Pekerja Lepas Alami Patah Kaki di Proyek Jembatan Bungus, Kecelakaan Kerja Soroti Lemahnya K3 dan Lalainya Pengawasan

Setelah menjalani operasi besar, tulang kakinya kini dipasangi pen untuk menopang kerusakan yang dialaminya. Hingga saat ini, ia masih menjalani masa pemulihan panjang dan belum bisa kembali bekerja.

Proyek Rp12,6 Miliar, Tapi Keselamatan Masih Sekadar Formalitas

Kecelakaan ini terjadi di tengah pengerjaan proyek besar senilai Rp12,678 miliar yang ditangani PT Arupadhatu Adisesanti. Ironisnya, proyek miliaran yang melibatkan banyak tenaga lokal justru menyisakan pertanyaan besar soal standar keselamatan kerja.

Wahyu Piro, pelaksana lapangan proyek, mengakui bahwa petugas K3 bernama Tasya jarang sekali hadir di lokasi proyek. Bahkan, saat Davit mengalami kecelakaan, sosok yang seharusnya paling bertanggung jawab atas keselamatan pekerja itu tidak tampak batang hidungnya, ujarnya kala ditemui pada Sabtu (20/9/2025).

Pernyataan ini semakin mempertegas anggapan bahwa K3 di proyek hanya dijadikan formalitas untuk memenuhi syarat kontrak, bukan diterapkan nyata di lapangan.

Instansi Terkait Dinilai Lalai

Kritik juga mengarah kepada instansi pengawas, baik dari pemerintah daerah maupun Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) yang seharusnya turun langsung memastikan proyek berjalan sesuai standar.

“Jangan tunggu ada korban dulu baru sibuk bicara K3. Kalau petugas K3 saja jarang ada di lapangan, lalu siapa yang mengawasi keselamatan pekerja setiap hari?” ungkap salah seorang warga Bungus dengan nada geram.

Sorotan publik kini mengarah pada lemahnya pengawasan pemerintah. Padahal, proyek dengan anggaran negara bernilai miliaran rupiah seharusnya tidak hanya berfokus pada target pembangunan fisik, melainkan juga memastikan nyawa pekerja tidak dipertaruhkan secara sembrono.

Davit (Pakai Tongkat) Pekerja yang Alami Kecelakaan kerja akibat lalainya pengawasan K3 

Pekerja Jadi Korban, Bukan Sekadar Angka

Davit bukan sekadar nama di laporan kecelakaan kerja. Ia seorang ayah, pekerja keras, yang rela bekerja sebagai buruh lepas demi menyambung hidup keluarganya. Namun, dalam hitungan detik, hidupnya berubah drastis akibat kecelakaan yang seharusnya bisa dicegah dengan pengawasan yang lebih ketat.

Kini, meski pihak perusahaan sudah menyatakan akan menanggung biaya pengobatan dan memberikan kompensasi bulanan Rp1 juta, luka fisik dan psikis yang dialami Davit tak bisa dihitung dengan nominal.

Harapan: Jangan Ada Davit-Davit Lain

Kasus ini menjadi cermin kelam wajah proyek infrastruktur di daerah, di mana keselamatan pekerja kerap dipandang remeh. Tanpa pengawasan ketat dari perusahaan maupun instansi terkait, selalu ada risiko pekerja berikutnya yang akan bernasib sama.

Masyarakat Bungus berharap peristiwa ini tidak hanya berakhir dengan sekadar klaim tanggung jawab biaya, melainkan menjadi titik balik bagi pemerintah dan kontraktor untuk benar-benar menjalankan K3, bukan hanya di atas kertas.

“Kalau proyek miliaran masih mengorbankan nyawa rakyat kecil, lalu untuk siapa sebenarnya pembangunan ini?” tanya seorang tokoh masyarakat Bungus dengan suara lantang.

Payung Hukum Keselamatan Kerja

Peristiwa yang menimpa Davit tidak bisa dianggap sepele, sebab aturan tentang keselamatan kerja sebenarnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

UU ini mewajibkan setiap perusahaan untuk:

Menjamin keselamatan tenaga kerja yang berada di bawahnya.

Menyediakan peralatan keselamatan sesuai standar.

Menunjuk dan menghadirkan petugas K3 secara konsisten di lokasi kerja.

Melakukan pengawasan dan pencegahan kecelakaan di setiap kegiatan proyek.

Bahkan, dalam pasal 14 UU Keselamatan Kerja disebutkan bahwa pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai kondisi berbahaya di tempat kerja, cara mencegahnya, serta penggunaan alat pelindung diri (APD).

