Serasinews.com, Dharmasraya – Jalan menuju perkebunan PT TKA di Kecamatan Asam Jujuhan, Senin (11/01), dipenuhi warga dari Nagari Alahan Nan Tigo dan Nagari Lubuk Besar. Mereka datang membawa satu pesan tegas: hak kebun plasma 20 persen harus segera direalisasikan.

Sejak pagi hari, ratusan warga berkumpul dan membentangkan spanduk tuntutan di sepanjang akses jalan perusahaan. Tulisan-tulisan bernada protes dan seruan kepatuhan hukum menjadi penanda bahwa aksi ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan tuntutan atas hak yang selama ini dinilai terabaikan. Aparat keamanan terlihat berjaga, memastikan aksi berjalan aman dan terkendali.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergiliran, masyarakat membeberkan dasar tuntutan mereka. PT TKA diketahui menguasai lahan perkebunan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) seluas 12.341,4583 hektare, sebagaimana tercantum dalam SK HGU Nomor 04 Tahun 1986 dan Sertifikat HGU Nomor 03. Dengan luasan tersebut, perusahaan berkewajiban menyediakan kebun plasma seluas 2.468,29166 hektare bagi masyarakat sekitar.

Warga menilai kewajiban tersebut merupakan amanat regulasi yang tidak dapat diabaikan. Mereka menyebut, hingga kini realisasi kebun plasma masih belum memberikan kepastian, padahal perusahaan telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama.

Sejumlah spanduk aksi secara gamblang mencantumkan rujukan hukum, di antaranya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011 serta Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pul. Bagi warga, pencantuman aturan dan putusan pengadilan itu menjadi penegasan bahwa tuntutan mereka memiliki dasar hukum yang jelas.

Masyarakat berharap keberadaan perusahaan besar di wilayah mereka tidak hanya meninggalkan jejak eksploitasi lahan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Kebun plasma dipandang sebagai jalan bagi warga untuk ikut merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya di tanah mereka sendiri.

“Perusahaan boleh berusaha, tapi hak masyarakat jangan diabaikan. Kami hanya meminta apa yang seharusnya kami terima,” kata salah seorang warga dalam orasinya.

Aksi damai tersebut berakhir tanpa insiden. Warga menyatakan akan terus menunggu itikad baik dari pihak perusahaan serta peran aktif pemerintah daerah dan instansi terkait. Mereka berharap persoalan kebun plasma ini dapat diselesaikan secara transparan dan berkeadilan, sebelum konflik berkepanjangan tak terhindarkan.

(Mond/Rini)

#Peristiwa #Demonstrasi #Daerah

#KabupatenDharmasraya

Serasinews.com, Jakarta – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat, Andre Rosiade, mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (12/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) terkait maraknya aktivitas penambangan ilegal di Sumatera Barat.

Andre menegaskan, kedatangannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk keseriusan dalam mendorong penanganan menyeluruh terhadap praktik tambang ilegal yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

“Agenda utama kami adalah koordinasi dengan Dittipidter Bareskrim Mabes Polri terkait kasus penambangan ilegal di Sumatera Barat,” ujar Andre kepada wartawan.

Kasus Nenek Saudah Dinilai Hanya Permukaan

Dalam pertemuan tersebut, Andre turut menyoroti kasus penganiayaan terhadap Nenek Saudah, seorang warga Kabupaten Pasaman yang menjadi korban kekerasan setelah memprotes aktivitas tambang emas ilegal di wilayahnya.

Menurut Andre, peristiwa tersebut bukanlah kasus tunggal, melainkan hanya gambaran kecil dari persoalan yang jauh lebih besar dan telah berlangsung lama.

“Kasus Nenek Saudah itu hanya puncak gunung es. Masalah penambangan ilegal di Sumbar sudah terjadi bertahun-tahun dan bersifat masif,” tegasnya.

Ia menilai, meskipun aparat penegak hukum telah beberapa kali melakukan penindakan, praktik serupa terus berulang dengan pola yang hampir sama.

Minta Aparat Tidak Tutup Mata

Andre meminta aparat penegak hukum di Sumatera Barat tidak menutup mata terhadap keberadaan tambang ilegal yang menurutnya sudah menjadi rahasia umum di berbagai daerah.

“Semua orang tahu di mana saja aktivitas itu berlangsung. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menindak secara konsisten dan menyeluruh,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa koordinasi dengan Bareskrim bertujuan agar penanganan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan menyasar aktor intelektual dan jaringan besar di balik tambang ilegal tersebut.

