Serasinews.com, Padang — Meski sebagian wilayah Kota Padang terdampak krisis air bersih, Perumda Air Minum Kota Padang terus bekerja keras memastikan air tetap mengalir ke rumah-rumah warga. Kualitas air baku menurun akibat lumpur tebal dan kerusakan intake, namun petugas tetap berjibaku siang dan malam.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, menegaskan bahwa pihaknya bekerja tanpa mengenal hari libur atau kondisi darurat. “Prinsip kami satu: menyelesaikan persoalan air hingga tuntas,” tegasnya, Rabu (10/12/2025).

Produksi Turun, Tantangan Meningkat
Kualitas air baku yang buruk membuat kapasitas produksi menurun drastis. Saat ini, Perumda hanya mampu menghasilkan sekitar 1.800 liter per detik, atau sekitar 60 persen dari potensi normal. Kapasitas pengolahan efektif sebesar 1.200 liter per detik masih jauh dari kebutuhan ideal warga Kota Padang.

Kerusakan Intake Masih Jadi Fokus
Dari tujuh intake yang rusak parah, lima sudah ditangani secara darurat agar tetap berfungsi. Dua titik krusial yang menjadi prioritas pemulihan adalah:

Intake Palukahan (kapasitas 300 liter/detik)

Pompa Latung (kapasitas 200 liter/detik)

Perbaikan dua titik ini menjadi kunci pemulihan distribusi air ke ribuan pelanggan.

Petugas Tetap Siaga
Para teknisi harus menghadapi lumpur tebal, arus sungai yang tidak stabil, dan risiko keselamatan tinggi. Pekerjaan berlangsung hingga larut malam dan menjelang subuh, memastikan pompa, pipa, dan distribusi tetap berjalan meski dalam kondisi menantang.

Dukungan Penuh Pemerintah Kota
Pemerintah Kota Padang turun langsung mendukung pemulihan, mulai dari pendanaan darurat, logistik peralatan, hingga tambahan personel. Fokus saat ini adalah menyelesaikan dua titik intake tersisa agar kapasitas produksi bertambah secara bertahap.

Pesan untuk Warga
Perumda Air Minum Kota Padang meminta kesabaran masyarakat. “Kami mohon doa dan dukungan warga. Insyaallah, permasalahan ini akan kami selesaikan secara bertahap. Target kami jelas: air tetap mengalir ke rumah warga,” tutup Hendra.

(Rini/Mond)
#PerumdaAirMinum #Padang

Serasinews.com, Sumatera Barat — Masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diperpanjang hingga 22 Desember 2025, bersamaan dengan kabar baik terkait kelancaran operasional penanganan bencana. Usulan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk tambahan alokasi khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar disetujui kembali oleh BPH Migas, sehingga Sumbar mendapatkan tambahan 310.800 liter solar.

Sebelumnya, pada tahap pertama tanggap darurat, provinsi ini telah memperoleh 191.520 liter solar. Dengan tambahan ini, total kuota solar khusus untuk mendukung operasional penanganan bencana kini mencapai 502.320 liter.

Gubernur: BBM Aman, Alat Berat Sudah Siap

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa tambahan kuota solar ini menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan bencana, termasuk banjir, longsor, dan perbaikan infrastruktur vital.
“Dengan adanya tambahan ini, kami berharap penanganan bencana dapat berjalan lebih optimal. Saat ini BBM sudah cukup, dan alat berat sudah diturunkan secara maksimal,” ujar Mahyeldi di Padang, Rabu (10/12/2025).

Penggunaan Solar Khusus: Ketat dan Terbatas

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menekankan bahwa solar khusus hanya untuk operasional alat berat dan kendaraan penanganan bencana, tidak untuk kendaraan biasa.
Pengambilan solar wajib menggunakan Surat Rekomendasi resmi dari Kalaksa BPBD, Komandan Posko TNI/Polri, atau Basarnas, dengan batas maksimal 180 liter per hari untuk setiap alat berat, sesuai Surat Gubernur No. 671/826/EKTL/DESDM-2025.
Pengawasan ketat dilakukan oleh pemberi rekomendasi di masing-masing posko untuk mencegah penyalahgunaan.

