Serasinews.com,Padang – September ini menjadi bulan yang penuh kewaspadaan bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat. Kepala BPJN Sumbar, Friyandi Putra, menegaskan bahwa seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Nasional harus bekerja ekstra menjaga kelancaran arus transportasi di tengah ancaman curah hujan tinggi yang kerap memicu banjir dan longsor.

“Musuh utama jalan adalah air. Drainase jangan sampai tersumbat karena bisa meluber ke jalan. Semua PPK harus memastikan kondisi jalur tetap aman dilalui,” tegas Friyandi, Jumat (5/9).

Panjang Jalan Nasional dan Beban Pemeliharaan Berat

Sumatera Barat memiliki jalan nasional sepanjang 1.212,89 kilometer lengkap dengan puluhan jembatan penghubung vital yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan. Infrastruktur ini menjadi urat nadi perekonomian daerah, mulai dari jalur logistik, akses pariwisata, hingga transportasi masyarakat.

Dengan kondisi topografi berbukit, curah hujan tinggi, serta aktivitas kendaraan berat yang kerap melebihi tonase, pemeliharaan jalan nasional di Sumbar bukanlah pekerjaan ringan. Karena itu, Friyandi memastikan perawatan rutin dan penanganan darurat selalu diprioritaskan.

Perbaikan Drainase dan Longsoran

Salah satu upaya pencegahan yang kini tengah dikerjakan adalah perbaikan drainase sepanjang 500 meter di Jalan Adinegoro dengan nilai proyek Rp1,7 miliar. Proyek ini diharapkan mampu mengantisipasi genangan yang selama ini kerap menghambat arus lalu lintas.

Sementara itu, di jalur Padang–Solok Km 32, perbaikan longsoran yang ditangani PT Lansano Jaya Mandiri bersama PPK Zulfikar Kurniawan hampir rampung. Jalur ini dikenal rawan karena struktur tanahnya labil, terutama setelah hujan deras mengguyur.

Siaga Alat Berat di Titik Rawan

Sejumlah titik rawan longsor juga tidak luput dari perhatian. Dari Simpang Lubuk Silasih hingga perbatasan Kerinci, Jambi, alat berat sudah disiagakan di bawah komando PPK Ray Novandro. Langkah ini diambil agar penanganan bisa segera dilakukan bila sewaktu-waktu longsor menutup badan jalan.

Di jalur Padang–Painan hingga batas Bengkulu, PPK Yan Purwandi dan Bahagia mendapat mandat khusus untuk meningkatkan kewaspadaan.

Sedangkan ruas Muaro Kalaban–batas Jambi serta Kiliran Jao–batas Riau berada dalam kendali PPK Dhani Asri bersama Kasatker PJN 2 Mashudi. Jalur ini penting karena menjadi salah satu akses utama distribusi logistik lintas provinsi.

Tantangan Tonase Truk Tambang

Berbeda dengan jalur lainnya, ruas Bukittinggi–batas Riau menghadapi masalah khusus: kerusakan parah akibat truk tambang yang kerap membawa muatan melebihi kapasitas. PPK Rio Andika bersama PT Pebana ditugaskan selalu menyiapkan alat berat agar kerusakan bisa segera ditangani.

Hal serupa juga berlaku di jalur Padang–Bukittinggi yang sempat lumpuh akibat banjir bandang Gunung Merapi. Meskipun kondisi jalan kini relatif aman, potensi longsor masih mengintai. PPK Noor Aris Syamsu bersama PT SMS diminta tetap siaga, termasuk pada ruas Bukittinggi–batas Sumut di Palupuh yang berada di bawah pengawasan PPK Efriwandi.

Koordinasi Lintas Ruas

Selain itu, jalur Simpang Lubuk Alung–Padangsawah (PPK M. Nasir) hingga Padang–batas Sumut (PPK Gustaf) berada di bawah koordinasi Kasatker PJN 1 Andi Mulya Rusli.

Tidak kalah penting, akses menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) juga menjadi perhatian. Kasatker Susi Anas bersama PPK Jecky diberi mandat menjaga jalur vital ini agar mobilitas penerbangan tidak terganggu.

