Latest Post

Aceh Afif Maulana Agam Aipda Dian WR Aksibersihpantai Amak Lisa anthropophobia Apelsiaga Apeltanggapbencana Arif maulana Arosuka Artikel Artis Minang balapliar Bali Balikpapan Bandung bansos banten Banyuwangi Bapenda Batam BBM bencana Bencana alam BMKG BNNsumbar Box Redaksi bukit sitinurbaya Bukittinggi BWSS V padang Calon Bupati Cikampek Cikarang cuacapanasekstrem curanmor danabos Dandrem 032 WBR Denpasar Depok Dharmasraya Dinas sosial dinassosial dinassosialpadang Dirlantas Dirlantas Polda Sumbar DirlantasPoldaSumbar DPRD Padang dubalangkota Evakuasi festival sepakbola Filipina gangguanhormon gaya hidup gempa gerakcepatdinsos gorontalo Gresik gurbernurriaukenaottkpk Harisumpahpemuda Hot New HUT Humaspolri ke 74 Indonesia Indonesia. infrastruktur Intan jaya Internasional irigasi Jakarta Jakarta Selatan Jambi Jawa Tengah Jayapura Jayawijaya Jogyakarta jurnalis Kabupaten Agam kabupaten dharmasraya Kabupaten Solok KAI Sumbar Kakorlantas kapolres kapolressijunjung Kapolri kasat narkoba keamanan kebakaran kecamatankototangah kecelakaan kegiatanrutin kejaripesel kekerasan kelangkaanBBM kelangkaansolar kementriankebudayaan kendaraan Kesehatan keselamatan bersama keselamatan kerja kesiapsiagaan kesunyian malam ketertiban umum Kiwirok Kodim 0307 Tanah Datar komplotanganjalATM Korem 032/WB Korpolairud korupsi Kota Padang Kriminal Lampung Lembang Leonardy life style lifestyle Lima Puluh Kota lombok timur Madiun Magelang Makan Bergizi Gratis Makasar manila Medan mentalhealth Mentawai Mimika MTsN10pesisirselatan mutilasibayi nagarisolokambah nagarisulitair narkoba Narkotika Nasional ngaraisianok NTT odgj Oksibil olahraga Opini oprasitumpasbandar2025 OTTKPK PADA Padang Padang panjang Padang Pariaman PadangRancak pajak air tanah Palimanan pandekarancak Papua parenting Pariaman Pasaman Pasaman barat pasamanbarat pasang pasarrayapadang Pasuruan Payakumbuh PDAM Pekanbaru pelayananhumanis pelayanansosial pemerasan Pemko Padang pencabulan Pendidikan penegakanhukum penemuanbayi penemuanmayat penganiayaan Perceraian peristiwa peristiwadaerah perlindungananak pertahanan Pesisir Selatan Peti PKL Polda banten Polda Jabar Polda Kalbar Polda Metro Jaya polda Papua POLDA SulBar POLDA SUMBAR Poldasumbar Policegoestoscool Politik polPP polres Polres 50 kota Polres Dharmasraya Polres Mentawai Polres Padang panjang Polres Pasaman Polres Pasaman Barat Polres Solok Polres solok selatan polrespasaman polrespasamanbarat polrespesel Polresta bukittinggi Polresta Padang polrestapadang POLRI Polsek bungus barat Polsek Koto Tangah Padang Polsek Lubeg Pontianak premanisme Presiden RI psp padang Puncak jaya Razia Riau sabu satgasoprasidamai satlantaspolresta SatpolPP Sawahlunto segmen sianok seherman Semarang semenpadang sepakbola sepakbolaindonesia Serang Sijunjung sikat singgalang2025 silent treatment simulasibencana siswismptewassaathiking Skoliosis SMA1pulaupunjung sobatlalulintasrancakbana solok solokarosuka solokselatan solsel Sosialisasi SPBUganting SPPG Strongpoint subsidi ilegal sukabumi Sulawesi Tenggara Sumatera Barat SumateraBarat Sumatra barat Surabaya swasembadapangan tambangilegal Tanah datar tanahdatar tanggapdarurat tawuran Terbaru Ternate Timika Papua timklewang TNI transpadang transportasi tsunamiDrill Uin UIN IB Padang Utama Yalimo Yogyakarta Yuhukimo

 


Serasinews.com, Sumatera Barat -  Udara pagi di Markas Ditlantas Polda Sumbar, Senin (20/10/2025), terasa berbeda. Bukan sekadar rutinitas kerja yang dimulai, tetapi semangat baru yang menggema di seluruh penjuru Sumatera Barat. Di bawah kepemimpinan Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., roda pelayanan publik Polri kembali bergerak dengan wajah yang lebih ramah, empatik, dan berpihak kepada masyarakat.

Hari itu menjadi penanda dimulainya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025  sebuah inisiatif kolaboratif antara Ditlantas Polda Sumbar dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar yang berlangsung mulai 20 Oktober hingga 30 Desember 2025. Program ini bukan sekadar penghapusan denda, tetapi juga momentum kebangkitan kesadaran publik tentang pentingnya taat pajak demi pembangunan daerah.

