Pasaman Barat,Serasinews.com— Tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat bersama Polres Pasaman Barat kembali melakukan gebrakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang semakin meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan.

Pada Rabu (29/10/2025) dini hari, petugas gabungan melakukan operasi penertiban di kawasan Jorong Air Runding, Nagari Koto Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, yang dikenal sebagai salah satu titik rawan aktivitas tambang emas ilegal.

Operasi dipimpin oleh Kompol Okta Rahmansyah, S.Ik dari Ditreskrimsus Polda Sumbar, bersama personel Polres Pasaman Barat dan Polsek Sungai Beremas. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati tiga orang pria sedang mengoperasikan alat berat dan mencuci material emas di tepi sungai yang tampak keruh akibat aktivitas tambang tersebut.

Upaya Kabur Gagal, Tiga Pelaku Diamankan

Begitu mengetahui kedatangan petugas, para pelaku panik dan mencoba melarikan diri ke arah perbukitan. Namun, aksi cepat tim gabungan berhasil menggagalkan pelarian mereka. Ketiganya berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti.

Pelaku yang diamankan masing-masing berinisial AD (31) dan AR (22) yang berperan sebagai pekerja pencuci material, serta ZH (45) yang menjadi operator alat berat excavator merek Caterpillar 320 GX warna kuning.

Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga pelaku mengaku sudah beroperasi selama dua bulan terakhir dengan berpindah-pindah lokasi untuk menghindari pantauan aparat.

Barang Bukti Diamankan, Lokasi Tambang Ditertibkan

Dari lokasi penambangan, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain:

1 unit excavator Caterpillar 320 GX warna kuning

1 unit mobil Pajero warna hijau-silver untuk mengangkut BBM

9 jerigen solar (8 kosong, 1 berisi sekitar 35 liter)

2 karpet penyaring emas

Seluruh barang bukti dan ketiga pelaku kini diamankan di Mapolres Pasaman Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kapolres: Tidak Ada Toleransi untuk Perusak Alam

Menanggapi keberhasilan operasi ini, Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

“Cukup sudah! Kami tidak akan biarkan alam Pasaman Barat terus dirusak oleh tangan-tangan serakah. Sungai rusak, air keruh, sawah tercemar — semua akibat tambang ilegal. Siapa pun yang berani bermain di wilayah hukum kami, siap-siap berhadapan dengan hukum,” tegas Kapolres.

Ia menjelaskan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas PETI di wilayah Koto Balingka. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas kemudian bergerak melakukan penindakan di lapangan.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa polisi tidak tinggal diam. Setiap laporan akan kami tindaklanjuti. Tidak ada kompromi untuk pelaku PETI,” ujar Agung.

Pelaku Terancam Hukuman Berat

Para pelaku akan dijerat dengan Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 5 huruf b Jo Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

Jika terbukti bersalah, ketiganya terancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Operasi PETI Akan Terus Digencarkan

AKBP Agung memastikan, operasi kali ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah besar pemberantasan tambang ilegal di Pasaman Barat.

Pihaknya berencana menggandeng pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan TNI untuk melaksanakan patroli rutin serta sosialisasi bahaya PETI kepada masyarakat.

“Kami ingin masyarakat sadar, kekayaan alam harus dijaga, bukan dijarah. Tak ada gunanya kaya sesaat bila lingkungan rusak dan anak cucu kita menanggung akibatnya,” tuturnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal.

“Jangan takut. Laporkan jika melihat kegiatan PETI. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menegakkan hukum dan menjaga kelestarian alam Pasaman Barat,” pungkas Kapolres.

(Rini/Mond)
#PETI #TambangIlegal #PolresPasamanBarat #PoldaSumbar

Serasinews.com,Pasaman Barat – Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan terasa di lingkungan Polres Pasaman Barat pada Rabu (30/10/2025). Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Humas Polri, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., bersama Ketua Cabang Bhayangkari Ny. Panca Agung, serta seluruh personel dan staf Polres Pasaman Barat, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi mendalam kepada seluruh insan Humas Polri di Indonesia.

Dengan mengusung tema “Humas Polri – Polisi Humanis, Harapan Masyarakat,” peringatan tahun ini menjadi momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk mempertegas peran strategis Humas sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik, khususnya di Bumi Tuah Basamo, Kabupaten Pasaman Barat.