Penegasan dari Dishub dan Polda Sumbar

Meski faktor cuaca menjadi ancaman utama, kerusakan jalan juga diperparah oleh perilaku pengusaha angkutan barang. Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedy Deliantoni, mengingatkan agar operator angkutan mematuhi aturan muatan.

“Pengusaha angkutan barang harus membawa muatan sesuai izin. Dengan begitu, usia jalan lebih panjang, kelancaran lalu lintas terjaga, dan keselamatan pengguna jalan lebih terjamin,” tegasnya.

Di sisi lain, Dirlantas Polda Sumbar KBP H. M. Reza Cas Sik menekankan pentingnya kewaspadaan pengendara saat melintasi ruas rawan longsor. “Jadilah polantas bagi diri sendiri, patuhi aturan agar selamat sampai tujuan,” imbaunya.

Infrastruktur Jalan, Tanggung Jawab Bersama

Pernyataan tegas BPJN, dukungan Dishub, dan pengawasan kepolisian menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan nasional di Sumbar bukan hanya soal proyek fisik, tetapi juga disiplin dan kesadaran kolektif. Dengan cuaca ekstrem yang masih menghantui, kerja sama antara pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat menjadi kunci menjaga urat nadi transportasi Sumatera Barat tetap berfungsi optimal.

(rn) 

 Hendrizon, SH., MH.

Wartawan Muda

Pers di Era Digital: Hubungan Media Online dengan UU ITE

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah pers Indonesia dari media cetak menuju media online. Perubahan ini membawa peluang baru dalam penyebaran informasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan hukum akibat tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Artikel ini menganalisis hubungan hukum antara media online dengan UU ITE melalui pendekatan asas lex specialis derogat legi generali. Hasil kajian menunjukkan bahwa karya jurnalistik dalam media online tetap tunduk pada UU Pers, sedangkan UU ITE hanya berlaku terhadap konten digital non-jurnalistik. Namun, praktik kriminalisasi pers masih sering terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Muhammad Yusuf (2018) dan Diananta Putra Sumedi (2020). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan peran Dewan Pers agar kebebasan pers tetap terjamin di era digital.

Kata Kunci: UU Pers, UU ITE, Media Online, Kebebasan Pers, Lex Specialis.

Pendahuluan

Pers memiliki peran strategis dalam demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di era digital, media online menjadi kanal utama penyebaran informasi. Namun, pemanfaatan internet membuat media online juga bersinggungan dengan UU ITE. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika karya jurnalistik diproses menggunakan UU ITE alih-alih UU Pers. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pers online dengan UU ITE, sekaligus menjawab apakah kriminalisasi pers online dapat dicegah dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generali.

Pembahasan

1. Kedudukan UU Pers dan UU ITE

• UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers (Pasal 2 dan Pasal 4) serta mengatur penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers (Pasal 5 dan Pasal 15). UU Pers tidak mengenal sanksi pidana atas karya jurnalistik.
• UU ITE mengatur perilaku di ruang digital, termasuk ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dan penyebaran berita bohong (Pasal 28). Pasal-pasal inilah yang kerap digunakan untuk melaporkan media online.

2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Dalam teori hukum, UU Pers adalah lex specialis yang mengesampingkan UU ITE sebagai lex generalis. Artinya, sengketa terkait karya jurnalistik harus ditangani dengan UU Pers, bukan pidana UU ITE. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum sering mengabaikan asas ini.

Studi Kasus

1. Kasus Muhammad Yusuf (2018, Kalimantan Selatan)

   • Wartawan Kemajuan Rakyat ditahan menggunakan UU ITE karena menulis tentang konflik lahan sawit.
   • Yusuf meninggal dalam tahanan, kasus ini menimbulkan kritik luas karena dianggap sebagai kriminalisasi pers.

2. Kasus Diananta Putra Sumedi (2020, Kalimantan Selatan)

   • Pemimpin Redaksi Banjarhits.id dipidana 3,5 bulan meski Dewan Pers menyatakan tulisannya produk jurnalistik.
   • Kasus ini memperlihatkan lemahnya penerapan asas lex specialis.