“Negara Hadir untuk Membantu, Bukan Menyulitkan”

Dalam pernyataannya, Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq menegaskan bahwa pemutihan pajak ini dirancang dengan semangat pelayanan presisi  Polri yang profesional, modern, dan humanis.

“Kami ingin masyarakat merasa bahwa negara hadir untuk membantu, bukan menyulitkan. Program ini bukan sekadar soal denda, tetapi tentang membangun kembali kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan,” ujarnya dengan penuh empati.

Bagi Kombes Pol. Reza, pelayanan publik adalah jantung dari tugas kepolisian. Ia menilai bahwa setiap kemudahan yang diberikan kepada masyarakat akan melahirkan kepercayaan, dan dari kepercayaan itulah lahir sinergi yang menguatkan antara rakyat dan aparat.

“Pelayanan publik bukan rutinitas administratif. Ini adalah bentuk ibadah sosial. Setiap masyarakat yang tersenyum karena dilayani dengan baik  itulah keberhasilan Polri yang sebenarnya,” tegasnya.

Ragam Keringanan untuk Semua Lapisan Masyarakat

Melalui program pemutihan ini, Ditlantas Polda Sumbar bersama Bapenda menghadirkan berbagai kebijakan yang meringankan beban warga.
Beberapa di antaranya meliputi:

  • Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-2 dan seterusnya.
  • Bebas denda pajak kendaraan bermotor.
  • Bebas denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.
  • Diskon 50% untuk kendaraan non-operasional.
  • Diskon hingga 70% bagi kendaraan dinas milik pemerintah daerah.

Kombinasi insentif tersebut tidak hanya memberikan keringanan ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang dialog baru antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami ingin mendorong masyarakat agar taat pajak tanpa tekanan. Ini langkah bersama untuk tertib, adil, dan sejahtera,” ujar Dirlantas Polda Sumbar itu menambahkan.

Digitalisasi Pelayanan: Dari Gerai ke Genggaman Tangan

Menyadari pentingnya efisiensi di era digital, Ditlantas Polda Sumbar juga membuka Gerai Samsat Keliling di berbagai kabupaten/kota serta mengoptimalkan layanan aplikasi SIGNAL. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran secara daring tanpa harus mengantre di loket.

“Transformasi digital bukan sekadar tren, tapi keniscayaan. Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan nyata, bukan sekadar janji. Pelayanan Polri harus cepat, efisien, dan transparan,” ungkap Kombes Pol. Reza.

Dengan sistem digital, masyarakat kini dapat memperbarui data kendaraan, membayar pajak, hingga mengunduh bukti pembayaran secara langsung dari ponsel mereka. Langkah ini sejalan dengan visi Polri menuju pelayanan publik yang presisi, transparan, dan adaptif terhadap zaman.

Gerakan Sosial, Bukan Sekadar Administrasi

Program pemutihan pajak tahun ini bukan hanya tentang angka dan administrasi, tetapi juga gerakan sosial yang membangun kembali budaya disiplin dan kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Menurut Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq, kesadaran membayar pajak adalah bagian dari kedisiplinan nasional. Pajak kendaraan bermotor berperan besar dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD), yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.

“Dengan taat pajak, masyarakat tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tapi juga ikut membangun jalan, jembatan, dan fasilitas publik di Sumatera Barat. Pajak adalah bentuk gotong royong modern untuk kemajuan bersama,” tuturnya.

Sosialisasi Humanis: Polisi di Tengah Pasar dan Terminal

Untuk memastikan pesan program ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat, Ditlantas Polda Sumbar tidak hanya mengandalkan media formal. Personel Ditlantas turun langsung ke pasar, terminal, area publik, hingga ke pelosok nagari.

Mereka menyapa warga dengan senyum, membagikan brosur, dan menjelaskan manfaat program dengan gaya komunikatif. Di media sosial, Ditlantas Polda Sumbar juga aktif membuat konten edukatif yang ringan dan menarik bagi kalangan muda.

Salah satu petugas di lapangan mengatakan,

“Kami ingin masyarakat melihat polisi dari sisi yang berbeda — bersahabat, informatif, dan selalu siap membantu.”

Upaya ini membuahkan hasil nyata. Di berbagai gerai Samsat, antrean masyarakat terlihat ramai namun tertib. Banyak yang datang dengan rasa lega dan semangat baru.

“Selama ini kami menunda karena denda cukup tinggi. Sekarang bisa lunas tanpa berat di kantong,” ujar Iwan, warga Payakumbuh, sembari tersenyum usai membayar pajak.

Sinergi Polri dan Pemerintah Daerah Menuju Sumbar Tertib dan Maju

Program ini juga memperkuat sinergi antara Polri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan tertibnya data kendaraan dan meningkatnya pendapatan daerah, Sumbar semakin siap menuju sistem transportasi yang tertata dan berdaya saing.