Sanksi Hukum Bila Lalai

Apabila perusahaan terbukti lalai dan menyebabkan kecelakaan kerja, ada sejumlah sanksi hukum yang bisa dikenakan, di antaranya:

Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970, pengusaha atau pengurus yang melanggar ketentuan keselamatan kerja dapat dipidana dengan kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp100.000 (angka nominal memang kecil karena UU dibuat lama, namun tetap berlaku).

Selain itu, dalam praktiknya perusahaan juga dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau meninggal, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun.

Sanksi Administratif dan Perdata

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 jo. UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha.

Pekerja atau keluarganya juga dapat menuntut ganti rugi secara perdata bila terbukti terjadi kelalaian.

Dengan landasan hukum tersebut, jelas bahwa keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab moral perusahaan, melainkan juga kewajiban hukum. Kecelakaan seperti yang dialami Davit semestinya bisa dicegah jika aturan dipatuhi dan pengawasan dijalankan serius, bukan sekadar formalitas.

(rini/mond) 

Trans Padang Dihujani Kritik: Layanan Publik yang Bikin Emosi Penumpang

Banjir keluhan itu terekam jelas di kolom komentar akun resmi Instagram @official_transpadang.psm. Berbagai komentar bernada protes muncul, mulai dari keterlambatan, pelayanan pramugara yang dianggap buruk, hingga masalah teknis kendaraan.

Netizen “Mengamuk” di Medsos

Salah satu pengguna Instagram, @alilkul, menulis dengan nada kesal:
“Telat telat. Jangan karena laporan beberapa orang yg ditinggal trans malah ngerugiin ratusan konsumen. Belajar lagi sana manajemen pemasaran.”

Keluhan serupa datang dari akun @m.a.bowo yang merasa aturan baru justru mengacaukan jadwal kerja penumpang.
“Berhenti di halte kosong neh. Mana pagi jam kerja. Rencana bakalan cepat eh malah telat.”

Tak hanya soal aturan, masalah teknis juga jadi sorotan. Akun @mikoyolisaputra menulis lantang:
“Knalpot oto bus Trans Padang rute Lubuk Buayo tolong di-service, busuak dan hitam asok nyo, mengganggu pengguna jalan lain.”

Sementara itu, @monamaresa menilai kewajiban pramugara mengambil foto di setiap halte sangat tidak masuk akal.
“Mengambil foto setiap halte sangat sangat tidak efisien, harusnya tidak telat menjadi telat.”

Keluhan senada terus bermunculan. Mulai dari aturan yang dianggap buang waktu, bus yang penuh sesak, hingga pelayanan pramugara yang disebut jutek dan tidak ramah. Bahkan, akun @bublegum6605 secara terang-terangan menegur petugas di lapangan:
“Kalau ada masalah pribadi jangan sampai dibawa pas saat kerja dong. Kami tau kakak capek, tapi sepertinya kita juga sama-sama capek. Jadi tolong lah yah senyum dikit kak jangan berkerut aja tu muka lihat orang.”

Penumpang Langsung Mengeluh

Bukan hanya di dunia maya, penumpang juga menyampaikan pengalaman langsung. Felda, warga yang menggunakan Trans Padang koridor 1 jalur Pasar Raya–Khatib–Tabing–Lubuk Buaya–Batas Kota, mengaku kecewa dengan kenyamanan armada.

“Busnya panas, penumpangnya melebihi kapasitas yang tertulis di kaca mobil, keneknya ada beberapa yang julid, pembayaran pakai QR kadang susah,” ungkapnya.

DPRD Minta Evaluasi Cepat

Menanggapi banjir keluhan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, tampil tegas. Ia menyebut pelayanan Trans Padang sudah jauh melenceng dari tujuan awalnya sebagai transportasi publik yang harus mempermudah masyarakat.

“Koridor 1 itu wajib diremajakan. Jangan biarkan warga setiap hari menderita hanya karena pelayanan buruk. Trans Padang itu bukan untuk bikin emosi penumpang, tapi untuk melayani masyarakat. Kalau sekarang justru membuat orang rugi waktu dan kesal, berarti ada yang salah besar di manajemen,” tegas Mastilizal.

Lebih jauh, ia menuntut agar Dinas Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
“Sopir dan pramugara harus diperbaiki, komunikasi dengan tiap koridor harus berjalan. Kalau ada aturan yang justru memperlambat pelayanan, ya harus dicabut. Jangan masyarakat dijadikan korban kebijakan yang tidak matang,” ujarnya keras.

