Serasinews.com, PADANG – Pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca-bencana. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Naryo Widodo, mendampingi Deputi Bidang III Kemenko Infrastruktur, Rachmat Kaimuddin, melakukan tinjauan lapangan di kawasan Batang Air Dingin, Lubuk Minturun, Padang, Selasa (16/12).

Kunjungan ini bertujuan memastikan progres penanganan darurat dan rencana rekonstruksi jangka panjang berjalan sesuai target.

Langkah Tanggap Darurat
BWS Sumatera V Padang tengah fokus memulihkan fungsi sungai dan melindungi pemukiman warga sekitar. Beberapa langkah yang dijalankan antara lain:

Pemasangan bronjong dan batu boulder untuk memperkuat tebing sungai kritis.

Pembukaan alur sungai untuk mengembalikan debit normal.

Pembersihan sedimen guna meningkatkan kapasitas tampung sungai.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jangka Panjang
Selain penanganan darurat, BWS juga menyiapkan peta jalan rekonstruksi permanen untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem. Program ini mencakup:

Rekonstruksi check dam di Intake Panukahan Gadang.

Rehabilitasi check dam dan groundsill yang rusak.

Pembangunan kembali tanggul banjir (revetment) di sepanjang Batang Air Dingin, melindungi warga dan infrastruktur irigasi.

Sinergi Lintas Sektoral
Kunjungan ini menegaskan pentingnya koordinasi antara Kemenko Infrastruktur dan unit teknis di daerah. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat proses penganggaran dan konstruksi demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

(Rini)
#mengelolaairuntuknegeri #siagabencana #tanggapdarurat #sigapmembangunnegeriuntukrakyat

Serasinews.com, Padang — Pemerintah Kota Padang menetapkan kebijakan pengurangan tarif air minum bagi pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang yang terdampak banjir dan longsor tahun 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 817 Tahun 2025 sebagai bagian dari langkah pemulihan pascabencana.

Dalam kebijakan itu, pelanggan mendapatkan diskon tarif sebesar 50 persen untuk pemakaian air bersih pada blok 1 (0–10 meter kubik). Pengurangan tarif ini berlaku untuk pemakaian bulan Desember 2025, dan direalisasikan pada saat pembayaran rekening air bulan Januari 2026.

Perumda Air Minum Kota Padang menyebutkan bahwa diskon tarif tersebut hanya berlaku selama periode pembayaran 1 hingga 31 Januari 2026. Setelah melewati waktu tersebut, tarif air minum akan kembali diberlakukan normal sesuai ketentuan.

Diskon tarif air minum ini diberikan kepada pelanggan yang berada di wilayah pelayanan pusat Kota Padang dan wilayah pelayanan Utara, yang telah ditetapkan sebagai kawasan terdampak banjir dan longsor berdasarkan pendataan pemerintah daerah.

Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah bersama Perumda Air Minum terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Pengurangan tarif air minum ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Air bersih adalah kebutuhan utama, sehingga kami berupaya memastikan layanan tetap dapat diakses di tengah kondisi pascabencana,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Ia menegaskan bahwa pemberian diskon telah disusun secara selektif dan tepat sasaran. Diskon hanya berlaku untuk pemakaian dasar agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelanggan yang terdampak langsung.

Perumda Air Minum Kota Padang juga mengimbau pelanggan penerima diskon agar melakukan pembayaran rekening air tepat waktu selama bulan Januari 2026, karena sistem akan otomatis kembali ke tarif normal setelah periode tersebut berakhir.

Selain memberikan keringanan tarif, Perumda Air Minum Kota Padang memastikan pelayanan distribusi air bersih tetap berjalan normal, sembari melakukan perbaikan jaringan dan infrastruktur yang terdampak banjir dan longsor.

(Rini/Mond)
#PerumdaAirMinum #Padang

Serasinews.com, Pasaman Barat — Wujud kepedulian dan tanggung jawab Polri terhadap masyarakat terdampak bencana alam kembali ditunjukkan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H. yang mengikuti Zoom Meeting Rapat Evaluasi Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, Senin (15 Desember 2025).