“Kami tidak berhenti di pemutihan. Tahun 2025 akan menjadi tahun pembenahan sistem digital dan pelayanan publik secara menyeluruh. Harapan kami sederhana: masyarakat merasakan kemudahan dan keadilan, pemerintah mendapatkan manfaat dari pendapatan pajak yang meningkat, dan Polri tetap dipercaya sebagai sahabat rakyat,” tutup Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq dengan penuh keyakinan.

Simbol Kehadiran Polri yang Humanis

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 menjadi simbol nyata kolaborasi antara Polri dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang ramah, solutif, dan penuh empati.
Langkah ini mencerminkan wajah baru Polri institusi yang bekerja dengan hati, melayani dengan aksi, dan hadir dengan ketulusan.

(Mond/Rini) 

#DirlantasPoldaSumbar #SumateraBarat #PoldaSumbar

 


Serasinews.com,Pasaman Barat — Sabtu pagi (18/10/2025), suasana di sejumlah titik strategis di Pasaman Barat tampak berbeda. Di simpang-simpang ramai, di depan pasar tradisional, hingga di jalur padat kendaraan menuju pusat kota, berdiri tegak para personel berseragam cokelat khas kepolisian. Mereka bukan sekadar menjaga lalu lintas, tapi menjadi simbol nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat — lewat program unggulan Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, yang diberi nama “Strong Point.”

Program ini bukan sekadar rutinitas patroli atau penjagaan biasa. Di bawah komando AKBP Agung Tribawanto, “Strong Point” dihadirkan sebagai langkah nyata untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas  Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas sekaligus memperkuat rasa aman masyarakat dari berbagai potensi tindak kriminalitas.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri, bukan hanya melihatnya di media. Lewat program Strong Point, kami menempatkan personel di titik-titik rawan, agar warga dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman,” ujar AKBP Agung Tribawanto dengan tegas saat memantau langsung kegiatan di lapangan.

Polisi yang Tidak Sekadar Berdiri

Program ini dijalankan dengan sistematis. Setiap pagi dan sore, personel Polres Pasaman Barat disebar di berbagai lokasi rawan  mulai dari simpang empat kantor bupati, Pasar Simpang Empat, hingga jalur lintas utama menuju Talu dan Ujung Gading.
Mereka tak hanya mengatur arus lalu lintas, tapi juga menyapa, membantu, dan memberi imbauan kepada para pengendara agar lebih disiplin serta waspada di jalan.

“Kami mengingatkan pengendara untuk selalu memakai helm SNI, melengkapi surat-surat kendaraan, dan mengutamakan keselamatan. Tapi yang tak kalah penting, kami juga mengimbau agar warga waspada terhadap tindak kejahatan, seperti pencurian, penjambretan, maupun penipuan,” jelas Kapolres.

Di lapangan, kehadiran polisi dalam program “Strong Point” ini menjadi pemandangan yang disambut positif. Banyak warga yang berhenti sejenak, menyalami petugas, atau sekadar tersenyum sambil melintas. Mereka mengaku merasa lebih tenang dengan adanya polisi yang siaga di titik-titik rawan.

Warga Merasakan Dampaknya Langsung

Salah seorang warga Pasar Simpang Empat, Nurhayati (42), mengatakan program ini membawa perubahan nyata di lingkungannya.

“Biasanya kalau pagi ramai, suka macet dan kadang ada yang nyerobot jalan. Sekarang lebih tertib, karena polisi selalu ada di situ. Kami jadi merasa aman, apalagi kalau pulang sore,” ujarnya sambil tersenyum.

Tak hanya warga, para pengemudi ojek dan pedagang kaki lima juga turut merasakan manfaatnya. Mereka berharap program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi terus berlanjut sebagai komitmen jangka panjang Polres Pasaman Barat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga.

Kepemimpinan yang Hadir dan Menggerakkan

Di balik keberhasilan program ini, terlihat gaya kepemimpinan AKBP Agung Tribawanto yang dekat dengan masyarakat dan tegas pada anggota. Ia kerap turun langsung memantau jalannya kegiatan, memastikan setiap personel menjalankan tugas dengan disiplin dan humanis.

“Kami tidak ingin masyarakat sekadar melihat polisi berdiri di jalan. Kami ingin mereka merasa terlindungi. Polri ada untuk mereka, bukan sebaliknya,” tegas AKBP Agung.

Dengan pendekatan humanis dan strategi keamanan yang terukur, “Strong Point” menjadi simbol nyata bahwa Polri bukan hanya penjaga hukum, tetapi juga pelindung rasa aman masyarakat.

Sinergi Menuju Pasaman Barat yang Aman dan Sejahtera

Program ini juga membuka ruang sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Dengan dukungan aktif warga, pengawasan lingkungan menjadi lebih kuat, dan potensi gangguan keamanan bisa ditekan sejak dini.

Kapolres Pasaman Barat menegaskan, “Strong Point” bukan proyek sementara. Ia bertekad menjadikannya gerakan berkelanjutan demi terciptanya Pasaman Barat yang aman, nyaman, dan sejahtera.