Menurutnya, Pemko tidak bisa bersembunyi di balik dalih prosedur atau laporan teknis. “Saya minta aturan ini dikaji ulang. Kalau kebijakan malah bikin masalah baru, itu namanya gagal total. Jangan sampai subsidi dari APBD hanya dipakai untuk bikin masyarakat tambah sengsara,” tandasnya.

Dishub Akui Ada Masalah

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, mengakui keluhan penumpang sebagai bahan evaluasi penting. Ia menegaskan akan memperbaiki sistem pelayanan, mulai dari pramugara hingga kondisi bus yang sering berasap dan tidak terawat.

“Masalah pelayanan pramugara akan jadi bahan evaluasi kepada PSM. Kendaraan itu sering berasap, kebut-kebutan, tidak optimal. Ada masalah, service tidak tepat waktu. Ini semua akan kita benahi,” katanya.

Ances juga menekankan bahwa operator PSM sebagai perpanjangan tangan Pemko harus lebih profesional. “Mereka itu wajahnya Pemko. Harus terima kritik, jangan defensif. Kritik adalah energi untuk perbaikan,” ucapnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa Trans Padang murni dibiayai APBD melalui subsidi, sehingga tidak perlu mengejar PAD.
“Fokus utamanya hanya satu: memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Itu yang harus kita jaga,” tutup Ances.

Dengan kritik deras dari warganet, keluhan penumpang di lapangan, hingga sorotan tajam DPRD, kini bola panas ada di tangan Pemko Padang dan Dishub. Publik menunggu, apakah Trans Padang benar-benar mau berubah menjadi layanan publik yang ramah, atau tetap menjadi sumber emosi harian warga kota.

(Mond)

#TransPadang #Padang #TransportasiPublik

Sumbar Diguyur Rp 100,45 Miliar dari Inpres Irigasi Tahap III, 95 Titik Irigasi Siap Dibangun

“Allhamdulillah, lewat penjaringan aspirasi di Komisi V DPR RI, dipastikan realisasi dari Inpres Irigasi Tahap III, Provinsi Sumbar memperoleh Rp 100,45 miliar lebih. Ini bentuk komitmen kita memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama petani yang sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi,” ujar Zigo Rolanda saat diwawancarai di Padang.

95 Titik Irigasi Tersebar di 15 Daerah

Menurut Zigo, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan 95 titik daerah irigasi yang tersebar di seluruh Sumbar. Ia menegaskan, perjuangan membawa program ini ke daerah tidaklah mudah.

“Pertarungan mendapatkan program Inpres Irigasi tahap III ini penuh dinamika, tetapi berkat doa dan dukungan masyarakat, kita berhasil memastikan dana Rp 100.455.653.672 tersebut untuk Sumbar,” ungkap politisi muda asal Ranah Minang itu.

Adapun rinciannya, proyek irigasi tersebut akan tersebar di berbagai daerah, antara lain:

• Kota Padang Panjang: 9 daerah irigasi
• Kota Sawahlunto: 1 daerah irigasi
• Kota Solok: 3 daerah irigasi
• Kota Padang: 7 daerah irigasi
• Kota Pariaman: 1 daerah irigasi
• Kabupaten Limapuluh Kota: 4 daerah irigasi
• Kabupaten Padang Pariaman: 5 daerah irigasi
• Kabupaten Pasaman: 3 daerah irigasi
• Kabupaten Pasaman Barat: 1 daerah irigasi
• Kabupaten Pesisir Selatan: 13 daerah irigasi
• Kabupaten Sijunjung: 3 daerah irigasi
• Kabupaten Agam: 17 daerah irigasi
• Kabupaten Dharmasraya: 6 daerah irigasi
• Kabupaten Solok: 5 daerah irigasi
• Kabupaten Solok Selatan: 17 daerah irigasi

Dengan distribusi tersebut, pembangunan jaringan irigasi dipastikan menjangkau hampir seluruh wilayah Sumbar, dari pesisir hingga pedalaman, dari daerah penghasil padi hingga sentra perkebunan.

Dampak Besar bagi Petani dan Ketahanan Pangan

Zigo menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi memiliki dampak strategis terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

“Irigasi adalah nadi pertanian. Tanpa air, sawah tidak bisa produktif. Jika jaringan irigasi bagus, petani bisa panen lebih dari sekali dalam setahun. Ini otomatis meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa keberadaan irigasi yang baik juga berperan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan atau distribusi air yang tidak merata.

Komitmen Pengawasan

Dana sebesar itu, kata Zigo, akan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui anggaran tahun 2025. Sebagai wakil rakyat dari Sumbar, ia menegaskan akan mengawal ketat proses pembangunan agar tepat sasaran.