Rapat evaluasi tersebut digelar sebagai respons atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Pasaman Barat. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terhambatnya aktivitas masyarakat, serta menimbulkan dampak sosial dan kemanusiaan yang signifikan.

Dalam kegiatan itu, Kapolres Pasaman Barat didampingi Wakapolres Kompol Khairul Amri Nasution dan Kasat Lantas AKP Nanin Aprilia Fitriani, serta diikuti oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat. Kehadiran lengkap jajaran pimpinan ini menegaskan keseriusan Polres Pasaman Barat dalam mendukung penanganan bencana secara terpadu dan berkelanjutan.

Evaluasi dan Strategi Pemulihan

AKBP Agung Tribawanto menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini menjadi forum penting untuk menilai langkah-langkah penanggulangan yang telah dilakukan sekaligus menyusun strategi lanjutan guna mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak.

“Penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegas Kapolres.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, mulai dari TNI, BPBD, pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat, agar seluruh bantuan dan upaya penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Polri hadir untuk memastikan sinergi antarinstansi berjalan dengan baik, sehingga bantuan dapat cepat diterima dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Polri Hadir di Tengah Masyarakat

Kapolres Pasaman Barat menegaskan bahwa peran Polri dalam penanggulangan bencana tidak terbatas pada aspek pengamanan. Kehadiran personel Polri juga mencakup bantuan evakuasi, distribusi logistik, pengaturan lalu lintas, serta pemberian rasa aman dan dukungan moril kepada warga terdampak.

“Dalam kondisi bencana, masyarakat membutuhkan kehadiran negara. Polri harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan sahabat masyarakat di saat-saat sulit,” kata AKBP Agung Tribawanto.

Komitmen Berkelanjutan

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Polres Pasaman Barat untuk terus mengawal penanggulangan bencana hingga tahap pemulihan pascabencana. Seluruh personel diminta tetap siaga, responsif, dan humanis dalam menjalankan tugas.

“Bencana bisa datang tanpa diduga, namun pelayanan dan kehadiran Polri tidak boleh terlambat. Ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa semangat Salam PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) akan terus menjadi pedoman utama Polres Pasaman Barat dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.

Dengan koordinasi yang kuat dan langkah yang terukur, Polres Pasaman Barat optimistis dapat berkontribusi maksimal dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak serta membantu masyarakat bangkit kembali dari musibah bencana alam.

(Rini/Mond)
#PasamanBarat #Polri #PolresPasamanBarat

Serasinews.com, Padang — Pemerintah Kota Padang kembali menetapkan perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor menyusul kondisi pascabencana yang masih memerlukan penanganan intensif. Perpanjangan kedua ini berlaku selama 16 hingga 22 Desember 2025.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 842 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran. Pemerintah daerah menilai bahwa sejumlah dampak bencana hidrometeorologi masih dirasakan masyarakat, sehingga langkah darurat tetap diperlukan.

Beberapa wilayah dilaporkan masih mengalami kerusakan infrastruktur, keterbatasan akses transportasi, serta belum terpenuhinya kebutuhan dasar warga terdampak. Kondisi ini mendorong Pemko Padang untuk melanjutkan status tanggap darurat guna memastikan penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi.

Selama masa perpanjangan, penanganan difokuskan pada lima aspek utama, yakni pencarian dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan tempat penampungan sementara, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana vital.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, balita, dan penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus, terutama terkait akses layanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan perlindungan sosial. Di sisi lain, perbaikan sementara infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan fasilitas umum terus diupayakan agar aktivitas warga dapat kembali berjalan.

Pelaksanaan tanggap darurat dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, BPBD, TNI-Polri, relawan, hingga organisasi kemanusiaan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan sekaligus mengantisipasi potensi bencana susulan.

Untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut, pembiayaan dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun 2025, serta dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Perpanjangan status ini mencerminkan komitmen Pemko Padang dalam mengedepankan keselamatan masyarakat serta memastikan penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan hingga kondisi dinyatakan aman.

(Rini/Mond)
#Padang #BanjirPadang #TanggapDarurat #BencanaHidrometeorologi

Serasinews.com, Padang — Menindaklanjuti keresahan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang kembali melakukan penertiban terhadap aktivitas penyakit masyarakat di kawasan Atom Center, Selasa sore (16/12/2025). Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 botol minuman beralkohol tanpa izin edar serta menghentikan kegiatan hiburan berupa live music yang dinilai mengganggu ketenteraman umum.

