Serasinews.com, Jakarta — Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menimbulkan duka mendalam. Hingga Senin (22/12), BNPB mencatat jumlah korban meninggal mencapai 1.106 jiwa, sementara 175 orang masih hilang dan terus dicari tim gabungan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa angka terbaru ini merupakan hasil pembaruan dari laporan lapangan dan identifikasi korban. “Ada penambahan 15 korban dari temuan langsung dan identifikasi sebelumnya,” ujarnya.

Pencarian korban dilakukan oleh tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat setempat, meski medan berat, cuaca belum bersahabat, dan material longsor yang tebal menjadi tantangan utama. Daftar warga hilang berkurang 10 orang dibanding sebelumnya, namun masih ada 175 jiwa yang belum ditemukan, terutama di daerah aliran sungai, lereng perbukitan, dan permukiman terdampak.

Dampak bencana juga memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Hingga 22 Desember, tercatat 502.570 pengungsi yang tersebar di posko darurat, sekolah, rumah ibadah, dan rumah kerabat. Meski sebagian mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa bencana, sebagian lainnya masih mengungsi di luar daerah terdampak.

BNPB menekankan bahwa fase tanggap darurat belum sepenuhnya selesai. Ancaman bencana susulan, kerusakan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar penyintas masih menjadi perhatian. Pemerintah terus menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan pemulihan infrastruktur.

Abdul menegaskan bahwa setiap korban adalah nyawa dan keluarga yang terdampak, sehingga upaya penanganan bencana harus tetap mengutamakan kemanusiaan dan pemulihan kehidupan masyarakat.

(K) 

#BNPB 

#ApdateKorbanBencanaSumatera

Serasinews.com, MANDAILING NATAL — Polda Sumatera Utara mencopot Kapolsek Muara Batang Gadis setelah insiden kaburnya seorang terduga bandar narkoba yang sempat melarikan diri hingga ke Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi atas lemahnya pengawasan aparat di lapangan.

Pencopotan tersebut merupakan hasil evaluasi internal Polda Sumut terhadap kinerja jajaran Polres Mandailing Natal, menyusul keresahan masyarakat yang memuncak akibat peristiwa tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan bahwa pergantian jabatan dilakukan untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Evaluasi dilakukan menyeluruh. Pergantian Kapolsek Muara Batang Gadis adalah bagian dari pembenahan organisasi,” kata Ferry, Senin (22/12).

Kapolsek Nonaktif, Jalani Pemeriksaan

Kapolsek Muara Batang Gadis Iptu Akmaluddin resmi dinonaktifkan dari jabatannya dan dipindahtugaskan sebagai Pama Yanma Polda Sumut guna menjalani pemeriksaan internal.

“Penonaktifan dilakukan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung,” ujar Ferry.

Sebagai pengganti sementara, Polda Sumut menunjuk Ipda Samsuri, yang sebelumnya menjabat Kepala SPKT Polres Mandailing Natal, sebagai Pelaksana Tugas Kapolsek Muara Batang Gadis.

Terduga Pelaku Sempat Kabur

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah terduga bandar narkoba yang sebelumnya diamankan berhasil melarikan diri dari pengawasan petugas. Informasi pelarian hingga ke wilayah Sumatera Barat memicu kemarahan warga dan menimbulkan berbagai dugaan terhadap aparat kepolisian.

Polda Sumut memastikan bahwa terduga pelaku kini telah kembali diamankan dan situasi keamanan di wilayah Muara Batang Gadis mulai terkendali.

“Yang bersangkutan sudah diamankan. Kondisi di lapangan berangsur kondusif,” jelas Ferry.

Kapolres Tegaskan Tidak Ada Pembebasan

Kapolres Mandailing Natal AKBP Arie Sofandi Paloh menegaskan bahwa terduga bandar narkoba tersebut tidak dilepaskan oleh petugas, melainkan melarikan diri.

“Tidak ada pembebasan. Yang bersangkutan kabur,” tegasnya.

Namun, Arie mengakui bahwa saat diamankan, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika. Terduga pelaku dibawa ke Polsek untuk menghindari aksi massa yang mulai memanas.

Publik Menanti Transparansi

Peristiwa ini kembali menyoroti komitmen aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkoba di daerah. Pencopotan Kapolsek dinilai sebagai langkah awal, namun publik menuntut transparansi dan ketegasan lanjutan dari hasil pemeriksaan internal.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian kini bergantung pada sejauh mana kasus ini diungkap secara terbuka dan bertanggung jawab.