3. Kasus Radar Bogor (2018)

   • Dilaporkan ke polisi karena berita kritik terhadap Presiden.
   • Dewan Pers turun tangan sehingga kasus diarahkan ke mekanisme UU Pers, menjadi contoh positif penerapan asas lex specialis.

Rekomendasi Solusi

1. Revisi Pasal-Pasal Karet UU ITE
   Agar lebih jelas membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan, serta mencegah kriminalisasi pers.

2. Penguatan Kewenangan Dewan Pers
   Aparat penegak hukum harus diwajibkan meminta rekomendasi Dewan Pers sebelum memproses laporan pidana terhadap media online.

3. Peningkatan Etika Jurnalistik Media Online
   Wartawan perlu menjaga akurasi, menghindari hoaks, dan tidak menggunakan judul sensasional yang berpotensi melanggar UU ITE.

4. Literasi Hukum bagi Aparat Penegak Hukum
   Polisi, jaksa, dan hakim harus diberi pemahaman tentang posisi UU Pers sebagai lex specialis.

5. Kolaborasi antara Pers dan Pemerintah
   Melalui forum reguler yang menyusun pedoman penyelesaian sengketa pers online agar konsisten dengan UU Pers.

Kesimpulan

1. Media online adalah bagian dari pers modern yang tunduk pada UU Pers, namun sekaligus bersinggungan dengan UU ITE.
2. Sengketa karya jurnalistik seharusnya diselesaikan dengan mekanisme UU Pers, bukan pidana UU ITE.
3. Kasus-kasus nyata menunjukkan masih terjadinya kriminalisasi pers online akibat tumpang tindih regulasi.
4. Reformasi regulasi, penguatan Dewan Pers, dan peningkatan literasi hukum diperlukan untuk menjamin kebebasan pers di era digital.

Daftar Pustaka

• Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
• Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.
• Dewan Pers. (2019). Laporan Tahunan: Penyelesaian Sengketa Pers di Era Digital. Jakarta: Dewan Pers.
• Nugroho, B. (2020). Kriminalisasi Pers Online: Analisis UU Pers dan UU ITE. Jurnal Hukum Media, 12(2), 45–63.(***)

Serasinews.com, ;Di tengah rutinitas padat dan tekanan hidup perkotaan, masyarakat semakin kreatif mencari cara untuk mengurangi stres. Salah satu tren yang belakangan banyak digemari adalah memelihara aquarium mini. Bukan sekadar hobi, aquarium berukuran kecil ini mulai dipandang sebagai sarana stress release yang memiliki dasar ilmiah.

Menatap Ikan, Turunkan Stres

Sejumlah penelitian di bidang psikologi lingkungan menunjukkan bahwa keberadaan elemen alam di sekitar manusia dapat memberi dampak positif pada kesehatan mental. Gerakan ikan yang tenang, suara gemericik air, serta kehadiran tanaman air terbukti mampu memicu relaksasi.

"Fenomena ini dikenal dengan soft fascination. Perhatian kita tersedot secara ringan pada gerakan ikan tanpa menguras energi mental, sehingga otak lebih cepat pulih dari kelelahan," jelas seorang psikolog lingkungan, seperti dikutip dari beberapa kajian akademis.

Secara fisiologis, menatap aquarium juga dapat merangsang sistem saraf parasimpatis yang menurunkan detak jantung, menstabilkan tekanan darah, hingga menekan produksi hormon stres kortisol.

Tren di Ruang Kerja dan Rumah

Kini, aquarium mini mulai banyak ditemui di meja kerja, ruang tunggu, hingga sudut rumah minimalis. Bagi sebagian orang, aquarium ini bukan hanya dekorasi, melainkan “obat penenang” visual yang bisa dinikmati kapan saja.

“Setelah seharian menatap layar, saya cukup duduk lima menit di depan aquarium. Rasanya pikiran lebih ringan,” ujar Rini (29), seorang karyawan swasta di Jakarta yang sudah setahun memelihara aquarium mini di ruang kerjanya.

