Serasinews.com, Padang — Dua pria diamankan oleh pengurus Masjid Syarif Cindakir bersama warga Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Senin (15/12/2025) pagi. Keduanya diduga melakukan perbuatan tidak pantas di kamar mandi masjid.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.45 WIB. Sejumlah jamaah mencurigai adanya aktivitas mencolok di area kamar mandi. Setelah dilakukan pengecekan, pengurus masjid dan warga setempat mengamankan kedua pria tersebut dan menyerahkannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.

Berdasarkan informasi awal dari aparat, kedua terduga masing-masing berinisial S (58) dan L V Z (18). S diketahui berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berprofesi sebagai guru, sementara L V Z merupakan mantan pelajar. Keduanya diamankan di lokasi kejadian.

Petugas turut menyita sejumlah barang bukti, yakni dua unit telepon genggam merek Samsung warna merah dan Vivo warna silver, serta dua unit sepeda motor Honda Beat hitam dengan nomor polisi BA 2075 AAK dan BA 5593 GA.

Seluruh terduga beserta barang bukti telah diserahkan kepada Satpol PP Kota Padang untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman kasus sesuai ketentuan yang berlaku.

Peristiwa ini menuai reaksi dari masyarakat dan pengurus masjid yang menyayangkan dugaan perbuatan tersebut terjadi di lingkungan rumah ibadah. Mereka menilai tindakan tersebut mencederai nilai-nilai agama dan adat Minangkabau.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini secara serius apabila salah satu terduga terbukti sebagai ASN aktif di lingkungan pendidikan.

“Jika terbukti secara hukum dan administrasi, kami akan memproses dan mengusulkan sanksi disiplin berat sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung. Aparat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada pihak berwenang dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

(Rini/Mond)
#HubungnSesamaJenis
#Asusila #LGBT

Serasinews.com, PADANG — Banjir bandang yang melanda Kota Padang pada 28 November 2025 meninggalkan dampak serius, tak hanya pada permukiman warga, tetapi juga pada dunia pendidikan. Ribuan anak kehilangan seragam, buku, dan perlengkapan sekolah, sehingga terancam tertinggal bahkan putus sekolah.

Menjawab kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan pendidikan kepada 1.229 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang terdampak langsung bencana.

“Hari ini bantuan pendidikan bagi siswa dan guru terdampak banjir mulai disalurkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang melalui Sekretaris Dinas, Nurfitri, Senin (15/12/2025).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, sebanyak 589 siswa SD dan 640 siswa SMP kehilangan perlengkapan sekolah akibat terjangan banjir. Banyak di antara mereka terpaksa menunda kembali ke sekolah karena tidak lagi memiliki seragam dan alat belajar.

“Kehilangan seragam dan perlengkapan sekolah menjadi beban berat bagi keluarga korban. Karena itu Pemko hadir untuk memastikan anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Nurfitri.

Bantuan yang disalurkan melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) meliputi seragam Pramuka, tas sekolah, serta perlengkapan alat tulis. Selain itu, para siswa juga menerima seragam putih-merah dan putih-biru hasil dukungan Gapopin Sumatera Barat.

Tak hanya menyasar korban langsung, Pemko Padang juga menyalurkan bantuan alat tulis dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan kepada 6.348 siswa SD dan 4.034 siswa SMP di seluruh Kota Padang.

Perhatian juga diberikan kepada tenaga pendidik. Sebanyak 154 guru dan tenaga kependidikan yang terdampak banjir menerima uang duka sebesar Rp1 juta per orang, hasil donasi internal Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan.

“Bantuan ini untuk membantu guru dan tenaga kependidikan yang rumahnya rusak atau hanyut akibat banjir,” jelas Nurfitri.

Seluruh bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, di hunian sementara korban banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah situasi darurat. Di tengah pemulihan pascabencana, ruang kelas kembali dihidupkan sebagai tempat anak-anak Padang menata masa depan.

(Rini/Mond) 

#BanjirPadang #Padang

#Pendidikan

Serasinews.com, Padang — Dugaan perbuatan asusila terjadi di sebuah masjid di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Senin (15/12/2025) siang. Dua orang pria diamankan warga setelah dicurigai melakukan aktivitas tidak pantas di area kamar mandi masjid.

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial S (58) dan L (18). Berdasarkan informasi identitas, S diketahui merupakan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Padang, sementara L adalah warga setempat.

Peristiwa bermula ketika sejumlah warga mencurigai keberadaan kedua terduga yang berada cukup lama di kamar mandi masjid. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga kemudian mengamankan keduanya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Kapolsek Bungus Teluk Kabung, AKP Syamsurijal, S.H., membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, personel kepolisian segera mendatangi lokasi guna mengamankan situasi dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri.

“Petugas melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan barang-barang yang diduga berkaitan dengan kejadian,” kata AKP Syamsurijal.

Dalam penanganan awal, polisi mengamankan dua unit telepon genggam dan dua unit sepeda motor milik kedua terduga sebagai barang bukti pendukung.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal dan pendataan identitas, kedua pria tersebut tidak ditahan di Polsek Bungus Teluk Kabung. Selanjutnya, mereka diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan dan peraturan daerah yang berlaku.

AKP Syamsurijal menegaskan bahwa selama proses penanganan, situasi di lokasi kejadian berlangsung aman dan kondusif. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat berwenang.

Hingga kini, Satpol PP Kota Padang masih melakukan pendalaman untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

(TS)
#HubunganSesamaJenis #LGBT
#Peristiwa

Serasinews.com,Padang Selatan – Dalam rangka kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., ke wilayah Kecamatan Padang Selatan, kegiatan ini secara khusus difokuskan pada penguatan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar 1945. Kunjungan ini melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk Camat Padang Selatan, para lurah, Ketua Tim Penggerak PKK, serta perwakilan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial dan kebangsaan.

Acara dimulai dengan pemaparan narasumber, Bapak Yofaldri, yang menekankan urgensi keberagaman sebagai fondasi utama persatuan bangsa. Ia menggarisbawahi bahwa perbedaan mekanisme kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memunculkan konflik atau disinformasi. Dalam konteks literasi digital, masyarakat diingatkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan selektif dalam menyaring informasi, serta melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan berita, guna mencegah disinformasi yang dapat memecah belah kerukunan sosial.

