Serasinews.com, Jakarta — DPR RI akhirnya mengeluarkan ultimatum keras. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, memberikan waktu 30 hari kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk membongkar jaringan pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab utama banjir dan longsor mematikan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Ultimatum itu muncul usai Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran berat oleh perusahaan berizin serta operasi tambang ilegal yang mempercepat kerusakan hutan.

“Dalam Raker disebutkan Kemenhut harus segera menindak perusahaan pemegang izin dan aktivitas tambang ilegal. Segera itu bukan kata kiasan. Dalam satu bulan harus ada hasil konkret,” tegas Riyono, Rabu (10/12/2025).

Banjir Mematikan, Kerugian Membengkak hingga Rp10 Triliun

Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra telah memporak-porandakan infrastruktur dan ekonomi lokal. Kerugiannya ditaksir mencapai lebih dari Rp10 triliun. Ratusan warga tewas, sementara ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

Sejumlah wilayah masih terisolasi, membuat proses evakuasi dan penyaluran bantuan berlangsung lambat.

Paparan Menhut Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Lapangan

Riyono menilai paparan Menteri Kehutanan belum menggambarkan situasi sebenarnya. Banyak data yang disampaikan dianggap belum valid dan tidak mencerminkan tingkat kerusakan yang sesungguhnya.

“Fakta lapangan menunjukkan kerusakannya jauh lebih besar. Penindakan jangan sampai kalah cepat dari bencananya,” ujarnya.

Gelondongan Kayu Mengapung: Misteri Ratusan Kubik Kayu

Video viral yang menampilkan gelondongan kayu hanyut terbawa banjir menambah kecurigaan publik. Kayu dalam jumlah besar itu diduga berasal dari aktivitas pembalakan liar, bahkan kemungkinan dari pemegang izin resmi.

Namun hingga kini, Kemenhut belum bisa menjelaskan identitas pemilik kayu tersebut.

12 Objek Hukum, Tidak Ada yang Diungkap Publik

Riyono juga menyoroti pernyataan Menhut mengenai 12 objek hukum yang tengah diproses terkait dugaan kejahatan kehutanan. Sampai saat ini, nama perusahaan maupun lokasi tambang yang dimaksud belum pernah dibuka kepada masyarakat.

“Ini menyangkut keselamatan publik. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegasnya.

Deadline 30 Hari: Pertaruhan Kepercayaan Publik

DPR menetapkan batas waktu 30 hari sebagai harga mati. Dalang illegal logging harus terungkap sebelum Masa Sidang DPR RI tahun 2026 dimulai.

“Jika sampai tahun depan masih gelap, rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Pelakunya harus muncul ke permukaan dan diproses,” pungkas Riyono.

(T)
#Kemenhut #IllegalLogging

Serasinews.com,  Padang – Curah hujan tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak dini hari Rabu (10/12/2025) membuat BPBD Kota Padang meningkatkan kewaspadaan. Debit air di sejumlah sungai utama menunjukkan tren naik, sehingga masyarakat diminta menghindari seluruh area bantaran sungai.

Hujan mulai turun sejak subuh dan hingga siang hari belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Intensitas hujan yang merata di hampir seluruh wilayah kota memicu potensi terjadinya luapan sungai, banjir bandang, dan longsor di daerah yang rentan.

“Kami mengimbau warga, terutama yang tinggal dekat sungai, untuk sementara menjauh dari bantaran. Keselamatan harus diutamakan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton.

Titik-Titik Sungai Dipantau Ketat

BPBD melaporkan bahwa peningkatan debit terjadi di sebagian besar sungai besar di Kota Padang. Meski belum ada luapan besar yang menyebabkan kerusakan, kondisi saat ini dinilai dapat berubah cepat mengikuti intensitas hujan.

Beberapa wilayah bantaran sungai yang diminta dihindari warga antara lain:

Lubuk Minturun – Bungo Pasang

Gunung Nago

Sungai Kuranji

Batu Busuak

Batang Jirak, Lubuk Begalung

Serta beberapa anak sungai di daerah rawan

“Peningkatan debit masih dalam batas terkendali, tetapi kondisi ini sangat dinamis,” jelas Hendri.

Cuaca Ekstrem dan Risiko Kiriman Air

BPBD menyoroti potensi hujan deras di wilayah hulu sungai yang dapat menimbulkan kiriman air secara tiba-tiba. Namun pantauan saat ini menunjukkan hujan justru lebih lebat di wilayah pusat kota, yang tetap berpotensi mempercepat kenaikan debit secara signifikan.

