Serasinews.com; Padang, Sumatera Barat — Di tengah padatnya aktivitas di Senayan, Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, S.Ked menyempatkan diri bertemu insan pers di Sumatera Barat. Pada Senin (15/12/2025), Cerint menyerahkan bantuan sembako kepada jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW RI) di Kota Padang. Kegiatan ini berlangsung sederhana, tanpa seremoni berlebihan, namun sarat kehangatan dan dialog terbuka.

Dukungan untuk Peran Strategis Pers

Cerint menekankan bahwa bantuan ini bukan sekadar materi, tetapi bentuk penghargaan terhadap peran pers dalam menjaga demokrasi, menyuarakan aspirasi rakyat, dan melaporkan kondisi daerah, khususnya saat bencana.

“Jurnalis adalah pihak pertama yang menyampaikan kondisi masyarakat saat bencana. Karena itu, perhatian terhadap mereka sangat penting,” ujar Cerint.

Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana, mulai banjir, longsor, hingga gempa bumi. Dalam kondisi seperti itu, jurnalis tidak hanya meliput, tetapi menjadi penghubung antara korban dan pemerintah.

Dialog Terbuka Serap Aspirasi Daerah

Pertemuan ini dimanfaatkan jurnalis untuk menyampaikan persoalan riil masyarakat. Jeje menyoroti proyek bendungan irigasi Padang Laweh–Sicincin, yang belum memberikan manfaat optimal bagi petani akibat pemangkasan anggaran. Hendri dari Alisya News menekankan perlunya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang cukup, terutama untuk daerah terdampak bencana.

Komitmen DPD RI untuk Daerah Terdampak Bencana

Menanggapi aspirasi tersebut, Cerint menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal kepentingan daerah, memastikan wilayah rawan bencana mendapatkan dukungan fiskal yang memadai, bukan pemotongan anggaran.

“Daerah membutuhkan penguatan anggaran untuk pemulihan dan pembangunan, bukan justru pembatasan,” tegas Cerint.

Paparkan Program Terobosan Pemerintah

Cerint juga memaparkan program pemerintah yang dapat menjadi solusi jangka panjang, termasuk Sekolah Merdeka dan Sekolah Garuda di Kota Solok, serta Koperasi Merah Putih yang mendorong lapangan kerja, makan bergizi, pembangunan sekolah, dan revitalisasi fasilitas pendidikan.

“Daerah cukup menyiapkan lahan dan mengajukan permohonan, pemerintah pusat siap mendukung,” jelasnya.

Apresiasi Insan Pers

Perwakilan IKW RI menyatakan apresiasi atas perhatian Cerint, yang dianggap sebagai pengakuan terhadap peran jurnalis sebagai mitra demokrasi dan kemanusiaan. Bagi insan pers, kepedulian langsung dari senator menjadi energi moral untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas.

Penegasan Komitmen

Menutup kegiatan, Cerint kembali menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dan jurnalis akan terus disuarakan di tingkat nasional.

“Ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai wakil daerah,” pungkasnya.

Kegiatan sederhana namun bermakna ini mencerminkan bahwa kepedulian terhadap pers dan korban bencana bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata.

(Rini)
#DPDRI #CerintIrallozaTasya #Jurnalis #SumateraBarat

Serasinews.com, Jakarta — Serah terima mobil baru kerap disambut antusias oleh konsumen. Kendaraan yang masih mulus, jarak tempuh nol kilometer, serta kenyamanan kabin menjadi daya tarik utama. Namun, tidak semua mobil baru yang keluar dari dealer dapat langsung digunakan secara bebas di jalan raya.

Faktanya, banyak kendaraan baru yang belum dibekali Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) saat diterima pemiliknya. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan, terutama bagi pembeli yang mengira seluruh aspek legal telah tuntas saat mobil diserahkan.

Padahal, STNK dan BPKB merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar sah kepemilikan dan legalitas kendaraan bermotor. Tanpa STNK, kendaraan belum tercatat secara resmi dan secara hukum belum memenuhi syarat untuk dioperasikan di jalan umum.

Proses penerbitan kedua dokumen tersebut memang tidak dilakukan secara langsung. Setelah kendaraan diterima konsumen, dealer baru memulai pengajuan administrasi ke sejumlah instansi terkait, mulai dari Samsat, Kepolisian, hingga Bea Cukai untuk kendaraan tertentu. Setiap tahapan memerlukan verifikasi berlapis yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Lamanya proses juga dipengaruhi oleh jenis kendaraan. Mobil rakitan lokal atau Completely Knocked Down (CKD) umumnya memiliki jalur administrasi yang lebih sederhana. Sebaliknya, kendaraan Completely Built Up (CBU) atau impor utuh harus melalui proses tambahan seperti pemeriksaan dokumen kepabeanan dan pelunasan pajak impor, sehingga waktu penerbitan STNK cenderung lebih panjang.

