Serasinews.com, Padang — Curah hujan tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Jumat dini hari (2/1/2026) menyebabkan bencana longsor di kawasan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung. Peristiwa tersebut terjadi di RT 04/RW 18 dan sempat mengagetkan warga setempat.

Tanah di perbukitan sekitar permukiman dilaporkan menjadi tidak stabil akibat hujan deras yang berlangsung selama beberapa jam. Kondisi ini memicu longsoran tanah dan lumpur yang bergerak ke arah permukiman warga, menimbun sejumlah rumah di bawahnya.

Sebelum longsor terjadi, warga sempat mendengar suara gemuruh dari arah perbukitan. Suara tersebut membuat warga panik dan segera berupaya menyelamatkan diri. Beberapa warga berhasil keluar dari rumah sesaat sebelum material longsor menghantam bangunan.

Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Padang, TNI, Polri, serta relawan langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pendataan. Hingga kini, proses pembersihan material longsor masih berlangsung dengan menggunakan peralatan manual maupun alat berat.

Belum terdapat laporan resmi mengenai korban jiwa. Namun, dampak longsor menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah rumah dan memaksa beberapa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat yang bermukim di wilayah rawan longsor agar tetap waspada dan segera mengantisipasi kemungkinan bencana susulan, mengingat intensitas hujan di Kota Padang masih berpotensi tinggi dalam beberapa hari ke depan.

(Rini/Mond) 

#Longsor #Peristiwa #Padang # Daerah

Serasinews.com, PESISIR SELATAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Pesisir Selatan kembali melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum. Dalam razia yang digelar pada Kamis (1/1/2026) dini hari sekitar pukul 03.15 WIB, petugas mengamankan dua pasangan pria dan wanita di sebuah penginapan di Kecamatan Ranah Pesisir yang diduga bukan pasangan suami istri sah.

Operasi tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang dinilai berpotensi melanggar norma sosial dan aturan daerah. Menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi penginapan.

Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan, Dongki Agung Pribumi, membenarkan penindakan tersebut. Ia menyampaikan bahwa saat pemeriksaan, petugas menemukan dua kamar terpisah yang masing-masing ditempati oleh pasangan pria dan wanita.

“Setelah dilakukan pemeriksaan identitas, kedua pasangan tidak dapat menunjukkan bukti sah sebagai pasangan suami istri, baik berupa buku nikah maupun dokumen pendukung lainnya,” jelas Agung.

Karena tidak dapat membuktikan status pernikahan, kedua pasangan tersebut kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan di Painan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klarifikasi dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing.

Agung menegaskan bahwa penertiban ini bertujuan sebagai langkah pembinaan dan pencegahan, bukan semata-mata untuk memberikan sanksi. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap norma sosial dan Perda.

Satpol PP, lanjut Agung, akan terus melaksanakan operasi serupa secara berkala dan kondisional, khususnya di lokasi-lokasi yang dinilai rawan pelanggaran, seperti penginapan dan fasilitas umum lainnya.

“Kami berkomitmen menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Penegakan Perda akan terus dilakukan secara rutin dan responsif berdasarkan laporan masyarakat,” pungkasnya.

Peristiwa ini diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan daerah dan norma yang berlaku, guna mewujudkan kehidupan sosial yang tertib, aman, dan harmonis.

(Rini/Mond) 

#Asusila #KabupatenPesisirSelatan

Serasinews.com, Padang — Curah hujan sedang hingga lebat yang mengguyur Kota Padang sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari (2/1/2026) mengakibatkan terjadinya jalan amblas di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 01.45 WIB dan menyebabkan akses transportasi warga setempat terputus total.

Dari hasil pemantauan di lokasi, bagian jalan yang amblas diperkirakan sepanjang 15 meter. Kerusakan terlihat cukup parah karena badan jalan runtuh ke arah sungai, sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, menyampaikan bahwa kejadian ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang berlangsung dalam waktu lama. Kondisi tersebut menyebabkan debit Sungai Batu Busuk meningkat dan menggerus tanah di sekitar struktur jalan.

“Curah hujan yang cukup tinggi sejak malam hari membuat debit sungai naik drastis. Struktur tanah di sekitar jalan menjadi labil dan tidak mampu menahan beban, sehingga terjadi amblas,” jelas Hendri.