Fenomena ini menandakan adanya anomali cuaca yang membuat wilayah dataran dan permukiman padat lebih terdampak dari biasanya.

BPBD Tetap Siaga, Warga Diminta Aktif Melapor

Seluruh personel BPBD berada dalam kondisi siaga penuh. Pemantauan dilakukan secara berkala di titik rawan longsor, jalur evakuasi, dan sepanjang aliran sungai.

Masyarakat diimbau agar:

Menghindari aktivitas di bantaran sungai

Tidak berada di jembatan kecil saat debit meningkat

Segera melapor jika menemukan kenaikan air yang tiba-tiba

Menyiapkan dokumen penting dan perlengkapan darurat

Hujan masih mengguyur sebagian besar wilayah Kota Padang hingga berita ini diturunkan. Awan pekat tetap menyelimuti kota, menandakan kondisi cuaca belum stabil.

“Kami terus mengawasi situasi di lapangan. Warga diminta tetap waspada dan tidak menurunkan kewaspadaan,” tutup Hendri.

(Rini/Mond)

#BanjirPadang #BPBDPadang
#Padang

Serasinews.com, Jakarta — Bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa provinsi di Pulau Sumatera terus menimbulkan duka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data hingga Selasa petang, 9 Desember, menyebutkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 964 jiwa, bertambah tiga orang dari sehari sebelumnya. Semua korban tambahan berasal dari Provinsi Aceh, salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Sementara itu, korban hilang kini tercatat 264 orang, menurun dari 293 orang, berkat upaya pencarian intensif tim SAR gabungan.

“Evakuasi dan pencarian korban terus dilakukan meski terkendala cuaca dan medan,” ujar perwakilan BNPB.

Hampir 900 Ribu Warga Mengungsi
Dampak bencana juga terlihat dari lonjakan pengungsi yang kini mencapai 894.101 jiwa, tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warga terpaksa meninggalkan rumah akibat banjir, longsor, dan rusaknya akses jalan, serta kini bertahan di posko darurat, sekolah, masjid, maupun tenda pengungsian. Kondisi pengungsian masih membutuhkan perhatian terkait ketersediaan makanan siap saji, air bersih, layanan kesehatan, sanitasi, dan perlindungan bagi anak-anak serta lansia.

Distribusi Bantuan Meningkat
BNPB melaporkan percepatan distribusi logistik. Hingga pukul 14.00 WIB, tercatat:

3 pengiriman darat dengan total 14,08 ton

17 pengiriman udara dengan total 17,54 ton

Total bantuan yang didistribusikan dalam sehari mencapai 31,62 ton, sebagian besar berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok.

BBM dan Bahan Makanan Dikirim TNI AU
TNI Angkatan Udara juga dikerahkan untuk wilayah terisolasi:

20 drum BBM solar (4 ton) via pesawat CN TNI AU

10 ton bahan makanan via pesawat Hercules

Bantuan tiba di Bandara Rambele, Aceh, dan langsung disalurkan ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, yang sempat terisolasi akibat putusnya jalur darat.

Operasi Kemanusiaan Diperluas
BNPB memastikan operasi kemanusiaan terus dilakukan, termasuk pencarian korban hilang, pemulihan akses logistik, pelayanan kesehatan darurat, dan pendataan kerusakan rumah serta fasilitas umum. Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap waspada karena potensi cuaca ekstrem masih tinggi.

(Rini/Mond)
#BNPB
#UpdateKorbanBanjirSumatera
#BanjirSumatera

Serasinews.com, Padang — Hamparan kayu gelondongan yang menguasai pesisir Pantai Padang pascabanjir bandang masih memunculkan pertanyaan besar: apakah kayu-kayu itu hanyut akibat derasnya arus dari hulu, atau justru menjadi jejak praktik illegal logging yang selama ini terpendam?

Untuk memastikan jawabannya, tim gabungan dari KSDA Sumbar, PKH, tim penerbitan kawasan hutan, Mabes Polri, hingga Polda telah turun melakukan penyelidikan. Kepala Balai KSDA Sumbar, Hartono, menegaskan bahwa kesimpulan baru akan ditetapkan setelah investigasi tuntas.

