Serasinews.com, Tanah Datar – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar menetapkan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sepakat, VK, S.E., MBA, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 miliar.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01.a/L.3.17/Fd.1/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/L.3.17/Fd.2/12/2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, VK langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 30 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026, di Rutan Kelas IIB Batusangkar.

VK diangkat sebagai Direktur Perumda Tuah Sepakat melalui SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) Nomor 500/01/KPM-Perumda TS–2022 tertanggal 30 Maret 2022 untuk masa jabatan 2022–2026. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menilai tersangka mengambil sejumlah kebijakan strategis tanpa persetujuan KPM dan Dewan Pengawas, sehingga bertentangan dengan ketentuan pengelolaan BUMD.

Salah satu temuan penyidik adalah pembukaan Unit Usaha Scooter di kawasan Istano Basa Pagaruyung tanpa persetujuan KPM. Untuk membiayai usaha tersebut, tersangka diduga meminjam dana dari pihak lain sebesar Rp 100 juta, yang digunakan untuk membeli 21 unit scooter. Unit usaha tersebut dinilai tidak memiliki perencanaan bisnis yang sah.

Selain itu, tersangka juga diduga menyewakan tiga unit kendaraan milik Perumda kepada pihak ketiga secara sepihak dengan mekanisme sewa yang tidak jelas serta pembayaran yang tidak sesuai perjanjian, sehingga berpotensi merugikan perusahaan.

Dalam kasus lain, VK diduga menjual satu unit bus aset Perumda tanpa prosedur pelepasan aset yang sah. Sebagian hasil penjualan bus tersebut diketahui masuk ke rekening pribadi tersangka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penyimpangan paling signifikan ditemukan pada pengelolaan penyertaan modal daerah sebesar Rp 4 miliar yang diterima Perumda pada November 2022. Penyidik mengungkap adanya perubahan rekening secara sepihak menjadi rekening giro, dugaan pemalsuan tanda tangan, serta penggunaan rekening tersebut sebagai rekening utama kas Perumda tanpa pengawasan.

Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, dana Perumda diketahui mengalir ke sejumlah rekening, termasuk rekening pribadi tersangka dan anggota keluarganya. Penyidik juga menemukan transaksi fiktif, penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, serta pencatatan sepihak dalam pembukuan.

Pada tahun 2024, tersangka kembali diduga menjual dan menggadaikan sejumlah aset Perumda tanpa prosedur yang sah, dengan seluruh hasil penjualan dan gadai masuk ke rekening pribadinya.

Penyidikan juga mengungkap bahwa Perumda Tuah Sepakat beroperasi tanpa Rencana Bisnis dan RKAP pada tahun 2022, yang merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan tata kelola BUMD.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, kerugian keuangan negara/daerah mencapai Rp 2.318.726.788 dan masih berpotensi bertambah seiring pendalaman penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Anggiat AP Pardede, SH., MH, menegaskan bahwa pihaknya akan menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan, serta segera melimpahkan perkara ke pengadilan apabila berkas telah lengkap.

(Rini/Mond) 

#Korupsi #Hukum

Serasinews.com, Padang — Aktivitas layanan Bus Trans Padang terhenti total pada Selasa (31/12/2025) setelah para sopir melakukan aksi mogok massal di depan Balai Kota Padang, Aia Pacah. Aksi tersebut dipicu oleh belum dibayarkannya gaji sopir selama tiga bulan, serta tidak jelasnya kontrak kerja dan Bantuan Operasional Khusus (BOK) antara operator dengan Pemerintah Kota Padang.

Sebanyak 54 unit bus yang melayani Koridor 1 hingga 6 terpaksa tidak beroperasi. Kondisi ini berdampak langsung pada ribuan warga yang sehari-hari bergantung pada Trans Padang sebagai moda transportasi utama.

Krisis ini turut menyingkap persoalan serius dalam pengelolaan Trans Padang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebelumnya menemukan permasalahan tata kelola operasional dengan nilai anggaran mencapai Rp5,291 miliar. Temuan tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan tersendatnya pembayaran hak sopir dan ketidakstabilan operasional layanan.

Para sopir menyatakan permasalahan serupa telah berulang kali terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Mereka menilai lemahnya pengawasan dan manajemen menjadi akar persoalan yang hingga kini belum dibenahi secara menyeluruh.

