Serasinews.com, Jakarta — Lanskap perbankan nasional resmi bergeser. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya merilis POJK Nomor 24 Tahun 2025, sebuah aturan baru yang mengatur ulang bagaimana bank harus mengelola rekening nasabah—mulai dari status aktif hingga penyematan label dormant. Regulasi ini bukan “tambal sulam”, tetapi upaya besar untuk merapikan ekosistem perbankan yang selama ini penuh celah dan kerap dimanfaatkan untuk praktik ilegal.

“Pengelolaan rekening kini wajib mengikuti prinsip tata kelola yang baik untuk melindungi nasabah dan mencegah penyalahgunaan,” ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Di balik pernyataan tersebut, tersirat pesan jelas: bank harus lebih transparan, lebih aman, dan lebih bertanggung jawab terhadap publik.

Tiga Status Baru Rekening: Standar Nasional untuk Semua Bank

POJK terbaru ini akhirnya menyeragamkan standar pengelolaan rekening yang sebelumnya berbeda-beda di tiap bank. Kini, seluruh rekening akan masuk ke dalam tiga kategori:

1. Rekening Aktif

Segala bentuk aktivitas—baik transaksi, pemasukan, penarikan, hingga sekadar cek saldo—sudah cukup membuat rekening tetap berstatus aktif.

2. Rekening Tidak Aktif (lebih dari 360 hari)

Jika selama setahun penuh tidak ada aktivitas apa pun, rekening langsung dikategorikan “tidak aktif”. Ini menjadi sinyal awal agar nasabah segera melakukan pengecekan.

3. Rekening Dormant (lebih dari 1.800 hari)

Setelah lima tahun tanpa sentuhan, rekening resmi masuk fase dormant. Bukan sekadar label, status ini bisa memicu pembatasan akses, biaya khusus, dan proses verifikasi tambahan bila ingin diaktifkan kembali.

Nasabah Tak Bisa Lagi Pasif: Ada Kewajiban Baru

Aturan baru ini menempatkan tanggung jawab pada kedua pihak—bank dan nasabah. Bank diwajibkan memberi akses pengelolaan yang mudah lewat aplikasi maupun kantor fisik. Sementara itu, nasabah wajib menjaga kebenaran dan memperbarui data secara berkala.

Bank kini harus:

Menjelaskan kebijakan status rekening (aktif, tidak aktif, dormant) secara terbuka.

Memasang sistem flagging agar status dapat dipantau langsung oleh nasabah.

Menyediakan proses reaktivasi dan penutupan rekening secara mudah dan tidak berbelit.

Menjamin keamanan data pribadi serta menerapkan aturan APU–PPT dan anti-fraud secara ketat.

Aturan ini menutup ruang bagi rekening yang “menganggur” bertahun-tahun—celah yang sering dipakai dalam penipuan online, pemalsuan identitas, hingga jual beli rekening ilegal.

Menuju 2027: 98% Warga Indonesia Harus Punya Rekening

POJK 24/2025 adalah bagian dari agenda besar pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan hingga 98% pada tahun 2027.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kepemilikan rekening akan menjadi fondasi penyaluran:

Bantuan sosial,

Program makan bergizi gratis,

Penguatan koperasi,

Akses energi bersih di wilayah pedesaan,

Pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Setiap keluarga harus memiliki rekening agar bantuan tepat sasaran,” kata Airlangga.

Rekening bank kini bukan hanya tempat menyimpan uang—melainkan identitas finansial yang terhubung langsung dengan hak-hak sosial warga.

Mengapa Status Dormant Jadi Perhatian Negara?

Salah satu pemicunya adalah meningkatnya jual beli rekening dormant, praktik ilegal yang banyak digunakan pelaku penipuan daring, pinjol ilegal, dan jaringan pencucian uang. OJK bersama PPATK memperkuat aturan untuk menutup ruang tersebut.

Karena standar tiap bank berbeda, sebelumnya status dormant sering menjadi area abu-abu. Dengan POJK 24/2025, seluruh bank kini wajib mengikuti definisi dan prosedur yang sama.

Era Baru Perbankan: Rekening Anda Diawasi Setiap Saat

Regulasi baru ini menandai babak baru dunia perbankan Indonesia. Nasabah perlu lebih aktif memantau dan mengelola rekeningnya. Sementara bank dituntut untuk lebih disiplin, lebih transparan, dan lebih konsisten.

Bagi Anda yang memiliki banyak rekening pasif, mungkin sudah waktunya bertanya:

“Apakah semua rekening ini masih saya perlukan? Atau justru menjadi pintu risiko yang tidak saya sadari?”