Distribusi melalui 16 SPBU Siaga Bencana

Solar khusus akan disalurkan melalui 16 SPBU Siaga Bencana yang tersebar di kabupaten/kota terdampak, di antaranya Pasaman, Agam, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Solok, Kabupaten Solok, Bukittinggi, Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, dan Solok Selatan.

Fase Penentuan Penanganan Bencana

Dengan total 502.320 liter solar, Pemprov Sumbar optimistis penanganan bencana memasuki fase penentuan, terutama untuk pemulihan akses jalan, normalisasi sungai, dan pembersihan material longsor. Pasokan BBM tambahan ini diharapkan memperkuat sinergi Pemerintah Daerah, TNI-Polri, Basarnas, dan relawan, agar proses pemulihan berjalan cepat, aman, dan terkoordinasi.

(Rini/Mond)
#BencanaSumbar #BPHMigas
#SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat — Sejumlah wilayah di Sumatera Barat kembali masuk status waspada longsor. Dalam laporan terbaru BMKG untuk Rabu, 10 Desember 2025, terungkap bahwa beberapa kawasan perbukitan dan jalur utama transportasi berpotensi mengalami gerakan tanah berskala menengah hingga tinggi akibat hujan yang berlangsung sejak siang hingga dini hari.

Informasi ini disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melalui laporan resmi kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekda, dan para Asisten. BMKG menilai bahwa tingginya curah hujan beberapa hari terakhir telah menyebabkan kondisi tanah semakin jenuh, sehingga rawan memicu longsor dan runtuhan tebing di sejumlah titik yang selama ini dikenal rentan.

Delapan Kawasan Rawan Longsor yang Menjadi Prioritas

Dalam peta potensi gerakan tanah, BMKG menyoroti delapan wilayah utama yang perlu mendapat perhatian khusus:

Talamau – Gunung Tuleh (Pasaman Barat)
Diprakirakan hujan sejak siang hingga dini hari. Struktur lereng yang terjal dan permukiman di kaki bukit menempatkan wilayah ini pada zona menengah–tinggi.

Bonjol – Lubuk Sikaping – Panti (Pasaman)
Hujan hampir sepanjang hari. Jalur vital antarwilayah ini masuk kategori risiko tinggi, dengan potensi longsor yang dapat menghambat arus kendaraan.

Palupuh (Agam)
Kabut turun hampir sepanjang hari dan hujan ringan berpotensi terjadi malam hari. Meski curah hujan tidak terlalu besar, kontur berbukit membuat kawasan ini tetap menjadi zona menengah.

Tandikek – Malalak (Agam)
Hujan diperkirakan turun dari siang hingga dini hari. Jalur alternatif Padang–Bukittinggi ini merupakan lokasi yang kerap terjadi longsor dan rawan memutus akses.

Lembah Anai (Tanah Datar)
Hujan turun mulai sore hingga ke dini hari. Tebing curam dan aliran air terjun membuat kawasan ini sangat rentan batu dan material tebing jatuh.

Sitinjau Lauik (Kota Padang)
Hujan siang hingga malam diprediksi akan meningkatkan risiko di kawasan yang dikenal dengan tikungan ekstrem dan jurang dalam ini. Sitinjau Lauik masuk zona risiko tinggi.

Kapur IX – Pangkalan (Limapuluh Kota)
Termasuk zona sangat tinggi (magenta). Jalur penghubung Sumbar–Riau ini menjadi titik strategis pergerakan logistik, sehingga gangguan longsor dapat berdampak luas.

Alahan Panjang (Solok)
Kabut pagi hari dan hujan pada sore–malam membuat wilayah dataran tinggi ini rawan, terutama pada area pertanian dan tebing jalan.

Makna Kode Warna BMKG

Hijau: Risiko rendah

Kuning: Risiko menengah

Ungu/Magenta: Risiko tinggi

Sejumlah wilayah prioritas kini berada pada kategori kuning hingga ungu, yang berarti potensi longsor dapat muncul kapan saja bila intensitas hujan meningkat.

Langkah Antisipasi Pemerintah Daerah

Kesbangpol mengeluarkan beberapa arahan penting:

BPBD provinsi dan kabupaten/kota diminta memperkuat pemantauan lapangan.