“Kami ingin Pasaman Barat menjadi daerah yang tidak hanya indah secara alam, tapi juga damai dan tertib. Dan itu bisa terwujud bila Polri dan masyarakat berjalan seiring.”

Di tengah tantangan zaman dan meningkatnya mobilitas masyarakat, langkah Polres Pasaman Barat ini menunjukkan satu hal: bahwa keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi hasil dari kerja bersama antara aparat dan rakyat.

Dan dengan “Strong Point”, AKBP Agung Tribawanto membuktikan bahwa kehadiran Polri bukan sekadar janji  tapi nyata, di setiap titik kehidupan masyarakat Pasaman Barat.

(Mond/Rini) 

#Polri #StrongPoint #PolresPasamanBarat

 


Serasinews.comPadang — Suasana di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar pagi itu tampak berbeda dari biasanya. Di tengah antrean masyarakat yang sedang mengurus dokumen kendaraan bermotor, tampak para polisi lalu lintas mengenakan seragam biru muda dengan senyum ramah yang tulus. Mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menyapa setiap pengunjung dengan sapaan hangat, “Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu hari ini?”

Inilah wujud nyata dari program “Polantas Menyapa”, gagasan humanis dari Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq. Program ini bukan sekadar rutinitas pelayanan, melainkan gerakan moral untuk mengembalikan esensi polisi lalu lintas sebagai pelindung dan sahabat masyarakat.

Senyum Sebagai Pelayanan Pertama

Kombes Pol Reza, yang dikenal rendah hati dan dekat dengan anggotanya, mengatakan bahwa pelayanan publik sejatinya dimulai bukan dari meja administrasi, melainkan dari hati.

“Saya selalu tekankan kepada seluruh anggota bahwa sebelum kita melayani dengan tangan, kita harus lebih dulu melayani dengan hati. Senyum, sapa, dan salam itu bukan formalitas  itu bagian dari pelayanan yang membuat masyarakat merasa dihargai,” ujar Reza dengan nada tenang namun penuh makna.

Menurutnya, masyarakat yang datang ke kantor polisi sering kali membawa beban entah karena urusan administrasi yang rumit, kendaraan yang terlibat tilang, atau sekadar rasa canggung ketika berhadapan dengan aparat. Karena itu, ia ingin agar setiap personel Polantas bisa menjadi “jembatan rasa nyaman” bagi warga.

“Bayangkan kalau kita datang ke tempat pelayanan tapi disambut dengan wajah kaku, tentu rasanya tidak enak. Tapi kalau disapa dengan senyum, meski urusannya panjang, kita tetap tenang. Itulah yang ingin kami tanamkan,” tambahnya.

Cenderamata Sebagai Tanda Terima Kasih

Dalam kegiatan “Polantas Menyapa” yang digelar pada 19 Oktober 2025, Ditlantas Polda Sumbar juga menyiapkan cenderamata kecil bagi masyarakat yang datang mengurus Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Bukan nilai barangnya yang menjadi sorotan, melainkan makna di baliknya sebuah simbol penghargaan kepada masyarakat yang tertib administrasi dan patuh aturan.

Salah seorang pengunjung, Rini (34), mengaku terkesan dengan pelayanan yang diterimanya.

“Biasanya kalau ke kantor polisi, saya agak tegang. Tapi hari ini suasananya beda. Disapa dengan ramah, dikasih air minum, bahkan dikasih cenderamata. Rasanya kayak dilayani di tempat publik modern, bukan di kantor penegak hukum,” ujarnya sambil tersenyum.

Dari Penegakan ke Pendekatan Humanis

Kombes Pol Reza menegaskan bahwa program “Polantas Menyapa” merupakan bagian dari transformasi budaya pelayanan di tubuh kepolisian lalu lintas. Ia ingin agar setiap personel memahami bahwa tugas polisi tidak hanya sebatas menindak pelanggar, tetapi juga menjadi pendamping masyarakat di jalan raya.

“Kami tidak ingin masyarakat melihat Polantas hanya saat ada razia atau pelanggaran. Kami ingin hadir sebagai sahabat  tempat bertanya, meminta bantuan, atau sekadar berbagi cerita di tengah perjalanan,” ucapnya dengan senyum hangat.

Ia juga menambahkan, pendekatan humanis bukan berarti melemahkan penegakan hukum. Justru, dengan kedekatan emosional, masyarakat lebih mudah diajak untuk patuh terhadap aturan lalu lintas.

“Kalau masyarakat sudah merasa dihargai, mereka akan lebih sadar pentingnya keselamatan. Bukan karena takut ditilang, tapi karena ingin tertib,” tutur Reza.

Menanamkan Budaya Empati di Jalan Raya

Program ini juga menjadi ruang bagi para personel Polantas untuk menumbuhkan empati. Mereka diajarkan bahwa setiap pengendara punya kisah ada yang sedang terburu-buru karena keluarga sakit, ada yang stres karena pekerjaan, ada pula yang sekadar lupa membawa surat kendaraan.

