Serasinews.com, Jakarta – Polri bergerak cepat untuk menindak praktik tambang ilegal di Sumatera Barat yang meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim menurunkan tim khusus untuk menindak semua pelaku, mulai dari penambang lapangan hingga kemungkinan aktor besar di balik kegiatan ilegal tersebut.

Brigjen Pol Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, menyampaikan langkah ini setelah menerima kunjungan anggota DPR RI Andre Rosiade di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/1/2026). Pertemuan itu membahas eskalasi tambang emas ilegal yang selama ini dikeluhkan warga.

“Kami menindak tegas aktivitas tambang ilegal dan mengajak masyarakat melaporkan setiap kegiatan mencurigakan. Laporan akan diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Irhamni.

Penanganan terpadu dan penyelidikan aktor besar

Operasi dilakukan secara terpadu bersama Polda Sumatera Barat dan polres setempat. Bareskrim menekankan bahwa masalah tambang ilegal tidak hanya soal alat berat di lokasi, tetapi juga melibatkan perizinan, pendanaan, dan aliran hasil tambang.

Irhamni menambahkan, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan korporasi. “Belum bisa dipastikan, semua masih dalam penyelidikan,” ujarnya.

Dorongan politik untuk tindakan tegas

Andre Rosiade menegaskan bahwa kunjungannya adalah dorongan agar penegakan hukum tidak setengah hati. Ia menekankan praktik ilegal ini merugikan negara, merusak lingkungan, dan membahayakan masyarakat.

“Sesuai arahan Presiden dan Kapolri, Bareskrim menurunkan tim untuk menindak seluruh pelaku tambang ilegal. Diharapkan langkah ini memutus rantai ilegal, memberi efek jera, dan mengembalikan rasa keadilan bagi warga terdampak,” kata Andre.

Dampak serius tambang ilegal

Tambang ilegal sering menimbulkan kerusakan hutan, pencemaran sungai, tanah longsor, dan konflik sosial. Selain itu, praktik ini merampas potensi penerimaan negara dan memberi peluang bagi mafia sumber daya alam.

Dengan turunnya tim khusus Bareskrim, publik menunggu tindakan nyata: tidak hanya penertiban alat berat, tetapi juga pengungkapan siapa yang menikmati hasil tambang ilegal di balik layar. Operasi ini diharapkan menargetkan semua pelaku, termasuk aktor besar jika terbukti terlibat.

(B1) 

#BareskrimPolri #TambangIlegal

#TambangIlegalSumbar

Serasinews.com, Tanah Datar — Razia Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang digelar Polres Tanah Datar di kawasan Pulau Aia Tamu, Batang Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Sabtu malam (10/1/2026), justru membuka dugaan serius adanya kebocoran informasi. Lokasi tambang yang selama ini disebut aktif, mendadak senyap saat aparat tiba.

Operasi yang dipimpin langsung Kapolres Tanah Datar AKBP Nur Ichsan Dwi Septiyanto tersebut tidak menemukan satu pun penambang maupun alat operasional di lokasi. Tidak terdengar suara mesin dompeng, tidak terlihat aktivitas pengerukan, hanya deretan pondok kosong di bantaran sungai yang menjadi saksi aktivitas tambang ilegal sebelumnya.

Razia ini dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah akibat dampak PETI terhadap lingkungan, terutama pencemaran sungai dan kerusakan ekosistem. Namun hasil di lapangan justru memunculkan kecurigaan baru.

Lokasi sudah bersih sebelum razia

Aparat menduga kuat para pelaku telah lebih dahulu melarikan diri setelah menerima informasi terkait rencana operasi. Sejumlah peralatan diduga telah diamankan, sementara pondok-pondok yang ditinggalkan tampak kosong tanpa aktivitas.

Sebagai langkah penegakan hukum dan pencegahan, petugas membakar pondok-pondok liar yang digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus basis aktivitas PETI.

Polisi bidik pemodal dan pelindung

Kapolres Tanah Datar AKBP Nur Ichsan Dwi Septiyanto menegaskan, pemberantasan PETI tidak akan berhenti meski razia kali ini tidak membuahkan penangkapan.

“Tambang ilegal ini jelas melanggar hukum dan berdampak besar terhadap lingkungan serta masyarakat. Kami tidak akan berhenti. Penindakan akan terus dilakukan, termasuk menelusuri pemodal dan pihak yang membekingi,” tegasnya, Senin (12/1/2026).

Ia memastikan kepolisian akan meningkatkan patroli, melakukan pemetaan jaringan, serta menggali informasi terkait dugaan keterlibatan oknum tertentu.

