Serasinews.com, Padang — Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) melaksanakan Operasi Keselamatan Singgalang 2026 sebagai upaya berkelanjutan dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Operasi ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kepatuhan berlalu lintas.

Meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat menuntut setiap pengguna jalan untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Jalan raya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga ruang bersama yang memerlukan kepatuhan terhadap aturan demi keselamatan semua pihak.

Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Gatot Suryanta, OR, Drs., M.Si., GSFA melalui Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan Singgalang 2026 bertujuan menekan pelanggaran lalu lintas sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di wilayah Sumatera Barat.

“Operasi ini merupakan langkah nyata untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan adalah faktor utama dalam menjaga keselamatan di jalan raya,” ujar Kombes Pol. Reza, Rabu (28/1/2026).

Edukasi dan Pencegahan Jadi Prioritas

Operasi Keselamatan Singgalang 2026 dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan humanis, sejalan dengan konsep Polri Presisi. Penindakan tetap dilakukan, namun menjadi langkah terakhir apabila ditemukan pelanggaran yang membahayakan keselamatan.

Dirlantas Polda Sumbar menegaskan bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran sederhana yang sering diabaikan, seperti tidak mengenakan helm, melanggar rambu lalu lintas, atau menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan.

“Kami ingin mengajak masyarakat memahami bahwa tertib berlalu lintas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi wujud kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” jelasnya.

Sasaran Operasi Keselamatan Singgalang 2026

Adapun sasaran utama operasi ini meliputi:

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas

Menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas

Mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah Sumatera Barat

Petugas di lapangan akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui imbauan dan dialog langsung dengan pengguna jalan.

Imbauan Keselamatan bagi Pengguna Jalan

Polda Sumbar mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas selama operasi berlangsung.

Selain itu, pengendara diminta memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK, serta kondisi kendaraan yang laik jalan.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Tertib berlalu lintas adalah investasi jangka panjang demi keselamatan bersama,” pungkas Kombes Pol. Reza.

Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas

Melalui Operasi Keselamatan Singgalang 2026, Polda Sumbar berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat. Budaya tertib berlalu lintas yang tumbuh dari kesadaran akan menjadi fondasi utama terciptanya keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Karena keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi tanggung jawab seluruh pengguna jalan.

(Rini/Mond) 

#PoldaSumbar

#DirlantasPoldaSumbar

#OprasiKeselamatanSinggalang2026

Serasinews.com, Solok Selatan – Upaya pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus digencarkan Polres Solok Selatan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Satuan Tugas Anti Illegal Mining melakukan penertiban dan penutupan lokasi PETI yang diduga berada di Jorong Sungai Puah, Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan KPGD, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan penindakan dipimpin langsung oleh Kanit Tipiter Polres Solok Selatan, Ipda Hengki, bersama tim gabungan dari Polres Solok Selatan dan unsur Intel Kodim 0309/Solok. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen aparat dalam menekan kejahatan lingkungan yang meresahkan masyarakat.

Kapolres Solok Selatan AKBP M. Faisal Perdana, S.I.K. membenarkan adanya kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan informasi dan pengaduan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.

“Setelah menerima laporan, kami segera melakukan pengecekan ke lokasi dan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum,” ungkap Kapolres.

Akses Sulit, Petugas Tempuh Medan Ekstrem

Untuk mencapai titik lokasi yang diduga menjadi area PETI, petugas harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama kurang lebih dua jam. Medan yang dilalui berupa hutan lebat dan jalur terjal tanpa akses kendaraan.

Setibanya di lokasi, petugas tidak menemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Diduga kuat, para pelaku telah menghentikan kegiatan lebih dulu untuk menghindari penindakan aparat.

Pondok PETI Dimusnahkan dan Dipasang Garis Polisi

Meskipun tidak menemukan aktivitas langsung, petugas tetap melakukan tindakan tegas dengan memusnahkan sejumlah pondok yang diduga digunakan sebagai sarana penambangan ilegal. Pondok-pondok tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.

Selain itu, lokasi tambang dipasangi garis polisi serta spanduk larangan sebagai tanda penutupan dan peringatan keras agar kawasan tersebut tidak lagi digunakan untuk aktivitas PETI.

