Serasinews.com, Padang — Dua pria diamankan oleh pengurus Masjid Syarif Cindakir bersama warga Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Senin (15/12/2025) pagi. Keduanya diduga melakukan perbuatan tidak pantas di kamar mandi masjid.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.45 WIB. Sejumlah jamaah mencurigai adanya aktivitas mencolok di area kamar mandi. Setelah dilakukan pengecekan, pengurus masjid dan warga setempat mengamankan kedua pria tersebut dan menyerahkannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.

Berdasarkan informasi awal dari aparat, kedua terduga masing-masing berinisial S (58) dan L V Z (18). S diketahui berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berprofesi sebagai guru, sementara L V Z merupakan mantan pelajar. Keduanya diamankan di lokasi kejadian.

Petugas turut menyita sejumlah barang bukti, yakni dua unit telepon genggam merek Samsung warna merah dan Vivo warna silver, serta dua unit sepeda motor Honda Beat hitam dengan nomor polisi BA 2075 AAK dan BA 5593 GA.

Seluruh terduga beserta barang bukti telah diserahkan kepada Satpol PP Kota Padang untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman kasus sesuai ketentuan yang berlaku.

Peristiwa ini menuai reaksi dari masyarakat dan pengurus masjid yang menyayangkan dugaan perbuatan tersebut terjadi di lingkungan rumah ibadah. Mereka menilai tindakan tersebut mencederai nilai-nilai agama dan adat Minangkabau.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini secara serius apabila salah satu terduga terbukti sebagai ASN aktif di lingkungan pendidikan.

“Jika terbukti secara hukum dan administrasi, kami akan memproses dan mengusulkan sanksi disiplin berat sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung. Aparat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada pihak berwenang dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

(Rini/Mond)
#HubungnSesamaJenis
#Asusila #LGBT

Serasinews.com, PADANG — Banjir bandang yang melanda Kota Padang pada 28 November 2025 meninggalkan dampak serius, tak hanya pada permukiman warga, tetapi juga pada dunia pendidikan. Ribuan anak kehilangan seragam, buku, dan perlengkapan sekolah, sehingga terancam tertinggal bahkan putus sekolah.

Menjawab kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan pendidikan kepada 1.229 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang terdampak langsung bencana.

“Hari ini bantuan pendidikan bagi siswa dan guru terdampak banjir mulai disalurkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang melalui Sekretaris Dinas, Nurfitri, Senin (15/12/2025).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, sebanyak 589 siswa SD dan 640 siswa SMP kehilangan perlengkapan sekolah akibat terjangan banjir. Banyak di antara mereka terpaksa menunda kembali ke sekolah karena tidak lagi memiliki seragam dan alat belajar.

“Kehilangan seragam dan perlengkapan sekolah menjadi beban berat bagi keluarga korban. Karena itu Pemko hadir untuk memastikan anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Nurfitri.

Bantuan yang disalurkan melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) meliputi seragam Pramuka, tas sekolah, serta perlengkapan alat tulis. Selain itu, para siswa juga menerima seragam putih-merah dan putih-biru hasil dukungan Gapopin Sumatera Barat.

Tak hanya menyasar korban langsung, Pemko Padang juga menyalurkan bantuan alat tulis dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan kepada 6.348 siswa SD dan 4.034 siswa SMP di seluruh Kota Padang.

Perhatian juga diberikan kepada tenaga pendidik. Sebanyak 154 guru dan tenaga kependidikan yang terdampak banjir menerima uang duka sebesar Rp1 juta per orang, hasil donasi internal Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan.

“Bantuan ini untuk membantu guru dan tenaga kependidikan yang rumahnya rusak atau hanyut akibat banjir,” jelas Nurfitri.

Seluruh bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, di hunian sementara korban banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah situasi darurat. Di tengah pemulihan pascabencana, ruang kelas kembali dihidupkan sebagai tempat anak-anak Padang menata masa depan.

(Rini/Mond) 

#BanjirPadang #Padang

#Pendidikan

Serasinews.com, Padang — Dugaan perbuatan asusila terjadi di sebuah masjid di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Senin (15/12/2025) siang. Dua orang pria diamankan warga setelah dicurigai melakukan aktivitas tidak pantas di area kamar mandi masjid.