“Empati tidak berarti kita membiarkan pelanggaran, tapi kita bisa menegur dengan cara yang membuat orang sadar tanpa merasa dipermalukan,” jelas Reza. “Kalimat sederhana seperti ‘hati-hati di jalan ya, Pak, keselamatan lebih penting dari kecepatan’ bisa jauh lebih bermakna daripada sekadar teguran dingin.”

Membangun Citra Polantas yang Bersahabat

Melalui “Polantas Menyapa”, Ditlantas Polda Sumbar berharap masyarakat semakin percaya dan dekat dengan polisi lalu lintas. Program ini juga diharapkan dapat mengubah persepsi lama bahwa Polantas hanya hadir untuk menilang, bukan melayani.

“Kami ingin citra Polantas berubah  dari yang dulu mungkin dianggap tegas tanpa senyum, menjadi sosok yang tetap profesional tapi penuh empati. Kami ingin setiap masyarakat merasa: kalau ada masalah di jalan, Polantas pasti siap membantu,” tutup Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq dengan nada bersahaja.

Dengan langkah-langkah kecil seperti ini, Ditlantas Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang berlandaskan keramahan, empati, dan ketulusan. Sebab bagi Kombes Pol Reza, senyum bukan sekadar ekspresi  melainkan jembatan kepercayaan antara polisi dan masyarakat.

(Mond/Rini) 

#DirlantasPoldaSumbar #PoldaSumbar

 


Serasinews.com, Padang – Suasana di sepanjang Jalan Bypass Kota Padang pada Sabtu (18/10) pagi tampak berbeda dari biasanya. Deru kendaraan besar yang melintas di jalur padat itu tiba-tiba melambat ketika melihat barisan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota PadangPolisi Militer Angkatan Darat (POM AD) 1/4 Padang, dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang berdiri berjajar di tepi jalan. Dengan seragam lengkap dan rambu portabel bertuliskan “Pemeriksaan Kendaraan”, para petugas menggelar razia terpadu yang menyasar kendaraan dengan kelengkapan tidak sesuai aturan serta yang parkir sembarangan.

Langit Padang pagi itu mendung, namun semangat petugas tidak surut. Satu per satu kendaraan diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan mendetail. Petugas mengecek Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta uji KIR bagi angkutan umum dan barang.

Dari hasil razia gabungan yang berlangsung sejak awal pekan, ditemukan beragam pelanggaran, mulai dari pengemudi tanpa SIMkendaraan dengan KIR kadaluarsa, hingga angkutan barang yang dimodifikasi tanpa izin. Beberapa kendaraan bahkan tidak memiliki dokumen administrasi sama sekali, membuat petugas langsung mengambil tindakan tegas di tempat.

Ketertiban Lalu Lintas Bukan Sekadar Formalitas

Kasat Lantas Polresta Padang, AKP Riwal Maulidinata, menegaskan bahwa kegiatan razia gabungan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari strategi besar untuk menata ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Kota Padang.

“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan keselamatan semua pengguna jalan. Satu kendaraan yang tidak layak jalan bisa menjadi ancaman bagi banyak orang,” tegas AKP Riwal dengan nada serius.

Ia mengungkapkan, banyak kendaraan angkutan baik barang maupun penumpang masih beroperasi tanpa memperbarui izin KIR. Padahal, menurutnya, fungsi KIR bukan hanya untuk melengkapi dokumen administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi teknis yang aman dan laik jalan.

“KIR bukan sekadar kertas. Itu jaminan bahwa rem berfungsi, lampu menyala, dan ban masih layak. Kalau pengusaha angkutan abai, maka mereka bukan hanya melanggar aturan, tapi juga mengancam nyawa penumpang dan pengendara lain,” ujar Riwal dengan nada tegas.

AKP Riwal juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap kendaraan yang melanggar aturan, terutama yang mengancam keselamatan publik.

“Kami akan terus lakukan penindakan, tanpa pandang bulu. Ketertiban lalu lintas itu tanggung jawab bersama. Kalau ingin jalan raya aman, maka semua harus patuh. Tidak bisa hanya aparat yang kerja, sementara pengguna jalan seenaknya sendiri,” ujarnya lagi.

Dishub: Kendaraan Parkir Sembarangan Jadi Pemicu Macet

Sementara itu, dari pihak Dishub Kota Padang, Kepala Bidang Operasional dan Keselamatan, Malizar Ade, menjelaskan bahwa selain pemeriksaan kelengkapan administrasi, petugas juga menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan.

Menurutnya, pelanggaran parkir liar di sepanjang jalur utama seperti Bypass Padang sering menjadi sumber kemacetan dan potensi kecelakaan.

“Banyak pengendara yang seenaknya berhenti di bahu jalan, terutama truk besar. Padahal, jalan itu untuk arus lalu lintas, bukan tempat parkir. Kami sudah pasang rambu, tapi masih banyak yang abai,” ujar Malizar.