Polres Tegaskan Tidak Ada Toleransi PETI

Kapolres Solok Selatan menegaskan bahwa praktik PETI tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam penambangan ilegal. PETI merusak lingkungan, mencemari sungai, dan berpotensi menimbulkan bencana,” tegasnya.

Polres Solok Selatan memastikan akan terus melakukan patroli dan penindakan berkelanjutan, serta mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan aktivitas penambangan ilegal di wilayahnya.

“Penegakan hukum akan terus kami lakukan. Tidak ada ruang bagi PETI di Solok Selatan,” tutup Kapolres.

(Rini/mond/

#PETI #TambangIlegal

#KabupatenSolokSelatan

Serasinews.com, Padang – Polda Sumatera Barat resmi menghadirkan wajah baru pelayanan administrasi kendaraan bermotor dengan meresmikan Gedung Pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Rabu (28/1). Gedung yang berlokasi di Jalan Rokan, Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat ini berada tepat di samping Kantor Samsat Padang.

Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, didampingi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin dan Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq.

Gedung pelayanan BPKB tersebut menjadi yang pertama di Sumatera Barat yang dirancang dengan konsep pelayanan publik modern dan terintegrasi secara digital. Kehadirannya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tertib, transparan, serta nyaman.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumbar menegaskan bahwa pembangunan gedung ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

“Pelayanan BPKB ini kami siapkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan. Polri harus hadir sebagai pelayan yang profesional dan humanis,” ujar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta.

Sistem pelayanan di gedung ini telah menerapkan antrean FIFO (First In First Out) yang diatur secara otomatis berdasarkan jenis layanan. Dengan sistem tersebut, proses pelayanan menjadi lebih tertib dan adil sesuai urutan kedatangan pemohon.

Selain itu, seluruh proses penerbitan BPKB kini dilakukan melalui sistem elektronik, mulai dari pendaftaran hingga pengolahan data. Digitalisasi ini dinilai mampu meningkatkan kecepatan pelayanan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Pada tahap cek fisik kendaraan, Polda Sumbar juga telah menggunakan sistem digital tanpa gesek. Namun, untuk kendaraan tertentu yang mengalami kendala teknis, opsi cek fisik manual tetap disediakan sebagai solusi.

Tak hanya mengedepankan teknologi, gedung pelayanan BPKB ini juga mengutamakan kenyamanan dan inklusivitas. Sejumlah fasilitas pendukung disiapkan, seperti ruang menyusui, area bermain anak, pojok baca, ruang tunggu nyaman, mushala, area parkir luas, serta fasilitas ramah disabilitas.

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq menyampaikan bahwa transformasi pelayanan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Kami ingin pelayanan BPKB ke depan semakin cepat, alurnya jelas, dan minim keluhan. Ini bukan hanya soal gedung, tapi perubahan cara melayani,” tegasnya.

Dengan diresmikannya gedung ini, Polda Sumbar berharap pelayanan BPKB dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus menjadi simbol perubahan menuju pelayanan kepolisian yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

(Rini/Mond)

#PoldaSumbar #BPKB #PelayananPublik #TransformasiDigital #SumateraBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat — Proyek penanganan banjir di ruas jalan nasional Padang–Bukittinggi yang semestinya menjadi solusi atas ancaman bencana berulang, justru memunculkan persoalan serius. Di balik statusnya sebagai proyek strategis nasional, mencuat dugaan penggunaan material dari tambang ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan publik sekaligus merugikan lingkungan.

Proyek yang berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat itu kini menjadi sorotan tajam masyarakat, menyusul indikasi kuat bahwa material urugan yang digunakan berasal dari tambang dengan perizinan bermasalah.

ESDM Sumbar Tegaskan: Dokumen Wajib Belum Dipenuhi

Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Edral, menegaskan bahwa salah satu pemasok material proyek, PT Anugerah Tigo Sapilin, hingga kini belum mengantongi dokumen teknis dan lingkungan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Perusahaan tersebut belum memiliki UKL-UPL maupun Persetujuan Rencana Teknis Penambangan. Secara aturan, aktivitas penambangan belum diperbolehkan,” ujar Edral saat dikonfirmasi, Senin (26/1/2026).