Humas Polri: Garda Depan Informasi Publik

Dalam sambutannya, AKBP Agung Tribawanto menekankan pentingnya peran Humas Polri di era digitalisasi dan keterbukaan informasi. Menurutnya, Humas Polri bukan hanya penyampai berita, tetapi juga penentu citra institusi di mata masyarakat.

“Humas Polri adalah jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat. Dengan informasi yang cepat, akurat, dan transparan, kita bisa membangun kepercayaan publik serta menampilkan wajah Polri yang profesional dan humanis,” ujar AKBP Agung Tribawanto.

Kapolres juga menambahkan bahwa keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat dipengaruhi oleh kemampuan Humas dalam menyampaikan informasi positif sekaligus menangkal hoaks yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Ia mengajak seluruh jajaran Humas Polri untuk terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi dinamika komunikasi publik di era digital.

Bhayangkari Dukung Peran Humas Polri

Dukungan dan apresiasi juga datang dari Ketua Cabang Bhayangkari Pasaman Barat, Ny. Panca Agung, yang menyoroti pentingnya peran Humas sebagai penyampai nilai-nilai kemanusiaan dan empati.

“Teruslah berkarya dan menyebarkan pesan-pesan positif yang mencerminkan wajah Polri yang humanis dan penuh kasih sayang kepada masyarakat,” tutur Ny. Panca Agung.

Ia menegaskan bahwa peran Humas tidak berhenti pada penyampaian informasi semata, melainkan juga mencerminkan nilai moral dan etika institusi kepolisian.

Semangat Sinergi Menuju Polri yang Lebih Humanis

Bagi AKBP Agung Tribawanto, HUT ke-74 Humas Polri menjadi momentum refleksi untuk memperkuat kolaborasi antara Polri dan masyarakat.

“Melalui semangat peringatan ini, kami berharap sinergi antara Polri dan masyarakat semakin erat. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif di Pasaman Barat,” tegasnya.

Polres Pasaman Barat terus berupaya menghadirkan inovasi pelayanan publik, meningkatkan literasi digital, serta memperluas ruang interaksi dengan masyarakat melalui kegiatan sosial, edukatif, dan kemanusiaan. Semua langkah ini bermuara pada satu tujuan: mewujudkan Polri yang semakin humanis, adaptif, dan dipercaya rakyat.

Refleksi 74 Tahun Humas Polri

Perjalanan panjang Humas Polri selama 74 tahun adalah bukti nyata transformasi dan adaptasi institusi kepolisian terhadap perubahan zaman. Di tengah derasnya arus informasi publik, Humas Polri kini dituntut untuk menjadi penyampai kebenaran sekaligus penyejuk di tengah masyarakat.

Dengan semangat “Polisi Humanis, Harapan Masyarakat,” Polres Pasaman Barat meneguhkan komitmen untuk membangun komunikasi dua arah yang sehat antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Sebab, keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri semata, melainkan hasil dari kerja sama seluruh elemen bangsa.

Selamat HUT ke-74 Humas Polri!
Semoga semangat profesionalisme, humanisme, dan pelayanan yang tulus senantiasa menjadi landasan Humas Polri dalam menjalankan tugas pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

(Rini/Mond)
#HUTHumasPolri74 #PolriHumanis #PolresPasamanBarat

Padang, Serasinews.com—
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang terus memperkuat komitmennya terhadap inklusivitas dan kesejahteraan sosial melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang digelar di Hotel Rangkayo Basa, Kamis (30/10/2025).

Sebanyak 65 peserta ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, terdiri dari penyandang disabilitas pelaku usaha, keluarga pendamping, serta perwakilan organisasi dan komunitas disabilitas di Kota Padang.

Suasana hangat dan penuh semangat sudah terasa sejak pagi. Para peserta tampak antusias mengikuti berbagai sesi, mulai dari pelatihan pengembangan usaha, diskusi interaktif, hingga pembekalan tentang kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, yang juga menjadi narasumber utama. Hadir pula Kadis Koperasi dan UMKM, Fauzan Ibnovi, Kadisnakerin, Ferri Ervian Rinaldy, perwakilan Disdukcapil, Syafrida, serta Kabid Rehabilitasi Sosial, Desfi Hendri, bersama jajaran Dinsos lainnya.