“Kami ingin benar-benar memastikan asal kayu ini, apakah dari hulu atau ada faktor lain,” ujar Hartono di Posko Penanggulangan Bencana Kemenhut, Selasa (9/12/2025).

Sampel Kayu Diuji di Laboratorium

Sejumlah sampel kayu dari titik berbeda di Pantai Padang kini tengah menjalani uji forensik kehutanan. Pemeriksaan ini akan mencocokkan karakter kayu dengan tegakan di kawasan hulu, terutama daerah Palembayan hingga Kota Padang—wilayah yang diduga dilalui material banjir.

Koordinasi lintas lembaga terus dilakukan untuk menelusuri akar penyebab bencana, termasuk potensi kerusakan hutan yang ikut memperburuk dampak banjir.

3.327 Ton Sampah, 1.100 Ton Berupa Kayu

Di saat penyelidikan berjalan, Pemkot Padang berkejaran dengan waktu menangani tumpukan material pascabencana. Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, mencatat total sampah mencapai 3.327 ton, dan 1.100 ton di antaranya adalah kayu gelondongan.

“Beberapa titik pantai seperti ditelan oleh lautan kayu,” kata Fadelan.

Alih-alih dibuang ke TPA, sebagian besar kayu justru dimanfaatkan kembali agar dampaknya tidak menambah beban lingkungan.

Kayu Diolah Warga dan Disalurkan ke Industri

Warga pesisir ikut mengumpulkan kayu-kayu tersebut. Banyak yang memanfaatkannya sebagai bahan bakar untuk usaha kecil, sementara sebagian besar lainnya disalurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif.

“Kami ingin memaksimalkan pemanfaatan kayu, bukan menambah volume ke TPA,” jelas Fadelan.

Strategi 3R dan Target Sembilan Hari

Tim LPS bersama bank sampah menerapkan pemilahan sejak hari pertama, menggunakan prinsip 3R untuk mempercepat pemulihan. Upaya ini meringankan beban armada pengangkut dan mempercepat normalisasi area terdampak. Zona penanganan disebar ke banyak titik dengan target pembersihan selesai dalam sembilan hari.

Menunggu Jawaban Penting

Di tengah upaya pemulihan, kayu-kayu yang awalnya menjadi simbol kerusakan kini beralih menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi warga dan industri. Namun satu hal masih menggantung:

Apakah tumpukan kayu itu benar-benar hasil dari banjir besar, ataukah bukti nyata kerusakan hutan yang selama ini tak terungkap?

Hasil uji forensik kini menjadi kunci, dan publik menunggu kepastian itu.

(Rini/Mond)
#BKSDA #IllegalLogging
#BanjirPadang
#

Serasinews.com, Padang — Keramaian Pasar Raya Padang mendadak berubah tegang pada Selasa (9/12/2025) siang ketika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang kembali melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di area yang telah ditetapkan sebagai zona larangan berdagang. Suara protes pedagang dan imbauan petugas bersahut-sahutan di tengah padatnya aktivitas pasar.

Operasi kali ini dipimpin Kasi Operasional Satpol PP, Harvi Dasnoer, dengan menyasar badan jalan, trotoar, hingga area parkir—lokasi yang kerap ditempati pedagang meski telah beberapa kali ditertibkan. Banyak pedagang kedapatan kembali membuka lapak setelah petugas meninggalkan lokasi sebelumnya, sehingga memicu kemacetan dan mengganggu pejalan kaki.

Saat petugas meminta para pedagang berpindah ke lokasi yang telah disediakan, sebagian besar merespons dengan penolakan. Mereka mengaku kesulitan menarik pembeli bila dipindahkan ke tempat resmi. Adu argumentasi pun tak terhindarkan, membuat situasi sempat memanas.

Meski demikian, Satpol PP tetap memilih menyampaikan imbauan secara persuasif, menegaskan bahwa penertiban bukan upaya menghalangi pedagang mencari nafkah, melainkan langkah penataan agar Pasar Raya tetap tertib dan aman.

“Kami memahami kebutuhan masyarakat, tetapi aturan harus tetap berjalan untuk menjaga kepentingan bersama,” ujar Harvi di tengah pelaksanaan penertiban.

Setelah beberapa kali peringatan tidak diindahkan, petugas akhirnya mengamankan belasan lapak beserta perlengkapannya ke Mako Satpol PP Kota Padang untuk diproses PPNS sesuai aturan yang berlaku.

