Sinergi Kemala Bhayangkari dan Ratu Prabu: Aksi Nyata Lawan Gizi Buruk Anak Negeri

Penandatanganan yang berlangsung di Dapur Umum Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) Lolong, Padang, pada Kamis (tanggal tidak disebutkan), menjadi simbol kuat dari sinergi lintas institusi. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanata, dengan disaksikan oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar serta jajaran pengurus Bhayangkari.

Gerakan Nyata untuk Masyarakat Rentan

Program MBG merupakan implementasi nyata kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera. Melalui kolaborasi antara SPPG Lolong Polda Sumbar dan DPW Ratu Prabu Sumbar, program ini menargetkan lebih dari 3.500 penerima manfaat di berbagai wilayah Kota Padang.

“Seluruh makanan yang diproduksi harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar gizi yang telah ditetapkan. Kami ingin memastikan setiap porsi yang diterima masyarakat bukan sekadar makanan, tetapi energi dan harapan untuk masa depan,” ujar Irjen Pol Gatot Tri Suryanata dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Respons Cepat Kapolda untuk Dunia Pendidikan

Momentum penandatanganan MoU ini juga diwarnai dengan momen menarik ketika perwakilan Kepala Sekolah SMK 3 Padang menyampaikan keluhan bahwa pihaknya belum menerima bantuan dari program MBG. Tanpa ragu, Kapolda langsung menanggapi dengan sigap dan penuh empati.

“Tidak perlu curhat ke Presiden. Saya bersama Ketua DPW Ratu Prabu Sumbar akan berikan langsung 240 porsi makanan bergizi untuk guru-guru SMK 3 Padang. Saya pastikan itu terealisasi segera,” tegas Kapolda dengan nada tegas namun penuh kepedulian.

Pernyataan tersebut disambut dengan tepuk tangan panjang dan rasa haru dari peserta acara, menandakan komitmen nyata jajaran kepolisian terhadap dunia pendidikan.

Komitmen Penuh Ratu Prabu Sumbar

Sementara itu, Ketua DPW Ratu Prabu Sumbar, Joni Putera Sikumbang, SH, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.

“Penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah wujud komitmen nyata kami untuk mengawal proses mulai dari pengolahan bahan makanan, pemenuhan standar gizi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Semua dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Joni dengan tegas.

Menurutnya, sinergi antarorganisasi sosial dan lembaga pemerintah menjadi kunci keberhasilan program MBG. Selain memperkuat ketahanan pangan masyarakat, kerja sama ini juga menumbuhkan nilai solidaritas dan semangat gotong royong di tengah tantangan sosial-ekonomi pascapandemi.

Peran Bhayangkari dalam Mengawal Kualitas Gizi

Dalam kesempatan yang sama, Ketua YKB Polda Sumbar, Ny. Sari Gatot Suryanata, menegaskan kesiapan jajarannya dalam memastikan mutu dan standar gizi yang ketat di setiap tahap pelaksanaan program.

“Bhayangkari tidak hanya hadir sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penjaga kualitas. Kami siap memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya lezat, tapi juga bergizi seimbang dan aman dikonsumsi,” ujarnya.

Koordinasi dan Ketepatan Data Jadi Kunci

Ketua Pelaksana Dapur Umum Lolong Polda Sumbar, Dola Indrayani Putri, menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor — mulai dari pengolahan bahan baku hingga pendataan penerima manfaat.

“Kami mendukung penuh program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi. Data penerima manfaat harus sinkron dan akurat agar pembagian tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Menurut Dola, keamanan pangan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Semua bahan makanan yang digunakan harus memenuhi standar higienitas dan diuji kelayakannya sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Langkah Konkret Menuju Ketahanan Gizi Nasional

Penandatanganan MoU ini menjadi bukti konkret sinergi antara Kepolisian, Bhayangkari, dan organisasi sosial dalam memperkuat ketahanan gizi masyarakat Sumatera Barat. Lebih dari sekadar program sosial, inisiatif ini merupakan bentuk nyata pelayanan humanis Polri dan mitra-mitranya kepada masyarakat.

Dengan semangat kolaboratif yang kuat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pondasi untuk melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

(Mond/Rini) 

#SPPG #MakanBergjziGratis #PoldaSumbar

Kapolres Pasbar Gas Pol! Tanam Jagung Serentak Demi Swasembada Pangan 2025

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan Swasembada Pangan tahun 2025. Dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik, acara ini menjadi simbol nyata sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah.