Selanjutnya, Anggota DPD RI, Cerint Iralloza Tasya, memberikan sambutan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Beliau menyampaikan apresiasi kepada PSM yang telah aktif dalam mendukung masyarakat rentan, terutama di masa krisis, termasuk bencana alam yang menimpa tiga provinsi di Indonesia. Solidaritas masyarakat Sumatera Barat, khususnya karakter Minangkabau yang reflektif, peduli, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial tinggi, menjadi contoh nyata bahwa kepedulian terhadap sesama tidak selalu membutuhkan sorotan publik.

Lebih jauh, beliau menjelaskan mekanisme kajian dan penetapan bencana nasional, yang melibatkan proses panjang dan evaluasi menyeluruh. Beberapa daerah di Sumatera Barat masih mampu mengelola tanggap darurat secara mandiri, sehingga statusnya belum dinaikkan menjadi bencana nasional. Pemerintah pusat pun tetap memberikan bantuan secara berkesinambungan, sambil memastikan tidak terjadi pemotongan dana transfer ke daerah. Ia juga menekankan perlunya inisiatif dan gerakan kolektif dari tingkat daerah untuk menjaga integritas anggaran serta mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan pentingnya internalisasi empat pilar kebangsaan, sebagai instrumen strategis dalam menjaga persatuan dan ketahanan sosial di tengah kompleksitas keberagaman masyarakat. Penguatan kebangsaan, menurut Cerint Iralloza Tasya, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai kebangsaan.

(Rini)

Serasinews.com, Bandung — Rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus eks Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, tengah menghadapi ujian serius. Istrinya, Atalia Praratya, yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Panitera PA Bandung, Dede Supriadi, yang menyebut bahwa gugatan telah terdaftar secara resmi dan proses persidangan sudah memasuki tahap awal. “Benar, perkara gugatan cerai sudah masuk dan sidang perdana akan digelar dalam waktu dekat,” ujarnya, Senin (15/12).

Dede menambahkan, gugatan diajukan oleh Atalia melalui kuasa hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Meski nomor perkara tidak disebutkan, pihak PA memastikan sidang perdana telah dijadwalkan untuk pekan ini.

Proses Persidangan Tertutup

Seperti perkara perceraian pada umumnya, seluruh proses persidangan akan berlangsung tertutup demi menjaga privasi para pihak dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. “Pengadilan Agama Bandung akan memfasilitasi proses hukum ini secara profesional, objektif, dan tertutup,” tegas Dede.

Belum Ada Klarifikasi dari Kedua Pihak

Hingga saat ini, baik Atalia maupun Ridwan Kamil belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan pengajuan gugatan cerai. Muslim Jaya Butarbutar, pengacara yang kerap mendampingi Ridwan Kamil, juga mengaku belum mengetahui detail lebih lanjut.

Sorotan Publik dan Implikasi Politik

Gugatan ini menarik perhatian publik karena Ridwan Kamil dan Atalia dikenal sebagai pasangan publik figur yang kerap tampil harmonis. Keduanya juga memiliki peran strategis di kancah politik nasional. Para pengamat menekankan bahwa proses ini merupakan ranah pribadi yang sebaiknya dihormati tanpa spekulasi berlebihan.

Sidang perdana biasanya diawali dengan agenda mediasi, sesuai ketentuan dalam perkara perceraian. Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, dengan harapan proses hukum dapat berjalan adil, bijaksana, dan menjaga martabat semua pihak.

(K)
#RidwanKamil #Perceraian #Peristiwa

Serasinews.com; Padang, Sumatera Barat — Di tengah padatnya aktivitas di Senayan, Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, S.Ked menyempatkan diri bertemu insan pers di Sumatera Barat. Pada Senin (15/12/2025), Cerint menyerahkan bantuan sembako kepada jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW RI) di Kota Padang. Kegiatan ini berlangsung sederhana, tanpa seremoni berlebihan, namun sarat kehangatan dan dialog terbuka.

Dukungan untuk Peran Strategis Pers

Cerint menekankan bahwa bantuan ini bukan sekadar materi, tetapi bentuk penghargaan terhadap peran pers dalam menjaga demokrasi, menyuarakan aspirasi rakyat, dan melaporkan kondisi daerah, khususnya saat bencana.

“Jurnalis adalah pihak pertama yang menyampaikan kondisi masyarakat saat bencana. Karena itu, perhatian terhadap mereka sangat penting,” ujar Cerint.

Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana, mulai banjir, longsor, hingga gempa bumi. Dalam kondisi seperti itu, jurnalis tidak hanya meliput, tetapi menjadi penghubung antara korban dan pemerintah.

Dialog Terbuka Serap Aspirasi Daerah

Pertemuan ini dimanfaatkan jurnalis untuk menyampaikan persoalan riil masyarakat. Jeje menyoroti proyek bendungan irigasi Padang Laweh–Sicincin, yang belum memberikan manfaat optimal bagi petani akibat pemangkasan anggaran. Hendri dari Alisya News menekankan perlunya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang cukup, terutama untuk daerah terdampak bencana.

Komitmen DPD RI untuk Daerah Terdampak Bencana

Menanggapi aspirasi tersebut, Cerint menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal kepentingan daerah, memastikan wilayah rawan bencana mendapatkan dukungan fiskal yang memadai, bukan pemotongan anggaran.

“Daerah membutuhkan penguatan anggaran untuk pemulihan dan pembangunan, bukan justru pembatasan,” tegas Cerint.

Paparkan Program Terobosan Pemerintah

Cerint juga memaparkan program pemerintah yang dapat menjadi solusi jangka panjang, termasuk Sekolah Merdeka dan Sekolah Garuda di Kota Solok, serta Koperasi Merah Putih yang mendorong lapangan kerja, makan bergizi, pembangunan sekolah, dan revitalisasi fasilitas pendidikan.

“Daerah cukup menyiapkan lahan dan mengajukan permohonan, pemerintah pusat siap mendukung,” jelasnya.