(K) 

#MapolsekMuaraBatangGadisDibakarMassa #Peristiwa #BandarNarkobaKabur

#PoldaSumut

Serasinews.com, Dharmasraya —Menikah seharusnya tentang kebahagiaan, bukan tentang antrean dan berkas. Namun selama ini, bagi banyak pasangan pengantin baru, kebahagiaan usai akad sering tertunda oleh urusan administratif: mengganti status di KTP, memperbarui Kartu Keluarga, hingga bolak-balik ke kantor Dukcapil.

Kini, cerita itu mulai berakhir di Kabupaten Dharmasraya. 

Pada Senin, 22 Desember 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Dharmasraya bersama Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya resmi meluncurkan layanan inovatif bertajuk Nikahpedia. Melalui program ini, pencatatan pernikahan di KUA langsung terhubung dengan sistem administrasi kependudukan Dukcapil.

Peluncuran Nikahpedia ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Dukcapil Dharmasraya Ramilus dan seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan yang digelar di Pulau Punjung tersebut turut disaksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya H. Masdan, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan Yenof Patrione Haspemi, serta jajaran terkait.

Nikah Sekali, Dokumen Langsung Lengkap

Melalui Nikahpedia, pasangan yang menikah tidak perlu lagi mengurus perubahan data kependudukan secara terpisah. Begitu akad nikah dicatat oleh KUA, data pasangan otomatis diproses oleh Dukcapil.

Hasilnya, pengantin baru langsung memperoleh sembilan dokumen kependudukan, terdiri dari:

KTP-el suami dan istri dengan status perkawinan terbaru,

Kartu Keluarga pasangan baru,

Kartu Keluarga orang tua kedua mempelai yang telah diperbarui,

Buku nikah suami dan istri,

serta Kartu Nikah Elektronik untuk masing-masing pasangan.

Seluruh proses dilakukan secara terintegrasi, tanpa antre ulang dan tanpa pengajuan tambahan.

Pelayanan yang Mendekatkan Negara dengan Warga

Kepala Dinas Dukcapil Dharmasraya Ramilus menyampaikan bahwa Nikahpedia hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang sederhana dan efisien.

“Negara harus hadir di saat-saat penting masyarakat. Pernikahan adalah momen bahagia, jangan sampai dibebani dengan urusan administrasi yang berlarut,” ujarnya.

Ia menegaskan, melalui layanan ini, perubahan data kependudukan dapat diproses lebih cepat, akurat, dan tepat waktu.

Kolaborasi untuk Data yang Lebih Tertib

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya H. Masdan menilai kolaborasi Dukcapil dan KUA sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi negara.

“Dengan integrasi ini, data perkawinan tercatat lebih rapi dan valid. Selain memudahkan masyarakat, juga memperkuat basis data kependudukan,” katanya.

Menurutnya, inovasi ini mencerminkan pelayanan publik yang berorientasi pada solusi, bukan prosedur semata.

Awal Bahagia Tanpa Urusan Tambahan

Nikahpedia bukan sekadar inovasi digital, tetapi wujud pelayanan yang lebih manusiawi. Pengantin baru cukup fokus pada awal kehidupan rumah tangga, sementara negara memastikan seluruh administrasi berjalan dengan baik.

Di Dharmasraya, pernikahan kini bukan lagi pintu masuk ke birokrasi panjang, melainkan benar-benar awal dari cerita baru yang lebih sederhana dan bermakna.

(Papa Juan)

#Disdukcapil #KabupatenDharmasraya #Kemenag

Serasinews.com, MEDAN — Bantuan kemanusiaan yang sempat terhenti akibat polemik administratif akhirnya menemukan jalur distribusinya. Sebanyak 30 ton beras dari NGO Bulan Sabit Merah Uni Emirat Arab (UEA) kini mulai disalurkan kepada warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara dan Aceh melalui jaringan kemanusiaan Muhammadiyah.

Penyaluran bantuan tersebut ditandai dengan seremoni pelepasan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan SM Raja No.136 Medan, Senin. Dari total bantuan, 25 ton diperuntukkan bagi wilayah Sumatera Utara, sementara 5 ton lainnya dikirim ke Aceh, daerah yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses akibat bencana.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Hasyimsyah Nasution, menegaskan bahwa Muhammadiyah siap menjadi jembatan kemanusiaan yang memastikan bantuan sampai langsung ke masyarakat. Ia menyebut penyaluran ini sebagai wujud kepercayaan terhadap kapasitas Muhammadiyah dalam penanganan bencana.

Menurutnya, respons Muhammadiyah terhadap bencana dilakukan secara terintegrasi melalui konsep One Muhammadiyah One Response, di bawah koordinasi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Lembaga Resiliensi Bencana (LRB).