Dimulai dari Zoom Meeting Bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Sebelum turun ke lapangan, kegiatan penanaman jagung ini diawali dengan zoom meeting nasional yang diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian se-Indonesia bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Acara pusat berlangsung di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Momentum tersebut menjadi ajang konsolidasi nasional untuk memperkuat langkah bersama Polri dan seluruh elemen bangsa dalam mendukung ketahanan pangan.

Kapolres Agung Tribawanto: Dari Lahan Dua Hektar untuk Semangat Swasembada

Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan penanaman serentak ini dipusatkan di atas lahan seluas dua hektar di Nagari Lingkuang Aua. Namun, gerakan serentak ini sejatinya mencakup 10 hektar lahan produktif yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

“Penanaman jagung serentak Kuartal IV ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam percepatan Swasembada Pangan di Kabupaten Pasaman Barat,” ujar Kapolres dengan nada tegas namun penuh optimisme.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya soal menanam jagung, tetapi juga tentang membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, khususnya bagi para petani yang selama ini menjadikan jagung sebagai komoditas andalan.

Polri Jadi Penggerak Masyarakat: Dari Bibit Hingga Panen

Dalam arahannya, AKBP Agung menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi seluruh pihak. Ia telah menginstruksikan seluruh personel Polres dan Polsek jajaran, termasuk Bhabinkamtibmas di setiap Nagari, untuk merangkul masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan rumah untuk ditanami tanaman pangan.

“Kita tidak hanya berhenti pada ajakan. Personel Polres Pasaman Barat siap mendampingi masyarakat dari tahap penyediaan bibit, penanaman, perawatan hingga panen, agar hasil yang diperoleh maksimal dan berkelanjutan,” tutur AKBP Agung.

Langkah ini menegaskan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam bidang keamanan, tetapi juga turut menjadi motor penggerak dalam menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di tingkat lokal seperti Pasaman Barat.

Sinergi Tiga Pilar: Polri, Pemda, dan Bulog

Kegiatan ini juga menunjukkan sinergi nyata antara Polres Pasaman Barat dengan Pemerintah Daerah Pasaman Barat serta Perum Bulog Bukittinggi.
Melalui kerja sama ini, Polres Pasaman Barat ikut mendukung peningkatan produktivitas jagung, memastikan harga tetap stabil di tingkat petani, dan mendorong distribusi hasil panen yang adil bagi seluruh masyarakat.

“Dengan dukungan lintas sektor, kami ingin memastikan bahwa hasil panen jagung tidak hanya melimpah, tapi juga memberikan nilai ekonomi yang menguntungkan bagi petani,” kata Kapolres.

Ia menegaskan, stabilitas harga jagung di tingkat petani merupakan kunci agar masyarakat terus bersemangat memperluas lahan tanam dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.

Harapan dan Dukungan dari Semua Pihak

Dalam kegiatan tersebut, hadir berbagai unsur penting, di antaranya Kepala Dinas Pertanian Pasaman Barat Afdal, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ekadiana Oktavia, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Afrizal, serta Danki Brimob Batalyon B Pelopor Polda Sumbar AKP Sutanto.

Selain itu, hadir pula para Pejabat Utama Polres Pasaman Barat, Camat Pasaman Andre Afandi, Kapolsek Pasaman AKP Zulfikar, perwakilan BPS, staf dinas terkait, wartawan lokal, Bhayangkari Cabang Pasaman Barat, dan tokoh masyarakat Nagari Lingkuang Aua.

Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan bahwa program ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

Menanam Harapan, Menuai Kemandirian

Menutup kegiatan, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menyampaikan harapan agar semangat kebersamaan ini terus terjaga.
“Dengan dukungan semua pihak, kita yakin Pasaman Barat bisa menjadi daerah mandiri pangan. Stabilitas harga dan hasil panen yang melimpah akan menjadi modal penting bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Bagi Kapolres Agung, jagung bukan sekadar tanaman pangan, melainkan simbol keteguhan dan kerja keras masyarakat Pasaman Barat dalam menapaki kemandirian ekonomi.

“Dari butir jagung, kita belajar arti kesabaran, kebersamaan, dan kemandirian. Inilah semangat yang ingin kami tanamkan kepada masyarakat,” pungkasnya penuh makna.