Pernyataan ini menguatkan dugaan bahwa material yang diambil dari lokasi tersebut berpotensi berasal dari aktivitas penambangan ilegal.

Izin Tambang Tidak Sinkron, Celah Pelanggaran Terbuka

Polemik juga menyeret nama PT Zulia Mentawai Rik, yang diduga izinnya digunakan dalam rantai suplai material proyek. Berdasarkan data resmi ESDM Sumbar, masa berlaku izin perusahaan ini tidak berjalan secara bersamaan.

IUP: 14 Oktober 2020 – 14 Oktober 2025

SIPB: 13 Januari 2023 – 13 Januari 2026

Kondisi ini membuka celah waktu di mana legalitas aktivitas penambangan menjadi tidak jelas, sehingga patut dipertanyakan apakah material yang disuplai benar-benar memenuhi aspek legal.

Material Diduga Juga Berasal dari Kayu Tanam

Hasil penelusuran di lapangan mengindikasikan bahwa material sirtu proyek juga diduga berasal dari wilayah Kandang Ampek, Kayu Tanam, yang disebut dikelola oleh PT Kapalo Hilalang Mining.

Ironisnya, perusahaan tersebut juga diduga belum melengkapi dokumen UKL-UPL serta persetujuan rencana teknis penambangan. Jika temuan ini terbukti, maka proyek nasional tersebut disinyalir menggunakan material dari lebih dari satu sumber tambang bermasalah.

Pernyataan Wamen PU Picu Tanda Tanya

Sorotan publik kian menguat setelah Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, memberikan pernyataan klarifikasi di salah satu media daring pada Januari 2026. Namun, klarifikasi tersebut dinilai belum menyentuh substansi persoalan, khususnya terkait legalitas sumber material tambang.

Publik pun mempertanyakan apakah pernyataan tersebut mencerminkan ketidaktahuan terhadap kondisi faktual di lapangan, atau justru upaya pembelaan terhadap pelaksanaan proyek oleh BPJN Sumbar.

Ancaman Sanksi Berat Menanti

Merujuk pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan PP No. 22 Tahun 2021, aktivitas penambangan tanpa izin lingkungan dan dokumen teknis merupakan tindak pidana serius, dengan ancaman:

Pidana penjara hingga 5 tahun

Denda maksimal Rp100 miliar

Selain itu, sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, penutupan tambang, hingga pencabutan izin juga dapat diberlakukan. Aparat penegak hukum bahkan berwenang menyita alat berat dan menghentikan operasional tambang.

BPJN Sumbar Masih Bungkam

Di tengah derasnya sorotan, sikap pejabat BPJN Sumbar justru menuai kritik. Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, serta Kepala Satker PJN I Sumbar, Andi Mulya Rusli, hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi meski telah berulang kali dimintai keterangan oleh media.

Sikap diam ini semakin memperkuat spekulasi publik bahwa terdapat persoalan serius dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Publik Menuntut Transparansi

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari BPJN Sumbar terkait legalitas sumber material proyek. Masyarakat pun menuntut transparansi dan akuntabilitas, mengingat proyek ini menyangkut keselamatan pengguna jalan dan keberlanjutan lingkungan.

Gema7.com akan terus melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait demi menghadirkan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.

(Tim)

#BPJNSumbar #TambangIlegal #ProyekNasional #TransparansiPublik

Serasinews.com, Solok Selatan – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang merambah kawasan hutan di Kabupaten Solok Selatan kembali terbongkar. Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatra bersama Satgas Halilintar Penanganan Kawasan Hutan (PKH) melakukan operasi penertiban di kawasan Padang Aro, Kecamatan Sangir, Sumatera Barat.

Operasi yang berlangsung sejak 24 Januari 2026 ini menyasar area hulu Sungai Batang Hari, kawasan strategis yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber air masyarakat. Wilayah tersebut mencakup hutan lindung dan hutan produksi yang secara tegas dilarang untuk aktivitas pertambangan.