 Penanganan bencana dilaksanakan dalam tiga tahap, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan dimulai pada Februari 2026.

Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah, Indrayanto, menyampaikan bahwa sejak awal bencana, Muhammadiyah telah aktif di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 24 pos layanan didirikan di 20 kabupaten dan kota, dengan total penerima manfaat mencapai 14.318 jiwa.

Dalam operasionalnya, MDMC mengerahkan 655 relawan, termasuk tenaga medis dari 14 Rumah Sakit Muhammadiyah yang tergabung dalam 42 tim Emergency Medical Team (EMT). Layanan yang diberikan mencakup kesehatan, logistik, air bersih, dapur umum, layanan psikososial, pendidikan darurat, serta hunian sementara.

Selain bantuan beras, Muhammadiyah juga menyalurkan dukungan tambahan dari LazisMU, berupa paket Family Kids yang difokuskan bagi anak-anak korban bencana.

Ketua PW Muhammadiyah Aceh, Abdul Malik Musa, yang menerima bantuan secara simbolis, menyebut bencana di Aceh sebagai “tsunami darat” karena dampaknya yang luas akibat longsor dari wilayah pegunungan. Ia mengungkapkan bahwa Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terisolasi, sehingga distribusi bantuan menjadi tantangan tersendiri.

Sebelumnya, bantuan ini sempat menjadi polemik setelah dikembalikan oleh Pemerintah Kota Medan, karena dianggap sebagai bantuan antar-pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian meluruskan bahwa bantuan tersebut berasal dari NGO Bulan Sabit Merah UEA, bukan dari Pemerintah UEA, sehingga sah untuk disalurkan melalui lembaga kemanusiaan nasional.

Kini, polemik tersebut berakhir. Bantuan telah bergerak menuju wilayah terdampak, membawa lebih dari sekadar logistik. Di tengah keterbatasan dan isolasi, beras-beras itu menjadi simbol bahwa solidaritas kemanusiaan tetap menemukan jalannya — melampaui batas administrasi, menuju kebutuhan paling mendasar: keberlangsungan hidup para korban bencana.

(L6) 

#PolemikBantuanAsing #Nasional

#Muhammadiyah

Serasinews.com; Padang, Sumatera Barat — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghentikan secara paksa operasional lima perusahaan pertambangan di kawasan elevasi tinggi Sumatra Barat.

 Langkah ini diambil setelah pengawasan lapangan menemukan pelanggaran lingkungan serius yang diduga berkontribusi terhadap banjir berulang di Kota Padang dan sekitarnya.

Tindakan penyegelan dipimpin langsung oleh Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum), menandai peningkatan status penanganan dari pelanggaran administratif ke dugaan kejahatan lingkungan yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.

Sedimentasi Tambang Picu Pendangkalan Sungai

KLH/BPLH menemukan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan hulu menyebabkan sedimentasi berat yang mengalir ke Sungai Batang Kuranji. Endapan material tambang mempercepat pendangkalan sungai dan menurunkan kapasitas tampung air.

Akibatnya, saat hujan dengan intensitas tinggi, sungai mudah meluap dan memicu banjir yang merendam permukiman warga serta merusak infrastruktur publik.

Lima Perusahaan Dihentikan Operasionalnya

Perusahaan yang disegel dan diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan operasional adalah:

PT Parambahan Jaya Abadi

PT Dian Darell Perdana

CV Lita Bakti Utama

CV Jumaidi

PT Solid Berkah Ilahi

Kelima perusahaan tersebut beroperasi di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi.

Pelanggaran Lingkungan yang Ditemukan

KLH/BPLH mencatat sejumlah pelanggaran berat, antara lain:

Tidak tersedianya sistem drainase tambang yang memadai

Pembukaan lahan tanpa dokumen persetujuan lingkungan

Aktivitas tambang berjarak kurang dari 500 meter dari permukiman warga

Tidak adanya upaya mitigasi risiko banjir dan longsor

Pelanggaran tersebut dinilai mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Toleransi

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku usaha yang mengorbankan lingkungan dan keselamatan warga.

“Penyegelan ini merupakan langkah awal evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian berat, sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan izin dan proses pidana,” ujar Hanif dalam keterangan resminya, Minggu (21/12).

Evaluasi Berlanjut

KLH/BPLH memastikan proses penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Kasus ini kembali menegaskan bahwa bencana lingkungan kerap berkaitan erat dengan aktivitas manusia, sehingga akuntabilitas korporasi menjadi kunci dalam pencegahan bencana di masa depan.