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (30/12/2025) tidak mendapat tanggapan.

Mogok massal ini menjadi sinyal darurat bagi Pemerintah Kota Padang. Selain merugikan sopir, lumpuhnya Trans Padang juga mengorbankan kepentingan publik. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar layanan transportasi massal tersebut dapat kembali berjalan dan dikelola secara profesional.

(Rini/Mond)

#Peristiwa #MogokKerja #TransPadang

#Padang

Serasinews.com, Agam – Proyek percepatan penanganan abrasi Pantai Masang, Tiku, Kabupaten Agam, terus dikebut menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025. Dalam hitungan jam menuju penutupan tahun, aktivitas di lokasi proyek tampak semakin intens demi memastikan pekerjaan berjalan sesuai target.

Pantauan di lapangan pada Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 11.00 WIB menunjukkan lalu lalang truk pengangkut batu gajah menuju kawasan pesisir Pantai Masang. Material tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penguatan garis pantai yang selama ini tergerus abrasi dan mengancam pemukiman serta fasilitas warga.

Abrasi di Pantai Masang telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat pesisir. Selain mengancam infrastruktur dan lahan produktif, kondisi ini juga meningkatkan risiko bencana, terutama saat gelombang tinggi dan cuaca ekstrem melanda wilayah pesisir barat Sumatera.

Seorang sopir truk yang ditemui di wilayah Sikabu, Kampung Tangah, mengungkapkan bahwa dirinya terlibat dalam pengangkutan material proyek.

“Saya mengangkut batu ke arah Tiku. Kegiatan ini sudah berjalan beberapa hari, dan saya baru ikut hari ini,” katanya singkat.

Menurutnya, material batu diambil dari kawasan Jalan Baru Muko-Muko, Maninjau. Informasi tersebut menjadi perhatian penting agar proses pengadaan material tetap sesuai dengan aturan yang berlaku serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Perlu Pengawasan Ketat

Sebagai proyek strategis pemerintah, penanganan abrasi Pantai Masang diharapkan tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan. Sejumlah warga menyatakan dukungan terhadap pembangunan tersebut karena dinilai penting untuk keselamatan kawasan pesisir.

“Manfaatnya jelas untuk melindungi kampung kami dari abrasi. Tapi kami berharap pengawasan tetap ketat agar tidak muncul masalah lingkungan baru,” ujar seorang warga.

Pihak pengawas proyek dan instansi terkait diharapkan terus melakukan pemantauan langsung di lapangan guna memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan hukum.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaksana proyek, aparat pengawas, serta masyarakat, proyek penanganan abrasi Pantai Masang diharapkan mampu memberikan perlindungan jangka panjang sekaligus menjadi contoh pembangunan infrastruktur pesisir yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Kabupaten Agam.

(Rini/Mond)

#Infrastruktur #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang — Curah hujan tinggi yang mengguyur Kota Padang sejak Selasa siang menyebabkan sejumlah sungai meluap dan memicu banjir di beberapa kawasan rawan. Sekitar pukul 16.00 WIB, air mulai merendam permukiman warga setelah debit sungai naik drastis dalam waktu singkat.

Dampak terparah terjadi di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Pauh. Luapan air sungai di dua wilayah tersebut menimbulkan kepanikan warga, terutama karena hujan diperkirakan masih akan berlanjut hingga malam hari.

Di Kecamatan Nanggalo, kawasan Tabing Banda Gadang kembali terendam banjir. Air sungai meluap ke permukiman padat penduduk, sementara sistem drainase yang terbatas tidak mampu menahan volume air hujan. Genangan pun cepat meluas ke rumah-rumah warga.

Kawasan Tabing Banda Gadang, Gurun Laweh, dan Kampung Lapai memang dikenal sebagai daerah rawan banjir. Letaknya yang berada di sekitar aliran sungai membuat wilayah ini hampir selalu terdampak setiap kali hujan deras mengguyur Kota Padang.

Camat Nanggalo, Amrizal Rengganis, meminta warga yang tinggal di daerah bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera bersiap jika diperlukan evakuasi.

“Debit Sungai Batang Kuranji di kawasan Gunung Nago mengalami peningkatan cukup signifikan. Kami mengimbau warga yang berada dekat aliran sungai untuk sementara menjauh dan mengutamakan keselamatan,” ujar Amrizal.