Bukan Sekadar Gaya, Perlu Etika

Meski digemari, para ahli mengingatkan bahwa aquarium mini tidak boleh dipandang sebagai hiasan semata. Hewan yang dipelihara tetap membutuhkan ruang, air bersih, dan perawatan rutin.

Ukuran terlalu kecil justru berisiko menimbulkan stres bagi ikan, yang berbalik menjadi sumber masalah bagi pemiliknya. Idealnya, aquarium mini minimal berkapasitas 10–20 liter agar kondisi lebih stabil.

“Sering orang berpikir semakin kecil semakin praktis, padahal justru berbahaya bagi ikan. Kalau aquarium tidak terawat, bukannya mengurangi stres, malah menambah beban pikiran,” ujar seorang pehobi aquascape di komunitas Jakarta Aquatic.

Panduan Praktis Agar Efektif

Untuk benar-benar berfungsi sebagai pelepas stres, ada beberapa hal yang direkomendasikan para pakar:

Gunakan aquarium minimal 10 liter dengan filter sederhana.

Pilih spesies ikan kecil yang ramah, seperti guppy, platy, atau cupang tunggal.

Tambahkan tanaman air hidup agar suasana lebih natural.

Gunakan lampu LED dengan timer 8–10 jam sehari.

Lakukan perawatan rutin seperti mengganti air sebagian setiap minggu.

Dengan perawatan yang benar, aquarium mini dapat menjadi titik fokus latihan relaksasi. Bahkan, beberapa terapis merekomendasikannya sebagai pendukung latihan mindfulness, misalnya dengan mengombinasikan observasi ikan dan teknik pernapasan dalam.

Bukan Pengganti Terapi Profesional

Meski memberi manfaat nyata, para ahli menegaskan bahwa aquarium mini tidak boleh dianggap sebagai pengganti terapi medis atau psikologis. Untuk stres ringan hingga sedang, keberadaannya efektif membantu pemulihan suasana hati. Namun, untuk gangguan kecemasan berat atau depresi, tetap diperlukan penanganan profesional.

Fenomena aquarium mini sebagai pelepas stres kini menjadi bukti bahwa hobi sederhana bisa memiliki dampak besar bagi kesehatan mental. Selama dijalankan dengan komitmen merawat dan memperhatikan etika pemeliharaan, aquarium mini bukan hanya memperindah ruangan, tetapi juga menjadi “oase kecil” yang menenangkan pikiran di tengah riuhnya kehidupan modern.

(rn/mnd) 

 Hendrizon, SH., MH.

Wartawan Muda

Serasi-Hukum adalah fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Tanpa hukum, negara akan kehilangan arah, kewibawaan, bahkan keberlangsungan. Hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan instrumen untuk mengatur, menertibkan, dan melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Sebagai Alat Pengatur

Hukum berfungsi mengatur hubungan antara negara dengan warga, serta antarwarga negara. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini menciptakan keteraturan sosial yang menjadi syarat mutlak bagi stabilitas negara.

2. Sebagai Alat Kontrol Kekuasaan

Tanpa hukum, kekuasaan bisa berubah menjadi tirani. Fungsi hukum adalah membatasi dan mengendalikan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Prinsip rule of law memastikan bahwa pemerintah pun tunduk pada hukum, bukan berada di atas hukum.

3. Sebagai Alat Perlindungan

Hukum hadir untuk melindungi hak-hak warga negara. Setiap orang, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun politik, memiliki hak yang sama di depan hukum (equality before the law). Perlindungan ini mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, hingga kepemilikan.

4. Sebagai Alat Penyelesaian Konflik

Konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bernegara. Hukum berperan sebagai jalan damai untuk menyelesaikan konflik, baik melalui peradilan maupun mekanisme hukum lainnya, sehingga tidak berkembang menjadi kekacauan yang mengancam negara.

5. Sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Negara yang baik bukan hanya stabil, tetapi juga adil. Fungsi hukum adalah memastikan terciptanya distribusi keadilan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan hukum, negara berupaya menjaga keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Penutup

Hukum bukan sekadar “aturan” — ia adalah penjaga negara. Melalui hukum, negara bisa berjalan teratur, adil, dan beradab. Oleh karena itu, fungsi hukum bukan hanya untuk mengikat, tetapi juga untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa.(***)

Studi Ilmiah: Duduk Lama di Toilet = Risiko Wasir Naik 46%

Sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal PLOS One mengungkap temuan mengejutkan. Orang yang menggunakan HP di toilet tercatat memiliki 46% risiko lebih tinggi mengalami wasir dibanding mereka yang tidak melakukannya.

Wasir sendiri adalah kondisi pembengkakan pembuluh darah di area rektum bawah, yang sering menimbulkan rasa nyeri, gatal, hingga perdarahan. Salah satu penyebab utamanya adalah tekanan berlebih di sekitar anus akibat duduk terlalu lama atau mengejan keras saat buang air besar.

“Cara dan tempat kita menggunakan ponsel, misalnya saat berada di kamar mandi, bisa menimbulkan konsekuensi kesehatan yang tidak kita sadari,” jelas Trisha Satya Pasricha, ahli gastroenterologi sekaligus penulis senior studi tersebut, dikutip dari ScienceAlert.

Hasil Survei: 93% Responden Gunakan HP di Toilet

Riset ini dilakukan di Amerika Serikat dengan melibatkan 125 partisipan yang sedang menjalani pemeriksaan kolonoskopi. Data yang terkumpul cukup mencengangkan:

93% responden mengaku rutin menggunakan HP di toilet setidaknya sekali seminggu.

Dari jumlah tersebut, 40% menderita wasir.

Sekitar 50% membaca berita saat di toilet.

44% berselancar di media sosial.

30% mengirim pesan singkat atau email.

Menurut Alex Beattie, seorang peneliti kesejahteraan digital, hasil ini menunjukkan betapa dalamnya ponsel telah “menyusup” ke kehidupan manusia, bahkan hingga ke sudut paling pribadi sekalipun.

Apakah Membaca di Toilet Selalu Berbahaya?

Para ilmuwan menekankan bahwa studi ini masih bersifat observasional. Artinya, penelitian hanya menemukan korelasi—belum tentu HP secara langsung menyebabkan wasir. Namun, hubungan ini masuk akal karena faktor utamanya bukan sekadar ponselnya, melainkan waktu duduk berlebihan yang ditimbulkan oleh kebiasaan bermain HP di toilet.

Secara medis, duduk terlalu lama di toilet dapat menekan pembuluh darah sekitar anus dan rektum. Jika ditambah dengan mengejan keras atau sembelit, risiko pembengkakan (wasir) akan semakin tinggi.

Di Amerika Serikat saja, wasir menjadi penyebab hampir 4 juta kunjungan ke dokter maupun unit gawat darurat setiap tahunnya. Meski begitu, kondisi ini masih sering diremehkan dan kurang mendapat perhatian.

Batas Waktu Ideal di Toilet

Dokter umumnya menyarankan agar waktu buang air besar tidak lebih dari 10 menit. Beberapa ahli bahkan menyarankan cukup 3 menit saja untuk mengurangi tekanan berlebih di rektum.

Masalahnya, begitu tangan sibuk dengan HP, waktu duduk sering kali melarut tanpa disadari. Dari yang seharusnya hanya beberapa menit, bisa melebar hingga belasan menit bahkan lebih.

Selain itu, membawa HP ke toilet juga menimbulkan persoalan lain: kebersihan. Toilet adalah salah satu tempat paling rawan bakteri. Membawa HP ke sana berarti membuka peluang perangkat kita terkontaminasi kuman berbahaya, yang kemudian bisa berpindah ke tangan, wajah, atau makanan yang kita konsumsi.

Saran Para Ahli: Tinggalkan HP di Luar Toilet

Meski penelitian ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut, para pakar menyarankan langkah sederhana untuk mencegah risiko: hindari membawa HP ke toilet.

“Kita perlu mempelajarinya lebih dalam, tetapi pilihan paling aman adalah membiarkan ponsel pintar Anda di luar kamar mandi saat buang air besar,” tegas Pasricha.