Nagari terdampak, warga resah

Wali Nagari Simawang, Firman Malin Panduko, menyatakan aktivitas PETI telah lama menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, sungai yang menjadi sumber air warga kini terancam tercemar.

“Kerusakan sungai langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Kami mendukung penuh langkah aparat agar tambang ilegal ini benar-benar dihentikan,” ujarnya.

Ketua BPRN Nagari Simawang, Ms Dt Rajo Nan Hitam, juga menolak keras segala bentuk PETI yang merusak alam dan tatanan sosial nagari.

“Ini bukan sekadar soal tambang, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan,” katanya.

Pertanyaan belum terjawab

Kosongnya lokasi tambang saat razia berlangsung meninggalkan tanda tanya besar di tengah publik. Dugaan kebocoran informasi, kemungkinan adanya pelindung, serta kuatnya jaringan PETI menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum.

Polres Tanah Datar menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintahan nagari, dan masyarakat untuk mengungkap jaringan PETI secara menyeluruh.

Razia ini menegaskan satu hal: tambang ilegal boleh berhenti sementara, namun kerusakan yang ditinggalkan masih nyata dan menunggu penanganan serius.

(Rini/Mond)

#PETI #TambangIlegal #TanahDatar #Daerah

Serasinews.com, Dharmasraya – Jalan menuju perkebunan PT TKA di Kecamatan Asam Jujuhan, Senin (11/01), dipenuhi warga dari Nagari Alahan Nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar. Mereka datang membawa satu pesan tegas: hak kebun plasma 20 persen harus segera direalisasikan.

Sejak pagi hari, ratusan warga berkumpul dan membentangkan spanduk tuntutan di sepanjang akses jalan perusahaan. Tulisan-tulisan bernada protes dan seruan kepatuhan hukum menjadi penanda bahwa aksi ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan tuntutan atas hak yang selama ini dinilai terabaikan. Aparat keamanan terlihat berjaga, memastikan aksi berjalan aman dan terkendali.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergiliran, masyarakat membeberkan dasar tuntutan mereka. PT TKA diketahui menguasai lahan perkebunan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) seluas 12.341,4583 hektare, sebagaimana tercantum dalam SK HGU Nomor 04 Tahun 1986 dan Sertifikat HGU Nomor 03. Dengan luasan tersebut, perusahaan berkewajiban menyediakan kebun plasma seluas 2.468,29166 hektare bagi masyarakat sekitar.

Warga menilai kewajiban tersebut merupakan amanat regulasi yang tidak dapat diabaikan. Mereka menyebut, hingga kini realisasi kebun plasma masih belum memberikan kepastian, padahal perusahaan telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama.

Sejumlah spanduk aksi secara gamblang mencantumkan rujukan hukum, di antaranya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011 serta Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pul. Bagi warga, pencantuman aturan dan putusan pengadilan itu menjadi penegasan bahwa tuntutan mereka memiliki dasar hukum yang jelas.

Masyarakat berharap keberadaan perusahaan besar di wilayah mereka tidak hanya meninggalkan jejak eksploitasi lahan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Kebun plasma dipandang sebagai jalan bagi warga untuk ikut merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya di tanah mereka sendiri.

“Perusahaan boleh berusaha, tapi hak masyarakat jangan diabaikan. Kami hanya meminta apa yang seharusnya kami terima,” kata salah seorang warga dalam orasinya.

Aksi damai tersebut berakhir tanpa insiden. Warga menyatakan akan terus menunggu itikad baik dari pihak perusahaan serta peran aktif pemerintah daerah dan instansi terkait. Mereka berharap persoalan kebun plasma ini dapat diselesaikan secara transparan dan berkeadilan, sebelum konflik berkepanjangan tak terhindarkan.

(Mond/Rini)

#Peristiwa #Demonstrasi #Daerah

#KabupatenDharmasraya

Serasinews.com, Jakarta – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat, Andre Rosiade, mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (12/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) terkait maraknya aktivitas penambangan ilegal di Sumatera Barat.

Andre menegaskan, kedatangannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk keseriusan dalam mendorong penanganan menyeluruh terhadap praktik tambang ilegal yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

“Agenda utama kami adalah koordinasi dengan Dittipidter Bareskrim Mabes Polri terkait kasus penambangan ilegal di Sumatera Barat,” ujar Andre kepada wartawan.

Kasus Nenek Saudah Dinilai Hanya Permukaan

Dalam pertemuan tersebut, Andre turut menyoroti kasus penganiayaan terhadap Nenek Saudah, seorang warga Kabupaten Pasaman yang menjadi korban kekerasan setelah memprotes aktivitas tambang emas ilegal di wilayahnya.

