Dirlantas Polda Sumbar Tegaskan Sinergi dengan Pers Kunci Keselamatan Berlalu Lintas

Dalam acara syukuran yang berlangsung khidmat itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, Widya Navies, menerima penghargaan langsung dari Kapolda Sumbar, Irjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada insan pers yang konsisten menghadirkan pemberitaan positif sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Namun, sorotan utama dalam kegiatan tersebut hadir dari Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol H. M. Reza Chairul Sidiq, S.I.K., M.M., yang menekankan bahwa keberhasilan lalu lintas yang tertib tidak mungkin terwujud tanpa dukungan penuh dari berbagai elemen, termasuk media.

“Pers memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Melalui pemberitaan yang edukatif dan membangun, kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dapat tumbuh lebih kuat. Sinergi inilah yang akan mempercepat tercapainya budaya berkeselamatan di jalan raya,” ujar Kombes Pol Reza dalam sambutannya.

Pers sebagai Mitra Strategis Keselamatan Jalan Raya

Reza menjelaskan, tantangan lalu lintas di Sumatera Barat sangat kompleks. Selain kondisi geografis dengan jalur berliku dan rawan longsor seperti di Sitinjau Lauik, angka kecelakaan lalu lintas juga masih menjadi perhatian serius. Menurutnya, selain penegakan hukum dan rekayasa lalu lintas, pendidikan masyarakat melalui media memiliki dampak jangka panjang yang signifikan.

“Tidak semua masyarakat bisa hadir langsung di forum penyuluhan, tapi mereka membaca berita, mendengar radio, atau melihat televisi. Di situlah peran pers menjadi strategis, sebagai jembatan edukasi yang mampu menjangkau semua lapisan,” tegas Reza.

Apresiasi untuk Mitra Strategis dan Relawan

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumbar juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah instansi yang dinilai berkontribusi besar dalam mendukung keselamatan lalu lintas, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Bapenda, Dinas Kesehatan, hingga Jasa Raharja Sumbar.

Tak hanya itu, polisi berprestasi dan masyarakat yang secara sukarela membantu mengatur arus lalu lintas di titik rawan kemacetan Sitinjau Lauik juga turut mendapat penghargaan. Menurut Reza, apresiasi ini adalah bentuk nyata bahwa keselamatan jalan raya adalah tanggung jawab bersama.

“Polisi bukan satu-satunya pihak yang menjaga lalu lintas. Kita punya mitra strategis di pemerintah daerah, swasta, bahkan masyarakat yang secara sukarela turun tangan di lapangan. Semua ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah hasil kerja kolektif,” ucapnya.

PWI Sumbar Sambut Apresiasi dengan Rasa Syukur

Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, yang juga Pemimpin Redaksi topsatu.com, menyambut penghargaan tersebut dengan penuh rasa syukur. Ia menyebut penghargaan itu bukan hanya milik dirinya, melainkan untuk seluruh insan pers di Sumbar.

“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bersinergi dengan kepolisian, khususnya Ditlantas Polda Sumbar, dalam menyampaikan informasi yang tidak hanya cepat tetapi juga mendidik masyarakat. Keselamatan berlalu lintas adalah isu yang menyentuh kehidupan semua orang,” ujar Widya.

Momen Kebersamaan di Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70

Syukuran yang mengusung tema “Lalu Lintas Modern yang Berkeselamatan Menuju Indonesia Emas” ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Sejumlah pejabat utama Polda Sumbar turut hadir mendampingi Kapolda dan Dirlantas. Dari jajaran PWI Sumbar, hadir Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie, Wakil Ketua Bidang Aset Edi Jarot, dan Sekretaris SIWO Andri Besman.

Dirlantas Polda Sumbar menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa keberhasilan membangun budaya tertib lalu lintas akan sangat menentukan kesiapan Sumatera Barat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Keselamatan bukan hanya tentang aturan, tetapi juga budaya. Mari kita jadikan lalu lintas Sumbar sebagai contoh bahwa kerja sama antara polisi, pemerintah, mitra strategis, dan pers bisa menciptakan perubahan nyata,” pungkas Kombes Pol Reza Chairul Sidiq.

(rini/mond) 

#DirlantasPoldaSumbar #PWI #Pers #SumateraBarat

Kejurprov Wushu Sumbar 2025 Meriah, Atlet Muda Sasana HBT Ukir Prestasi di GOR Haji Agus Salim

Ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan juga panggung unjuk gigi bagi atlet-atlet muda berbakat dari berbagai sasana. Mereka datang dengan semangat membara, membawa nama daerah masing-masing, sekaligus menguji hasil latihan panjang yang ditempa dengan disiplin tinggi.

