Jakarta,Serasinews.com— Sebanyak 42 warga penghuni Ruko Marinatama (Marina) Mangga Dua, Jakarta Utara, resmi menggugat Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Gugatan diajukan terkait penerbitan sertifikat hak pakai atas lahan tempat mereka berdiri yang dinilai cacat hukum dan melanggar prosedur administrasi pertanahan.
Kuasa hukum warga, Subali, S.H., menjelaskan bahwa gugatan difokuskan pada keabsahan penerbitan hak pakai yang dinilai bertentangan dengan komitmen awal pembangunan kawasan Marinatama pada akhir 1990-an.
“Warga membeli dan menempati ruko dengan perjanjian akan memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), bukan hak pakai. Namun setelah lebih dari dua dekade, justru muncul sertifikat hak pakai atas nama pihak lain. Ini jelas melanggar ketentuan hukum agraria,” ujar Subali usai sidang kelima di PTUN Jakarta Timur, Selasa (12/11/2025).
Sidang kelima sempat ditunda untuk memberi kesempatan kedua pihak melengkapi dokumen pembuktian. Majelis hakim menekankan pentingnya menghadirkan saksi dan ahli yang kompeten untuk memperjelas duduk perkara.
Menurut Subali, pihaknya akan menghadirkan saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) guna menjelaskan aspek hukum terkait konversi tanah negara yang dinilai tidak sesuai prosedur.
“Sesuai aturan, tanah negara seharusnya dikonversi menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian Pertahanan sebelum dapat dilekati Hak Guna Bangunan (HGB). Namun dalam kasus ini, tanah langsung diterbitkan sebagai Hak Pakai, dan ini keliru secara hukum,” tegasnya.
Di tengah proses hukum yang berjalan, warga mengaku menerima surat peringatan untuk mengosongkan bangunan dari pihak Inkopal. Beberapa di antaranya bahkan melaporkan intimidasi dari orang tak dikenal setelah menghadiri persidangan.
“Langkah-langkah itu mencederai proses hukum yang sedang berlangsung. Tidak boleh ada pengosongan sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap,” kata Subali.
Sebagai upaya penyelesaian damai, warga telah mengirim surat resmi kepada Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin pada 29 Oktober 2025. Dalam surat tersebut, warga memohon agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersedia menjadi mediator antara warga dan Inkopal.
Surat yang ditembuskan ke Majelis Hakim dan Panitera PTUN itu ditandatangani oleh seluruh 42 warga dan perwakilan badan hukum penghuni ruko Marinatama.
“Kami percaya TNI adalah bagian dari rakyat, dan rakyat harus dilindungi oleh TNI. Kami berharap Menhan membuka ruang komunikasi demi penyelesaian yang adil,” ujar Subali.
Hingga kini, Kementerian Pertahanan belum memberikan tanggapan resmi atas permohonan tersebut.
Latar Belakang Sengketa
Kompleks Ruko Marinatama dibangun sejak akhir 1990-an sebagai kawasan perdagangan di bawah koordinasi Inkopal. Para penghuni membeli unit dengan harapan memperoleh SHGB. Namun hingga kini, sertifikat tersebut tak kunjung diterbitkan.
Sebaliknya, lahan justru terdaftar sebagai Hak Pakai atas nama pihak lain, yang menjadi dasar utama gugatan di PTUN.
Kuasa hukum dan warga berharap proses hukum ini berjalan adil, transparan, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak penggugat.
“Kami menempuh jalur hukum dengan itikad baik, bukan untuk berkonfrontasi. Tapi jika hak warga dilanggar, kami wajib memperjuangkannya sesuai koridor hukum,” tutup Subali.
(**)
Posting Komentar