Ia menambahkan, Dishub telah menurunkan tim khusus untuk mengatur titik-titik rawan parkir liar dan akan menindak langsung setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Membangun Kesadaran, Bukan Sekadar Menindak

Melalui razia gabungan ini, Dishub bersama Satlantas Polresta Padang berupaya membangun kesadaran kolektif di masyarakat agar lebih disiplin dalam berkendara.

Keduanya sepakat bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan edukasi. Setiap pengendara diimbau untuk memahami bahwa aturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban, tapi benteng keselamatan diri sendiri dan orang lain.

AKP Riwal menutup dengan pesan keras namun bijak:

“Kami bisa menilang, kami bisa menahan kendaraan, tapi yang paling kami harapkan bukan itu. Kami ingin masyarakat sadar. Jangan tunggu kecelakaan dulu baru patuh. Keselamatan itu tidak bisa ditawar.”

Razia gabungan di Bypass Padang ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan serius menegakkan ketertiban di jalan raya. Langkah ini bukan hanya tentang menindak pelanggar, tetapi juga tentang mengembalikan kesadaran akan pentingnya disiplin berkendara.

Dengan terus digencarkannya operasi semacam ini, diharapkan kota Padang menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

(Mond/Rini) 

#RaziaKendaraan #SatlantasPolrestaPadang #Padang

 


  Serasinews.com, Solok-Di jantung Kota dan Kabupaten Solok, Batang Lembang telah lama menjadi simbol kehidupan sekaligus ancaman tersembunyi. Sungai yang membelah wilayah ini, dengan panjang yang menghubungkan dua daerah administratif, rutin membawa musibah banjir setiap tahun, merenggut ketenangan tidur dan memicu kecemasan mendalam di hati warganya. Namun, kini, di sepanjang tepian sungai tersebut, sebuah monumen harapan tengah berdiri tegak, tanggul batu yang kokoh, hasil dari upaya masif Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V.

Melalui pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir Batang Lembang (Tahap 2), Pemerintah berupaya menuntaskan persoalan tahunan ini. Untuk tahun anggaran 2025, proyek ambisius ini mengalokasikan dana sebesar Rp48.630.865.000, dikerjakan oleh PT. Takabea Reshi Consulindo dan diawasi oleh konsultan PT. Innako Internasional Konsulindo KSO PT. Mettana.



Bekerja di sungai adalah pertarungan melawan alam. Derasnya arus Batang Lembang, curah hujan yang tinggi, dan cuaca ekstrem menjadi penghalang nyata. Air bah dan banjir yang datang tiba-tiba berpotensi meluluhlantakkan pekerjaan yang tengah berjalan. Namun, tekat rekanan yang tertuang dalam kontrak tertanggal 14 April 2025 itu tak sedikit pun pudar.

"Sudah menjadi risiko bekerja di Sungai," ujar salah satu pekerja, menggambarkan medan sulit. Meski demikian, profesionalisme dan kerja keras mereka telah membuahkan hasil signifikan. Hingga pertengahan Oktober 2025, progres proyek pengendalian banjir ini, yang menjadi tanggung jawab PPK dan Pantai II, diprediksi telah mencapai angka impresif, antara 70 hingga 80 persen.

Tanda-tanda ketenangan itu kini terlihat jelas di tiga lokasi pekerjaan utama, Selayo, KTK (Kubu Tampai Karambi), dan Anam Suku. Di sana, parapet dinding penahan air dari batu telah terbangun, menjadi benteng pertahanan terakhir antara luapan sungai dan permukiman warga.

Di Selayo, pekerjaan parapet sepanjang 500 meter nyaris tuntas, hanya menyisakan sekitar 50 meter di tahap satu dan 30 meter di tahap dua. Sebagian besar fokus kini beralih ke pekerjaan finishing, merapikan tanggul dan bahu jalan. Situasi serupa tampak di KTK, di mana 80 persen dari 160 meter panjang parapet telah berdiri, menyisakan pekerjaan sekitar 20 persen. Sementara di Anam Suku, dari total 400 meter, sisa pengerjaan juga terukur dan terkendali.

Bagi warga Solok, tanggul batu ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan jaminan kehidupan normal.

"Selesainya pekerjaan parapet untuk menahan luapan air sungai, agar tak masuk ke permukiman warga, makin menambah nyaman kami tinggal di sini," tutur Senot, seorang warga lokal, dengan nada lega.

Ia mengenang masa-masa di mana hujan deras selalu diikuti dengan kewaspadaan dan kecemasan, siap siaga menghadapi banjir yang bisa datang melanda kapan saja. "Sekarang warga sudah tenang dan nyaman. Malam pun, bisa tidur nyenyak, walau hujan deras membasahi bumi dan melintasi sungai ini."

Apresiasi tulus pun tertitip dari warga kepada BWSS V dan rekanan. Keyakinan bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu dengan mutu dan kualitas terjaga begitu kuat. Harapannya, konstruksi kokoh ini akan bertahan lama, dinikmati sepenuhnya, dan menjadi warisan ketenangan bagi generasi Solok selanjutnya. Dengan dedikasi yang tak surut menghadapi kerasnya alam, Batang Lembang kini tengah bertransformasi, dari sungai yang menakutkan menjadi urat nadi kehidupan yang terkendali. 