(Mond/Rini) 

#SwasembadaPangan #PolresPasamanBarat #Polri

Sinergi Legislatif dan Eksekutif: Kolaborasi Nyata untuk Padang yang Lebih Baik

Kawasan Padang Pasir selama ini dikenal sebagai salah satu titik yang kerap mengalami genangan, terutama saat curah hujan tinggi. Kondisi itu tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran akses menuju fasilitas publik seperti Puskesmas Padang Pasir dan Masjid Sahara. Melihat kebutuhan mendesak tersebut, Iswanto Kwara mengusulkan program rehabilitasi drainase sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat yang telah lama disampaikan kepadanya.

“Ini adalah hasil dari keluhan dan aspirasi masyarakat yang kami terima. Banyak warga yang setiap musim hujan mengeluh karena air sering meluap ke jalan bahkan ke halaman rumah. Maka dari itu, kami perjuangkan agar proyek ini bisa segera terealisasi,” ujar Iswanto Kwara, saat mendampingi Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan, Rabu (8/10/2025).

Sinergi Legislatif dan Eksekutif: Kolaborasi Nyata untuk Padang yang Lebih Baik

Iswanto menegaskan bahwa dukungan terhadap program pembangunan infrastruktur bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan wujud dari tanggung jawab moral dan politik dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kota menjadi kunci untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan perkotaan, terutama terkait pengendalian banjir dan genangan air.

“Kami di legislatif tidak ingin hanya berbicara di ruang rapat. Kami ingin hadir di lapangan, mendengar langsung keluhan warga, dan memastikan solusi yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya. Drainase ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya besar bagi warga sekitar,” ungkapnya dengan tegas.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi kepada Iswanto Kwara atas inisiatif dan kepeduliannya. Menurutnya, perhatian Iswanto terhadap masalah infrastruktur lingkungan menjadi contoh bagaimana kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat memberikan hasil konkret.

“Saya sangat mengapresiasi Pak Iswanto yang telah memperjuangkan proyek ini melalui Pokir-nya. Inilah bentuk nyata sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota. Semoga langkah ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan genangan di Padang Pasir,” kata Fadly.

Ia juga mengimbau agar masyarakat setempat ikut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke saluran, serta rutin bergotong royong melakukan pembersihan agar manfaat drainase yang dibangun bisa bertahan lama.

Detail Proyek dan Dampaknya bagi Warga

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menjelaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi drainase tersebut dilaksanakan secara kontraktual selama 90 hari dengan panjang saluran mencapai 150 meter dan nilai anggaran sekitar Rp587 juta. Lokasi proyek difokuskan di depan Puskesmas Padang Pasir dan Masjid Sahara, dua titik yang sering terdampak genangan air saat hujan deras.

“Tujuan utama pekerjaan ini adalah untuk mengurangi potensi genangan air di kawasan pusat kota yang memiliki aktivitas padat dan mobilitas tinggi. Selain warga, ada juga pengunjung puskesmas dan jamaah masjid yang selama ini terdampak langsung,” jelas Tri.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pemko Padang menargetkan dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi kawasan rawan banjir di kota ini. Untuk itu, proyek-proyek drainase seperti yang diperjuangkan Iswanto Kwara akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pengendalian banjir lainnya.

Wujud Kepedulian yang Terus Berlanjut

Bagi Iswanto Kwara, pembangunan fisik seperti drainase hanyalah bagian kecil dari upaya besar membangun kota yang layak huni. Ia berkomitmen untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya melalui Pokir DPRD agar kebijakan pembangunan selalu berpihak pada kebutuhan nyata warga.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah-masalah sederhana yang justru paling dirasakan warga. Saya akan terus berupaya agar program seperti ini berkelanjutan, tidak hanya di Padang Pasir, tapi juga di kawasan lain yang menghadapi persoalan serupa,” ujarnya.

Dengan terealisasinya proyek rehabilitasi drainase ini, warga Padang Pasir kini memiliki harapan baru untuk terbebas dari genangan air yang telah menjadi masalah bertahun-tahun. Lebih dari itu, proyek ini menjadi bukti bahwa ketika kepedulian bertemu komitmen, perubahan nyata bisa diwujudkan.

(Mond)

#Infrastruktur #DPRDPadang #Padang

Zigo Rolando Siap Kucurkan Rp 22,3 Miliar untuk Infrastruktur Sawah Laweh

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka reses anggota DPR RI, di mana Zigo turun langsung ke lapangan didampingi oleh Kepala Seksi Pelaksanaan, Kepala Seksi KPISDA, serta PPK Irigasi dan Rawa I dan II BWS Sumatera V Padang. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan proyek strategis irigasi berjalan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat petani.

