Serasinews.com, Jakarta - Suasana politik di Riau mendadak mencekam pada Senin malam (3/11/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret nama besar Gubernur Riau Abdul Wahid. Dalam operasi senyap tersebut, sedikitnya 10 orang diamankan, termasuk sejumlah pejabat penyelenggara negara.
Operasi Senyap di Bumi Lancang Kuning
Informasi awal dibenarkan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menyebutkan bahwa tim penyidik bergerak cepat di wilayah Riau dan sekitarnya.
“Saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut Budi, dalam operasi tersebut KPK juga menyita sejumlah alat bukti penting. Walau belum dirinci bentuknya, barang-barang yang diamankan diyakini berkaitan erat dengan dugaan transaksi suap atau gratifikasi.
KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap pihak-pihak yang ditangkap termasuk apakah Abdul Wahid akan langsung ditetapkan sebagai tersangka atau masih berstatus saksi dalam penyelidikan awal.
Konfirmasi Langsung dari Pimpinan KPK
Kabar penangkapan ini cepat merebak di Jakarta. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan operasi tersebut ketika dikonfirmasi awak media.
“Ya,” ujarnya singkat, memastikan bahwa OTT memang melibatkan Gubernur Riau.
Tak lama berselang, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, turut mengonfirmasi peristiwa itu.
“Benar, sementara masih berproses,” kata Setyo melalui pesan singkat kepada wartawan.
Meski pihak KPK masih menutup rapat detail kasus yang tengah diusut, sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa operasi tersebut telah direncanakan sejak beberapa pekan lalu. Diduga kuat, tim penindakan telah memantau aliran dana dan komunikasi sejumlah pejabat daerah yang terkait dengan proyek infrastruktur di Riau.
Bagian dari Rangkaian Panjang OTT KPK Tahun Ini
OTT terhadap Abdul Wahid bukanlah yang pertama di tahun 2025. Sebaliknya, ini menjadi OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun, menandai tahun yang kembali panas dalam pemberantasan korupsi di tanah air.
Maret 2025, KPK menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Juni 2025, operasi digelar terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Awal Agustus 2025, OTT besar dilakukan secara serentak di Jakarta, Kendari, dan Makassar, terkait korupsi proyek RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
13 Agustus 2025, giliran Jakarta menjadi lokasi OTT terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kasus kelima menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.
Dan kini, OTT keenam yang mengguncang Provinsi Riau langsung menyentuh pucuk tertinggi pemerintahan daerah.
Guncangan Politik di Riau
Penangkapan Gubernur Abdul Wahid jelas bukan perkara kecil. Sosok yang dikenal dekat dengan kalangan birokrat dan pengusaha lokal itu kini harus menghadapi ujian besar dalam karier politiknya. Belum ada keterangan resmi mengenai lokasi penangkapan, namun sumber internal di lingkungan Pemprov Riau menyebutkan, penyidik KPK bergerak cepat pada sore menjelang malam, menyasar beberapa titik strategis di Pekanbaru dan sekitarnya.
“Petugas datang dengan cepat, suasananya tegang tapi terukur. Tidak ada perlawanan,” ungkap seorang sumber yang enggan disebut namanya.
Bagi warga Riau, kabar ini menjadi pukulan keras. Sebab, nama Abdul Wahid selama ini sering dikaitkan dengan sejumlah proyek besar daerah, termasuk pembangunan infrastruktur strategis dan program pengelolaan sumber daya alam.
Menanti Langkah KPK Selanjutnya
Kini, publik menunggu langkah KPK berikutnya. Apakah Abdul Wahid akan segera ditetapkan sebagai tersangka, atau justru ada figur lain yang lebih besar di balik kasus ini?
Yang jelas, lembaga antirasuah di bawah pimpinan Setyo Budiyanto tampak sedang berusaha mengembalikan kepercayaan publik lewat sederet OTT yang dilakukan sepanjang tahun ini.
KPK berjanji akan memberikan penjelasan resmi setelah seluruh proses pemeriksaan awal rampung.
“Semua pihak yang diamankan akan diperiksa secara intensif, dan kami akan umumkan hasilnya setelah 1x24 jam,” ujar Budi Prasetyo menegaskan.
Sementara itu, situasi di lingkungan Kantor Gubernur Riau dilaporkan mulai ramai sejak kabar OTT merebak. Sejumlah pejabat dan staf memilih menutup diri dari media, menunggu kepastian hukum sang gubernur.
Awal dari Akhir?
Kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa KPK belum kehilangan taji dalam memburu pelaku korupsi di level daerah. OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid bukan hanya menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus serupa, tetapi juga menegaskan bahwa praktik suap dan jual-beli proyek masih mengakar di berbagai lini pemerintahan.
Apakah ini awal dari babak baru pemberantasan korupsi di Riau atau justru awal dari pengungkapan kasus yang lebih besar lagi?
Semua mata kini tertuju pada Gedung Merah Putih KPK.
(L6)
#OTTKPK #KPK #GubernurRiauKenaOTTKPK
Posting Komentar