( Ef / RN )

 


  Serasinews.com,Padang — Di balik geliat pembangunan dan gencarnya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terselip fakta mencengangkan: masih banyak lahan milik Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang bernilai miliaran rupiah namun belum tersentuh pemanfaatan optimal.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menyoroti persoalan itu dengan nada tegas. Ia menilai Pemko harus berhenti menutup mata terhadap aset-aset tidur yang sesungguhnya bisa menjadi mesin ekonomi baru bagi kota ini.

“Pemko Padang perlu membuka data aset tanah secara transparan dan mengelolanya secara profesional. Banyak lahan bernilai tinggi, tapi belum memberikan dampak nyata bagi PAD. Kalau ini dioptimalkan, ketergantungan terhadap APBD bisa berkurang signifikan,” ujar Rachmad dalam wawancara di Kantor DPRD Kota Padang, Kamis (16/10).

Sembilan Aset Bernilai Miliaran yang Masih ‘Diam di Tempat’

Berdasarkan data yang dihimpun Komisi II, sedikitnya sembilan aset tanah potensial milik Pemko Padang memiliki total potensi sewa mencapai Rp1,375 miliar per tahun. Sayangnya, sebagian besar belum dimanfaatkan maksimal.

Beberapa di antaranya bahkan berada di lokasi strategis dengan nilai ekonomi yang menjanjikan:

Tanah Pasar Simpang Haru, Jalan Sawahan — 5.000 m², potensi sewa Rp100 juta/tahun, direncanakan untuk TPS 3R oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tanah Satpol PP 1, Jalan Tan Malaka — 5.118 m², potensi Rp200 juta/tahun, kini dijadikan Jogging Track.

Tanah Satpol PP 2, Jalan Agus Salim — 3.810 m², potensi Rp150 juta/tahun, masih digunakan sebagai parkir Satpol PP dan PDAM.

Tanah Pengembangan Asrama Haji, Parupuk Tabing — 10.143 m², potensi Rp250 juta/tahun.

Tanah Sawah Irigasi, Batang Kabung Ganting — 1.034 m², potensi Rp50 juta/tahun, saat ini masih berupa lahan kosong.

Tanah Pengeringan Ikan, Pasie Nan Tigo — 16.886 m², potensi Rp75 juta/tahun, sedang dalam tahap optimalisasi.

Tanah Pasar Laban, Bungus — 26.143 m², potensi Rp100 juta/tahun, namun belum tergarap maksimal.

Tanah Atom Shopping Center, Jalan Imam Bonjol — 3.008 m², potensi Rp150 juta/tahun, sudah terdapat aktivitas perdagangan.

Tanah eks DKK, Jalan Diponegoro — 4.768 m², potensi tertinggi Rp300 juta/tahun, telah memiliki DED pembangunan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu).

Jika dikelola dengan perencanaan yang matang, kesembilan aset ini dapat menghasilkan PAD hingga miliaran rupiah setiap tahun. Namun, Rachmad menegaskan, daftar tersebut baru sebagian kecil dari total lahan milik Pemko yang tersebar di seluruh penjuru kota.

“Masih banyak aset yang belum muncul dalam data resmi pemerintah. Padahal nilainya bisa jauh lebih besar dari yang terdaftar saat ini,” ujarnya.

Desakan Audit Aset dan Pembentukan Tim Khusus

Rachmad mengingatkan, aset-aset daerah tidak boleh dibiarkan tanpa arah pemanfaatan. Ia menilai Pemko perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset tanah agar tidak ada potensi hilang atau terlewat dari pencatatan.

“Kita perlu tahu mana aset yang produktif, mana yang tidak. Kalau perlu bentuk tim khusus pengelolaan aset agar fokus menata dan mengoptimalkan pemanfaatannya. Jangan sampai aset tidur ini malah menjadi beban bagi daerah,” tegasnya.

Langkah audit tersebut, menurutnya, juga penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau penguasaan aset secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu. “Transparansi adalah kunci. Masyarakat punya hak tahu di mana saja aset mereka berada dan untuk apa digunakan,” tambahnya.

Transparansi, Kunci Kepercayaan dan Kemandirian Daerah

Lebih jauh, politisi Partai Gerindra itu menekankan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan aset tidak hanya berdampak pada keuangan daerah, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

“Dengan pengelolaan yang terbuka dan profesional, masyarakat bisa ikut mengawasi. Pemerintah pun bisa memperoleh tambahan PAD tanpa harus membebani rakyat dengan kenaikan pajak atau retribusi,” kata Rachmad.

Sebagai Ketua Komisi II DPRD yang membidangi ekonomi, keuangan, dan aset daerah, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan menekan Pemko Padang agar serius menata aset-aset bernilai tinggi tersebut.