Apresiasi Insan Pers

Perwakilan IKW RI menyatakan apresiasi atas perhatian Cerint, yang dianggap sebagai pengakuan terhadap peran jurnalis sebagai mitra demokrasi dan kemanusiaan. Bagi insan pers, kepedulian langsung dari senator menjadi energi moral untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas.

Penegasan Komitmen

Menutup kegiatan, Cerint kembali menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dan jurnalis akan terus disuarakan di tingkat nasional.

“Ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai wakil daerah,” pungkasnya.

Kegiatan sederhana namun bermakna ini mencerminkan bahwa kepedulian terhadap pers dan korban bencana bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata.

(Rini)
#DPDRI #CerintIrallozaTasya #Jurnalis #SumateraBarat

Serasinews.com, Jakarta — Serah terima mobil baru kerap disambut antusias oleh konsumen. Kendaraan yang masih mulus, jarak tempuh nol kilometer, serta kenyamanan kabin menjadi daya tarik utama. Namun, tidak semua mobil baru yang keluar dari dealer dapat langsung digunakan secara bebas di jalan raya.

Faktanya, banyak kendaraan baru yang belum dibekali Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) saat diterima pemiliknya. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan, terutama bagi pembeli yang mengira seluruh aspek legal telah tuntas saat mobil diserahkan.

Padahal, STNK dan BPKB merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar sah kepemilikan dan legalitas kendaraan bermotor. Tanpa STNK, kendaraan belum tercatat secara resmi dan secara hukum belum memenuhi syarat untuk dioperasikan di jalan umum.

Proses penerbitan kedua dokumen tersebut memang tidak dilakukan secara langsung. Setelah kendaraan diterima konsumen, dealer baru memulai pengajuan administrasi ke sejumlah instansi terkait, mulai dari Samsat, Kepolisian, hingga Bea Cukai untuk kendaraan tertentu. Setiap tahapan memerlukan verifikasi berlapis yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Lamanya proses juga dipengaruhi oleh jenis kendaraan. Mobil rakitan lokal atau Completely Knocked Down (CKD) umumnya memiliki jalur administrasi yang lebih sederhana. Sebaliknya, kendaraan Completely Built Up (CBU) atau impor utuh harus melalui proses tambahan seperti pemeriksaan dokumen kepabeanan dan pelunasan pajak impor, sehingga waktu penerbitan STNK cenderung lebih panjang.

Selain itu, kelengkapan berkas menjadi faktor krusial. Faktur kendaraan, identitas pemilik, bukti pembayaran, hingga dokumen pengiriman wajib dipastikan lengkap. Ketidaksesuaian atau kekurangan satu dokumen saja dapat menghambat keseluruhan proses.

Di sisi lain, sebagian dealer menerapkan sistem pengajuan kolektif untuk efisiensi. Namun, metode ini kerap berdampak pada keterlambatan apabila ada satu berkas konsumen yang belum memenuhi persyaratan.

Secara umum, STNK mobil rakitan lokal biasanya terbit dalam waktu 10 hingga 14 hari kerja. Sementara untuk mobil impor utuh, prosesnya dapat memakan waktu hingga 30 hari kerja. Adapun BPKB baru diterbitkan setelah STNK selesai, dengan estimasi waktu sekitar dua bulan.

Kewajiban kepemilikan STNK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi STNK dan dapat menunjukkannya saat pemeriksaan.

Untuk menghindari kendala, konsumen disarankan memastikan seluruh dokumen telah diserahkan kepada dealer sejak awal, memahami mekanisme pengurusan yang diterapkan, serta aktif memantau perkembangan penerbitan dokumen. Dealer umumnya juga dapat memberikan surat keterangan bahwa STNK dan BPKB masih dalam proses sebagai bukti sementara.

Pada akhirnya, meski membutuhkan waktu, proses penerbitan STNK dan BPKB merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum di jalan raya. Kesabaran dalam menunggu dokumen resmi akan memberikan rasa aman dan kenyamanan saat berkendara.

(B1)
#STNK #Polri #Nasional

Serasinews.com, Agam, Sumatera Barat — Pemerintah Kabupaten Agam terus mempercepat upaya perlindungan dan pemulihan bagi warga terdampak bencana alam. Dari total 539 keluarga yang rumahnya rusak berat dan berada di kawasan rawan bencana, sebanyak 476 keluarga telah menyatakan bersedia direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang akan segera dibangun pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Agam, Rinaldi, di Lubuk Basung, Senin (15/12/2025). Ia menyebutkan, seluruh keluarga yang bersedia direlokasi telah menandatangani surat pernyataan kesediaan, setelah melalui proses pendataan dan validasi bersama pemerintah nagari.

“Sebanyak 476 keluarga telah menyatakan siap menempati huntara. Data ini sudah kami validasi bersama pemerintah nagari, camat, dan wali nagari,” ujar Rinaldi.

Empat Kecamatan Jadi Lokasi Relokasi

Relokasi akan dilakukan di empat kecamatan terdampak, dengan lokasi huntara yang telah ditinjau langsung oleh tim gabungan pemerintah daerah.

Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 225 keluarga akan direlokasi ke huntara yang dibangun di SDN 05 Kayu Pasak Nagari Salareh Aia serta lapangan voli Batu Mandi Nagari Salareh Aia Timur. Lokasi ini dinilai aman dari ancaman banjir dan longsor serta mudah diakses warga.

Sementara di Kecamatan Tanjung Raya, sebanyak 183 keluarga akan menempati huntara di Linggai Park, Nagari Duo Koto, yang dinilai strategis dan dekat dengan fasilitas umum.

Adapun di Kecamatan Ampek Koto, terdapat 54 keluarga yang akan direlokasi ke huntara di lahan DOB Nagari Balingka. Sedangkan di Kecamatan Malalak, sebanyak 14 keluarga akan menempati huntara di lapangan Lampeh Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur.

“Seluruh lokasi telah kami tinjau bersama camat dan wali nagari, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelayakan huni,” jelas Rinaldi.

63 Keluarga Masih Menolak Direlokasi

Meski demikian, pemerintah mencatat masih ada 63 keluarga yang menolak direlokasi. Penolakan tersebut umumnya disebabkan oleh keterikatan emosional terhadap rumah lama, kekhawatiran kehilangan mata pencaharian, serta keengganan meninggalkan tanah milik sendiri.