Usai kejadian, BPBD Kota Padang bersama Babinsa, relawan Rumah Zakat, serta warga setempat segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan awal, mengamankan area, dan memasang rambu peringatan agar tidak dilalui masyarakat.

Hingga Jumat pagi, petugas masih melakukan pemantauan secara intensif. Hujan yang masih turun dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi tanah dan memicu longsor susulan di sepanjang aliran sungai.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, kejadian ini berdampak besar terhadap mobilitas warga. Jalan yang amblas merupakan akses utama masyarakat Batu Busuk menuju pusat kota dan wilayah sekitarnya. Akibat terputusnya jalur tersebut, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan memakan waktu tempuh lebih lama.

BPBD Kota Padang mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar Sungai Batu Busuk, untuk tetap waspada dan menjauhi lokasi kejadian demi keselamatan. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila menemukan tanda-tanda bahaya seperti retakan tanah, pergeseran bangunan, atau peningkatan debit air sungai secara tiba-tiba.

Saat ini, BPBD masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kajian teknis serta merencanakan langkah penanganan lanjutan agar akses jalan dapat segera dipulihkan.

(Rini/Mond) 

#Peristiwa #BanjirPadang #Padang

#Daerah

Serasinews.com, Tanah Datar – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar menetapkan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sepakat, VK, S.E., MBA, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 miliar.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01.a/L.3.17/Fd.1/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/L.3.17/Fd.2/12/2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, VK langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 30 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026, di Rutan Kelas IIB Batusangkar.

VK diangkat sebagai Direktur Perumda Tuah Sepakat melalui SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) Nomor 500/01/KPM-Perumda TS–2022 tertanggal 30 Maret 2022 untuk masa jabatan 2022–2026. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menilai tersangka mengambil sejumlah kebijakan strategis tanpa persetujuan KPM dan Dewan Pengawas, sehingga bertentangan dengan ketentuan pengelolaan BUMD.

Salah satu temuan penyidik adalah pembukaan Unit Usaha Scooter di kawasan Istano Basa Pagaruyung tanpa persetujuan KPM. Untuk membiayai usaha tersebut, tersangka diduga meminjam dana dari pihak lain sebesar Rp 100 juta, yang digunakan untuk membeli 21 unit scooter. Unit usaha tersebut dinilai tidak memiliki perencanaan bisnis yang sah.

Selain itu, tersangka juga diduga menyewakan tiga unit kendaraan milik Perumda kepada pihak ketiga secara sepihak dengan mekanisme sewa yang tidak jelas serta pembayaran yang tidak sesuai perjanjian, sehingga berpotensi merugikan perusahaan.

Dalam kasus lain, VK diduga menjual satu unit bus aset Perumda tanpa prosedur pelepasan aset yang sah. Sebagian hasil penjualan bus tersebut diketahui masuk ke rekening pribadi tersangka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penyimpangan paling signifikan ditemukan pada pengelolaan penyertaan modal daerah sebesar Rp 4 miliar yang diterima Perumda pada November 2022. Penyidik mengungkap adanya perubahan rekening secara sepihak menjadi rekening giro, dugaan pemalsuan tanda tangan, serta penggunaan rekening tersebut sebagai rekening utama kas Perumda tanpa pengawasan.

Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, dana Perumda diketahui mengalir ke sejumlah rekening, termasuk rekening pribadi tersangka dan anggota keluarganya. Penyidik juga menemukan transaksi fiktif, penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, serta pencatatan sepihak dalam pembukuan.

Pada tahun 2024, tersangka kembali diduga menjual dan menggadaikan sejumlah aset Perumda tanpa prosedur yang sah, dengan seluruh hasil penjualan dan gadai masuk ke rekening pribadinya.

Penyidikan juga mengungkap bahwa Perumda Tuah Sepakat beroperasi tanpa Rencana Bisnis dan RKAP pada tahun 2022, yang merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan tata kelola BUMD.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, kerugian keuangan negara/daerah mencapai Rp 2.318.726.788 dan masih berpotensi bertambah seiring pendalaman penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Anggiat AP Pardede, SH., MH, menegaskan bahwa pihaknya akan menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan, serta segera melimpahkan perkara ke pengadilan apabila berkas telah lengkap.