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial S (58) dan L (18). Berdasarkan informasi identitas, S diketahui merupakan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Padang, sementara L adalah warga setempat.

Peristiwa bermula ketika sejumlah warga mencurigai keberadaan kedua terduga yang berada cukup lama di kamar mandi masjid. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga kemudian mengamankan keduanya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Kapolsek Bungus Teluk Kabung, AKP Syamsurijal, S.H., membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, personel kepolisian segera mendatangi lokasi guna mengamankan situasi dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri.

“Petugas melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan barang-barang yang diduga berkaitan dengan kejadian,” kata AKP Syamsurijal.

Dalam penanganan awal, polisi mengamankan dua unit telepon genggam dan dua unit sepeda motor milik kedua terduga sebagai barang bukti pendukung.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal dan pendataan identitas, kedua pria tersebut tidak ditahan di Polsek Bungus Teluk Kabung. Selanjutnya, mereka diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan dan peraturan daerah yang berlaku.

AKP Syamsurijal menegaskan bahwa selama proses penanganan, situasi di lokasi kejadian berlangsung aman dan kondusif. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat berwenang.

Hingga kini, Satpol PP Kota Padang masih melakukan pendalaman untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

(TS)
#HubunganSesamaJenis #LGBT
#Peristiwa

Serasinews.com,Padang Selatan – Dalam rangka kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., ke wilayah Kecamatan Padang Selatan, kegiatan ini secara khusus difokuskan pada penguatan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar 1945. Kunjungan ini melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk Camat Padang Selatan, para lurah, Ketua Tim Penggerak PKK, serta perwakilan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial dan kebangsaan.

Acara dimulai dengan pemaparan narasumber, Bapak Yofaldri, yang menekankan urgensi keberagaman sebagai fondasi utama persatuan bangsa. Ia menggarisbawahi bahwa perbedaan mekanisme kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memunculkan konflik atau disinformasi. Dalam konteks literasi digital, masyarakat diingatkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan selektif dalam menyaring informasi, serta melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan berita, guna mencegah disinformasi yang dapat memecah belah kerukunan sosial.

Selanjutnya, Anggota DPD RI, Cerint Iralloza Tasya, memberikan sambutan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Beliau menyampaikan apresiasi kepada PSM yang telah aktif dalam mendukung masyarakat rentan, terutama di masa krisis, termasuk bencana alam yang menimpa tiga provinsi di Indonesia. Solidaritas masyarakat Sumatera Barat, khususnya karakter Minangkabau yang reflektif, peduli, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial tinggi, menjadi contoh nyata bahwa kepedulian terhadap sesama tidak selalu membutuhkan sorotan publik.

Lebih jauh, beliau menjelaskan mekanisme kajian dan penetapan bencana nasional, yang melibatkan proses panjang dan evaluasi menyeluruh. Beberapa daerah di Sumatera Barat masih mampu mengelola tanggap darurat secara mandiri, sehingga statusnya belum dinaikkan menjadi bencana nasional. Pemerintah pusat pun tetap memberikan bantuan secara berkesinambungan, sambil memastikan tidak terjadi pemotongan dana transfer ke daerah. Ia juga menekankan perlunya inisiatif dan gerakan kolektif dari tingkat daerah untuk menjaga integritas anggaran serta mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan pentingnya internalisasi empat pilar kebangsaan, sebagai instrumen strategis dalam menjaga persatuan dan ketahanan sosial di tengah kompleksitas keberagaman masyarakat. Penguatan kebangsaan, menurut Cerint Iralloza Tasya, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai kebangsaan.

(Rini)

Serasinews.com, Bandung — Rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus eks Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, tengah menghadapi ujian serius. Istrinya, Atalia Praratya, yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Panitera PA Bandung, Dede Supriadi, yang menyebut bahwa gugatan telah terdaftar secara resmi dan proses persidangan sudah memasuki tahap awal. “Benar, perkara gugatan cerai sudah masuk dan sidang perdana akan digelar dalam waktu dekat,” ujarnya, Senin (15/12).