Pemerintah daerah, kata Rinaldi, akan terus melakukan pendekatan persuasif dan dialog agar warga memahami risiko tinggal di zona merah, khususnya di wilayah bantaran sungai dan daerah rawan longsor.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Rumah yang rusak berat ini berada di kawasan berisiko tinggi,” tegasnya.

Pembangunan Libatkan TNI, Dibiayai BNPB

Dalam waktu dekat, Pemkab Agam akan melakukan survei teknis lanjutan di seluruh lokasi huntara sebelum pembangunan dimulai. Untuk mempercepat proses, pembangunan huntara akan melibatkan TNI.

Hunian sementara yang dibangun bertipe 21, dilengkapi dapur, akses jalan, dan fasilitas pendukung lainnya agar layak dihuni. Seluruh pembiayaan pembangunan bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemerintah menargetkan pembangunan huntara rampung sebelum akhir Desember 2025, sehingga warga dapat segera menempati tempat tinggal yang aman.

“Setelah survei selesai, pembangunan langsung dimulai. Target akhir Desember sudah bisa dihuni,” kata Rinaldi.

Menuju Hunian Tetap Tahun 2026

Rinaldi menegaskan, huntara bersifat sementara dan akan digunakan hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun. Pemkab Agam telah merencanakan pembangunan huntap bagi korban bencana pada tahun 2026 sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.

“Huntara ini menjadi jembatan menuju hunian tetap. Pemerintah berkomitmen memastikan warga bisa kembali hidup aman dan bermartabat,” pungkasnya.

Langkah cepat ini diharapkan mampu menekan risiko bencana lanjutan sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman bagi ratusan keluarga terdampak bencana di Kabupaten Agam.

(Rini/Mond)
#KorbanBencanaAgam #BencanaAlam
#KabupatenAgam

Serasinews.com, Padang — Hujan deras yang turun tanpa henti sejak Minggu siang, 14 Desember 2025, kembali membawa kekhawatiran bagi warga Kota Padang. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir merendam sejumlah kawasan permukiman dan memaksa warga menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

Banjir dilaporkan terjadi di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, serta Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh. Air yang meluap dengan cepat menggenangi rumah warga, memutus akses jalan, dan menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak dan warga lanjut usia.

Di Gurun Laweh, tepatnya di RT 02 RW 02, genangan air mencapai setinggi lutut orang dewasa. Kondisi ini membuat warga tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Sebanyak 22 warga akhirnya dievakuasi ke SD Negeri 07 Gurun Laweh yang dijadikan lokasi pengungsian sementara.

Camat Nanggalo, Amrizal Rengganis, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi wilayah terdampak dan memastikan seluruh warga berada dalam kondisi aman. Menurutnya, tim kecamatan masih bersiaga penuh karena hujan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Sementara itu, situasi serupa juga terjadi di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh. Hujan lebat di daerah perbukitan menyebabkan aliran sungai meluap dan mengancam rumah-rumah warga di sepanjang bantaran. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD Kota Padang, TNI, Polri, serta relawan kebencanaan.

Camat Pauh, Titin Masfetrin, menyampaikan bahwa evakuasi masih berlangsung dan warga terdampak telah diarahkan ke lokasi yang lebih aman. Meski medan cukup sulit dan hujan masih turun, petugas tetap berupaya mengevakuasi warga dengan penuh kehati-hatian.

Hingga Minggu malam, hujan masih mengguyur Kota Padang. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, agar tetap waspada dan segera mengungsi apabila kondisi membahayakan.

Bagi warga terdampak, malam itu menjadi ujian ketangguhan, sembari berharap hujan segera berhenti dan situasi kembali normal.

(Rini/Mond)
#Peristiwa #BanjirPadang #Padang

Serasinews.com, Padang — Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu siang, 14 Desember 2025, memicu banjir mendadak di Batu Busuk, Kecamatan Pauh. Air sungai yang meluap masuk ke pemukiman, menenggelamkan rumah warga hingga setinggi lutut orang dewasa dan membuat delapan penghuni terjebak.

Peristiwa paling menegangkan terjadi di sekitar Jembatan Baru Batu Busuk. Dua warga sempat hanyut terseret arus saat mencoba menyelamatkan diri, namun berhasil dievakuasi dan kini kondisinya stabil setelah mendapat perawatan medis. Enam warga lainnya terpaksa mengungsi karena rumah mereka tidak lagi aman.

Evakuasi melibatkan BPBD Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran, BKO Pauh, perangkat kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat setempat. Arus deras dan medan licin membuat proses penyelamatan berlangsung penuh risiko.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, total 15 warga berhasil dievakuasi dari kawasan rawan banjir, termasuk sembilan dewasa dan tiga remaja. Ia mengingatkan warga untuk menjauhi sungai dan segera mencari tempat aman bila debit air meningkat.

Kejadian ini menegaskan bahwa Batu Busuk dan Lambung Bukit masih menjadi wilayah rawan banjir saat hujan lebat. Warga diimbau tetap waspada, sementara pemerintah diminta memperkuat mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Di balik derasnya air, keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas utama—pelajaran mahal dari alam yang tak boleh diabaikan.

(Rini/Mond)

#Peristiwa #BanjirPadang
#Padang

Serasinews.com,Padang — Di tengah upaya pemulihan Kota Padang pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah, ketenteraman umum kembali diuji oleh ulah sekelompok remaja. Beruntung, potensi aksi tawuran berhasil digagalkan berkat kesigapan Padang Sigap Dubalang Kota bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Minggu dini hari, 14 Desember 2025.

Sebanyak lima orang remaja diamankan petugas di kawasan Simpang Perumahan Kamela, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah. Mereka tertangkap tangan diduga hendak melakukan tawuran. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita senjata tajam serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk menunjang aksi kekerasan.

Keberhasilan ini menegaskan peran penting Dubalang Kota sebagai parik paga nagari, penjaga nilai adat dan ketertiban sosial. Di tengah situasi darurat bencana, keberadaan Dubalang Kota menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan masyarakat.

Berawal dari Laporan Warga

Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, Harvi Dasnoer, S.STP., M.AP, menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah melihat aktivitas mencurigakan sekelompok remaja pada dini hari.