Iqrar Permana Nusantara Persembahkan Emas

Salah satu sorotan utama datang dari Iqrar Permana Nusantara, atlet muda potensial yang tampil memukau di nomor Jurus Gun Shu B Putra. Gerakan jurusnya yang tegas, presisi, dan penuh tenaga membuat dewan juri tak ragu memberinya nilai tertinggi.

Dengan performa gemilang itu, Iqrar sukses meraih medali emas, sekaligus menjadi kebanggaan tidak hanya bagi sasana yang dibelanya, tetapi juga bagi kontingen Sumatera Barat secara keseluruhan.

Diva Nabila, Bertarung di Tengah Kondisi Kurang Prima

Tak kalah menarik adalah kisah perjuangan Diva Nabila, atlet putri yang turun di nomor Sanda Senior 48 kg. Meski kondisi kesehatannya tidak sepenuhnya prima, Diva tampil penuh determinasi. Hasilnya, ia berhasil menyabet medali perak untuk sasana HBT.

Semangat Diva tidak berhenti di situ. Ia kembali turun di nomor Wushu Sanda, dan sekali lagi menunjukkan keberanian serta mental baja. Dengan strategi yang disiplin dan keberanian menghadapi lawan, Diva mengamankan medali perunggu.

Raihan dua medali ini terasa istimewa, karena di baliknya tersimpan kisah keteguhan hati seorang atlet yang memilih untuk tidak menyerah pada keterbatasan.

Peran Penting Pelatih di Balik Layar

Prestasi para atlet HBT ini tentu tak terlepas dari peran pelatih yang setia menemani sejak awal persiapan. Sasana HBT berada di bawah asuhan kak Yosi dan kak Reza, yang dibantu oleh asisten pelatih Brigita Sanjaya, Dinda, dan Kennia.

Dengan metode latihan yang disiplin, penanaman mental juang, serta perhatian yang tak hanya terbatas di arena, para pelatih membentuk atlet-atlet muda agar siap menghadapi kerasnya kompetisi.

“Prestasi ini menjadi bukti kerja sama yang baik antara atlet dan pelatih. Kami ingin terus membimbing mereka agar lebih siap menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi di masa depan,” ujar salah seorang pelatih HBT usai pertandingan.

Harapan untuk Masa Depan Wushu Sumatera Barat

Bagi tim pelatih, keberhasilan di Kejurprov ini hanyalah permulaan. Mereka berpesan agar para atlet tidak cepat puas dan terus meningkatkan kemampuan. Sebab, perjalanan masih panjang dan tantangan yang lebih besar menanti, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi atlet lain untuk berlatih lebih giat, serta menjadi pemicu lahirnya lebih banyak prestasi wushu dari Sumatera Barat di masa mendatang,” tutup pelatih tersebut penuh optimisme.

Ajang Pembibitan Atlet Unggulan

Kejurprov Wushu Sumbar 2025 sekaligus memperlihatkan bagaimana olahraga bela diri asal Tiongkok ini semakin berkembang pesat di Ranah Minang. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi tempat pembibitan bagi atlet-atlet baru yang berpotensi mengharumkan nama daerah di kancah nasional, bahkan internasional.

Dengan dukungan pemerintah daerah, KONI, serta kerja keras para pelatih dan atlet, wushu Sumatera Barat diyakini mampu melahirkan generasi emas yang akan mengibarkan bendera merah putih di masa depan.

(Nk/Mond)

#Olahraga #WushuTags

Dirlantas Polda Sumbar Gaungkan Gerakan “Patuh Pajak”, Bagikan Helm Gratis untuk Wujudkan Keselamatan dan Tertib Lalu Lintas

Pajak untuk Membangun Negeri

Dalam arahannya, Kombes Pol. H.M. Reza menegaskan bahwa pajak bukan sekadar angka yang dibayarkan warga, melainkan fondasi nyata bagi pembangunan negeri. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga kesejahteraan rakyat.

“Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Dari pajak inilah kita bisa membangun jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujar Kombes Pol. H.M. Reza dengan penuh semangat.