(T) 

#TambangIlegal #BanjirSumbar

#SumateraBarat

#KementrianLingkunganHidup

Serasinews.com, Padang Utara — Kebakaran besar menghanguskan deretan rumah toko di Jalan Prof. Hamka, Simpang Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Minggu pagi (21/12/2025). Sembilan petak ruko dan satu rumah warga terdampak dalam peristiwa tersebut.

Api dilaporkan mulai berkobar sekitar pukul 06.32 WIB. Kobaran cepat membesar karena bangunan saling berdempetan dan sebagian besar menggunakan material mudah terbakar.

 Kepulan asap hitam sempat menutupi kawasan jalan utama dan memicu kepanikan warga sekitar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Budi Payan, mengatakan pihaknya langsung melakukan penanganan cepat setelah menerima laporan.

“Enam armada dengan sekitar 80 personel kami kerahkan. Petugas tiba di lokasi empat menit setelah laporan diterima,” ujarnya.

Proses pemadaman berlangsung menantang. Api berpotensi merembet ke ruko lain di kawasan padat usaha tersebut. Namun berkat kerja cepat petugas, kebakaran berhasil dikendalikan dan dinyatakan padam sekitar pukul 07.30 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi, api diduga berasal dari salah satu toko, lalu menjalar ke bangunan di sekitarnya. Sejumlah usaha kecil yang terdampak antara lain usaha kuliner, toko sepatu, toko makanan hewan, karangan bunga, hingga toko makanan ringan.

Kerugian material diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Seluruh ruko yang terbakar mengalami kerusakan berat dan tidak dapat digunakan sementara waktu.

Selain ruko, satu unit rumah warga mengalami kerusakan ringan, terutama di bagian atap. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Satu keluarga terdampak namun tidak perlu mengungsi.

Dinas Pemadam Kebakaran mencatat luas area terbakar sekitar 800 meter persegi, sementara 2.500 meter persegi area lainnya sempat terancam sebelum api berhasil dikendalikan.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pihak Damkar mengimbau pemilik ruko dan pelaku usaha untuk memastikan keamanan instalasi listrik serta menyediakan alat pemadam api ringan guna mencegah kejadian serupa.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan tingginya risiko kebakaran di kawasan pertokoan padat, terutama saat aktivitas ekonomi mulai meningkat.

(Rini/Mond) 

#Peristiwa #Kebakaran #Padang

Serasinews.com, Pasaman Barat — Polres Pasaman Barat kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memberikan penghargaan kepada personel berprestasi.

 Penghargaan tersebut diberikan kepada anggota yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam penanganan bencana alam serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upacara pemberian penghargaan digelar di halaman Mapolres Pasaman Barat, Jumat (19/12/2025), dan dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik.

Kapolres menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pimpinan terhadap personel yang menunjukkan kinerja nyata di lapangan. Pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kapolres Pasaman Barat Nomor: KEP/04/XII/KEP/2025.

“Penghargaan ini diberikan kepada anggota yang mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, hadir di tengah masyarakat, serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi,” ujar AKBP Agung Tribawanto.

Sebanyak tujuh personel menerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam tugas kepolisian. Tiga personel dari Polsek Talamau dinilai berhasil menjalankan tugas penanganan tanggap darurat bencana alam di Kecamatan Talamau dengan cepat dan tepat, serta mengedepankan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, empat personel dari Polsek Pasaman diapresiasi atas keberhasilan mereka dalam menangani potensi konflik sosial terkait sengketa tanah di Durian Tiga Batang, Kecamatan Luhak Nan Duo. Pendekatan persuasif dan profesional yang dilakukan dinilai mampu mencegah konflik meluas dan menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

Kapolres menambahkan bahwa penanganan bencana maupun konflik sosial menuntut kepekaan, komunikasi yang baik, dan ketegasan dalam bertindak.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Pasaman Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Prestasi yang diraih hendaknya dipertahankan dengan menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Adapun personel penerima penghargaan yakni:

Iptu Donal — Kapolsek Talamau

Aipda Muhammad Sofyan — PS. Kanit Binmas Polsek Talamau

Bripka Herman Yanto — BA Polsek Talamau

Ipda Luhfi — Kanit Reskrim Polsek Pasaman

Aiptu Suhartono — Kapolpos Simpang Tiga

Aiptu Relfinal Joni — BA Polsek Pasaman

Aipda Wahyul Azizwan — Bhabinkamtibmas Koto Baru

Pemberian penghargaan ini menjadi wujud komitmen Polres Pasaman Barat dalam mendorong profesionalisme dan kinerja personel demi pelayanan kepolisian yang semakin baik.

(Rini/Mond)

#PolresPasamanBarat #Polri

#PoldaSumbar