Sementara itu, banjir juga melanda Kecamatan Pauh setelah Sungai Batu Busuk meluap dan merendam permukiman warga di RT 03 RW 04, Kelurahan Kapalo Koto. Air sungai naik secara tiba-tiba, memaksa warga menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

Sebanyak 16 unit rumah dilaporkan terendam dengan ketinggian air yang bervariasi. Derasnya arus air membawa lumpur serta material kayu dan ranting, sehingga memperparah genangan di sekitar permukiman.

Ketua Posko Talang Mandiri sekaligus Ketua Karang Taruna setempat, M. Ilham, mengatakan relawan bergerak cepat begitu air mulai naik. Warga di titik terendah langsung diarahkan untuk melakukan evakuasi mandiri.

“Kenaikan air terjadi sangat cepat. Kami fokus membantu warga, terutama anak-anak dan lansia, agar bisa berpindah ke lokasi yang lebih aman,” ujarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem dan meminta masyarakat di daerah rawan banjir tetap siaga. Petugas bersama relawan terus memantau perkembangan debit sungai serta menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat.

Peristiwa ini kembali menegaskan tingginya potensi bencana hidrometeorologi di Kota Padang saat musim hujan, sehingga kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak banjir.

(VLR) 

#Peristiwa # Banjir

Serasinews.com, Padang — Longsor terjadi di Kecamatan Lubuk Kilangan, tepatnya di ruas jalan bawah Panorama 1, pada Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 17.30 WIB. Peristiwa tersebut menyebabkan material tanah dan bebatuan menutup sebagian badan jalan, sehingga arus lalu lintas di kawasan itu terganggu.

Informasi dari laporan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menyebutkan bahwa longsor dipicu oleh kondisi tanah yang tidak stabil. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Meski demikian, pengendara yang melintas diminta untuk lebih berhati-hati.

Penanganan di lokasi terus dilakukan dengan mengerahkan dua unit alat berat milik PT HKI untuk membersihkan material longsoran. Hingga saat ini, proses evakuasi masih berlangsung agar jalan dapat segera difungsikan kembali.

Pihak terkait terus memantau situasi di lapangan serta melakukan koordinasi guna menjamin keselamatan pengguna jalan. Perkembangan selanjutnya akan diinformasikan sesuai dengan kondisi terbaru di lokasi.

Masyarakat diimbau sementara waktu menggunakan jalur alternatif dan meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi longsor susulan masih mungkin terjadi, terutama saat cuaca tidak menentu.

(Rini/Mond)

#Peristiwa #Longsor #SitinjauLauik

Serasinews.com, Padang — Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang mengungkap skandal korupsi besar di sektor perbankan yang menyeret pejabat publik. Tiga orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi manipulasi jaminan kredit pada fasilitas Kredit Modal Kerja Bank Garansi Distribusi Semen di salah satu bank milik negara di Kota Padang. Akibat praktik tersebut, negara dirugikan hingga Rp34 miliar.

Salah satu tersangka diketahui merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, sehingga kasus ini menjadi sorotan luas publik.

Manipulasi Agunan Kredit

Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Koswara, menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya rekayasa jaminan kredit yang dilakukan secara sadar dan terencana.

Ketiga tersangka tersebut yakni:

BSN, Direktur/Komisaris PT Benal Ichsan Persada periode 2013–2020 sekaligus anggota DPRD Sumbar

RA, Senior Relationship Manager bank pada periode 2016–2019

RF, Relationship Manager bank periode 2018–2020

“Penyidik telah menemukan adanya manipulasi jaminan kredit yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp34 miliar,” ujar Koswara dalam konferensi pers, Senin (29/12/2025).

Peran Krusial Internal Bank

Menurut penyidik, BSN mengajukan kredit dengan agunan yang diduga fiktif atau tidak sah, namun tetap disetujui oleh pihak bank. Persetujuan tersebut dinilai melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.

Sementara itu, RA dan RF diduga berperan aktif dalam proses persetujuan dan pencairan kredit. Penyidik menilai, tanpa keterlibatan pejabat internal bank, pencairan kredit bernilai puluhan miliar rupiah tersebut tidak mungkin terjadi.