“Potensinya luar biasa besar. Kalau dikelola dengan benar, lahan-lahan ini bisa menjadi sumber PAD berkelanjutan dan solusi konkret untuk memperkuat keuangan daerah,” pungkasnya.

Aset Tidur, Potensi Terbuang

Persoalan aset tidur bukan hanya soal manajemen yang lemah, tetapi juga soal arah kebijakan pembangunan. Tanah yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi justru terdiam, menunggu perhatian yang tak kunjung datang.

Kini, bola panas berada di tangan Pemko Padang  apakah akan membiarkan aset bernilai miliaran itu terus menganggur, atau menjadikannya titik balik kemandirian fiskal daerah.

(Mond/Rini) 

  


 Serasinews.com,Padang, 16 Oktober 2025 — Suasana pagi di sepanjang Jalan Thamrin hingga Jalan Adinegoro, Kota Padang, Kamis (16/10), mendadak berbeda dari biasanya. Deru kendaraan berpadu dengan suara alat kerja petugas yang sibuk menurunkan papan-papan reklame besar di tepi jalan. Di bawah pengawasan ketat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, sejumlah reklame tanpa izin resmi akhirnya ditertibkan.

Penertiban itu dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Bapenda Kota Padang, Ikrar Prakasa, S.STP, M.Si, bersama tim gabungan yang terdiri dari personel Satpol PP dan petugas teknis lapangan. Sejak pagi, mereka menyusuri ruas utama kota—mulai dari simpang Jalan Thamrin hingga ke sepanjang Jalan Adinegoro—memeriksa satu per satu titik reklame yang mencurigakan tak berizin.

Reklame Tak Berizin Langsung Dibongkar di Tempat

Menurut Ikrar, operasi ini merupakan bagian dari agenda rutin Bapenda untuk menegakkan peraturan daerah sekaligus memastikan setiap pelaku usaha memenuhi kewajiban pajaknya.

“Banyak pelaku usaha yang memasang reklame tanpa izin atau menunggak pajak reklame. Kegiatan ini bertujuan agar mereka lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban pajak daerah. Jika tidak, kami tindak tegas dengan penertiban langsung di lokasi,” tegas Ikrar saat ditemui di sela kegiatan.

Di lapangan, sejumlah papan reklame ukuran besar tampak diturunkan oleh petugas menggunakan alat berat. Tak sedikit pula spanduk dan baliho promosi produk yang dilepas paksa karena tak memiliki dokumen izin atau sudah kedaluwarsa.

“Beberapa pemilik usaha sudah kami beri surat peringatan sebelumnya. Namun karena tidak ada tindak lanjut, hari ini kami lakukan pembongkaran,” tambah Ikrar.

Menjaga Ketertiban, Estetika, dan Pendapatan Daerah

Penertiban ini bukan hanya soal pajak, tetapi juga menyangkut ketertiban umum dan keindahan wajah kota. Reklame liar yang menjamur di ruas jalan utama dianggap merusak estetika kota dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan jika tidak terpasang dengan standar keamanan yang benar.

“Kami ingin Kota Padang terlihat tertib dan rapi. Reklame yang tidak berizin sering kali dipasang sembarangan, bahkan menutupi pandangan pengendara atau menyalahi ketentuan tata ruang,” jelas Ikrar.

Selain itu, pajak reklame juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting bagi Kota Padang. Dana dari sektor ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, Bapenda terus berupaya menekan kebocoran pendapatan dengan melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh objek pajak reklame.

Edukasi dan Sosialisasi Jadi Langkah Lanjutan

Meski langkah tegas telah diambil, Bapenda tidak hanya fokus pada tindakan represif. Setelah razia, Bapenda akan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha agar memahami pentingnya membayar pajak reklame tepat waktu.

“Kami membuka kanal resmi bagi masyarakat untuk mengurus izin reklame, baik secara langsung di kantor Bapenda maupun melalui layanan daring. Prosesnya cepat dan transparan. Tidak ada alasan lagi untuk memasang reklame tanpa izin,” ujar Ikrar.

Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat lebih proaktif dalam melapor apabila menemukan reklame tanpa izin di lingkungan sekitar. Kolaborasi antara pemerintah dan warga dianggap penting untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan bersama.

Komitmen Bapenda: Penertiban Berkelanjutan

Razia di Jalan Thamrin dan Adinegoro ini disebut bukan yang terakhir. Bapenda Padang telah menyusun jadwal penertiban lanjutan yang akan menyasar kawasan strategis lainnya, seperti Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan By Pass.

“Penertiban ini akan dilakukan secara berkala. Kami ingin memberikan efek jera dan memastikan semua reklame yang berdiri di Kota Padang telah memenuhi ketentuan pajak dan izin yang berlaku,” tutup Ikrar.

Dengan langkah tegas ini, Bapenda berharap masyarakat, terutama para pelaku usaha, semakin sadar bahwa ketaatan terhadap pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari kontribusi nyata untuk kemajuan dan keindahan Kota Padang.

(Rini)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.