Selain itu, kelengkapan berkas menjadi faktor krusial. Faktur kendaraan, identitas pemilik, bukti pembayaran, hingga dokumen pengiriman wajib dipastikan lengkap. Ketidaksesuaian atau kekurangan satu dokumen saja dapat menghambat keseluruhan proses.

Di sisi lain, sebagian dealer menerapkan sistem pengajuan kolektif untuk efisiensi. Namun, metode ini kerap berdampak pada keterlambatan apabila ada satu berkas konsumen yang belum memenuhi persyaratan.

Secara umum, STNK mobil rakitan lokal biasanya terbit dalam waktu 10 hingga 14 hari kerja. Sementara untuk mobil impor utuh, prosesnya dapat memakan waktu hingga 30 hari kerja. Adapun BPKB baru diterbitkan setelah STNK selesai, dengan estimasi waktu sekitar dua bulan.

Kewajiban kepemilikan STNK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi STNK dan dapat menunjukkannya saat pemeriksaan.

Untuk menghindari kendala, konsumen disarankan memastikan seluruh dokumen telah diserahkan kepada dealer sejak awal, memahami mekanisme pengurusan yang diterapkan, serta aktif memantau perkembangan penerbitan dokumen. Dealer umumnya juga dapat memberikan surat keterangan bahwa STNK dan BPKB masih dalam proses sebagai bukti sementara.

Pada akhirnya, meski membutuhkan waktu, proses penerbitan STNK dan BPKB merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum di jalan raya. Kesabaran dalam menunggu dokumen resmi akan memberikan rasa aman dan kenyamanan saat berkendara.

(B1)
#STNK #Polri #Nasional

Serasinews.com, Agam, Sumatera Barat — Pemerintah Kabupaten Agam terus mempercepat upaya perlindungan dan pemulihan bagi warga terdampak bencana alam. Dari total 539 keluarga yang rumahnya rusak berat dan berada di kawasan rawan bencana, sebanyak 476 keluarga telah menyatakan bersedia direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang akan segera dibangun pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Agam, Rinaldi, di Lubuk Basung, Senin (15/12/2025). Ia menyebutkan, seluruh keluarga yang bersedia direlokasi telah menandatangani surat pernyataan kesediaan, setelah melalui proses pendataan dan validasi bersama pemerintah nagari.

“Sebanyak 476 keluarga telah menyatakan siap menempati huntara. Data ini sudah kami validasi bersama pemerintah nagari, camat, dan wali nagari,” ujar Rinaldi.

Empat Kecamatan Jadi Lokasi Relokasi

Relokasi akan dilakukan di empat kecamatan terdampak, dengan lokasi huntara yang telah ditinjau langsung oleh tim gabungan pemerintah daerah.

Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 225 keluarga akan direlokasi ke huntara yang dibangun di SDN 05 Kayu Pasak Nagari Salareh Aia serta lapangan voli Batu Mandi Nagari Salareh Aia Timur. Lokasi ini dinilai aman dari ancaman banjir dan longsor serta mudah diakses warga.

Sementara di Kecamatan Tanjung Raya, sebanyak 183 keluarga akan menempati huntara di Linggai Park, Nagari Duo Koto, yang dinilai strategis dan dekat dengan fasilitas umum.

Adapun di Kecamatan Ampek Koto, terdapat 54 keluarga yang akan direlokasi ke huntara di lahan DOB Nagari Balingka. Sedangkan di Kecamatan Malalak, sebanyak 14 keluarga akan menempati huntara di lapangan Lampeh Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur.

“Seluruh lokasi telah kami tinjau bersama camat dan wali nagari, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelayakan huni,” jelas Rinaldi.

63 Keluarga Masih Menolak Direlokasi

Meski demikian, pemerintah mencatat masih ada 63 keluarga yang menolak direlokasi. Penolakan tersebut umumnya disebabkan oleh keterikatan emosional terhadap rumah lama, kekhawatiran kehilangan mata pencaharian, serta keengganan meninggalkan tanah milik sendiri.

Pemerintah daerah, kata Rinaldi, akan terus melakukan pendekatan persuasif dan dialog agar warga memahami risiko tinggal di zona merah, khususnya di wilayah bantaran sungai dan daerah rawan longsor.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Rumah yang rusak berat ini berada di kawasan berisiko tinggi,” tegasnya.

Pembangunan Libatkan TNI, Dibiayai BNPB

Dalam waktu dekat, Pemkab Agam akan melakukan survei teknis lanjutan di seluruh lokasi huntara sebelum pembangunan dimulai. Untuk mempercepat proses, pembangunan huntara akan melibatkan TNI.