Karena di era perbankan modern, rekening yang dibiarkan hidup tanpa pengawasan bukan hanya tidak bermanfaat—melainkan bisa berbahaya.

(L6)
#Perbankan #Nasional #RekeningDormant

Serasinews.com, Padang —
Polda Sumatera Barat kembali menggelar Operasi Zebra Singgalang 2025, sebuah operasi kepolisian yang ditujukan untuk memulihkan disiplin berkendara dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Tahun ini, operasi tidak lagi diperlakukan sebagai agenda rutin, melainkan langkah strategis menghadapi naiknya potensi pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Sumbar.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Siddiq, menegaskan bahwa Operasi Zebra 2025 menerapkan pendekatan yang lebih sistematis, berbasis data, dan menyentuh akar persoalan keselamatan berlalu lintas.

Tiga Sasaran Utama Operasi Zebra Singgalang 2025

1. Mengurangi kecelakaan dan angka kematian

Kecelakaan masih menjadi ancaman serius, terutama bagi kelompok usia produktif. Kondisi ini berdampak langsung pada sosial-ekonomi masyarakat.

“Setiap kecelakaan berarti nyawa yang hilang. Kami menargetkan penurunan fatalitas secara signifikan pada 2025.”
— Kombes Pol Reza

Langkah pencegahan dilakukan melalui peningkatan patroli, pengawasan titik rawan, serta penegakan aturan keselamatan dasar.

2. Menekan pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, penggunaan knalpot bising, hingga aksi balap liar masih sering terjadi dan menjadi pemicu utama kecelakaan.

Operasi tahun ini menargetkan pelanggaran kasat mata dengan penindakan lebih tegas.

“Kami tidak akan menoleransi perilaku yang berisiko. Penindakan dilakukan terarah, profesional, dan tanpa pengecualian.”
— Dirlantas Polda Sumbar

Reza menekankan pentingnya kombinasi edukasi dan penegakan hukum untuk menciptakan perubahan perilaku pengendara.

3. Meningkatkan ketertiban berlalu lintas

Polda Sumbar menargetkan terciptanya budaya tertib yang berkelanjutan. Edukasi akan diperluas melalui kerja sama dengan sekolah, komunitas motor, pemda, media, dan tokoh masyarakat.

“Tertib berlalu lintas adalah bentuk empati dan tanggung jawab bersama. Jika semua disiplin, semua selamat.”
— Kombes Pol Reza

Penegakan Hukum: Manual & ETLE

Operasi Zebra 2025 memadukan patroli lapangan dengan teknologi ETLE statis dan mobile.

Fokus penindakan berada di:

Jalur rawan kecelakaan

Persimpangan padat

Kawasan sekolah & perkantoran

Lokasi rawan balap liar

Jalur wisata yang ramai

ETLE mobile memungkinkan pelanggaran terekam langsung secara real-time.

Peringatan Tegas untuk Masyarakat

Reza menyoroti masih adanya anggapan bahwa aturan lalu lintas hanya formalitas.

“Aturan dibuat untuk melindungi Anda. Jangan menunggu kecelakaan baru sadar. Jika melanggar, siap bertanggung jawab di hadapan hukum.”
— Kombes Pol Reza

Ia menegaskan Operasi Zebra bukan ajang mencari kesalahan, melainkan upaya mencegah tragedi.

Ajakan untuk Warga Sumbar

Di akhir penyampaiannya, Reza mengajak masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan keselamatan bersama.

“Kami butuh dukungan semua pihak. Mari jadikan 2025 tahun keselamatan di jalan, bukan tahun duka.”

Melalui edukasi, penegakan hukum yang konsisten, dan dukungan masyarakat, Operasi Zebra Singgalang 2025 diharapkan mampu menekan pelanggaran serta membangun budaya tertib berlalu lintas yang lebih kuat di Sumatera Barat.

(Rini/Mond)
#OperasiZebraSinggalang2025 #DirlantasPoldaSumbar

Serasinews.com, Pasaman Barat — Suasana Lapangan Apel Polres Pasaman Barat pada Senin pagi terasa berbeda. Barisan petugas gabungan, kendaraan operasional, hingga perangkat taktis disiagakan saat Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., memimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Singgalang 2025. Operasi resmi berlangsung mulai 17–30 November 2025, sebagai langkah awal menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat jelang libur Natal dan Tahun Baru.

Operasi Zebra kembali menjadi momentum strategis bagi Polri dalam menekan pelanggaran dan potensi kecelakaan lalu lintas. Melalui kegiatan ini, Polres Pasaman Barat berharap masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama.