Kasat Pol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, menambahkan bahwa upaya menata Pasar Raya bukanlah kebijakan dadakan. Proses panjang berupa sosialisasi, himbauan, serta dialog telah dilakukan jauh sebelum penertiban rutin dilaksanakan.

“Penertiban ini bukan untuk menyulitkan pedagang, tetapi agar Pasar Raya menjadi ruang bersama yang tertib dan nyaman. Jika dibiarkan, yang rugi bukan hanya pengguna jalan, tapi juga pedagang yang sudah patuh aturan,” ujar Chandra.

Ia memastikan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sesekali, dan menegaskan bahwa Satpol PP selalu terbuka untuk berdialog dengan para pedagang guna mencari solusi yang adil.

Operasi akhirnya berakhir tanpa bentrok fisik, namun menyisakan kekecewaan di kalangan pedagang. Penertiban ini menjadi sinyal kuat bahwa penggunaan fasilitas umum secara ilegal tidak akan ditoleransi, dan penataan Pasar Raya akan tetap dilanjutkan.

(Rini/Mond)
#PKL #PolPP #Padang

Serasinews.com, Padang – Suara gemuruh air cokelat pekat masih mendominasi aliran Sungai Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Sungai yang selama puluhan tahun menjadi penopang kehidupan warga kini berubah seketika. Lebarnya melebar drastis hingga 30–50 meter, menggerus tanah-tanah yang dulu menjadi fondasi kokoh bagi permukiman penduduk.

Di kawasan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, kerusakan tampak nyata. Lima rumah warga hilang tersapu banjir, dua lainnya hancur berat. Puing bangunan, kayu berserakan, dan timbunan lumpur tebal menjadi saksi bisu kedahsyatan banjir bandang yang menerjang pada 26–27 November 2025.

“Berdasarkan laporan tim satgas di lapangan, terdapat lima rumah yang hanyut dan dua mengalami kerusakan berat,” ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Thomas Nifinluri, saat meninjau lokasi bencana, Selasa (9/12/2025).

DAS Kuranji: Jalur Air Besar yang Mengamuk

Sungai Kuranji merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kawasan Air Dingin seluas sekitar 21 ribu hektare berdasarkan data BPDAS Agam Kuantan. Wilayah itu terdiri atas:

APL: 9.069,93 ha

Hutan lindung: 2.888,36 ha

Suaka margasatwa: 9.263,74 ha

Tubuh air: 106,16 ha

DAS sepanjang 24 km ini membentang dari hulu hingga muara di pesisir Kota Padang. Menurut Thomas, sekitar 50 persen wilayah DAS berada dalam kawasan konservasi dan kawasan industri, sementara sisanya merupakan APL dan area air.

Bencana ini tidak hanya menyapu permukiman, tetapi juga mengancam ekosistem hutan, satwa liar, hingga stabilitas hidrologi kota.

Longsoran Raksasa dari Hulu: Pemicu Utama

Kepala BKSDA Sumbar, Hartono, menjelaskan bahwa pelebaran Sungai Kuranji bukan sekadar akibat luapan air, melainkan hantaman material longsoran dalam jumlah sangat besar dari kawasan hulu.

Material tersebut berupa kayu besar, lumpur pekat, batuan, dan tanah lepas yang meluncur deras dan menerjang badan sungai.

“Pelebaran sungai mencapai 50 meter akibat material besar yang terbawa dari hulu,” jelas Hartono di Posko Penanggulangan Bencana Banjir Kementerian Kehutanan di Padang.

Analisis citra satelit mengungkap adanya longsoran masif di Suaka Margasatwa Barisan, sekitar 11 kilometer dari lokasi banjir.

“Longsoran di kawasan suaka margasatwa itu jumlahnya sangat besar dan menjadi sumber masuknya gelombang material ke Sungai Kuranji,” tambahnya.

Memeriksa Penyebab: Faktor Alam atau Degradasi Hutan?

BKSDA Sumbar bersama tim PKH, Mabes Polri, dan Polda Sumbar kini terus memantau kondisi hulu. Pemeriksaan difokuskan pada:

Kondisi tutupan hutan sebelum bencana

Perubahan vegetasi dalam 1–3 minggu terakhir

Potensi aktivitas manusia yang mengganggu kawasan

“Kami akan mengecek kondisi tegakan dan tutupan lahan apakah masih baik sebelum bencana,” kata Hartono.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah bencana murni terjadi karena proses alam atau ada unsur kerusakan lingkungan yang memperparah.