Alat Berat Ditemukan di Tengah Kawasan Hutan

Dalam operasi gabungan yang melibatkan aparat Gakkumhut, Satgas PKH, serta unsur TNI, petugas menemukan empat unit alat berat jenis ekskavator yang diduga kuat digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal.

Keempat ekskavator tersebut ditemukan tersebar di kawasan hutan produksi Lubuk Gadang dan hutan lindung. Seluruh alat berat berada dalam kondisi tidak beroperasi dan ditinggalkan begitu saja. Bahkan, satu unit ekskavator dilaporkan tertimbun material tanah dan batuan, menandakan intensitas aktivitas tambang yang cukup tinggi.

“Alat berat ditemukan tanpa operator. Diduga para pelaku sudah melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi,” ujar Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatra, Hari Novianto, Selasa (27/1/2026).

Evakuasi Terkendala Akses Jalan

Upaya pengamanan dan evakuasi alat berat belum dapat dilakukan. Tim gabungan menghadapi kendala berupa pemblokiran jalan oleh sebagian warga Jorong Jujutan yang menutup akses utama menuju lokasi tambang.

Hingga Senin malam (26/1/2026), alat berat masih berada di dalam kawasan hutan karena akses belum dapat dilalui.

“Kami terus berkoordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah daerah. Proses mediasi dengan masyarakat masih berlangsung,” jelas Hari.

Ancaman Serius Bagi Lingkungan

Menurut Gakkum Kehutanan, praktik PETI tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Aktivitas tambang ilegal berpotensi merusak tutupan hutan, mencemari aliran sungai, serta meningkatkan risiko banjir dan longsor.

Hutan di wilayah Solok Selatan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di kawasan hulu Sungai Batang Hari yang berdampak luas hingga ke daerah hilir.

Komitmen Penindakan Berkelanjutan

Gakkum Kehutanan menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap aktivitas PETI, termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan alat berat di kawasan hutan.

Operasi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak mentolerir perusakan hutan dan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan demi keselamatan masyarakat.

(Rini/Mond) 

#PETI #TambangIlegalSumbar

#Daerah #KabupatenSolokSelatan

Serasinews.com, Padang – Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Padang kembali menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang ke dalam rutan. Seorang pengunjung wanita tertangkap menyembunyikan satu unit handphone di dalam pembalut yang dikenakannya saat hendak membesuk warga binaan, Selasa (26/1/2026).

Percobaan penyelundupan tersebut terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengunjung. Kecurigaan muncul ketika petugas menemukan adanya benda tidak wajar saat pemeriksaan fisik, sehingga dilakukan pengecekan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Kepala Rutan Kelas IIA Padang, Maiyudiansyah, melalui Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Aidil, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, petugas berhasil menemukan handphone yang sengaja disembunyikan dengan modus yang cukup berisiko.

“Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu unit handphone yang disembunyikan di dalam pembalut pengunjung wanita. Barang tersebut langsung kami amankan,” kata Aidil.

Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, handphone itu rencananya akan diberikan kepada salah satu warga binaan yang masih memiliki hubungan keluarga. Diketahui, penggunaan handphone di dalam rutan dilarang keras karena berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Aidil menegaskan, handphone tersebut tidak sempat masuk ke area hunian warga binaan karena berhasil diamankan sejak di pintu pemeriksaan.

“Ini merupakan bukti kewaspadaan dan kesigapan petugas dalam mencegah masuknya barang terlarang ke dalam rutan,” ujarnya.

Pihak rutan telah melakukan pendataan identitas serta pemeriksaan lanjutan terhadap pengunjung tersebut. Rutan Kelas IIA Padang memilih memberikan peringatan keras dan pembinaan, namun menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika pelanggaran serupa kembali terulang.

“Kami berkomitmen memberantas peredaran barang terlarang, khususnya handphone dan narkoba, demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan,” tegas Aidil.

Rutan Kelas IIA Padang juga mengimbau seluruh pengunjung agar mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak mencoba melakukan penyelundupan dalam bentuk apa pun. Pengawasan akan terus diperketat guna menciptakan lingkungan rutan yang aman dan kondusif.

(rini/Mond)

#RutanPadang #Peristiwa #Padang