Langkah Ditlantas Polda Sumbar ini mendapat apresiasi karena memadukan sisi edukasi dan aksi nyata. Bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pembangunan daerah tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Helm Gratis, Simbol Kepedulian terhadap Keselamatan

Tidak berhenti pada kampanye pajak, Kombes Pol. Reza juga menaruh perhatian pada aspek keselamatan lalu lintas. Melalui kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Sumbar membagikan helm gratis kepada para pengendara motor yang kedapatan tidak mengenakan pelindung kepala.

Langkah ini bukan semata bentuk penegakan hukum, melainkan juga pendekatan persuasif agar masyarakat lebih peduli pada keselamatan.

“Dengan menggunakan helm, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari risiko kecelakaan, tetapi juga menunjukkan rasa sayang kepada keluarga yang menunggu di rumah. Keselamatan adalah prioritas, dan helm adalah pelindung sederhana namun vital,” jelasnya.

Atmosfer kegiatan berlangsung hangat. Banyak pengendara yang awalnya merasa malu karena tidak mengenakan helm, justru pulang dengan rasa lega sekaligus berterima kasih setelah diberi helm gratis.

Sambutan Positif dari Masyarakat

Gerakan “Patuh Pajak” disertai pembagian helm gratis itu mendapat sambutan positif dari masyarakat Sumatera Barat. Banyak warga yang menilai pendekatan humanis Ditlantas Polda Sumbar di bawah arahan Kombes Pol. Reza lebih menyentuh hati, karena tidak sekadar menegur, tetapi juga memberikan solusi nyata.

“Biasanya kalau tidak pakai helm langsung ditilang, tapi kali ini malah diberi helm gratis. Saya merasa lebih dihargai dan jadi termotivasi untuk selalu pakai helm,” ungkap salah seorang pengendara yang menerima helm.

Komitmen untuk Lalu Lintas yang Tertib dan Aman

Kombes Pol. H.M. Reza menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus digalakkan secara berkelanjutan. Menurutnya, membangun budaya tertib lalu lintas dan kepatuhan pajak tidak bisa dilakukan dalam sekali kegiatan, melainkan membutuhkan kesinambungan serta keterlibatan semua pihak.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Kami ingin mengubah mindset masyarakat bahwa membayar pajak dan taat aturan lalu lintas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang lebih maju, tertib, dan aman,” pungkasnya.

Dengan semangat humanis yang digagas Kombes Pol. H.M. Reza, Ditlantas Polda Sumbar berupaya menjadikan jalan raya bukan hanya sekadar ruang lalu lintas kendaraan, tetapi juga wadah edukasi, kedisiplinan, serta kepedulian antarwarga.

(Mond)

#DirlantasPoldaSumbar #PatuhPajak #SumateraBarat #KeselamatanLalulintas

Kelok 9 Sempat Lumpuh Akibat Longsor Selama Hampir 10 Jam, Jalur Sumbar–Riau Kini Kembali Lancar

Longsor Terjadi Saat Malam Hujan Deras

Peristiwa longsor dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekitarnya sejak sore, membuat tebing di kawasan Kelok 9 tak mampu menahan beban air. Tanah bercampur batu kemudian runtuh menutup badan jalan.

Material longsor yang menimbun jalur tak hanya berupa tanah gembur, tetapi juga bongkahan batu berukuran cukup besar. Hal ini membuat jalanan selebar dua jalur di flyover Kelok 9 benar-benar tidak bisa dilewati kendaraan.

Pembersihan Berlangsung Hingga Dini Hari

Kapolres Lima Puluh Kota, AKBP Syaiful Wachid, mengungkapkan upaya pembersihan langsung dilakukan begitu laporan masuk. Alat berat diturunkan ke lokasi untuk mengangkat material yang menutup jalan. Proses evakuasi material berlangsung berjam-jam di tengah kondisi hujan dan minim cahaya.

“Alhamdulillah, jalur sudah bisa dilalui kembali pada pukul 05.51 WIB,” ujar Kapolres kepada wartawan, Jumat (19/9).

Hampir sepuluh jam penuh, jalur strategis yang dikenal rawan longsor ini tertutup total. Petugas gabungan dari kepolisian, BPBD, hingga Dinas PUPR berjibaku sepanjang malam agar arus lalu lintas bisa segera pulih.

Jalur Vital Sumbar–Riau Kembali Normal

Pantauan pada Jumat pagi, arus kendaraan yang melewati flyover Kelok 9 sudah kembali lancar. Video yang diterima redaksi memperlihatkan kendaraan pribadi, bus antarkota, hingga truk logistik sudah bisa melintas tanpa hambatan berarti. Akses dibuka dua arah dan tidak ada antrean panjang.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa longsor tersebut. Beberapa kendaraan yang sempat terjebak di sekitar lokasi dievakuasi dengan selamat.