Dengan kata lain, menjaga kesehatan pencernaan tidak hanya soal mengatur pola makan tinggi serat atau rajin olahraga, tapi juga tentang mendisiplinkan kebiasaan kecil sehari-hari. Salah satunya: tidak berlama-lama duduk di toilet hanya karena keasyikan scrolling HP.

(***) 

Serasinews.com, Padang – Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan terasa kental ketika Ikatan Kekeluargaan Wartawan Republik Indonesia (IKW-RI) menggelar cabutan arisan perdana di bawah kepengurusan baru, Sabtu (6/9/2025). Acara ini bukan sekadar ajang undian bulanan, melainkan momentum penting untuk mempererat silaturahmi, memperkokoh solidaritas, dan meneguhkan kembali komitmen kebersamaan para wartawan yang tergabung dalam wadah IKW-RI.

Kegiatan yang dihadiri oleh 37 anggota terdaftar itu berlangsung sederhana namun penuh makna. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar, mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi fondasi organisasi ini sejak awal berdirinya.

Kepengurusan Baru, Semangat Baru

Arisan perdana ini sekaligus menjadi kegiatan pertama di bawah nahkoda baru IKW-RI yang dipimpin oleh Davit Effendi sebagai Ketua, Marzuki Rahman sebagai Sekretaris, dan Cimrawati sebagai Bendahara. Dengan formasi baru ini, IKW-RI diharapkan mampu menghadirkan terobosan-terobosan segar, baik dalam mempererat hubungan antaranggota maupun dalam mendukung kiprah wartawan di lapangan.

Ketua IKW-RI, Davit Effendi, dalam sambutannya menegaskan bahwa arisan bukan hanya sekadar kegiatan rutin yang bersifat finansial, melainkan simbol persatuan dan wadah untuk menjaga komunikasi antaranggota.

“Kami berharap kegiatan arisan ini dapat mempererat silaturahmi antaranggota IKW-RI dan menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas di antara kita. Semoga IKW-RI tetap solid dan terus maju di bawah kepengurusan baru ini,” ungkap Davit penuh optimisme.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk berpartisipasi aktif dalam setiap program yang akan digagas pengurus. Menurutnya, kekuatan sebuah organisasi tidak hanya terletak pada pengurus, melainkan pada dukungan kolektif seluruh anggotanya.

“Kami mengharapkan dukungan penuh dari seluruh anggota untuk membuat IKW-RI semakin kuat dan bersinergi dalam setiap kegiatan,” tambahnya.

Pemenang Arisan Juli–Agustus 2025

Momen yang paling ditunggu-tunggu tentu saja adalah cabutan arisan untuk periode Juli dan Agustus 2025. Dalam suasana penuh antusias, hasil undian menetapkan Danil Yohanda dan Yemdril sebagai pemenang untuk dua periode tersebut. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah dari peserta seolah menambah kehangatan acara yang dipenuhi gelak tawa persaudaraan.

Harapan untuk Masa Depan

Sekretaris IKW-RI, Marzuki Rahman, turut memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa kegiatan arisan ini bisa menjadi model awal untuk program-program yang lebih besar dan bermanfaat ke depan.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua dan membawa keberkahan bagi anggota IKW-RI,” ujar Marzuki.

Lebih dari sekadar cabutan arisan, kegiatan perdana ini mencerminkan semangat baru IKW-RI dalam membangun komunitas wartawan yang saling mendukung, baik secara profesional maupun personal.

Organisasi yang Solid dan Berdedikasi

Dengan diselenggarakannya arisan perdana ini, IKW-RI sekali lagi membuktikan bahwa solidaritas adalah pondasi utama organisasi. Harapannya, IKW-RI tidak hanya menjadi wadah formal, tetapi juga rumah besar bagi para wartawan untuk saling menguatkan, berbagi informasi, dan membangun sinergi demi kemajuan profesi kewartawanan di Indonesia.

Acara ditutup dengan penuh kegembiraan, meninggalkan pesan penting: bahwa di balik aktivitas jurnalistik yang keras dan penuh tantangan, para wartawan juga membutuhkan ruang kekeluargaan yang hangat untuk menjaga semangat dan kebersamaan. 