Hunian sementara yang dibangun bertipe 21, dilengkapi dapur, akses jalan, dan fasilitas pendukung lainnya agar layak dihuni. Seluruh pembiayaan pembangunan bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemerintah menargetkan pembangunan huntara rampung sebelum akhir Desember 2025, sehingga warga dapat segera menempati tempat tinggal yang aman.

“Setelah survei selesai, pembangunan langsung dimulai. Target akhir Desember sudah bisa dihuni,” kata Rinaldi.

Menuju Hunian Tetap Tahun 2026

Rinaldi menegaskan, huntara bersifat sementara dan akan digunakan hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun. Pemkab Agam telah merencanakan pembangunan huntap bagi korban bencana pada tahun 2026 sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.

“Huntara ini menjadi jembatan menuju hunian tetap. Pemerintah berkomitmen memastikan warga bisa kembali hidup aman dan bermartabat,” pungkasnya.

Langkah cepat ini diharapkan mampu menekan risiko bencana lanjutan sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman bagi ratusan keluarga terdampak bencana di Kabupaten Agam.

(Rini/Mond)
#KorbanBencanaAgam #BencanaAlam
#KabupatenAgam

Serasinews.com, Padang — Hujan deras yang turun tanpa henti sejak Minggu siang, 14 Desember 2025, kembali membawa kekhawatiran bagi warga Kota Padang. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir merendam sejumlah kawasan permukiman dan memaksa warga menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

Banjir dilaporkan terjadi di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, serta Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh. Air yang meluap dengan cepat menggenangi rumah warga, memutus akses jalan, dan menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak dan warga lanjut usia.

Di Gurun Laweh, tepatnya di RT 02 RW 02, genangan air mencapai setinggi lutut orang dewasa. Kondisi ini membuat warga tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Sebanyak 22 warga akhirnya dievakuasi ke SD Negeri 07 Gurun Laweh yang dijadikan lokasi pengungsian sementara.

Camat Nanggalo, Amrizal Rengganis, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi wilayah terdampak dan memastikan seluruh warga berada dalam kondisi aman. Menurutnya, tim kecamatan masih bersiaga penuh karena hujan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Sementara itu, situasi serupa juga terjadi di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh. Hujan lebat di daerah perbukitan menyebabkan aliran sungai meluap dan mengancam rumah-rumah warga di sepanjang bantaran. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD Kota Padang, TNI, Polri, serta relawan kebencanaan.

Camat Pauh, Titin Masfetrin, menyampaikan bahwa evakuasi masih berlangsung dan warga terdampak telah diarahkan ke lokasi yang lebih aman. Meski medan cukup sulit dan hujan masih turun, petugas tetap berupaya mengevakuasi warga dengan penuh kehati-hatian.

Hingga Minggu malam, hujan masih mengguyur Kota Padang. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, agar tetap waspada dan segera mengungsi apabila kondisi membahayakan.

Bagi warga terdampak, malam itu menjadi ujian ketangguhan, sembari berharap hujan segera berhenti dan situasi kembali normal.

(Rini/Mond)
#Peristiwa #BanjirPadang #Padang

Serasinews.com, Padang — Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu siang, 14 Desember 2025, memicu banjir mendadak di Batu Busuk, Kecamatan Pauh. Air sungai yang meluap masuk ke pemukiman, menenggelamkan rumah warga hingga setinggi lutut orang dewasa dan membuat delapan penghuni terjebak.

Peristiwa paling menegangkan terjadi di sekitar Jembatan Baru Batu Busuk. Dua warga sempat hanyut terseret arus saat mencoba menyelamatkan diri, namun berhasil dievakuasi dan kini kondisinya stabil setelah mendapat perawatan medis. Enam warga lainnya terpaksa mengungsi karena rumah mereka tidak lagi aman.

Evakuasi melibatkan BPBD Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran, BKO Pauh, perangkat kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat setempat. Arus deras dan medan licin membuat proses penyelamatan berlangsung penuh risiko.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, total 15 warga berhasil dievakuasi dari kawasan rawan banjir, termasuk sembilan dewasa dan tiga remaja. Ia mengingatkan warga untuk menjauhi sungai dan segera mencari tempat aman bila debit air meningkat.

Kejadian ini menegaskan bahwa Batu Busuk dan Lambung Bukit masih menjadi wilayah rawan banjir saat hujan lebat. Warga diimbau tetap waspada, sementara pemerintah diminta memperkuat mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Di balik derasnya air, keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas utama—pelajaran mahal dari alam yang tak boleh diabaikan.

(Rini/Mond)

#Peristiwa #BanjirPadang
#Padang

Serasinews.com,Padang — Di tengah upaya pemulihan Kota Padang pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah, ketenteraman umum kembali diuji oleh ulah sekelompok remaja. Beruntung, potensi aksi tawuran berhasil digagalkan berkat kesigapan Padang Sigap Dubalang Kota bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Minggu dini hari, 14 Desember 2025.