Kelok 9, Jalur Indah yang Rawan Bencana

Flyover Kelok 9 merupakan salah satu ikon infrastruktur Sumatera Barat. Jalur ini bukan hanya penting sebagai penghubung ekonomi Sumbar–Riau, tetapi juga populer sebagai destinasi wisata dengan pemandangan perbukitan yang menawan. Namun, posisinya yang membelah perbukitan membuat kawasan ini kerap menjadi titik rawan longsor terutama saat musim hujan.

Hujan dengan intensitas tinggi memang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya longsor di kawasan ini. Tanah yang jenuh air akan mudah meluncur dari tebing, terutama pada area dengan kemiringan curam.

Imbauan untuk Pengguna Jalan

Pihak kepolisian bersama instansi terkait mengimbau masyarakat yang melintas di jalur Sumbar–Riau melalui Kelok 9 agar selalu berhati-hati, terutama saat kondisi hujan deras. Selain mengantisipasi longsor, jarak pandang yang terbatas dan jalan licin juga berpotensi menimbulkan kecelakaan.

“Bagi pengguna jalan, kami imbau untuk selalu waspada dan memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan,” tambah AKBP Syaiful.

Pentingnya Kewaspadaan Jelang Musim Hujan

Peristiwa longsor di Kelok 9 menjadi pengingat bahwa jalur vital ini membutuhkan perhatian ekstra, baik dari sisi pemeliharaan infrastruktur maupun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan curah hujan yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa minggu ke depan, potensi longsor susulan tidak bisa diabaikan.

(Mond/rini) 

#Peristiwa #Longsor #Kelok9 #SumateraBarat

Zigo Rolanda Bersama Kementerian PU Pastikan Perbaikan Jalan Simpang III Silaut – Silaut III dengan Anggaran Rp29,8 Miliar

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat. Menurutnya, perjuangan panjang untuk mengusulkan dan memastikan masuknya ruas jalan strategis Silaut dalam program nasional akhirnya membuahkan hasil.

“Jalan Silaut ini adalah jalur vital yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi, pertanian, dan perikanan masyarakat. Selama bertahun-tahun, warga harus menghadapi kondisi jalan yang rusak parah, licin saat hujan, bahkan sulit dilalui kendaraan bermuatan hasil tani. Dengan adanya pembangunan ini, aksesibilitas akan meningkat signifikan dan otomatis mendorong geliat ekonomi masyarakat,” ujar Zigo.

Jalur Vital bagi Ekonomi dan Distribusi Hasil Pertanian

Ruas jalan Simpang III Silaut – Silaut III bukan sekadar penghubung antarwilayah, tetapi juga urat nadi bagi pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Kecamatan Silaut dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi, jagung, kelapa sawit, serta hasil perikanan laut dan perairan umum.

Namun, selama ini hasil pertanian dan tangkapan nelayan sering terkendala untuk sampai ke pasar karena jalan yang rusak berat. Tidak jarang kendaraan pengangkut mogok, biaya transportasi membengkak, hingga harga jual hasil tani menjadi tidak stabil.

Dengan pembangunan jalan senilai hampir Rp30 miliar tersebut, masyarakat berharap distribusi hasil produksi akan lebih lancar. Hal ini bukan hanya mempercepat mobilitas barang, tetapi juga menekan ongkos distribusi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Peran Strategis Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR

Keberhasilan memasukkan ruas Silaut ke dalam program IJD Tahap I tak lepas dari sinergi Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Komisi V yang membidangi infrastruktur memang menjadi jembatan aspirasi daerah dalam mendapatkan dukungan anggaran pusat.

Zigo Rolanda menegaskan bahwa program ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah pusat dan DPR RI dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang masih tertinggal secara infrastruktur.

“Pesisir Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Tetapi potensi itu tidak akan maksimal tanpa infrastruktur memadai. Kehadiran program IJD ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Zigo.

Harapan Penyelesaian Tepat Waktu

Dengan nilai proyek mencapai Rp29,82 miliar, masyarakat tentu menaruh harapan besar agar pembangunan berjalan sesuai target. Zigo Rolanda juga menekankan pentingnya pengawasan agar pekerjaan dilakukan dengan kualitas terbaik dan selesai tepat waktu.

Ia berharap, manfaat jalan baru bisa segera dirasakan masyarakat, baik dalam menunjang transportasi sehari-hari, mempercepat arus perdagangan, hingga memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Silaut.