“Dari laporan warga dan pengawasan Dubalang Kota, terindikasi kuat adanya persiapan tawuran yang berpotensi menimbulkan korban dan keresahan,” ujar Harvi.

Ia menegaskan bahwa penanganan tidak berhenti pada penindakan awal. Satpol PP akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses lanjutan.

“Anak-anak tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan pendekatan hukum dan pembinaan,” tegasnya.

Apresiasi untuk Dubalang Kota

Harvi Dasnoer juga menyampaikan apresiasi kepada Dubalang Kota Kecamatan Koto Tangah atas respons cepat dan konsistensi dalam menjaga keamanan wilayah.

“Kami berterima kasih kepada Dubalang Kota yang telah menjalankan peran sebagai parik paga nagari dengan sangat baik. Kehadiran mereka sangat membantu Satpol PP dalam menjaga ketertiban masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Aksi Padang Sigap akan terus diperkuat sebagai bentuk kolaborasi berkelanjutan antara Satpol PP dan Dubalang Kota.

Kecaman Masyarakat

Penggagalan tawuran ini mendapat dukungan luas dari masyarakat. Namun, warga juga mengecam keras perilaku para pelaku yang dinilai tidak memiliki empati di tengah situasi bencana.

“Padang masih berduka, banyak warga terdampak banjir. Sangat memalukan masih ada yang ingin tawuran,” ujar Rizal (45), warga Koto Tangah.

Hal senada disampaikan Yulinar (38), warga Padang Sarai. Menurutnya, aksi tersebut bukan sekadar kenakalan remaja.

“Seharusnya membantu korban banjir, bukan membawa senjata tajam. Ini sudah membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Tokoh adat setempat, Dt. Marajo, juga meminta keterlibatan aktif orang tua dan lingkungan dalam pembinaan generasi muda.

“Tawuran di saat bencana bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga melukai nilai kemanusiaan. Pembinaan harus tegas, orang tua jangan lepas tangan,” ujarnya.

Komitmen Jaga Keamanan Kota

Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP dan Dubalang Kota menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di masa pemulihan pascabencana.

“Keamanan dan rasa aman warga adalah prioritas. Aksi Padang Sigap akan terus kami jalankan,” tutup Harvi Dasnoer.

(Rini/Mond)

#Tawuran #SatpolPP #DubalangKota #PadangSigap #PadangAman

Serasinews.com, Agam — Insiden keracunan makanan menimpa 11 orang pengungsi banjir bandang di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Para pengungsi tersebut diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari dapur umum serta hidangan pecel lele yang dibagikan di lokasi pengungsian.

Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (13/12). Sejumlah korban yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa mengalami keluhan seperti mual, muntah, diare, dan pusing tidak lama setelah menyantap makanan.

Menanggapi kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam melalui Puskesmas Maninjau segera turun ke lokasi pada Minggu pagi untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Selain pemeriksaan terhadap korban, petugas juga berencana mengambil sampel makanan guna mengidentifikasi sumber keracunan.

Pihak Dinas Kesehatan menyatakan bahwa penyebab pasti keracunan masih dalam proses penyelidikan dan belum dapat disimpulkan.

Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Langkah ini diambil karena jalur menuju Puskesmas Maninjau tidak dapat dilalui akibat kerusakan akses jalan pascabanjir bandang yang terjadi pada 27 November lalu.

Setibanya di rumah sakit, para korban mendapat perawatan intensif. Hingga Minggu, sebanyak 10 orang telah dipulangkan dalam kondisi membaik, sementara satu korban masih dirawat akibat mengalami dehidrasi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mengingatkan pentingnya penerapan standar kebersihan dalam pengolahan makanan di dapur umum, terutama di situasi darurat bencana yang berisiko tinggi menimbulkan masalah kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan.

Proses investigasi lanjutan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta mencegah terulangnya kasus serupa di lokasi pengungsian lainnya.

(Rini/Mond)
#KeracunanMakanan
#KorbanBajirAgam #Peristiwa

Serasinews.com, Pesisir Selatan — Kebakaran terjadi di kawasan permukiman warga Kenagarian Simpang Gunung Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 01.20 WIB.

Api menghanguskan tiga unit rumah kayu milik warga, dengan rincian satu rumah rusak berat dan dua rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Kerugian materi akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp150 juta.

Informasi awal dari lokasi kejadian menyebutkan kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Material bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya.

Warga sempat berupaya memadamkan api secara manual sebelum bantuan tiba. Namun, keterbatasan peralatan serta kondisi malam hari menyebabkan api sulit dikendalikan.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar.

Aparat nagari bersama pihak terkait telah melakukan pendataan terhadap rumah terdampak serta menyalurkan bantuan awal kepada korban. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap instalasi listrik guna mencegah terjadinya kebakaran serupa, terutama di kawasan permukiman padat dan rumah berbahan kayu.

(Ratih)

#Peristiwa #Kebakaran

Serasinews.com, Padang — Pasca-banjir bandang yang melanda Kota Padang pada 28 November 2025, masyarakat kembali dibuat resah oleh kabar bohong mengenai Jembatan Muaro Penjalinan. Informasi yang tersebar di media sosial menyebutkan bahwa jembatan tersebut retak parah dan tidak aman dilalui.

Pemerintah Kota Padang membantah keras kabar tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto, menegaskan bahwa jembatan dalam kondisi aman dan layak fungsi.

“Informasi yang menyebut adanya retakan dan kondisi jembatan tidak aman sama sekali tidak benar,” ujar Tri pada Minggu (14/12/2025).

DPUPR memastikan kondisi jembatan melalui pemeriksaan teknis lapangan dan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat. Hasilnya, tidak ditemukan kerusakan struktural yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Tri menjelaskan, munculnya hoaks ini terkait perbaikan ringan (patching) yang sempat dilakukan pada permukaan aspal jembatan sebelum banjir bandang. Material bekas tambalan itulah yang kemudian disalahartikan sebagai retakan, lalu menyebar luas di media sosial tanpa verifikasi.

Ia menekankan pentingnya menyaring informasi sebelum menyebarkan dan mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi isu yang belum jelas sumbernya. Meski aman, Tri tetap mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat melintas, terutama saat cuaca ekstrem.