(Rini/Mond) 

#Korupsi #Hukum

Serasinews.com, Padang — Aktivitas layanan Bus Trans Padang terhenti total pada Selasa (31/12/2025) setelah para sopir melakukan aksi mogok massal di depan Balai Kota Padang, Aia Pacah. Aksi tersebut dipicu oleh belum dibayarkannya gaji sopir selama tiga bulan, serta tidak jelasnya kontrak kerja dan Bantuan Operasional Khusus (BOK) antara operator dengan Pemerintah Kota Padang.

Sebanyak 54 unit bus yang melayani Koridor 1 hingga 6 terpaksa tidak beroperasi. Kondisi ini berdampak langsung pada ribuan warga yang sehari-hari bergantung pada Trans Padang sebagai moda transportasi utama.

Krisis ini turut menyingkap persoalan serius dalam pengelolaan Trans Padang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebelumnya menemukan permasalahan tata kelola operasional dengan nilai anggaran mencapai Rp5,291 miliar. Temuan tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan tersendatnya pembayaran hak sopir dan ketidakstabilan operasional layanan.

Para sopir menyatakan permasalahan serupa telah berulang kali terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Mereka menilai lemahnya pengawasan dan manajemen menjadi akar persoalan yang hingga kini belum dibenahi secara menyeluruh.

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (30/12/2025) tidak mendapat tanggapan.

Mogok massal ini menjadi sinyal darurat bagi Pemerintah Kota Padang. Selain merugikan sopir, lumpuhnya Trans Padang juga mengorbankan kepentingan publik. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar layanan transportasi massal tersebut dapat kembali berjalan dan dikelola secara profesional.

(Rini/Mond)

#Peristiwa #MogokKerja #TransPadang

#Padang

Serasinews.com, Agam – Proyek percepatan penanganan abrasi Pantai Masang, Tiku, Kabupaten Agam, terus dikebut menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025. Dalam hitungan jam menuju penutupan tahun, aktivitas di lokasi proyek tampak semakin intens demi memastikan pekerjaan berjalan sesuai target.

Pantauan di lapangan pada Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 11.00 WIB menunjukkan lalu lalang truk pengangkut batu gajah menuju kawasan pesisir Pantai Masang. Material tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penguatan garis pantai yang selama ini tergerus abrasi dan mengancam pemukiman serta fasilitas warga.

Abrasi di Pantai Masang telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat pesisir. Selain mengancam infrastruktur dan lahan produktif, kondisi ini juga meningkatkan risiko bencana, terutama saat gelombang tinggi dan cuaca ekstrem melanda wilayah pesisir barat Sumatera.

Seorang sopir truk yang ditemui di wilayah Sikabu, Kampung Tangah, mengungkapkan bahwa dirinya terlibat dalam pengangkutan material proyek.

“Saya mengangkut batu ke arah Tiku. Kegiatan ini sudah berjalan beberapa hari, dan saya baru ikut hari ini,” katanya singkat.

Menurutnya, material batu diambil dari kawasan Jalan Baru Muko-Muko, Maninjau. Informasi tersebut menjadi perhatian penting agar proses pengadaan material tetap sesuai dengan aturan yang berlaku serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Perlu Pengawasan Ketat

Sebagai proyek strategis pemerintah, penanganan abrasi Pantai Masang diharapkan tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan. Sejumlah warga menyatakan dukungan terhadap pembangunan tersebut karena dinilai penting untuk keselamatan kawasan pesisir.

“Manfaatnya jelas untuk melindungi kampung kami dari abrasi. Tapi kami berharap pengawasan tetap ketat agar tidak muncul masalah lingkungan baru,” ujar seorang warga.

Pihak pengawas proyek dan instansi terkait diharapkan terus melakukan pemantauan langsung di lapangan guna memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan hukum.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaksana proyek, aparat pengawas, serta masyarakat, proyek penanganan abrasi Pantai Masang diharapkan mampu memberikan perlindungan jangka panjang sekaligus menjadi contoh pembangunan infrastruktur pesisir yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Kabupaten Agam.

(Rini/Mond)

#Infrastruktur #SumateraBarat