(***) 

Serasinews.com, Padang – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang kembali turun tangan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat berjualan. Aksi penertiban berlangsung di kawasan Pasar Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Sabtu (6/9/2025), setelah muncul keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas perdagangan di lokasi tersebut.

Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian (Kasi Opsdal) Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, S.Sos., MM, menjelaskan bahwa penertiban ini merupakan bentuk respon cepat dari aparat setelah menerima laporan warga. Menurutnya, keberadaan PKL di badan jalan telah menimbulkan berbagai masalah, terutama kemacetan lalu lintas dan gangguan kenyamanan pengguna jalan.

“Kami menerima pengaduan adanya pedagang yang berjualan dengan memakai badan jalan. Kondisi ini tidak hanya menghambat kelancaran arus lalu lintas, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara,” ujar Eka.

Pendekatan Persuasif Sebelum Penertiban

Sebelum dilakukan tindakan tegas, Satpol PP bersama pihak kecamatan setempat telah lebih dulu menempuh langkah persuasif. Petugas mendatangi para pedagang, memberikan himbauan, dan mengingatkan mereka agar tidak melanggar aturan yang berlaku. Upaya itu dilakukan dengan pendekatan humanis agar tidak menimbulkan gesekan.

Namun, imbauan yang telah berulang kali disampaikan rupanya tidak diindahkan sebagian pedagang. Alhasil, Satpol PP terpaksa melakukan penertiban. Dalam operasi tersebut, sejumlah barang milik pedagang seperti payung, kursi, dan meja diamankan sebagai barang bukti dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.

Landasan Hukum Penertiban

Eka menegaskan bahwa kegiatan berjualan di fasilitas umum, terutama badan jalan, jelas melanggar aturan hukum yang berlaku di Kota Padang. Pihaknya merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat.

“Menjadikan badan jalan sebagai tempat usaha adalah bentuk pelanggaran. Perda sudah mengatur dengan jelas. Kami berharap para PKL bisa lebih tertib dalam melaksanakan kegiatan usaha,” katanya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga wajah Kota Padang agar tetap tertib, bersih, dan rapi.

“Mari kita bersama-sama menjaga Kota Padang. Jika kota ini tertata, dampaknya bukan hanya untuk kenyamanan warga, tetapi juga mendukung iklim usaha yang lebih sehat,” tambah Eka.

Harapan Warga: Lalu Lintas Lancar, Pasar Lebih Tertata

Sejumlah warga yang beraktivitas di sekitar Pasar Bandar Buat mengaku lega dengan adanya penertiban ini. Selama beberapa waktu terakhir, jalanan di sekitar pasar kerap mengalami kemacetan akibat banyaknya lapak PKL yang memakan ruang jalan.

“Kadang kalau jam sibuk, kendaraan bisa tersendat lama karena pedagang menaruh barang sampai ke badan jalan. Jadi dengan adanya penertiban, semoga jalan jadi lancar lagi,” ujar salah seorang warga yang rutin berbelanja di pasar tersebut.

Meski demikian, sebagian masyarakat juga berharap pemerintah bisa menyiapkan solusi jangka panjang bagi para pedagang agar tetap bisa mencari nafkah tanpa harus melanggar aturan. Alternatif penataan lokasi berjualan yang lebih representatif dinilai penting agar PKL tidak kembali turun ke badan jalan.

Menjaga Keseimbangan: Ketertiban dan Perekonomian

Fenomena PKL yang menggunakan fasilitas umum untuk berjualan memang kerap menimbulkan dilema. Di satu sisi, mereka membutuhkan ruang untuk mencari nafkah. Namun di sisi lain, penempatan yang tidak tepat bisa mengganggu ketertiban dan kenyamanan publik.

Langkah Satpol PP menertibkan PKL di Pasar Bandar Buat menjadi bagian dari upaya mencari titik keseimbangan: menegakkan aturan sekaligus membuka ruang dialog agar para pedagang bisa tetap beraktivitas tanpa merugikan masyarakat luas.

(Mnd/***) 

#PolPP #PKL #Padang