“Pemerintah akan selalu memberikan informasi resmi jika ada kondisi yang membahayakan. Tidak perlu panik atas isu yang tidak benar,” pungkasnya.

Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Kota Padang berharap kepercayaan publik kembali terjaga dan arus lalu lintas di Jembatan Muaro Penjalinan berjalan normal.

(Rini/Mond)
#Padang #Infrastruktur # DPUPR

Serasinews.com,Pasaman Barat — Kepedulian terhadap sesama menjadi ruh utama dalam ajang Grasstrack Motocross Peduli Bencana Trophy Kapolres Pasaman Barat yang digelar di Sirkuit Permanen HIC Padang Tujuh, Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tri Bawanto.

Di tengah kondisi duka akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, event olahraga otomotif ini hadir bukan semata sebagai hiburan, melainkan sebagai sarana penggalangan dana kemanusiaan. Seluruh hasil penjualan tiket penonton dipastikan akan disumbangkan sepenuhnya untuk membantu korban bencana, khususnya masyarakat terdampak di Pasaman Barat.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tri Bawanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata empati Polri terhadap masyarakat yang tengah mengalami musibah. Menurutnya, meskipun kegiatan telah direncanakan jauh hari, situasi bencana yang terjadi mendorong panitia mengubah konsep acara menjadi aksi sosial.

“Awalnya event ini dirancang sebagai ajang olahraga biasa. Namun melihat kondisi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh, kami sepakat menjadikannya sebagai sarana penggalangan dana kemanusiaan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa dana yang terkumpul dari tiket masuk akan disalurkan secara langsung dan transparan tanpa potongan. Hal ini dilakukan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman. Kegiatan ini bukan euforia semata, melainkan bentuk solidaritas dan kepedulian. Semangat kemanusiaan harus selalu dikedepankan,” tambahnya.

Ajang ini mendapat sambutan luas dari komunitas motocross. Para pembalap dari berbagai daerah, seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, hingga Banten, turut ambil bagian. Selain berkompetisi di lintasan, para crosser juga berpartisipasi dalam aksi donasi bagi korban bencana.

Deru mesin motor yang memacu adrenalin berpadu dengan semangat berbagi, menjadikan Sirkuit HIC Padang Tujuh sebagai ruang solidaritas. Kegiatan ini membuktikan bahwa olahraga dapat menjadi media pemersatu sekaligus sarana membantu sesama.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pun memberikan apresiasi atas inisiatif Polres Pasaman Barat. Menurut pemerintah daerah, kegiatan ini merupakan langkah positif dan inovatif dalam menggalang bantuan serta mempererat sinergi antara kepolisian dan masyarakat.

Melalui Grasstrack Motocross Peduli Bencana, diharapkan bantuan yang terkumpul dapat meringankan beban para korban sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong. Di tengah ujian bencana, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa solidaritas dan harapan selalu hadir bagi masyarakat Pasaman Barat.

(Rini/Mond)

#Olahraga #BalapMotor #PolresPasamanBarat #GrasstrackMotocross #PeduliBencana

Serasinews.com,Sumatra Barat — Di saat sirene ambulans dan alat berat masih bekerja mengevakuasi korban bencana alam, sebuah ancaman lain mencoba menyelinap diam-diam: narkotika. Para pelaku mengira fokus kemanusiaan aparat akan menjadi celah. Namun dugaan itu keliru.

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatra Barat justru membuktikan kewaspadaan tidak pernah surut. Dalam operasi senyap selama satu bulan, terhitung 11 November hingga 11 Desember, polisi berhasil menggagalkan peredaran 121,3 kilogram ganja kering dan 51 gram sabu, serta mengamankan 12 tersangka dari jaringan lintas provinsi.

Pengungkapan ini menjadi penegasan: kondisi darurat bukan alasan melemahkan penegakan hukum.

Sindikat Manfaatkan Bencana, Polisi Tetap Siaga

Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin mengungkapkan, sindikat narkoba sengaja memilih waktu saat aparat disibukkan dengan operasi kemanusiaan.

“Mereka mengira pengawasan akan longgar. Faktanya, kami tetap bekerja dan justru memperketat pengendalian,” ujar Solihin dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar, Jumat (12/12).

Ia menegaskan, sesuai arahan Kapolda Sumbar, tidak ada toleransi terhadap peredaran narkoba dalam situasi apa pun.

“Bencana tidak menghentikan komitmen kami. Perang terhadap narkoba terus berjalan,” tegasnya.

Operasi Intelijen Berlapis

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Wedi Mahadi menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen terkait rencana pengiriman ganja dari arah Panyabungan.

“Informasi awal diperkuat laporan masyarakat. Setelah dianalisis, kami lakukan pemantauan tertutup,” ungkap Wedi.

Pergerakan jaringan dipantau selama dua hari hingga akhirnya, pada 3 Desember, polisi melakukan penyergapan di Rao, Kabupaten Pasaman, wilayah perbatasan Sumatra Barat–Sumatra Utara.

Pasokan Besar Jelang Akhir Tahun

Dari operasi di tiga lokasi berbeda, polisi menyita total 121,3 kilogram ganja kering. Jumlah tersebut diduga kuat sebagai pasokan besar menjelang pergantian tahun.

“Ini bukan jaringan kecil. Sekali pengiriman bisa mencapai ratusan kilogram dan menyasar kota-kota besar seperti Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh,” jelas Wedi.

Mayoritas tersangka berperan sebagai kurir. Salah satunya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengaku terlibat karena tekanan ekonomi.

“Ini peringatan serius. Narkoba menyasar siapa saja dan menghancurkan keluarga,” tambahnya.

Barang Bukti Dimusnahkan

Polda Sumbar juga memusnahkan seluruh ganja sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara dibakar. Langkah ini menjadi simbol ketegasan negara dalam memberantas narkotika.

Para tersangka dijerat Pasal 112 dan 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman berat.

“Narkoba adalah kejahatan luar biasa. Penanganannya harus tegas dan tanpa kompromi,” kata Wedi.

Peran Masyarakat Jadi Kunci

Brigjen Pol Solihin menegaskan, perang melawan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Melalui program Subuh Berjamaah, pesan kamtibmas terus kami gaungkan,” ujarnya.

Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar, turut mengapresiasi kinerja Polda Sumbar. Menurutnya, memanfaatkan bencana untuk menyelundupkan narkoba merupakan kejahatan moral yang mencederai nilai adat dan kemanusiaan Minangkabau.

“Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Komitmen Tak Pernah Padam

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menegaskan, Polda Sumbar akan terus berada di garis depan melindungi generasi muda.

“Bencana bisa datang kapan saja, tapi narkoba tidak boleh diberi ruang. Negara hadir, dan hukum tetap berjalan,” ujarnya.

Di tengah situasi darurat, satu pesan ditegaskan: narkoba tidak memiliki tempat di Sumatra Barat—dalam kondisi apa pun.

(Rini/Mond)
#PoldaSumbar #BerantasNarkoba #GanjaKering

Serasinews.com,Padang — Ancaman pascabanjir bandang masih membayangi Kota Padang. Di Sungai Batang Arau, kawasan Siteba, gelondongan kayu berukuran besar yang terbawa arus banjir 28 November 2025 tersangkut di bawah Jembatan Siteba, menghantam pilar jembatan dan memicu kekhawatiran akan keselamatan struktur penghubung vital tersebut.

Material kayu yang menumpuk tepat di sekitar pilar dinilai berpotensi mempercepat kerusakan jika debit air kembali meningkat. Kondisi ini mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang untuk segera mengambil langkah pengamanan, meskipun penanganan material banjir secara administratif berada dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Kami tidak bisa menunggu. Fokus utama kami adalah menjaga pilar jembatan agar tetap aman,” kata Kepala DPUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, Minggu (14/12/2025).

Penanganan Darurat Infrastruktur

Pengangkatan gelondongan kayu dilakukan dalam kondisi sungai yang masih berarus. DPUPR mengerahkan crane serta memanfaatkan ekskavator jepit bantuan pihak swasta untuk menjangkau dan mengangkat kayu satu per satu dari dasar sungai.

Pekerjaan teknis ini telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 dan dilakukan secara bertahap guna memastikan tidak ada material tersisa yang dapat kembali menghantam pilar jembatan saat hujan turun.

“Setiap kayu yang berpotensi membahayakan langsung kami evakuasi. Tidak ada yang kami biarkan terlalu lama berada di sekitar pilar,” ujarnya.

Alat Berat Disiagakan

Sebagai langkah antisipasi lanjutan, DPUPR tetap menyiagakan alat berat di lokasi hingga masa tanggap darurat bencana berakhir. Langkah ini dilakukan untuk merespons cepat jika arus sungai kembali membawa material tambahan.

Jembatan Siteba sendiri merupakan jalur strategis yang menopang mobilitas harian warga. Kerusakan pada struktur jembatan akan berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Upaya cepat yang dilakukan DPUPR Padang menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti saat air surut. Ancaman lanjutan justru kerap muncul setelahnya, dan membutuhkan kehadiran pemerintah yang sigap serta kolaboratif.

(Rini/Mond)
#Infrastruktur #DPUPRPadang #Padang
#BanjirBandang

Serasinews.com,Padang — Pemerintah Kota Padang menyiapkan solusi jangka panjang bagi warga terdampak banjir dengan merencanakan pembangunan hunian tetap (Huntap). Saat ini, korban banjir masih menempati hunian sementara (Huntara) di Rumah Khusus, Kecamatan Koto Tangah, sambil menunggu realisasi pembangunan rumah permanen.

Untuk mendukung rencana tersebut, Pemko Padang telah menyiapkan sekitar 3,5 hektare lahan yang tersebar di tiga lokasi di Kecamatan Koto Tangah. Kawasan ini dipilih karena dinilai strategis sekaligus dekat dengan wilayah asal para korban banjir.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, mengatakan ketersediaan lahan menjadi modal awal agar pembangunan Huntap dapat segera dilaksanakan setelah adanya kepastian dukungan dari pemerintah pusat.

“Kami telah menyiapkan sekitar 3,5 hektare lahan di tiga lokasi yang berpotensi digunakan untuk hunian tetap korban banjir,” ujarnya, Sabtu (13/12/2025).

Tiga Lokasi yang Disiapkan

Adapun tiga lokasi yang dimaksud berada di Kecamatan Koto Tangah, yakni:

Bumi Perkemahan Air Dingin, Balai Gadang, dengan luas sekitar 2,98 hektare, merupakan aset milik Pemko Padang dan dinilai paling siap dikembangkan.

Kawasan Desaku Menanti, Air Dingin, Balai Gadang, memiliki total luas sekitar 2 hektare, namun sekitar 1,5 hektare telah dimanfaatkan untuk kantor Dinas Sosial dan perumahan.

Belakang Kantor Camat Koto Tangah, dengan luas sekitar 3.000 meter persegi, meski lebih kecil tetap menjadi salah satu opsi.

“Masing-masing lokasi memiliki kelebihan dan keterbatasan. Nantinya akan dipilih lokasi yang paling efektif dan layak,” jelas Desmon.

Menunggu Keputusan dan Dukungan Pusat

Meski lahan telah tersedia, pembangunan Huntap belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pemko Padang masih menunggu arahan Wali Kota Padang serta kepastian dukungan dari pemerintah pusat, mengingat pembangunan hunian tetap umumnya melibatkan anggaran dan kebijakan nasional.

Pendataan Penerima Huntap

Selain kesiapan lahan, Pemko Padang juga tengah melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima Huntap. Proses ini mencakup status kepemilikan rumah, tingkat kerusakan akibat banjir, serta kondisi sosial ekonomi warga terdampak.

“Pendataan penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tambah Desmon.

Target Pembangunan 4–5 Bulan

Jika persetujuan dari pemerintah pusat telah diperoleh, pembangunan Huntap diperkirakan akan memakan waktu empat hingga lima bulan. Hunian tersebut diharapkan menjadi tempat tinggal yang aman, layak, dan permanen bagi para korban banjir.

Pembangunan Huntap ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana, tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga membantu memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak agar dapat kembali hidup dengan lebih stabil dan bermartabat.