Dari Bantuan ke Kemandirian

Dalam sambutannya, Heriza Syafani menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan, tetapi bagian dari langkah nyata untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

“Kami ingin peserta yang sudah menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas dapat terus berkembang. Bimtek ini menjadi sarana bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha,” ujar Heriza.

Ia menambahkan, program tersebut sejalan dengan Program Unggulan (Progul) ‘Padang Melayani’, yang berfokus pada pemberdayaan warga rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

“Penyandang disabilitas bukan sekadar penerima bantuan, tapi mitra sejajar dalam membangun ekonomi daerah. Kami dorong mereka untuk naik kelas — menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri,” tegasnya.

Heriza juga menyampaikan bahwa Dinsos membuka ruang bagi peserta untuk graduasi, yakni proses menuju kemandirian sosial dan ekonomi agar tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Integrasi Data Jadi Fondasi Kebijakan

Selain aspek ekonomi, Heriza turut menyoroti pentingnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu bahasan utama dalam Bimtek.

Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah membangun basis data sosial dan ekonomi yang akurat dan terintegrasi.

“Dengan data yang terpadu, setiap program sosial bisa tepat sasaran. Tidak ada lagi penyandang disabilitas yang luput dari perhatian,” jelasnya.

Mengubah Cara Pandang terhadap Disabilitas

Dalam wawancara usai kegiatan, Heriza menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang harus dikasihani, melainkan potensi besar yang perlu diberdayakan.

“Kita harus ubah paradigma. Mereka bukan objek bantuan, tapi subjek pembangunan. Mereka punya kreativitas dan daya juang luar biasa—yang dibutuhkan hanyalah akses dan kepercayaan,” ucapnya.

Heriza juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program pemberdayaan disabilitas dapat berjalan efektif.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, akademisi, dan komunitas harus ikut terlibat. Hanya dengan kebersamaan, pemberdayaan sosial bisa benar-benar berhasil,” tambahnya.

Menuju Padang yang Inklusif dan Berkeadilan

Melalui kegiatan ini, Dinsos Padang meneguhkan komitmen untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai bagian aktif pembangunan daerah.

Bimtek ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pendampingan berkelanjutan, kemitraan dengan UMKM, serta penguatan ekonomi keluarga penyandang disabilitas.

Dengan semangat “Padang Melayani”, Pemerintah Kota Padang bertekad mewujudkan kota yang inklusif, mandiri, dan berkeadilan sosial — tempat di mana setiap warga memiliki ruang untuk tumbuh dan berdaya.

(Rini/Mond)
#DinasSosialPadang #Padang

Padang, Serasinews.com– Di balik deretan hotel mewah yang berdiri megah di Kota Padang, tersimpan potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal. Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menyoroti rendahnya penerimaan pajak air tanah yang dinilai tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, terutama dari sektor perhotelan.

Menurut Rachmad, terdapat ketimpangan mencolok antara jumlah air tanah yang digunakan dengan besaran pajak yang dibayarkan sejumlah hotel yang mengandalkan sumur bor.

“Bapenda harus bekerja lebih teliti. Jangan hanya mengandalkan laporan di atas meja, tapi benar-benar memastikan berapa banyak air yang dipakai dan seberapa besar pajak yang seharusnya dibayar,” tegasnya, Selasa (29/10).

Potensi Besar, Realisasi Masih Rendah

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang hingga Agustus 2025 mencatat, penerimaan pajak air tanah baru mencapai Rp2,06 miliar dari 263 wajib pajak terdaftar.
Jika dirata-ratakan, setiap wajib pajak hanya berkontribusi sekitar Rp7,8 juta per tahun. Bahkan, ada yang hanya membayar Rp6.110, sementara tertinggi mencapai Rp157,6 juta.

Perbedaan yang sangat jauh ini, kata Rachmad, menunjukkan adanya ketimpangan dan kelemahan pengawasan.

“Hanya sebagian kecil wajib pajak yang menyumbang besar. Artinya ada potensi kebocoran PAD yang perlu diselidiki,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Hotel Tak Langganan PDAM, Tapi Pajak Air Tanah Rendah

Rachmad juga menyoroti perbedaan antara dua hotel besar di Padang: Hotel Pangeran Beach dan ZHM Premiere Hotel.
Hotel Pangeran Beach diketahui masih berlangganan PDAM dengan tagihan sekitar Rp47 juta per bulan, dan tetap membayar pajak air tanah Rp53,6 juta hingga Agustus 2025.
Sementara itu, ZHM yang tidak menggunakan PDAM sama sekali, justru hanya membayar pajak air tanah Rp31,8 juta.