Tambang Ilegal dan Ancaman Bencana

Andre juga mengaitkan aktivitas tambang ilegal dengan meningkatnya risiko bencana alam di Sumatera Barat. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tanpa izin dinilai berkontribusi besar terhadap berbagai bencana yang merugikan masyarakat.

“Tambang ilegal bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi juga menyangkut keselamatan manusia. Longsor, banjir bandang, dan pendangkalan sungai memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ini,” katanya.

Dorong Penegakan Hukum Menyeluruh

Andre mendesak agar aparat penegak hukum membongkar praktik tambang ilegal hingga ke akar-akarnya, termasuk pihak-pihak yang selama ini diduga memperoleh keuntungan besar dari aktivitas tersebut.

“Penindakan harus menyentuh siapa pun yang terlibat, termasuk yang bermain di belakang layar. Ini soal efek jera, perlindungan lingkungan, dan masa depan masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya.

Ia menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar wacana atau janji penindakan.

(B1)

#TambangIlegal #Hukum #AndreRosiade

Serasinews.com, Jakarta — Skala bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan dampak serius. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Jumat (9/1) jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.182 orang, sementara 145 warga masih dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan angka tersebut bertambah setelah adanya laporan korban jiwa baru dalam dua hari terakhir dari sejumlah daerah terdampak.

“Penambahan korban berasal dari Aceh Utara satu orang, Langkat dua orang, dan Tapanuli Tengah satu orang. Dengan demikian total korban meninggal dunia saat ini 1.182 jiwa,” ujarnya.

Selain korban jiwa, dampak kemanusiaan masih sangat besar. BNPB mencatat 238.627 orang masih bertahan di pengungsian, kehilangan tempat tinggal, akses air bersih, serta sumber penghidupan. Bantuan logistik dan layanan dasar masih sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan.

Pencarian Korban Bersifat Situasional

Proses pencarian korban hilang terus dilakukan meski tidak lagi bersifat masif. Abdul menjelaskan, operasi SAR kini bersifat situasional dan akan kembali digelar apabila terdapat laporan masyarakat terkait titik dugaan keberadaan korban.

“Data korban hilang terus kami verifikasi bersama pemerintah daerah. Per hari ini jumlahnya 145 orang,” katanya.

Status Darurat Berbeda di Tiap Provinsi

Di Aceh, sebagian besar wilayah telah memasuki fase transisi darurat, menandai peralihan dari upaya penyelamatan menuju pemulihan awal. Namun, empat daerah—Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya—masih memperpanjang status tanggap darurat. Pemerintah Provinsi Aceh juga memperpanjang status tanggap darurat tingkat provinsi selama 14 hari.

Sementara itu, seluruh wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah berada pada fase transisi darurat. Meski operasi pencarian rutin dihentikan, tim SAR tetap siaga di lapangan.

Pemulihan Panjang Menanti

Kerusakan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam fase ini. Akses jalan terputus, jembatan rusak, dan gangguan komunikasi masih terjadi di sejumlah lokasi. Ratusan ribu pengungsi masih membutuhkan hunian sementara, layanan kesehatan, kebutuhan dasar, serta dukungan psikososial.

Memasuki masa transisi darurat, pemerintah mulai melakukan pendataan kerusakan rumah, penilaian kebutuhan rekonstruksi, serta perencanaan relokasi bagi kawasan rawan bencana. Namun, beban pemulihan sosial dan ekonomi diperkirakan akan berlangsung lama seiring besarnya dampak yang ditinggalkan bencana ini.

(K) 

#BNPB #UpdateKorbanBencanaSumatera

#Nasional

Serasinews.com, Pasaman — Kepolisian mengungkap identitas pelaku penganiayaan terhadap Nenek Saudah, warga Lubuk Aro, Nagari Padang Mentinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Pelaku berinisial IS (26) diketahui merupakan guru honorer Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Rao dan saat ini tengah menempuh pendidikan magister (S2) di salah satu universitas di Kota Padang. Pelaku juga memiliki hubungan keluarga dengan korban.

IS telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah menyerahkan diri secara sukarela usai dilakukan pendekatan persuasif bersama keluarga. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui perbuatannya dan menegaskan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan tanpa keterlibatan pihak lain, sekaligus membantah isu yang menyebut adanya enam pelaku.

Sengketa Tanah Berujung Kekerasan

Berdasarkan keterangan pelaku dan hasil penyelidikan sementara, penganiayaan tersebut dipicu oleh konflik berkepanjangan terkait sengketa tanah dalam keluarga. IS mengaku kerap menerima perlakuan verbal yang tidak menyenangkan, termasuk ancaman dan makian, yang membuat emosinya memuncak.

