad korban ke sungai yang berjarak sekitar 30 meter dari rumahnya.
Beberapa hari kemudian, jasad korban ditemukan warga dalam keadaan mengambang di sungai tersebut. Penemuan ini segera dilaporkan kepada pihak kepolisian yang kemudian melakukan penyelidikan mendalam.

Penangkapan dan Barang Bukti

Melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan forensik, polisi akhirnya menetapkan AA sebagai tersangka tunggal.
“Pelaku kami amankan beserta sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku,” ungkap AKBP Dewa Putu.
Selain melakukan kekerasan dan pembunuhan, pelaku juga diketahui mengambil barang milik korban.

Ancaman Hukuman Berat

AA dijerat dengan pasal berlapis, antara lain:

Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf g dan j UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak,

serta Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Ancaman hukuman terhadap pelaku dapat mencapai penjara seumur hidup atau pidana mati, tergantung hasil putusan pengadilan.

Refleksi atas Maraknya Kekerasan di Era Digital

Tragedi ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat, terutama orang tua dan lembaga pendidikan, untuk lebih mengawasi pergaulan anak-anak di dunia maya.
Kemudahan berinteraksi melalui media sosial dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kepercayaan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang memadai.

Keluarga korban kini hanya berharap agar hukum ditegakkan seadil-adilnya, sementara masyarakat Purwakarta masih berduka atas kehilangan yang begitu memilukan.

(L6)
#Pemerkosaan # Pembunuhan
#Kriminal

Solok Selatan, Serasinews.com— Terkait beredarnya isu dugaan pungutan liar (pungli) atau uang koordinasi yang disebut-sebut dilakukan oleh oknum anggota Polres Solok Selatan, salah seorang pengusaha sarkel atau sawmil di daerah itu membantah keras tudingan tersebut.

Pendrok (46), pemilik usaha Fazila Furniture yang berlokasi di Jorong Sungai Langkitang, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, menegaskan bahwa selama menjalankan usahanya tidak pernah ada oknum aparat, termasuk yang berinisial HS, datang meminta uang keamanan maupun melakukan pungli.

“Tidak benar adanya pungli seperti yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut. Isu itu hanya kabar bohong yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan berpotensi mencoreng nama baik institusi Polri,” ujar Pendrok saat ditemui langsung di tempat usahanya.

Pendrok mengungkapkan bahwa dirinya telah mengelola usaha sarkel untuk pembuatan furniture selama kurang lebih enam tahun. Usaha tersebut telah memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) yang diterbitkan sejak Agustus 2020.

Menurutnya, bahan baku kayu yang digunakan berasal dari kebun miliknya sendiri, yang telah memiliki surat alas hak kepemilikan. Hasil olahan kayu dari sarkel tersebut kemudian diolah menjadi berbagai produk furniture seperti kursi, meja, lemari, kusen pintu dan jendela, serta berbagai perabot rumah tangga lainnya.

Seluruh hasil produksinya dipasarkan di wilayah Solok Selatan, khususnya di Kecamatan Sangir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya.

(**)