Menurut Andre, peristiwa tersebut bukanlah kasus tunggal, melainkan hanya gambaran kecil dari persoalan yang jauh lebih besar dan telah berlangsung lama.

“Kasus Nenek Saudah itu hanya puncak gunung es. Masalah penambangan ilegal di Sumbar sudah terjadi bertahun-tahun dan bersifat masif,” tegasnya.

Ia menilai, meskipun aparat penegak hukum telah beberapa kali melakukan penindakan, praktik serupa terus berulang dengan pola yang hampir sama.

Minta Aparat Tidak Tutup Mata

Andre meminta aparat penegak hukum di Sumatera Barat tidak menutup mata terhadap keberadaan tambang ilegal yang menurutnya sudah menjadi rahasia umum di berbagai daerah.

“Semua orang tahu di mana saja aktivitas itu berlangsung. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menindak secara konsisten dan menyeluruh,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa koordinasi dengan Bareskrim bertujuan agar penanganan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan menyasar aktor intelektual dan jaringan besar di balik tambang ilegal tersebut.

Tambang Ilegal dan Ancaman Bencana

Andre juga mengaitkan aktivitas tambang ilegal dengan meningkatnya risiko bencana alam di Sumatera Barat. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tanpa izin dinilai berkontribusi besar terhadap berbagai bencana yang merugikan masyarakat.

“Tambang ilegal bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi juga menyangkut keselamatan manusia. Longsor, banjir bandang, dan pendangkalan sungai memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ini,” katanya.

Dorong Penegakan Hukum Menyeluruh

Andre mendesak agar aparat penegak hukum membongkar praktik tambang ilegal hingga ke akar-akarnya, termasuk pihak-pihak yang selama ini diduga memperoleh keuntungan besar dari aktivitas tersebut.

“Penindakan harus menyentuh siapa pun yang terlibat, termasuk yang bermain di belakang layar. Ini soal efek jera, perlindungan lingkungan, dan masa depan masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya.

Ia menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar wacana atau janji penindakan.

(B1)

#TambangIlegal #Hukum #AndreRosiade

Serasinews.com, Jakarta — Skala bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan dampak serius. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Jumat (9/1) jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.182 orang, sementara 145 warga masih dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan angka tersebut bertambah setelah adanya laporan korban jiwa baru dalam dua hari terakhir dari sejumlah daerah terdampak.

“Penambahan korban berasal dari Aceh Utara satu orang, Langkat dua orang, dan Tapanuli Tengah satu orang. Dengan demikian total korban meninggal dunia saat ini 1.182 jiwa,” ujarnya.

Selain korban jiwa, dampak kemanusiaan masih sangat besar. BNPB mencatat 238.627 orang masih bertahan di pengungsian, kehilangan tempat tinggal, akses air bersih, serta sumber penghidupan. Bantuan logistik dan layanan dasar masih sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan.

Pencarian Korban Bersifat Situasional

Proses pencarian korban hilang terus dilakukan meski tidak lagi bersifat masif. Abdul menjelaskan, operasi SAR kini bersifat situasional dan akan kembali digelar apabila terdapat laporan masyarakat terkait titik dugaan keberadaan korban.

“Data korban hilang terus kami verifikasi bersama pemerintah daerah. Per hari ini jumlahnya 145 orang,” katanya.

Status Darurat Berbeda di Tiap Provinsi

Di Aceh, sebagian besar wilayah telah memasuki fase transisi darurat, menandai peralihan dari upaya penyelamatan menuju pemulihan awal. Namun, empat daerah—Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya—masih memperpanjang status tanggap darurat. Pemerintah Provinsi Aceh juga memperpanjang status tanggap darurat tingkat provinsi selama 14 hari.

Sementara itu, seluruh wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah berada pada fase transisi darurat. Meski operasi pencarian rutin dihentikan, tim SAR tetap siaga di lapangan.

Pemulihan Panjang Menanti

Kerusakan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam fase ini. Akses jalan terputus, jembatan rusak, dan gangguan komunikasi masih terjadi di sejumlah lokasi. Ratusan ribu pengungsi masih membutuhkan hunian sementara, layanan kesehatan, kebutuhan dasar, serta dukungan psikososial.

Memasuki masa transisi darurat, pemerintah mulai melakukan pendataan kerusakan rumah, penilaian kebutuhan rekonstruksi, serta perencanaan relokasi bagi kawasan rawan bencana. Namun, beban pemulihan sosial dan ekonomi diperkirakan akan berlangsung lama seiring besarnya dampak yang ditinggalkan bencana ini.

(K) 

#BNPB #UpdateKorbanBencanaSumatera

#Nasional