Padang Dikepung Lima DAS Berisiko Tinggi

Kota Padang memiliki lima DAS besar, tiga di antaranya merupakan DAS dengan risiko banjir bandang paling tinggi. Letak geografis kota yang berada di antara Pegunungan Barisan dan pesisir Samudera Hindia menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap banjir bandang, longsor, dan aliran debris.

Perubahan Sungai Bersifat Permanen

Hartono menegaskan bahwa perubahan Sungai Kuranji bukan fenomena sementara. Struktur alur sungai telah berubah secara permanen akibat volume material longsoran yang sangat besar.

“Dengan ruasan sebesar itu dan kubikasi material yang terbawa, ini jelas bukan kejadian berskala kecil,” ujarnya.

Kondisi ini menyebabkan:

Risiko banjir susulan meningkat

Kapasitas aliran sungai berubah

Ancaman erosi dan amblesan tanah makin besar

Luka yang Dalam bagi Warga

Bagi masyarakat Tabing Banda Gadang, bencana ini bukan sekadar catatan statistik. Rumah yang hilang berarti hilangnya seluruh kehidupan mereka. Kini, warga harus memulai dari awal, sementara rasa cemas terhadap bencana susulan masih terus menghantui.

Sungai Kuranji yang dulunya menjadi sumber air, tempat mencari ikan, dan jalur kehidupan kini berubah menjadi simbol amarah alam yang belum sepenuhnya mereda.

(L6)

#Padang #BanjirPadang #SungaiKuranji

Serasinews.com, Jakarta – Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia masih mampu menangani seluruh dampak bencana tanpa bantuan asing.

Usai mengikuti agenda di Gedung DPR RI pada Selasa (9/12/2025), Puan menuturkan bahwa pemerintah telah mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk memastikan keselamatan warga dan memulihkan wilayah terdampak.

“Pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya yang diperlukan. Untuk saat ini, kita memaksimalkan bantuan dari dalam negeri,” kata Puan.

Sumber Daya Nasional Masih Memadai

Puan menyebut laporan yang diterima DPR menunjukkan bahwa stok logistik, tenaga medis, alat berat, serta tim tanggap darurat berada pada kondisi aman. Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah yang belum membuka akses bantuan internasional.

“Bantuan yang ada saat ini masih mencukupi. Kita masih mampu menangani sendiri,” tegasnya.

Menurut Puan, seluruh kementerian, lembaga negara, serta relawan telah bergerak serempak di lokasi-lokasi terdampak.

“Semua tim sudah berada di lapangan. Relawan tambahan pun sedang bersiap untuk diberangkatkan,” ujarnya.

Pemerintah Yakin dengan Kapasitas Sendiri

Nada optimistis ini sejalan dengan pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa kekuatan nasional masih lebih dari cukup untuk menangani bencana di Sumatra.

“Kita masih kuat, jadi belum perlu minta bantuan luar,” ujarnya pada Senin (8/12/2025).

Muhaimin memastikan anggaran, personel, dan peralatan penanggulangan bencana masih berada pada tingkat yang aman.

Menlu: Tawaran Bantuan Dihargai, Tapi Indonesia Mandiri

Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan bahwa sejumlah negara sahabat memang telah menawarkan bantuan. Namun pemerintah memilih untuk tetap mengandalkan kemampuan sendiri terlebih dahulu.

“Banyak yang menawarkan bantuan dan kami sangat berterima kasih. Namun Indonesia masih bisa mengatasi situasi ini,” kata Sugiono.

Ia menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap terbuka bila kondisi di lapangan memburuk.

Fokus pada Penyelamatan dan Pemulihan

Saat ini, pemerintah memusatkan perhatian pada evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan pengungsi, pendistribusian logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar. Ribuan personel gabungan terus bekerja di tengah kondisi medan yang sulit dan cuaca ekstrem.

Banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir telah merusak permukiman, fasilitas umum, dan jalur transportasi, serta memaksa ribuan warga mengungsi.

Melalui sikap tegas para pejabat negara, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri di atas kaki sendiri dalam menghadapi bencana, sembari tetap menghargai solidaritas global yang datang.

(L6)
#BencanaSumatera #PuanMaharani
#Nasional