“Komisi V DPR RI, khususnya kami sebagai wakil rakyat dari Sumbar, akan memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai rencana. Pengawasan sangat penting agar proyek selesai tepat waktu dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Simbol Perjuangan Aspirasi Daerah

Program Inpres Irigasi Tahap III ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat daerah bisa diwujudkan melalui jalur politik di Senayan. Zigo Rolanda menyebut keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara aspirasi masyarakat, kerja keras legislator, dan komitmen pemerintah pusat dalam membangun daerah.

“Ini bukan kemenangan pribadi, tetapi kemenangan seluruh masyarakat Sumbar. Saya berharap pembangunan irigasi ini menjadi jalan pembuka bagi lahirnya lumbung-lumbung pangan baru di Ranah Minang,” pungkasnya.

( Metek Andi)

#Infrastruktur #Irigasi #SumateraBarat #DPR #ZigoRolando

Dirlantas Polda Sumbar Tegaskan Sinergi dengan Pers Kunci Keselamatan Berlalu Lintas

Dalam acara syukuran yang berlangsung khidmat itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, Widya Navies, menerima penghargaan langsung dari Kapolda Sumbar, Irjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada insan pers yang konsisten menghadirkan pemberitaan positif sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Namun, sorotan utama dalam kegiatan tersebut hadir dari Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol H. M. Reza Chairul Sidiq, S.I.K., M.M., yang menekankan bahwa keberhasilan lalu lintas yang tertib tidak mungkin terwujud tanpa dukungan penuh dari berbagai elemen, termasuk media.

“Pers memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Melalui pemberitaan yang edukatif dan membangun, kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dapat tumbuh lebih kuat. Sinergi inilah yang akan mempercepat tercapainya budaya berkeselamatan di jalan raya,” ujar Kombes Pol Reza dalam sambutannya.

Pers sebagai Mitra Strategis Keselamatan Jalan Raya

Reza menjelaskan, tantangan lalu lintas di Sumatera Barat sangat kompleks. Selain kondisi geografis dengan jalur berliku dan rawan longsor seperti di Sitinjau Lauik, angka kecelakaan lalu lintas juga masih menjadi perhatian serius. Menurutnya, selain penegakan hukum dan rekayasa lalu lintas, pendidikan masyarakat melalui media memiliki dampak jangka panjang yang signifikan.

“Tidak semua masyarakat bisa hadir langsung di forum penyuluhan, tapi mereka membaca berita, mendengar radio, atau melihat televisi. Di situlah peran pers menjadi strategis, sebagai jembatan edukasi yang mampu menjangkau semua lapisan,” tegas Reza.

Apresiasi untuk Mitra Strategis dan Relawan

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumbar juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah instansi yang dinilai berkontribusi besar dalam mendukung keselamatan lalu lintas, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Bapenda, Dinas Kesehatan, hingga Jasa Raharja Sumbar.

Tak hanya itu, polisi berprestasi dan masyarakat yang secara sukarela membantu mengatur arus lalu lintas di titik rawan kemacetan Sitinjau Lauik juga turut mendapat penghargaan. Menurut Reza, apresiasi ini adalah bentuk nyata bahwa keselamatan jalan raya adalah tanggung jawab bersama.

“Polisi bukan satu-satunya pihak yang menjaga lalu lintas. Kita punya mitra strategis di pemerintah daerah, swasta, bahkan masyarakat yang secara sukarela turun tangan di lapangan. Semua ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah hasil kerja kolektif,” ucapnya.

PWI Sumbar Sambut Apresiasi dengan Rasa Syukur

Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, yang juga Pemimpin Redaksi topsatu.com, menyambut penghargaan tersebut dengan penuh rasa syukur. Ia menyebut penghargaan itu bukan hanya milik dirinya, melainkan untuk seluruh insan pers di Sumbar.

“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bersinergi dengan kepolisian, khususnya Ditlantas Polda Sumbar, dalam menyampaikan informasi yang tidak hanya cepat tetapi juga mendidik masyarakat. Keselamatan berlalu lintas adalah isu yang menyentuh kehidupan semua orang,” ujar Widya.

Momen Kebersamaan di Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70

Syukuran yang mengusung tema “Lalu Lintas Modern yang Berkeselamatan Menuju Indonesia Emas” ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Sejumlah pejabat utama Polda Sumbar turut hadir mendampingi Kapolda dan Dirlantas. Dari jajaran PWI Sumbar, hadir Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie, Wakil Ketua Bidang Aset Edi Jarot, dan Sekretaris SIWO Andri Besman.