Penertiban dipimpin oleh jajaran Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tibum) serta Perlindungan Masyarakat (Tranmas) Satpol PP Kota Padang, menyusul adanya laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas hiburan malam dan dugaan peredaran minuman keras di lokasi tersebut.

Pelanggaran Berulang

Kepala Bidang Tibum dan Tranmas Satpol PP Kota Padang, Rozaldi Rosman, S.STP., M.Si, menjelaskan bahwa lokasi tersebut bukan kali pertama dilakukan penindakan. Meski sebelumnya telah ditertibkan, hasil pemantauan terbaru menunjukkan pelanggaran kembali terjadi.

“Tempat ini sudah pernah kita tertibkan. Namun saat pengecekan kembali, petugas mendapati adanya live music yang mengganggu ketertiban serta ditemukan belasan botol minuman beralkohol,” ujar Rozaldi.

Menurutnya, aktivitas tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan sosial di kawasan pusat aktivitas masyarakat.

Tidak Miliki Izin Edar

Saat pemeriksaan berlangsung, petugas meminta pihak pengelola menunjukkan izin peredaran minuman beralkohol. Namun, pengelola tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan yang dimaksud.

“Karena tidak bisa menunjukkan izin resmi, maka kami mengambil tindakan tegas dengan mengamankan 11 botol minuman beralkohol sebagai barang bukti,” tegas Rozaldi.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah terkait pengendalian penyakit masyarakat dan peredaran minuman keras ilegal di Kota Padang.

Proses Hukum Berlanjut

Seluruh barang bukti hasil penertiban telah diamankan di Markas Komando Satpol PP Kota Padang di Jalan Tan Malaka. Selanjutnya, barang bukti akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Penertiban ini tidak berhenti di lapangan saja. Proses hukum tetap berjalan secara prosedural,” jelas Rozaldi.

Komitmen Satpol PP

Di akhir keterangannya, Rozaldi menegaskan komitmen Satpol PP Kota Padang untuk terus menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, khususnya di kawasan yang rawan pelanggaran.

“Kami akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan memastikan wilayah Kota Padang tetap kondusif,” tutupnya.

Penertiban ini menjadi peringatan tegas bagi pelaku usaha agar mematuhi aturan yang berlaku, sekaligus bukti kehadiran pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

(Rini/Mond)

#SatpolPP #Penertiban #Padang #KetertibanUmum #MirasIlegal

Serasinews.com, Padang — Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengambil tindakan tegas terhadap seorang oknum guru Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial S (58) yang diduga terlibat perbuatan melanggar norma bersama seorang mantan pelajar laki-laki berusia 18 tahun. Yang bersangkutan kini diberhentikan sementara dari aktivitas mengajar dan sedang menjalani proses pemberhentian sebagai ASN.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.45 WIB, di kamar mandi sebuah masjid di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Keduanya diamankan oleh pengurus masjid dan warga setelah dipergoki berada di lokasi tersebut dalam kondisi mencurigakan.

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi, membenarkan bahwa S merupakan ASN aktif di lingkungan pendidikan. Ia menegaskan bahwa Disdik Sumbar tidak akan mentoleransi pelanggaran etika yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

“Sejak hari ini yang bersangkutan sudah tidak lagi melaksanakan tugas sebagai guru. Proses pemeriksaan internal sedang berjalan dan mengarah pada sanksi disiplin berat hingga pemberhentian,” ujarnya.

Menurut Habibul, tindakan oknum tersebut tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga merusak citra profesi guru dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Sementara itu, Kapolsek Bungus Teluk Kabung AKP Syamsurijal menyampaikan bahwa warga mengamankan dua pria berinisial S (58) dan LVSZ (18) beserta barang bukti berupa dua unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor. Selanjutnya, keduanya diserahkan ke Satpol PP Kota Padang untuk penanganan sesuai kewenangan.