Sebanyak lima orang remaja diamankan petugas di kawasan Simpang Perumahan Kamela, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah. Mereka tertangkap tangan diduga hendak melakukan tawuran. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita senjata tajam serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk menunjang aksi kekerasan.

Keberhasilan ini menegaskan peran penting Dubalang Kota sebagai parik paga nagari, penjaga nilai adat dan ketertiban sosial. Di tengah situasi darurat bencana, keberadaan Dubalang Kota menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan masyarakat.

Berawal dari Laporan Warga

Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, Harvi Dasnoer, S.STP., M.AP, menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah melihat aktivitas mencurigakan sekelompok remaja pada dini hari.

“Dari laporan warga dan pengawasan Dubalang Kota, terindikasi kuat adanya persiapan tawuran yang berpotensi menimbulkan korban dan keresahan,” ujar Harvi.

Ia menegaskan bahwa penanganan tidak berhenti pada penindakan awal. Satpol PP akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses lanjutan.

“Anak-anak tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan pendekatan hukum dan pembinaan,” tegasnya.

Apresiasi untuk Dubalang Kota

Harvi Dasnoer juga menyampaikan apresiasi kepada Dubalang Kota Kecamatan Koto Tangah atas respons cepat dan konsistensi dalam menjaga keamanan wilayah.

“Kami berterima kasih kepada Dubalang Kota yang telah menjalankan peran sebagai parik paga nagari dengan sangat baik. Kehadiran mereka sangat membantu Satpol PP dalam menjaga ketertiban masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Aksi Padang Sigap akan terus diperkuat sebagai bentuk kolaborasi berkelanjutan antara Satpol PP dan Dubalang Kota.

Kecaman Masyarakat

Penggagalan tawuran ini mendapat dukungan luas dari masyarakat. Namun, warga juga mengecam keras perilaku para pelaku yang dinilai tidak memiliki empati di tengah situasi bencana.

“Padang masih berduka, banyak warga terdampak banjir. Sangat memalukan masih ada yang ingin tawuran,” ujar Rizal (45), warga Koto Tangah.

Hal senada disampaikan Yulinar (38), warga Padang Sarai. Menurutnya, aksi tersebut bukan sekadar kenakalan remaja.

“Seharusnya membantu korban banjir, bukan membawa senjata tajam. Ini sudah membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Tokoh adat setempat, Dt. Marajo, juga meminta keterlibatan aktif orang tua dan lingkungan dalam pembinaan generasi muda.

“Tawuran di saat bencana bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga melukai nilai kemanusiaan. Pembinaan harus tegas, orang tua jangan lepas tangan,” ujarnya.

Komitmen Jaga Keamanan Kota

Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP dan Dubalang Kota menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di masa pemulihan pascabencana.

“Keamanan dan rasa aman warga adalah prioritas. Aksi Padang Sigap akan terus kami jalankan,” tutup Harvi Dasnoer.

(Rini/Mond)

#Tawuran #SatpolPP #DubalangKota #PadangSigap #PadangAman

Serasinews.com, Agam — Insiden keracunan makanan menimpa 11 orang pengungsi banjir bandang di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Para pengungsi tersebut diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari dapur umum serta hidangan pecel lele yang dibagikan di lokasi pengungsian.

Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (13/12). Sejumlah korban yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa mengalami keluhan seperti mual, muntah, diare, dan pusing tidak lama setelah menyantap makanan.

Menanggapi kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam melalui Puskesmas Maninjau segera turun ke lokasi pada Minggu pagi untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Selain pemeriksaan terhadap korban, petugas juga berencana mengambil sampel makanan guna mengidentifikasi sumber keracunan.

Pihak Dinas Kesehatan menyatakan bahwa penyebab pasti keracunan masih dalam proses penyelidikan dan belum dapat disimpulkan.

Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Langkah ini diambil karena jalur menuju Puskesmas Maninjau tidak dapat dilalui akibat kerusakan akses jalan pascabanjir bandang yang terjadi pada 27 November lalu.

Setibanya di rumah sakit, para korban mendapat perawatan intensif. Hingga Minggu, sebanyak 10 orang telah dipulangkan dalam kondisi membaik, sementara satu korban masih dirawat akibat mengalami dehidrasi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mengingatkan pentingnya penerapan standar kebersihan dalam pengolahan makanan di dapur umum, terutama di situasi darurat bencana yang berisiko tinggi menimbulkan masalah kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan.

Proses investigasi lanjutan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta mencegah terulangnya kasus serupa di lokasi pengungsian lainnya.

(Rini/Mond)
#KeracunanMakanan
#KorbanBajirAgam #Peristiwa