“Ini janggal. Aktivitas hotel sama-sama tinggi, tapi pajaknya jauh berbeda. Kami akan turun langsung untuk memastikan data di lapangan,” kata Rachmad.

Verifikasi Lapangan Jadi Kunci

Ketua Komisi II menilai, Bapenda tidak boleh hanya mengandalkan data administratif. Ia mendesak agar petugas melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memverifikasi sumber air yang digunakan, terutama oleh hotel, restoran, dan laundry besar.

“Kalau tidak pakai PDAM, berarti seluruh airnya dari tanah. Maka pajaknya pun harus sepadan dengan pemakaian,” ujarnya.

Ia juga mengungkap adanya wajib pajak yang membayar nominal sama bertahun-tahun, yang bisa menjadi indikasi data tidak diperbarui atau wajib pajak fiktif.

“Kalau sistem dibiarkan, PAD dari air tanah akan terus stagnan,” tegasnya.

Lebih dari Sekadar Pendapatan

Rachmad mengingatkan, pajak air tanah bukan hanya soal pendapatan, tapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Penggunaan air tanah berlebihan tanpa pengawasan bisa menyebabkan penurunan muka air tanah dan merusak ekosistem.

“Ini bukan sekadar soal uang, tapi kelestarian sumber daya alam. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa serius bagi lingkungan,” jelasnya.

Ia meminta Pemko Padang memperkuat koordinasi antarinstansi, memperbarui basis data wajib pajak, dan menerapkan teknologi pemantauan debit air seperti meter digital.

“Kita ingin pengelolaan yang transparan dan akurat. Rendahnya penerimaan pajak air tanah ini harus jadi alarm bagi pemerintah kota,” ujarnya.

Potensi Tersembunyi untuk PAD Padang

Dengan pengawasan dan sistem yang lebih baik, sektor pajak air tanah diyakini dapat menambah puluhan miliar rupiah bagi kas daerah setiap tahun.
Namun, selama data masih lemah dan pengawasan longgar, potensi itu akan terus bocor.

Komisi II DPRD Padang berjanji akan terus memantau kinerja Bapenda dan menjadwalkan inspeksi lapangan ke sejumlah hotel besar dalam waktu dekat.

“Rendahnya PAD bukan karena potensi kecil, tapi karena pengawasan yang longgar. Jika ditertibkan, pendapatan daerah bisa melonjak signifikan,” pungkas Rachmad Wijaya.

(Rini/Mond)
#DPRDPadang #PajakAirTanah #Padang #BapendaPadang

Serasinews.com,Padang Pariaman – Upaya pemerintah memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional kini makin terasa di akar rumput. Hal itu terlihat dari kunjungan kerja tim delegasi tingkat tinggi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke Nagari Aia Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (tanggal kegiatan).

Rombongan yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Ir. Rachmat Kaimuddin, bersama perwakilan Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta unsur pemerintah daerah meninjau langsung progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 Tahap II. Fokus kegiatan kali ini adalah memastikan efektivitas program optimalisasi infrastruktur irigasi pertanian di wilayah Daerah Irigasi Batang Anai.

Lokasi utama kunjungan berada di lahan Kelompok Tani Saiyo, yang menjadi penerima manfaat langsung dari proyek rehabilitasi saluran irigasi tersebut.

Irigasi Efisien, Produktivitas Meningkat

Sebelum program berjalan, petani di Aia Tajun kerap kesulitan mendapatkan pasokan air, terutama di musim kemarau. Sebagian sawah bahkan terpaksa tidak ditanami karena minimnya aliran air. Namun kini, setelah saluran tersier dan kuarter selesai direhabilitasi, air dari Batang Anai mengalir lancar hingga ke lahan on-farm.

Perubahan itu memberi dampak besar. Indeks Pertanaman (IP) naik signifikan — sawah yang sebelumnya hanya panen sekali, kini bisa dua hingga tiga kali dalam setahun. Produktivitas padi pun meningkat, membawa semangat baru bagi petani setempat.

“Saluran ini bukan sekadar beton dan air yang mengalir, tapi harapan baru bagi kami,” ungkap salah satu anggota Kelompok Tani Saiyo dengan penuh rasa syukur.