(Rini/Mond)
#BanjirPadang #Padang

Serasinews.com,Padang — Komitmen Polresta Padang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kembali dibuktikan melalui pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Dalam patroli skala besar yang digelar pada Jumat malam (12/12/2025), aparat kepolisian berhasil mengamankan belasan remaja yang diduga akan terlibat aksi tawuran, berikut sejumlah barang bukti berbahaya.

Patroli dimulai sekitar pukul 22.30 WIB dengan menyasar sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Padang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Danteam Bravo Polresta Padang, Ipda Hidayatul Akmal, dan melibatkan 26 personel gabungan.

Sebelum patroli, seluruh personel mengikuti apel kesiapan. Dalam arahannya, Ipda Hidayatul Akmal menekankan pentingnya kewaspadaan serta langkah preventif terhadap potensi tawuran remaja, balapan liar, penyalahgunaan narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya yang kerap muncul pada malam hari.

Bergerak Berdasarkan Informasi Warga

Pelaksanaan KRYD ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya pergerakan sekelompok remaja yang dicurigai akan melakukan tawuran. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Bravo Polresta Padang bergerak menuju kawasan By Pass, yang selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi rawan berkumpulnya kelompok remaja.

Petugas kemudian melakukan pemantauan stasioner di depan Masjid Baiturrahmah. Tak lama berselang, aparat mendapati sekelompok remaja yang diduga tengah bersiap melakukan aksi tawuran.

12 Remaja Diamankan, Senjata Tajam Disita

Dari hasil patroli tersebut, polisi mengamankan 12 orang remaja. Berdasarkan pemeriksaan awal, satu orang di antaranya dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja.

Selain itu, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 18 unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk mobilisasi kelompok serta lima bilah senjata tajam yang disinyalir akan digunakan dalam aksi tawuran.

Seluruh remaja beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolresta Padang untuk pendataan, pemeriksaan lanjutan, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolresta: Tidak Ada Ruang bagi Tawuran dan Narkoba

Kapolresta Padang, AKBP Apri Widodo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir aksi tawuran, balapan liar, maupun penyalahgunaan narkoba yang dapat membahayakan masyarakat.

“KRYD merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa aman. Tawuran, balapan liar, dan narkoba adalah ancaman serius, terutama bagi generasi muda. Kami akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas keterlibatan remaja dalam aksi kekerasan serta penyalahgunaan narkotika.

Imbauan untuk Orang Tua dan Masyarakat

AKBP Apri Widodo turut mengimbau para orang tua agar lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anaknya, khususnya pada malam hari.

“Peran keluarga sangat penting. Jangan sampai anak-anak keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan akhirnya terjerumus ke tindakan kriminal yang dapat merusak masa depan mereka,” ujarnya.

Polresta Padang memastikan kegiatan KRYD akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama pada jam-jam rawan, guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Kota Padang.

(Rini/Mond)

#KRYD #PolrestaPadang #Tawuran #Narkoba #SenjataTajam

Serasinews.com, Jakarta/Aceh — Rangkaian bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera meninggalkan duka mendalam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, total korban jiwa kini mencapai 1.006 orang, menjadikannya salah satu bencana hidrometeorologi paling mematikan di Indonesia sepanjang akhir 2025.

Data terbaru tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers penanganan bencana yang digelar secara daring dari Media Center Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (13/12/2025).

“Berdasarkan rekapitulasi terbaru dari tiga provinsi terdampak, jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 1.006 jiwa,” ujar Abdul Muhari.

Korban Bertambah di Seluruh Wilayah Terdampak

BNPB melaporkan adanya penambahan korban jiwa di ketiga provinsi yang terdampak bencana, yakni:

Aceh: meningkat dari 411 menjadi 415 jiwa

Sumatera Utara: bertambah dari 343 menjadi 349 jiwa

Sumatera Barat: naik dari 241 menjadi 242 jiwa

Penambahan tersebut terjadi seiring ditemukannya korban yang sebelumnya tertimbun longsor atau terseret arus banjir, khususnya di wilayah dengan medan sulit dan akses terbatas.

Korban Hilang dan Pengungsi Berangsur Menurun

Di tengah situasi darurat, BNPB mencatat perkembangan positif. Jumlah korban hilang berkurang dari 226 orang menjadi 217 orang, berkat operasi pencarian intensif yang dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta relawan.

Selain itu, jumlah pengungsi juga menurun signifikan, dari 884.889 jiwa menjadi 654.642 jiwa. Penurunan ini dipengaruhi oleh surutnya banjir di beberapa daerah serta mulai pulihnya akses menuju permukiman warga.

Meski demikian, BNPB mengingatkan bahwa kondisi di lapangan belum sepenuhnya aman. Banyak warga kembali ke rumah yang mengalami kerusakan berat, bahkan hancur, dengan keterbatasan kebutuhan dasar.

Hambatan Serius di Lapangan

Proses penanganan bencana masih dihadapkan pada berbagai kendala. Cuaca yang belum stabil, potensi longsor susulan, serta kerusakan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam distribusi bantuan dan evakuasi korban.

Di wilayah pedalaman Aceh dan Sumatera Barat, tim SAR harus membuka jalur terputus menggunakan alat berat. Sementara di Sumatera Utara, banjir bandang telah mengubah alur sungai, menyulitkan proses pencarian korban.

Tiga Fokus Utama BNPB

Dalam masa tanggap darurat, BNPB bersama pemerintah daerah memprioritaskan tiga langkah utama:

Melanjutkan pencarian dan penyelamatan korban yang masih hilang

Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan sanitasi

Mempercepat pemulihan infrastruktur vital, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan

BNPB juga mengimbau masyarakat di wilayah rawan bencana untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah Sumatera.

Duka Mendalam dan Peringatan Nasional

Bencana banjir dan longsor ini menjadi tragedi kemanusiaan yang meninggalkan luka mendalam bagi ribuan keluarga. Dengan lebih dari seribu korban jiwa, peristiwa ini sekaligus menjadi peringatan serius akan meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi ekstrem di Indonesia.

BNPB menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta kesiapsiagaan masyarakat, guna menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan tak terduga.

(B1)
#UpdateKorbanBencanaSumatera #BNPB