Dirlantas Polda Sumbar menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa keberhasilan membangun budaya tertib lalu lintas akan sangat menentukan kesiapan Sumatera Barat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Keselamatan bukan hanya tentang aturan, tetapi juga budaya. Mari kita jadikan lalu lintas Sumbar sebagai contoh bahwa kerja sama antara polisi, pemerintah, mitra strategis, dan pers bisa menciptakan perubahan nyata,” pungkas Kombes Pol Reza Chairul Sidiq.

(rini/mond) 

#DirlantasPoldaSumbar #PWI #Pers #SumateraBarat

Kejurprov Wushu Sumbar 2025 Meriah, Atlet Muda Sasana HBT Ukir Prestasi di GOR Haji Agus Salim

Ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan juga panggung unjuk gigi bagi atlet-atlet muda berbakat dari berbagai sasana. Mereka datang dengan semangat membara, membawa nama daerah masing-masing, sekaligus menguji hasil latihan panjang yang ditempa dengan disiplin tinggi.

Iqrar Permana Nusantara Persembahkan Emas

Salah satu sorotan utama datang dari Iqrar Permana Nusantara, atlet muda potensial yang tampil memukau di nomor Jurus Gun Shu B Putra. Gerakan jurusnya yang tegas, presisi, dan penuh tenaga membuat dewan juri tak ragu memberinya nilai tertinggi.

Dengan performa gemilang itu, Iqrar sukses meraih medali emas, sekaligus menjadi kebanggaan tidak hanya bagi sasana yang dibelanya, tetapi juga bagi kontingen Sumatera Barat secara keseluruhan.

Diva Nabila, Bertarung di Tengah Kondisi Kurang Prima

Tak kalah menarik adalah kisah perjuangan Diva Nabila, atlet putri yang turun di nomor Sanda Senior 48 kg. Meski kondisi kesehatannya tidak sepenuhnya prima, Diva tampil penuh determinasi. Hasilnya, ia berhasil menyabet medali perak untuk sasana HBT.

Semangat Diva tidak berhenti di situ. Ia kembali turun di nomor Wushu Sanda, dan sekali lagi menunjukkan keberanian serta mental baja. Dengan strategi yang disiplin dan keberanian menghadapi lawan, Diva mengamankan medali perunggu.

Raihan dua medali ini terasa istimewa, karena di baliknya tersimpan kisah keteguhan hati seorang atlet yang memilih untuk tidak menyerah pada keterbatasan.

Peran Penting Pelatih di Balik Layar

Prestasi para atlet HBT ini tentu tak terlepas dari peran pelatih yang setia menemani sejak awal persiapan. Sasana HBT berada di bawah asuhan kak Yosi dan kak Reza, yang dibantu oleh asisten pelatih Brigita Sanjaya, Dinda, dan Kennia.

Dengan metode latihan yang disiplin, penanaman mental juang, serta perhatian yang tak hanya terbatas di arena, para pelatih membentuk atlet-atlet muda agar siap menghadapi kerasnya kompetisi.

“Prestasi ini menjadi bukti kerja sama yang baik antara atlet dan pelatih. Kami ingin terus membimbing mereka agar lebih siap menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi di masa depan,” ujar salah seorang pelatih HBT usai pertandingan.

Harapan untuk Masa Depan Wushu Sumatera Barat

Bagi tim pelatih, keberhasilan di Kejurprov ini hanyalah permulaan. Mereka berpesan agar para atlet tidak cepat puas dan terus meningkatkan kemampuan. Sebab, perjalanan masih panjang dan tantangan yang lebih besar menanti, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi atlet lain untuk berlatih lebih giat, serta menjadi pemicu lahirnya lebih banyak prestasi wushu dari Sumatera Barat di masa mendatang,” tutup pelatih tersebut penuh optimisme.

Ajang Pembibitan Atlet Unggulan

Kejurprov Wushu Sumbar 2025 sekaligus memperlihatkan bagaimana olahraga bela diri asal Tiongkok ini semakin berkembang pesat di Ranah Minang. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi tempat pembibitan bagi atlet-atlet baru yang berpotensi mengharumkan nama daerah di kancah nasional, bahkan internasional.

Dengan dukungan pemerintah daerah, KONI, serta kerja keras para pelatih dan atlet, wushu Sumatera Barat diyakini mampu melahirkan generasi emas yang akan mengibarkan bendera merah putih di masa depan.

(Nk/Mond)

#Olahraga #WushuTags