Dede menambahkan, gugatan diajukan oleh Atalia melalui kuasa hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Meski nomor perkara tidak disebutkan, pihak PA memastikan sidang perdana telah dijadwalkan untuk pekan ini.

Proses Persidangan Tertutup

Seperti perkara perceraian pada umumnya, seluruh proses persidangan akan berlangsung tertutup demi menjaga privasi para pihak dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. “Pengadilan Agama Bandung akan memfasilitasi proses hukum ini secara profesional, objektif, dan tertutup,” tegas Dede.

Belum Ada Klarifikasi dari Kedua Pihak

Hingga saat ini, baik Atalia maupun Ridwan Kamil belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan pengajuan gugatan cerai. Muslim Jaya Butarbutar, pengacara yang kerap mendampingi Ridwan Kamil, juga mengaku belum mengetahui detail lebih lanjut.

Sorotan Publik dan Implikasi Politik

Gugatan ini menarik perhatian publik karena Ridwan Kamil dan Atalia dikenal sebagai pasangan publik figur yang kerap tampil harmonis. Keduanya juga memiliki peran strategis di kancah politik nasional. Para pengamat menekankan bahwa proses ini merupakan ranah pribadi yang sebaiknya dihormati tanpa spekulasi berlebihan.

Sidang perdana biasanya diawali dengan agenda mediasi, sesuai ketentuan dalam perkara perceraian. Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, dengan harapan proses hukum dapat berjalan adil, bijaksana, dan menjaga martabat semua pihak.

(K)
#RidwanKamil #Perceraian #Peristiwa

Serasinews.com; Padang, Sumatera Barat — Di tengah padatnya aktivitas di Senayan, Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, S.Ked menyempatkan diri bertemu insan pers di Sumatera Barat. Pada Senin (15/12/2025), Cerint menyerahkan bantuan sembako kepada jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW RI) di Kota Padang. Kegiatan ini berlangsung sederhana, tanpa seremoni berlebihan, namun sarat kehangatan dan dialog terbuka.

Dukungan untuk Peran Strategis Pers

Cerint menekankan bahwa bantuan ini bukan sekadar materi, tetapi bentuk penghargaan terhadap peran pers dalam menjaga demokrasi, menyuarakan aspirasi rakyat, dan melaporkan kondisi daerah, khususnya saat bencana.

“Jurnalis adalah pihak pertama yang menyampaikan kondisi masyarakat saat bencana. Karena itu, perhatian terhadap mereka sangat penting,” ujar Cerint.

Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana, mulai banjir, longsor, hingga gempa bumi. Dalam kondisi seperti itu, jurnalis tidak hanya meliput, tetapi menjadi penghubung antara korban dan pemerintah.

Dialog Terbuka Serap Aspirasi Daerah

Pertemuan ini dimanfaatkan jurnalis untuk menyampaikan persoalan riil masyarakat. Jeje menyoroti proyek bendungan irigasi Padang Laweh–Sicincin, yang belum memberikan manfaat optimal bagi petani akibat pemangkasan anggaran. Hendri dari Alisya News menekankan perlunya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang cukup, terutama untuk daerah terdampak bencana.

Komitmen DPD RI untuk Daerah Terdampak Bencana

Menanggapi aspirasi tersebut, Cerint menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal kepentingan daerah, memastikan wilayah rawan bencana mendapatkan dukungan fiskal yang memadai, bukan pemotongan anggaran.

“Daerah membutuhkan penguatan anggaran untuk pemulihan dan pembangunan, bukan justru pembatasan,” tegas Cerint.

Paparkan Program Terobosan Pemerintah

Cerint juga memaparkan program pemerintah yang dapat menjadi solusi jangka panjang, termasuk Sekolah Merdeka dan Sekolah Garuda di Kota Solok, serta Koperasi Merah Putih yang mendorong lapangan kerja, makan bergizi, pembangunan sekolah, dan revitalisasi fasilitas pendidikan.

“Daerah cukup menyiapkan lahan dan mengajukan permohonan, pemerintah pusat siap mendukung,” jelasnya.