Dari Sawah Tadah Hujan Menuju Pertanian Produktif

Bagi masyarakat Nagari Duku dan sekitarnya, nama Sawah Laweh bukan sekadar wilayah pertanian biasa. Selama bertahun-tahun, petani di kawasan ini menggantungkan hidup pada hujan. Saat musim kemarau tiba, lahan mengering, dan hasil panen pun menurun drastis.

Namun, melalui pembangunan jaringan irigasi D.I Sawah Laweh, mimpi untuk mengubah sistem pertanian tadah hujan menjadi pertanian beririgasi mulai terwujud. “Selama ini masyarakat hanya bisa menanam sekali setahun. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kita berharap ke depan petani bisa menanam hingga tiga kali setahun,” ujar Zigo Rolanda saat berdialog dengan warga dan pelaksana proyek.

Menurut Zigo, infrastruktur irigasi adalah tulang punggung produktivitas pangan di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga teknis seperti BWS Sumatera V untuk memastikan manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.

Rp 22,3 Miliar untuk Irigasi Sawah Laweh

Dalam kesempatan itu, Zigo juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,3 miliar untuk pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan melalui program Inpres Irigasi. Dana tersebut terbagi dalam beberapa tahap, yakni:

• Tahap II: Rp 2,9 miliar untuk pembangunan jaringan utama;
• Tahap III: Rp 15,9 miliar untuk penyelesaian jaringan utama lanjutan;
• dan Rp 3,5 miliar untuk pembangunan jaringan tersier.

Zigo menilai langkah ini sebagai wujud komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di daerah yang selama ini masih bergantung pada curah hujan. “Infrastruktur air ini bukan hanya soal saluran beton, tapi tentang kehidupan. Air yang mengalir ke sawah berarti mengalirkan harapan baru bagi ribuan keluarga petani,” ujarnya.

Baru 598 Hektare yang Teraliri, Masih Panjang Jalan Menuju 3.273 Hektare

Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sumatera V Padang menjelaskan bahwa saat ini jaringan irigasi baru mampu mengaliri sekitar 598 hektare sawah dari total 3.273 hektare lahan potensial di D.I Sawah Laweh. Artinya, masih terdapat ribuan hektare sawah yang menunggu aliran air untuk bisa produktif secara optimal.

Untuk mencapai target penuntasan dan memastikan seluruh area bisa dialiri, dibutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp 359 miliar. Meski jumlahnya besar, pihak BWS Sumatera V menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan secara bertahap sesuai arahan dan ketersediaan anggaran.

“Kami berupaya maksimal agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Tantangan teknis di lapangan cukup besar, tapi kami terus berkoordinasi dengan semua pihak agar irigasi ini benar-benar berfungsi optimal,” terang perwakilan BWS Sumatera V Padang.

Harapan Baru dari Sawah Laweh

Bagi petani di Nagari Duku, suara air yang mengalir di saluran irigasi bukan hanya tanda musim tanam telah tiba, tapi juga simbol perubahan. Irigasi D.I Sawah Laweh diharapkan mampu mengubah wajah pertanian di Tarusan menjadi lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan komitmen BWS Sumatera V Padang, harapan untuk menjadikan Pesisir Selatan sebagai lumbung pangan baru di Sumatera Barat tampak semakin nyata.

“Pekerjaan ini memang belum selesai, tapi setiap meter saluran yang terbangun adalah langkah menuju kesejahteraan petani,” tutup Zigo penuh optimisme.

(Mond/Rini) 

#BWSSVPadang #Padang #Infrastruktur

Janji yang Ditepati: Jalan Rumbai–Muara Tais Akhirnya Direvitalisasi, Kado Terindah untuk HUT ke-80 Kabupaten Pasaman

Kabar itu bagai embun penyejuk di tengah dahaga panjang masyarakat atas infrastruktur yang layak. Setelah bertahun-tahun berharap, impian warga untuk memiliki akses jalan yang mulus dan representatif akhirnya menemukan titik terang. Dan di balik kabar menggembirakan itu, satu nama kerap disebut penuh rasa terima kasih: Benny Utama, tokoh masyarakat Pasaman, mantan Bupati dua periode, dan kini anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar.