“Jalan ini bukan hanya akses, tetapi juga pembuka peluang. Jika infrastruktur baik, maka investasi bisa masuk, pariwisata tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutup Zigo.

Dengan adanya proyek pembangunan jalan Simpang III Silaut – Silaut III melalui program IJD ini, Kabupaten Pesisir Selatan kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ke depan, peningkatan kualitas jalan diharapkan akan menjadi langkah awal bagi pembangunan infrastruktur yang lebih merata di daerah pesisir selatan Sumatra Barat.

(Mond/rini) 

#Infrastruktur #SumateraBarat

Dewan Pers Tegaskan UU ITE Tak Batasi Wartawan: “Beritakan Fakta, Jangan Takut”

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, usai menghadiri Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (18/9/2025).

“UU ITE tidak mengancam kebebasan pers sepanjang wartawan berpegang teguh pada 11 pasal kode etik jurnalistik,” kata Totok, menepis kekhawatiran yang selama ini membayangi jurnalis di lapangan.

Dewan Pers Jadi Benteng Utama Wartawan

Totok menegaskan, jika ada kasus penangkapan wartawan dengan alasan melanggar UU ITE terkait pemberitaan, aparat penegak hukum tidak bisa bertindak sepihak. Mereka wajib berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk memastikan apakah kasus tersebut termasuk dalam ranah sengketa pers atau tidak.

“Aparat akan komunikasi ke Dewan Pers apakah penangkapan itu masuk dalam ranah sengketa pers. Jika berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, jangan takut bertugas,” ujarnya.

Ia menekankan, Dewan Pers akan selalu menjadi benteng terdepan dalam melindungi jurnalis yang bekerja sesuai dengan kaidah pers. Dengan kata lain, wartawan tidak perlu cemas menghadapi kriminalisasi apabila mereka menyajikan berita berdasarkan fakta dan memenuhi standar etik.

Kode Etik Jurnalistik: Payung Hukum yang Kuat

Lebih jauh, Totok menjelaskan bahwa 11 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) telah diuji secara ketat. Seluruh pasal itu, kata dia, mengatur prinsip-prinsip dasar seperti independensi, keberimbangan, verifikasi, dan larangan menerima suap.

“Di dalam kode etik jurnalistik tidak ada satupun pasal yang melanggar dan mengarah pada kasus pencemaran nama baik sebagaimana yang direvisi di dalam UU ITE,” jelasnya.

Menurutnya, selama wartawan menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, mereka tetap berada dalam koridor perlindungan UU Pers. Bahkan bila harus memberitakan kejadian buruk di sebuah instansi atau pihak tertentu, jurnalis tetap memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Pesan untuk Wartawan: Jangan Takut Memberitakan Fakta

Totok menyampaikan pesan khusus bagi para jurnalis agar tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran.

“Itu jelas ya. Kalau memang kejadian buruk di sebuah instansi, jangan takut memberitakan karena khawatir kena UU ITE. Kalau memang buruk ya beritakan saja. UU Pers melindungi, dan Dewan Pers akan menjadi yang terdepan,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa fungsi pers sebagai pilar demokrasi harus tetap berjalan tanpa dibatasi ketakutan berlebihan terhadap jeratan hukum.

Latar Belakang: Kontroversi UU ITE dan Kebebasan Pers

Sejak pertama kali diberlakukan, UU ITE memang kerap menuai kritik. Beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, dianggap multitafsir dan rawan digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat, termasuk wartawan.

Revisi demi revisi telah dilakukan, namun kekhawatiran masih muncul di kalangan jurnalis. Banyak kasus sebelumnya yang membuat wartawan terseret perkara hukum karena pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu.

Dengan penegasan Dewan Pers ini, diharapkan para wartawan lebih percaya diri dalam menjalankan tugas jurnalistik, terutama dalam melaporkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kepentingan publik, meskipun pahit atau merugikan pihak tertentu.

Pernyataan Dewan Pers menjadi sinyal kuat bahwa pers Indonesia tetap memiliki perlindungan hukum yang kokoh. Wartawan diminta untuk tidak berhenti menyuarakan kebenaran hanya karena bayang-bayang UU ITE. Selama berpegang pada kode etik, kebebasan pers tetap terjaga, dan Dewan Pers berkomitmen untuk berdiri di garda terdepan membela insan pers.

(Mond)

#DewanPers #UUITE #Jurnalis #Nasional