Apresiasi Insan Pers

Perwakilan IKW RI menyatakan apresiasi atas perhatian Cerint, yang dianggap sebagai pengakuan terhadap peran jurnalis sebagai mitra demokrasi dan kemanusiaan. Bagi insan pers, kepedulian langsung dari senator menjadi energi moral untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas.

Penegasan Komitmen

Menutup kegiatan, Cerint kembali menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dan jurnalis akan terus disuarakan di tingkat nasional.

“Ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai wakil daerah,” pungkasnya.

Kegiatan sederhana namun bermakna ini mencerminkan bahwa kepedulian terhadap pers dan korban bencana bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata.

(Rini)
#DPDRI #CerintIrallozaTasya #Jurnalis #SumateraBarat

Serasinews.com, Jakarta — Serah terima mobil baru kerap disambut antusias oleh konsumen. Kendaraan yang masih mulus, jarak tempuh nol kilometer, serta kenyamanan kabin menjadi daya tarik utama. Namun, tidak semua mobil baru yang keluar dari dealer dapat langsung digunakan secara bebas di jalan raya.

Faktanya, banyak kendaraan baru yang belum dibekali Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) saat diterima pemiliknya. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan, terutama bagi pembeli yang mengira seluruh aspek legal telah tuntas saat mobil diserahkan.

Padahal, STNK dan BPKB merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar sah kepemilikan dan legalitas kendaraan bermotor. Tanpa STNK, kendaraan belum tercatat secara resmi dan secara hukum belum memenuhi syarat untuk dioperasikan di jalan umum.

Proses penerbitan kedua dokumen tersebut memang tidak dilakukan secara langsung. Setelah kendaraan diterima konsumen, dealer baru memulai pengajuan administrasi ke sejumlah instansi terkait, mulai dari Samsat, Kepolisian, hingga Bea Cukai untuk kendaraan tertentu. Setiap tahapan memerlukan verifikasi berlapis yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Lamanya proses juga dipengaruhi oleh jenis kendaraan. Mobil rakitan lokal atau Completely Knocked Down (CKD) umumnya memiliki jalur administrasi yang lebih sederhana. Sebaliknya, kendaraan Completely Built Up (CBU) atau impor utuh harus melalui proses tambahan seperti pemeriksaan dokumen kepabeanan dan pelunasan pajak impor, sehingga waktu penerbitan STNK cenderung lebih panjang.

Selain itu, kelengkapan berkas menjadi faktor krusial. Faktur kendaraan, identitas pemilik, bukti pembayaran, hingga dokumen pengiriman wajib dipastikan lengkap. Ketidaksesuaian atau kekurangan satu dokumen saja dapat menghambat keseluruhan proses.

Di sisi lain, sebagian dealer menerapkan sistem pengajuan kolektif untuk efisiensi. Namun, metode ini kerap berdampak pada keterlambatan apabila ada satu berkas konsumen yang belum memenuhi persyaratan.

Secara umum, STNK mobil rakitan lokal biasanya terbit dalam waktu 10 hingga 14 hari kerja. Sementara untuk mobil impor utuh, prosesnya dapat memakan waktu hingga 30 hari kerja. Adapun BPKB baru diterbitkan setelah STNK selesai, dengan estimasi waktu sekitar dua bulan.

Kewajiban kepemilikan STNK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi STNK dan dapat menunjukkannya saat pemeriksaan.

Untuk menghindari kendala, konsumen disarankan memastikan seluruh dokumen telah diserahkan kepada dealer sejak awal, memahami mekanisme pengurusan yang diterapkan, serta aktif memantau perkembangan penerbitan dokumen. Dealer umumnya juga dapat memberikan surat keterangan bahwa STNK dan BPKB masih dalam proses sebagai bukti sementara.

Pada akhirnya, meski membutuhkan waktu, proses penerbitan STNK dan BPKB merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum di jalan raya. Kesabaran dalam menunggu dokumen resmi akan memberikan rasa aman dan kenyamanan saat berkendara.

(B1)
#STNK #Polri #Nasional