Camat, wali nagari, dan lurah harus melaporkan segera apabila ditemukan tanda awal pergerakan tanah.

Masyarakat lereng bukit diminta bersiap melakukan evakuasi mandiri jika kondisi memburuk.

Rekayasa lalu lintas disiagakan pada jalur rawan:

Lembah Anai

Sitinjau Lauik

Tandikek–Malalak

Kapur IX–Pangkalan

Posko siaga dan alat berat dipastikan siap untuk operasi tanggap darurat.

Imbauan untuk Pengguna Jalan dan Warga

Pemerintah mengingatkan warga agar:

Menghindari perjalanan malam di jalur rawan.

Tidak berteduh di bawah tebing atau lereng yang tampak labil.

Waspada terhadap tanda-tanda longsor seperti suara gemuruh atau batu yang mulai berguguran.

Pengendara logistik dan perjalanan jarak jauh disarankan memantau informasi BMKG dan BPBD sebelum beraktivitas.

Akhir Tahun di Tengah Cuaca Ekstrem

Masuknya puncak musim hujan pada Desember menjadikan Sumatera Barat harus siaga terhadap banjir, longsor, dan gangguan transportasi. Pemerintah menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar informasi, melainkan peringatan serius untuk mencegah korban dan kerusakan yang lebih besar.

(*)
#BMKG #CuacaEkstrim #SumateraBarat

Serasinews.com, Jakarta — DPR RI akhirnya mengeluarkan ultimatum keras. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, memberikan waktu 30 hari kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk membongkar jaringan pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab utama banjir dan longsor mematikan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Ultimatum itu muncul usai Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran berat oleh perusahaan berizin serta operasi tambang ilegal yang mempercepat kerusakan hutan.

“Dalam Raker disebutkan Kemenhut harus segera menindak perusahaan pemegang izin dan aktivitas tambang ilegal. Segera itu bukan kata kiasan. Dalam satu bulan harus ada hasil konkret,” tegas Riyono, Rabu (10/12/2025).

Banjir Mematikan, Kerugian Membengkak hingga Rp10 Triliun

Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra telah memporak-porandakan infrastruktur dan ekonomi lokal. Kerugiannya ditaksir mencapai lebih dari Rp10 triliun. Ratusan warga tewas, sementara ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

Sejumlah wilayah masih terisolasi, membuat proses evakuasi dan penyaluran bantuan berlangsung lambat.

Paparan Menhut Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Lapangan

Riyono menilai paparan Menteri Kehutanan belum menggambarkan situasi sebenarnya. Banyak data yang disampaikan dianggap belum valid dan tidak mencerminkan tingkat kerusakan yang sesungguhnya.

“Fakta lapangan menunjukkan kerusakannya jauh lebih besar. Penindakan jangan sampai kalah cepat dari bencananya,” ujarnya.

Gelondongan Kayu Mengapung: Misteri Ratusan Kubik Kayu

Video viral yang menampilkan gelondongan kayu hanyut terbawa banjir menambah kecurigaan publik. Kayu dalam jumlah besar itu diduga berasal dari aktivitas pembalakan liar, bahkan kemungkinan dari pemegang izin resmi.

Namun hingga kini, Kemenhut belum bisa menjelaskan identitas pemilik kayu tersebut.

12 Objek Hukum, Tidak Ada yang Diungkap Publik

Riyono juga menyoroti pernyataan Menhut mengenai 12 objek hukum yang tengah diproses terkait dugaan kejahatan kehutanan. Sampai saat ini, nama perusahaan maupun lokasi tambang yang dimaksud belum pernah dibuka kepada masyarakat.

“Ini menyangkut keselamatan publik. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegasnya.

Deadline 30 Hari: Pertaruhan Kepercayaan Publik

DPR menetapkan batas waktu 30 hari sebagai harga mati. Dalang illegal logging harus terungkap sebelum Masa Sidang DPR RI tahun 2026 dimulai.

“Jika sampai tahun depan masih gelap, rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Pelakunya harus muncul ke permukaan dan diproses,” pungkas Riyono.

(T)
#Kemenhut #IllegalLogging

Serasinews.com,  Padang – Curah hujan tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak dini hari Rabu (10/12/2025) membuat BPBD Kota Padang meningkatkan kewaspadaan. Debit air di sejumlah sungai utama menunjukkan tren naik, sehingga masyarakat diminta menghindari seluruh area bantaran sungai.