Menjaga Air, Menjaga Masa Depan

Dalam dialog di lapangan, Ir. Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya keseimbangan antara ketersediaan air dan pemanfaatan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari infrastruktur yang terbangun, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memelihara jaringan irigasi.

“Sumber daya air Batang Anai adalah berkah yang harus dijaga. Setiap tetes air harus digunakan seefisien mungkin untuk mendukung program Swasembada Pangan Nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. BWS Sumatera V Padang diminta memperkuat koordinasi dengan kelompok tani agar sistem irigasi berjalan optimal dan pembagian air berlangsung adil di semua lahan.

Dukungan Nyata untuk Petani

Kunjungan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di sektor pertanian.
“Tujuan utama kami sederhana: memastikan air sampai ke lahan petani dalam volume dan waktu yang tepat. Karena irigasi yang baik adalah pondasi ketahanan pangan,” ujar salah satu pejabat teknis Kementerian PUPR di lokasi.

Kepala BWS Sumatera V Padang menambahkan, sistem pemantauan lapangan dan program pelatihan petani akan terus diperkuat agar masyarakat dapat mengelola irigasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Aia Tajun, Simbol Kebangkitan Sawah Rakyat

Kini, hamparan sawah Aia Tajun kembali hijau. Air yang mengalir di saluran irigasi baru bukan hanya menumbuhkan padi, tapi juga optimisme.
Kunjungan lapangan ini menjadi simbol nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan pangan dari daerah.

Dari Padang Pariaman, pesan itu mengalir jelas:

Ketahanan pangan bukan sekadar slogan — ia tumbuh dari kerja nyata yang berakar di sawah rakyat.

(Mond/Rini/SRP)
#Infrastruktur #BWSSVPadang #Irigasi #PadangPariaman

Serasinews.com, Pasaman Barat — Suasana penuh semangat dan kebersamaan terasa di lingkungan Polres Pasaman Barat dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Senin (28/10/2025). Di bawah kepemimpinan Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., jajaran Polres bersama masyarakat kembali menegaskan komitmen untuk menyalakan api perjuangan dan nasionalisme di hati generasi muda.

Dengan mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu,” peringatan tahun ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran pemuda sebagai motor penggerak perubahan bangsa.

Pemuda Bukan Sekadar Penonton Perubahan

Dalam sambutannya, AKBP Agung Tribawanto menekankan bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 harus terus hidup di jiwa generasi masa kini.

“Sumpah Pemuda adalah tonggak lahirnya semangat persatuan bangsa. Kini saatnya generasi muda Pasaman Barat tampil sebagai pelaku perubahan, bukan hanya penonton di tengah derasnya arus zaman,” ujarnya.

Beliau juga menegaskan pentingnya keberanian anak muda untuk berinovasi dan berkolaborasi di era digital.

“Kita ingin melihat pemuda Pasaman Barat berani bermimpi besar, melahirkan ide-ide kreatif, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Wakapolres: Pemuda Adalah Agen Perubahan

Senada dengan hal itu, Wakapolres Pasaman Barat, Kompol Chairul Amri NST, S.I.K., M.H., menyampaikan pesan agar pemuda tetap menjadi pelopor dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.

“Pemuda adalah agen perubahan yang memiliki energi dan idealisme tinggi. Jadikan Sumpah Pemuda sebagai pedoman hidup yang diwujudkan dalam tindakan nyata,” pesannya.

Kompol Chairul juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat gotong royong, empati sosial, dan solidaritas, yang menjadi kekuatan bangsa menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Persatuan dan Gotong Royong Jadi Kunci Kemajuan

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Polres Pasaman Barat tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga momen reflektif untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Melalui berbagai kegiatan kebersamaan, jajaran Polres mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kembali semangat kepedulian sosial dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Momentum ini sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di wilayah Pasaman Barat. Dengan semangat kolaborasi lintas generasi, diharapkan akan lahir generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan siap membawa daerahnya menuju kemajuan.

Dari Pasaman Barat untuk Indonesia Maju

Menutup peringatan, Kapolres AKBP Agung Tribawanto menyampaikan harapan agar semangat Sumpah Pemuda menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih maju.