Dua Tersangka Mangkir

Pada hari pemanggilan setelah penetapan tersangka, hanya RF yang memenuhi panggilan penyidik. Dua tersangka lainnya, BSN dan RA, tidak hadir tanpa keterangan.

“Yang hadir hanya satu tersangka. Dua lainnya tidak memenuhi panggilan, meskipun sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi,” jelas Koswara.

Penahanan Masih Dipertimbangkan

Kejari Padang menegaskan bahwa seluruh langkah hukum masih terbuka, termasuk penahanan dan pencekalan ke luar daerah maupun luar negeri.

“Penahanan belum dilakukan, namun opsi tersebut tetap kami pertimbangkan sesuai perkembangan penyidikan,” tegas Koswara.

Ujian Integritas

Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas perbankan BUMN dan lembaga legislatif di Sumatera Barat. Kejaksaan memastikan penyidikan akan terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

Dengan nilai kerugian negara mencapai Rp34 miliar, perkara ini disebut sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di Sumbar sepanjang 2025, sekaligus menjadi peringatan keras terhadap praktik manipulasi kredit dan penyalahgunaan jabatan.

(Rini/Mond) 

#Korupsi #Hukum #KejariPadang

Serasinews.com, Padang — Layanan Bus Trans Padang Koridor 2 rute Pasa Raya–Bungus Teluk Kabung lumpuh total pada Selasa, 30 Desember 2025. Seluruh armada tidak beroperasi akibat aksi mogok kerja yang dilakukan para sopir dan karyawan. Puluhan bus tampak terparkir di Pool Koridor 2 kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Aksi mogok ini dipicu oleh belum dibayarkannya gaji pekerja selama tiga bulan berturut-turut, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2025. Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam para pekerja yang merasa hak dasar mereka sebagai karyawan diabaikan.

Seorang sopir yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, sejak Oktober 2025 dirinya tidak lagi menerima gaji secara utuh. Ia hanya memperoleh pinjaman sebesar Rp2 juta pada Oktober, sementara gaji bulan November dan Desember belum dibayarkan hingga kini.

“Kami dituntut bekerja profesional dan disiplin, tapi hak kami justru tidak dipenuhi. Bagaimana kami bisa bekerja jika kebutuhan keluarga saja tidak terpenuhi,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh sopir dan karyawan sepakat tidak akan kembali beroperasi sebelum hak mereka dibayarkan. Aksi mogok ini disebut sebagai langkah terakhir setelah berbagai keluhan yang disampaikan tidak mendapat respons.

Direktur Utama PT Bungus Teluk Kabung, Ajeng, membenarkan adanya tuntutan tersebut. Menurutnya, para pekerja meminta gaji dibayarkan terlebih dahulu sebelum bersedia kembali menjalankan operasional bus.

“Mereka meminta haknya diselesaikan, setelah itu baru mau bekerja kembali,” kata Ajeng.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan pembayaran gaji tersebut akan direalisasikan.

Mogok kerja ini berdampak langsung pada masyarakat. Heru, salah seorang calon penumpang, mengaku kecewa karena tidak adanya pemberitahuan terkait penghentian layanan.

“Saya sudah menunggu sejak pukul 06.30 WIB, tapi bus tidak kunjung datang. Saya bisa terlambat masuk kerja,” keluhnya.

Keluhan serupa disampaikan seorang pegawai Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang sehari-hari menggunakan Bus Trans Padang sebagai sarana transportasi. Ia mengaku terlambat masuk kantor karena menunggu bus tanpa mengetahui adanya aksi mogok.

Ironisnya, di tengah terganggunya layanan publik ini, pemerintah dan pengelola terkesan bungkam. Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang maupun Direktur Utama PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM) selaku Perumda Kota Padang tidak mendapat respons hingga berita ini ditayangkan.

Para sopir dan karyawan menegaskan, aksi mogok akan terus berlanjut hingga persoalan gaji diselesaikan secara menyeluruh. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan agar layanan transportasi publik kembali normal dan hak pekerja terpenuhi.

Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab atas terhentinya layanan publik dan terabaikannya hak pekerja serta penumpang? Hingga kini, jawabannya masih belum jelas.

(Rini/Mond) 

#Peristiwa #MogokKerja #Padang

#TransPadang