Hujan mulai turun sejak subuh dan hingga siang hari belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Intensitas hujan yang merata di hampir seluruh wilayah kota memicu potensi terjadinya luapan sungai, banjir bandang, dan longsor di daerah yang rentan.

“Kami mengimbau warga, terutama yang tinggal dekat sungai, untuk sementara menjauh dari bantaran. Keselamatan harus diutamakan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton.

Titik-Titik Sungai Dipantau Ketat

BPBD melaporkan bahwa peningkatan debit terjadi di sebagian besar sungai besar di Kota Padang. Meski belum ada luapan besar yang menyebabkan kerusakan, kondisi saat ini dinilai dapat berubah cepat mengikuti intensitas hujan.

Beberapa wilayah bantaran sungai yang diminta dihindari warga antara lain:

Lubuk Minturun – Bungo Pasang

Gunung Nago

Sungai Kuranji

Batu Busuak

Batang Jirak, Lubuk Begalung

Serta beberapa anak sungai di daerah rawan

“Peningkatan debit masih dalam batas terkendali, tetapi kondisi ini sangat dinamis,” jelas Hendri.

Cuaca Ekstrem dan Risiko Kiriman Air

BPBD menyoroti potensi hujan deras di wilayah hulu sungai yang dapat menimbulkan kiriman air secara tiba-tiba. Namun pantauan saat ini menunjukkan hujan justru lebih lebat di wilayah pusat kota, yang tetap berpotensi mempercepat kenaikan debit secara signifikan.

Fenomena ini menandakan adanya anomali cuaca yang membuat wilayah dataran dan permukiman padat lebih terdampak dari biasanya.

BPBD Tetap Siaga, Warga Diminta Aktif Melapor

Seluruh personel BPBD berada dalam kondisi siaga penuh. Pemantauan dilakukan secara berkala di titik rawan longsor, jalur evakuasi, dan sepanjang aliran sungai.

Masyarakat diimbau agar:

Menghindari aktivitas di bantaran sungai

Tidak berada di jembatan kecil saat debit meningkat

Segera melapor jika menemukan kenaikan air yang tiba-tiba

Menyiapkan dokumen penting dan perlengkapan darurat

Hujan masih mengguyur sebagian besar wilayah Kota Padang hingga berita ini diturunkan. Awan pekat tetap menyelimuti kota, menandakan kondisi cuaca belum stabil.

“Kami terus mengawasi situasi di lapangan. Warga diminta tetap waspada dan tidak menurunkan kewaspadaan,” tutup Hendri.

(Rini/Mond)

#BanjirPadang #BPBDPadang
#Padang

Serasinews.com, Jakarta — Bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa provinsi di Pulau Sumatera terus menimbulkan duka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data hingga Selasa petang, 9 Desember, menyebutkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 964 jiwa, bertambah tiga orang dari sehari sebelumnya. Semua korban tambahan berasal dari Provinsi Aceh, salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Sementara itu, korban hilang kini tercatat 264 orang, menurun dari 293 orang, berkat upaya pencarian intensif tim SAR gabungan.

“Evakuasi dan pencarian korban terus dilakukan meski terkendala cuaca dan medan,” ujar perwakilan BNPB.

Hampir 900 Ribu Warga Mengungsi
Dampak bencana juga terlihat dari lonjakan pengungsi yang kini mencapai 894.101 jiwa, tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warga terpaksa meninggalkan rumah akibat banjir, longsor, dan rusaknya akses jalan, serta kini bertahan di posko darurat, sekolah, masjid, maupun tenda pengungsian. Kondisi pengungsian masih membutuhkan perhatian terkait ketersediaan makanan siap saji, air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, dan perlindungan bagi anak-anak serta lansia.

Distribusi Bantuan Meningkat
BNPB melaporkan percepatan distribusi logistik. Hingga pukul 14.00 WIB, tercatat:

3 pengiriman darat dengan total 14,08 ton

17 pengiriman udara dengan total 17,54 ton

Total bantuan yang didistribusikan dalam sehari mencapai 31,62 ton, sebagian besar berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok.