Pelaku juga mengklaim pernah mengalami kekerasan dari korban pada masa lalu. Namun seluruh pengakuan tersebut masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.

Kronologi Kejadian

Peristiwa penganiayaan terjadi di sekitar sungai Lubuk Aro. Saat itu, pelaku tengah berada di lokasi pemandian khusus laki-laki. Korban datang dalam kondisi emosi dan melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku.

Merasa terpancing dan kehilangan kendali, IS kemudian melakukan pemukulan terhadap korban hingga terjatuh ke sungai. Saat korban mencoba bangkit, pelaku kembali memukul secara berulang hingga korban tidak sadarkan diri.

Setelah kejadian tersebut, pelaku menarik tubuh korban ke tepi sungai karena khawatir korban terbawa arus.

Penegasan Polisi

Kasat Reskrim Polres Pasaman, AKP Fion Joni Hayes, memastikan bahwa kasus penganiayaan ini tidak berkaitan dengan isu tambang sebagaimana yang sempat berkembang di tengah masyarakat.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, kasus ini murni konflik internal keluarga akibat sengketa tanah,” ujarnya.

Proses Hukum Berjalan

Atas perbuatannya, IS dijerat Pasal 466 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana penganiayaan. Polisi menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan guna melengkapi alat bukti dan keterangan saksi.

Pelaku telah menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya dan menyatakan penyesalan.

(PM)

#Hukum #Kriminal #Penganiayaan

Serasinews.com, Pesisir Selatan – Aparat gabungan kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Pesisir Selatan. Polsek Basa Ampek Balai (BAB) Tapan bersama unsur TNI dan Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu (Rahul) Tapan menggelar operasi penindakan di Hulu Sungai Batang Penadah, Kampung Penadah Mudik, Rabu (7/1), menyusul laporan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal yang kian meresahkan.

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek BAB Tapan AKP Dedy Arma, S.H., M.H., didampingi Waka Polsek Ipda Fiqi Yunedi, serta melibatkan Babinsa Tapan Serka Deni Alamsah dan Kasitrantib Kecamatan Rahul Tapan. Lokasi sasaran berada di kawasan perbukitan sekitar Bukit Taratak Sungai Sungkai, yang selama ini dicurigai menjadi tempat aktivitas PETI secara tersembunyi.

Penambang kabur, alat ditinggalkan

Setibanya di lokasi, tim gabungan menemukan sejumlah tanda aktivitas tambang yang masih baru. Bau solar menyengat, karpet penyaring emas dalam kondisi basah, serta aliran lumpur terlihat mengarah langsung ke sungai. Namun, para pelaku telah lebih dulu melarikan diri, diduga setelah mengetahui kedatangan petugas.

Meski tidak berhasil mengamankan pelaku, aparat menemukan dan menyita sejumlah peralatan yang digunakan untuk aktivitas PETI, antara lain:

satu unit mesin air merk Moto Yama,

pipa keong,

slang air,

karpet penyaring emas,

serta alat pendulang berbahan plastik.

Selain penyitaan barang bukti, petugas juga membongkar dan memusnahkan tenda serta pondok darurat yang digunakan penambang sebagai tempat beristirahat dan penampungan material, guna mencegah aktivitas serupa kembali dilakukan.

Ancaman serius bagi lingkungan

Kapolsek BAB Tapan AKP Dedy Arma menegaskan bahwa penambangan emas ilegal bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

“Penggunaan mesin sedot dan karpet penyaring menyebabkan kerusakan dasar sungai, air menjadi keruh, serta meningkatkan risiko longsor di bantaran sungai. Kami tidak akan memberi ruang bagi praktik PETI,” tegasnya.

Seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Pesisir Selatan melalui Polsek BAB Tapan untuk kepentingan penyelidikan lanjutan. Polisi juga tengah menelusuri identitas para pelaku yang diduga merupakan bagian dari jaringan penambang ilegal yang kerap berpindah-pindah lokasi.

Pengawasan diperketat

Operasi berjalan aman dan kondusif hingga siang hari. Aparat menyatakan penindakan ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang masih nekat melakukan PETI. Sepanjang tahun 2026, pengawasan akan diperketat dan penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi.

Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan setiap aktivitas penambangan ilegal di wilayahnya. Pesisir Selatan dinilai berada di titik krusial, antara kebutuhan ekonomi dan ancaman kerusakan alam yang dampaknya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

(Rini) 

#TambangIlegal #PETI #PesisirSelatan #PenegakanHukum #Lingkungan