“Persatuan adalah kekuatan kita. Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari bersama menjadikan Pasaman Barat sebagai daerah yang aman, maju, dan sejahtera. Pemuda adalah harapan sekaligus penentu masa depan Indonesia,” tegasnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Polres Pasaman Barat menjadi pengingat bahwa api perjuangan 1928 tak boleh padam. Kini, estafet semangat itu diteruskan oleh generasi muda Pasaman Barat yang siap bergerak, berkarya, dan bersatu untuk Indonesia tercinta.

(Rini/Mond)
#HariSumpahPemuda #PolresPasamanBarat

Padang, Serasinews.com— Suasana sore yang awalnya penuh romantika di Bukit Siti Nurbaya, kawasan legendaris Gunung Padang, berubah menjadi pengalaman menegangkan bagi sepasang muda-mudi asal Kota Padang. Niat mereka sekadar menikmati pemandangan dan angin sore pada Minggu (26/10), justru berujung dengan ancaman dan pemerasan dari dua pria tak dikenal.

Kini, satu dari dua pelaku berhasil ditangkap polisi. Tersangka berinisial SU (52), warga Gunung Padang, diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang tidak lama setelah kejadian.

“Pelaku SU kami amankan usai menerima laporan dari korban, seorang mahasiswa bernama Dafit (20). Ia melaporkan telah menjadi korban pemerasan bersama kekasihnya,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Muhammad Yasin, S.I.K., M.A.P., Selasa (28/10).

Kronologi Kejadian: Dari Duduk Santai ke Situasi Mencekam

Sekitar pukul 14.30 WIB, Dafit bersama kekasihnya memilih Bukit Siti Nurbaya sebagai tempat melepas penat. Kawasan ini dikenal sebagai destinasi favorit anak muda Padang karena pemandangan laut, jembatan ikonik, dan kisah legendaris Siti Nurbaya yang melekat kuat di benak warga.

Namun, momen santai mereka mendadak terganggu ketika dua pria tak dikenal datang menghampiri dan menuduh pasangan itu berbuat mesum di tempat umum.

Meski Dafit sudah mencoba menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, kedua pria itu terus mengancam. Salah satu pelaku, yakni SU, bahkan mengancam akan membawa mereka ke “Pos Pemuda” — tempat yang diklaim sebagai pos penjaga moral di sekitar bukit.

“Korban ketakutan. Tersangka memanfaatkan situasi itu dengan meminta uang agar masalah tidak diteruskan,” jelas Kompol Yasin.

Tak ingin dipermalukan, Dafit akhirnya menuruti keinginan pelaku dan mentransfer uang Rp700 ribu melalui akun GoPay milik SU. Setelah menerima uang, kedua pelaku segera pergi meninggalkan lokasi, seolah tidak terjadi apa-apa.

Gerak Cepat Polisi: Tersangka Diamankan di Gunung Padang

Tak tinggal diam, Dafit melapor ke Polresta Padang. Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh tim Satreskrim. Senin malam (27/10), petugas bergerak cepat dan berhasil menangkap SU di rumahnya di kawasan Gunung Padang.

“Selain menangkap pelaku, kami juga menyita akun GoPay yang digunakan korban untuk mentransfer uang, serta sebilah senjata tajam,” ungkap Kompol Yasin.

Tersangka kini resmi ditahan dan dijerat Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Imbauan Kepolisian: Laporkan Segera, Jangan Takut!

Kompol Yasin mengingatkan masyarakat untuk tidak takut melapor jika mengalami kejadian serupa. Ia menyebut, kawasan wisata sering dimanfaatkan oleh oknum yang mengaku penjaga ketertiban atau moral, namun justru memeras pengunjung.

“Polresta Padang berkomitmen menjaga keamanan di kawasan wisata. Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kriminal yang merusak citra wisata Kota Padang,” tegasnya.

Peringatan untuk Wisatawan

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat dan wisatawan agar tetap waspada saat berkunjung ke tempat wisata, termasuk di Bukit Siti Nurbaya yang selama ini dikenal aman dan romantis.

Aparat berjanji akan meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan Gunung Padang, terutama pada jam-jam rawan seperti sore dan malam hari.

Bagi Dafit dan kekasihnya, pengalaman ini meninggalkan trauma mendalam. Namun, keberanian mereka melapor menjadi langkah penting untuk memutus rantai kejahatan di kawasan wisata Padang.

(Rini/Mond)
#Padang #Kriminal #Pemerasan #BukitSitiNurbaya #Premanisme