BBM dan Bahan Makanan Dikirim TNI AU
TNI Angkatan Udara juga dikerahkan untuk wilayah terisolasi:

20 drum BBM solar (4 ton) via pesawat CN TNI AU

10 ton bahan makanan via pesawat Hercules

Bantuan tiba di Bandara Rambele, Aceh, dan langsung disalurkan ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, yang sempat terisolasi akibat putusnya jalur darat.

Operasi Kemanusiaan Diperluas
BNPB memastikan operasi kemanusiaan terus dilakukan, termasuk pencarian korban hilang, pemulihan akses logistik, pelayanan kesehatan darurat, dan pendataan kerusakan rumah serta fasilitas umum. Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap waspada karena potensi cuaca ekstrem masih tinggi.

(Rini/Mond)
#BNPB
#UpdateKorbanBanjirSumatera
#BanjirSumatera

Serasinews.com, Padang — Hamparan kayu gelondongan yang menguasai pesisir Pantai Padang pascabanjir bandang masih memunculkan pertanyaan besar: apakah kayu-kayu itu hanyut akibat derasnya arus dari hulu, atau justru menjadi jejak praktik illegal logging yang selama ini terpendam?

Untuk memastikan jawabannya, tim gabungan dari KSDA Sumbar, PKH, tim penerbitan kawasan hutan, Mabes Polri, hingga Polda telah turun melakukan penyelidikan. Kepala Balai KSDA Sumbar, Hartono, menegaskan bahwa kesimpulan baru akan ditetapkan setelah investigasi tuntas.

“Kami ingin benar-benar memastikan asal kayu ini, apakah dari hulu atau ada faktor lain,” ujar Hartono di Posko Penanggulangan Bencana Kemenhut, Selasa (9/12/2025).

Sampel Kayu Diuji di Laboratorium

Sejumlah sampel kayu dari titik berbeda di Pantai Padang kini tengah menjalani uji forensik kehutanan. Pemeriksaan ini akan mencocokkan karakter kayu dengan tegakan di kawasan hulu, terutama daerah Palembayan hingga Kota Padang—wilayah yang diduga dilalui material banjir.

Koordinasi lintas lembaga terus dilakukan untuk menelusuri akar penyebab bencana, termasuk potensi kerusakan hutan yang ikut memperburuk dampak banjir.

3.327 Ton Sampah, 1.100 Ton Berupa Kayu

Di saat penyelidikan berjalan, Pemkot Padang berkejaran dengan waktu menangani tumpukan material pascabencana. Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, mencatat total sampah mencapai 3.327 ton, dan 1.100 ton di antaranya adalah kayu gelondongan.

“Beberapa titik pantai seperti ditelan oleh lautan kayu,” kata Fadelan.

Alih-alih dibuang ke TPA, sebagian besar kayu justru dimanfaatkan kembali agar dampaknya tidak menambah beban lingkungan.

Kayu Diolah Warga dan Disalurkan ke Industri

Warga pesisir ikut mengumpulkan kayu-kayu tersebut. Banyak yang memanfaatkannya sebagai bahan bakar untuk usaha kecil, sementara sebagian besar lainnya disalurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif.

“Kami ingin memaksimalkan pemanfaatan kayu, bukan menambah volume ke TPA,” jelas Fadelan.

Strategi 3R dan Target Sembilan Hari

Tim LPS bersama bank sampah menerapkan pemilahan sejak hari pertama, menggunakan prinsip 3R untuk mempercepat pemulihan. Upaya ini meringankan beban armada pengangkut dan mempercepat normalisasi area terdampak. Zona penanganan disebar ke banyak titik dengan target pembersihan selesai dalam sembilan hari.

Menunggu Jawaban Penting

Di tengah upaya pemulihan, kayu-kayu yang awalnya menjadi simbol kerusakan kini beralih menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi warga dan industri. Namun satu hal masih menggantung:

Apakah tumpukan kayu itu benar-benar hasil dari banjir besar, ataukah bukti nyata kerusakan hutan yang selama ini tak terungkap?

Hasil uji forensik kini menjadi kunci, dan publik menunggu kepastian itu.

(Rini/Mond)
#BKSDA #IllegalLogging
#BanjirPadang
#