Dari Janji di Musrenbang hingga Aksi Nyata di Senayan

Jika menengok ke belakang, kisah ini bermula dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pasar Nagari Muara Tais pada tahun 2022. Saat itu, Benny Utama yang masih menjabat sebagai Bupati Pasaman dengan tegas menyampaikan komitmennya: meningkatkan kualitas ruas jalan Simpang Tiga Rumbai–Muara Tais agar layak dilalui dan menjadi jalur vital penggerak ekonomi masyarakat.

Janji itu bukan sekadar kata manis di podium. Dua tahun berselang, meski kini duduk di kursi Senayan sebagai anggota Komisi III DPR-RI, Benny membuktikan bahwa komitmen terhadap kampung halamannya tetap menyala. Melalui sinergi lintas komisi dan kerja politik yang cermat, ia memastikan agar usulan revitalisasi jalan tersebut masuk dalam alokasi APBN 2025 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ruas jalan Rumbai - Muara Tais yang akan dilakukan rehabilitasi.

Koordinasi Lintas Komisi yang Berbuah Manis

Perjuangan itu tidak datang begitu saja. Dalam proses panjang di Senayan, Benny Utama menggandeng Zigo Rolanda, rekannya satu fraksi di Partai Golkar yang kini duduk di Komisi V DPR-RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar). Dari sinergi dua wakil rakyat Pasaman inilah, usulan Pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2023 akhirnya disetujui sepenuhnya.

“Alhamdulillah, usulan Rp35 miliar itu telah diakomodir sepenuhnya. Pelaksanaannya akan dieksekusi langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sumatera Barat di Padang,”
ujar Benny Utama, Kamis (2/10/2025).

Ia menambahkan bahwa proses lelang pembangunan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, dan pekerjaan fisik dimulai tahun ini. Proyek tersebut dirancang menggunakan skema Multiyears Contract (MYC) dengan total nilai Rp35 miliar, terbagi dalam dua tahap:

• Tahun 2025: Rp5,8 miliar
• Tahun 2026: Rp29,2 miliar

“Dengan sistem MYC, pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan terencana, sehingga hasilnya maksimal untuk masyarakat,” jelas Benny.

Arti Penting Jalan Ini bagi Masyarakat Pasaman

Ruas jalan Simpang Tiga Rumbai–Muara Tais bukan sekadar penghubung antarwilayah. Jalan ini adalah urat nadi utama perekonomian Kecamatan Mapat Tunggul dan sekitarnya. Melalui jalur ini, hasil pertanian, perkebunan, dan ternak masyarakat mengalir ke pusat-pusat perdagangan di kabupaten.

Selama bertahun-tahun, kondisi jalan yang rusak parah sering menjadi keluhan warga. Jalan berlubang, tebing longsor, dan genangan air saat musim hujan kerap membuat mobilitas terganggu. Kini, dengan proyek revitalisasi tersebut, harapan akan akses transportasi yang aman, cepat, dan efisien akhirnya terwujud.

Kado Istimewa untuk Ulang Tahun ke-80 Kabupaten Pasaman

Tepat pada 8 Oktober 2025, Kabupaten Pasaman merayakan hari jadinya yang ke-80 dengan tema “Bangkit dengan Semangat Bersama.” Pemerintah daerah menggelar berbagai kegiatan  mulai dari promosi potensi daerah, pameran pembangunan, hingga pesta rakyat yang berlangsung dari 1 hingga 11 Oktober.

Dan di tengah semarak perayaan itu, realiasi proyek jalan Rumbai–Muara Tais menjadi kado terindah bagi seluruh masyarakat Pasaman. Tidak hanya karena nilainya besar, tetapi karena di baliknya tersimpan makna yang lebih dalam: janji yang ditepati, perjuangan yang nyata, dan kepedulian yang berkelanjutan terhadap daerah asal.

“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tapi bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang selama ini memberi kepercayaan dan dukungan. Jalan ini untuk rakyat Pasaman,”
tegas Benny Utama menutup pernyataannya.

Harapan Baru dari Ujung Utara Sumbar

Kini, masyarakat Mapat Tunggul dan sekitarnya menatap masa depan dengan optimisme baru. Dengan terealisasinya pembangunan jalan ini, mereka yakin geliat ekonomi akan semakin tumbuh, wisata alam akan lebih mudah dijangkau, dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Bagi warga Pasaman, jalan bukan sekadar infrastruktur, melainkan simbol harapan. Dan tahun ini, di usia ke-80 Kabupaten Pasaman, harapan itu akhirnya mulai menjejak nyata di tanah mereka.

(Mond/Deni)

#Infrastruktur #SumateraBarat #Pasaman