Kasus ini mendapat perhatian luas publik karena melibatkan seorang pendidik dan terjadi di lingkungan rumah ibadah. Dinas Pendidikan Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas lembaga pendidikan dan memastikan seluruh tenaga pendidik mematuhi norma, etika, serta peraturan yang berlaku.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses penanganan oleh instansi terkait.

(Rini/Mond)
#HubunganSesamaJenis #LGBT
#OknumGuruLGBT
#DinasPendidikanSumbar

Serasinews.com, SUKABUMI — Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berinisial IY melaporkan dugaan penculikan dan penganiayaan berat ke Polres Sukabumi. Korban mengaku menjadi sasaran kekerasan setelah dituduh berselingkuh, tudingan yang disebut tidak memiliki dasar fakta.

Laporan tersebut tercatat pada Jumat, 12 Desember 2025, dengan Nomor LP/B/674/12/2025/SPKT Polres Sukabumi/Polda Jawa Barat. Dalam laporan itu, IY melaporkan tiga orang terduga pelaku berinisial UC, CI, dan satu orang lainnya, yang diduga berkaitan langsung dengan tuduhan asmara tersebut.

Kuasa hukum korban, Efri Darlin M Dachi, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyebut kliennya mengalami kekerasan fisik serius dan tekanan psikologis berat akibat peristiwa itu.

“Klien kami diduga kuat menjadi korban tindak pidana penculikan sebagaimana Pasal 328 KUHP dan penganiayaan sesuai Pasal 351 KUHP,” ujar Dachi, Senin (15/12/2025).

Tuduhan Perselingkuhan Tidak Terbukti

Menurut Dachi, kekerasan tersebut dipicu tuduhan perselingkuhan antara korban dan istri salah satu terlapor, UC. Namun setelah dilakukan penelusuran hukum, tuduhan itu dinilai tidak didukung bukti maupun fakta.

“Tidak ada saksi, tidak ada alat bukti yang menguatkan tudingan tersebut,” tegasnya.

Ia menjelaskan, satu-satunya dasar tuduhan hanyalah sebuah video singkat yang memperlihatkan korban berada di lobi area publik.

“Video itu hanya menunjukkan klien kami sedang berada di area lobi yang terbuka untuk umum, terdapat restoran dan tempat bermain anak. Klien kami hanya makan siang di salah satu tempat di Kota Sukabumi, tepatnya di Bounty. Tidak ada hal mencurigakan,” jelasnya.

Kronologi Dugaan Penculikan dan Penganiayaan

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 10 Desember 2025, sekitar pukul 19.30 WIB, saat korban masih berada di kantornya di wilayah Palabuhanratu.

Tiga terlapor diduga datang dan memaksa korban keluar dari kantor.

“Klien kami didorong dan dipukul terlebih dahulu, kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil,” kata Dachi.

Dalam kondisi terancam, korban akhirnya menuruti kemauan para pelaku. Namun kekerasan berlanjut selama perjalanan menuju wilayah Cibeureum, Kota Sukabumi.

“Selama perjalanan, klien kami yang duduk di kursi belakang terus dipukuli,” ungkapnya.

Luka Serius dan Trauma Psikologis

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami sejumlah luka, di antaranya:

Lebam di kedua pelipis mata

Pendarahan pada telinga

Bibir sobek

Luka di dagu, kepala, dan paha

Setibanya di Cibeureum, korban sempat bertemu atasannya yang menanyakan kondisi dirinya. Tak lama kemudian, para terlapor meninggalkan korban.

Saat ini, kondisi psikologis korban disebut masih sangat terguncang.

“Trauma yang dialami klien kami sangat berat. Bahkan untuk makan dan minum pun masih mengalami kesulitan,” kata Dachi.

Kuasa Hukum Tutup Komunikasi

Demi menjaga kondisi mental korban, pihak kuasa hukum memutuskan menutup sementara komunikasi dengan pihak terlapor.

“Fokus kami saat ini adalah pemulihan psikologis klien kami,” tegasnya.

Polisi Lakukan Penyelidikan

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Iptu Hartono, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Benar, laporan sudah kami terima dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” ujarnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aparatur sipil negara serta dugaan aksi main hakim sendiri yang berujung pada kekerasan. Masyarakat menantikan langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan bagi korban.

(L6)
#Penganiayaan #Penculikan #Kriminal