Acara gelar pasukan turut dihadiri Waka Polres Kompol Chairul Amri Nasution, S.Ik., M.H, Kasat Lantas AKP Nanin Aprilia Fitriani, S.Tr.K., S.Ik., M.H, M.Sc. (ENG), unsur TNI, Forkopimda, serta stakeholder terkait, menunjukkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Kapolres AKBP Agung Tribawanto: Keselamatan Tidak Bisa Ditawar

Dalam amanatnya, AKBP Agung menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan.

“Operasi Zebra Singgalang 2025 adalah wujud hadirnya Polri yang responsif dan peduli. Kami tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan. Ini bukan sekadar operasi, tapi langkah nyata membangun budaya tertib berlalu lintas,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan operasi bergantung pada kerja sama semua pihak.

“Kesadaran kolektif adalah kunci. Kami mengajak masyarakat untuk tertib bukan hanya saat ada petugas, tapi setiap saat,” ujarnya.

Kasat Lantas AKP Nanin Aprilia Fitriani: Polantas Hadir untuk Masyarakat

Kasat Lantas Polres Pasaman Barat, AKP Nanin Aprilia Fitriani, menyampaikan bahwa Operasi Zebra tahun ini fokus pada edukasi dan peningkatan kedisiplinan masyarakat.

“Polantas bukan hanya penegak aturan, tetapi mitra masyarakat. Polantas Polda Sumbar itu ‘Rancak Bana’, dan kami siap memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

AKP Nanin mengingatkan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama setiap pengendara.

“Tidak ada perjalanan yang sebanding dengan nyawa manusia. Patuhi aturan, jaga keselamatan,” pesannya.

Harapan Bersama: Lalu Lintas Aman, Liburan Tenang

Melalui Operasi Zebra Singgalang 2025, Polres Pasaman Barat berharap masyarakat semakin disiplin—mulai dari penggunaan helm SNI, tidak melawan arus, tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol, mematuhi batas kecepatan, hingga memastikan kelengkapan kendaraan.

Operasi ini bukan hanya tentang penindakan, tetapi upaya bersama menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman menjelang libur panjang Nataru.

(Rini/Mond)
#OperasiZebraSinggalang2025 #PolresPasamanBarat

Serasinews.com, Sumatera Barat – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menempatkan isu pengangguran sebagai perhatian utama di Sumatera Barat. Dari 12 kabupaten/kota, lima daerah tercatat memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi. Yang menarik, posisi pertama justru ditempati daerah yang dipimpin sosok yang dikenal sebagai Wali Kota terkaya di Sumbar, Fadly Amran.

Secara keseluruhan, TPT Sumbar berada di angka 5,62 persen, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada pada 4,85 persen. Angka tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan tenaga kerja masih perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

Lantas, kabupaten/kota mana saja yang menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi? Berikut rangkumannya:

1. Kota Padang – 9,70%

Kota Padang menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Sumbar, mencapai 9,70 persen. Ironisnya, kota ini dipimpin oleh Fadly Amran, sosok yang dikenal sebagai Wali Kota terkaya di provinsi tersebut dengan total kekayaan sebesar Rp 81.137.439.60. Kontras antara tingginya kekayaan pemimpin dan tingginya angka pengangguran pun turut menjadi pembahasan publik.

2. Kabupaten Padang Pariaman – 6,48%

Posisi kedua ditempati Kabupaten Padang Pariaman dengan TPT sebesar 6,48 persen. Daerah yang dipimpin John Kenedy Azis, pemilik harta sekitar Rp 13,3 miliar, masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan lapangan pekerjaan, meskipun memiliki potensi di sektor pertanian, pariwisata, dan industri rumah tangga.

3. Kabupaten Pasaman Barat – 5,95%

Kabupaten Pasaman Barat berada di urutan ketiga dengan TPT 5,95 persen. Bupati Yulianto, yang memiliki kekayaan mencapai Rp 5,32 miliar, memimpin daerah yang kaya sumber daya alam seperti kelapa sawit dan tambang. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan peluang kerja yang cukup bagi masyarakat.

4. Kabupaten Dharmasraya – 5,51%

Di posisi keempat, Dharmasraya mencatatkan tingkat pengangguran sebesar 5,51 persen. Daerah yang dipimpin Annisa Suci dengan kekayaan Rp 10,89 miliar ini tengah berkembang di sektor perkebunan dan perdagangan. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

5. Kabupaten Pasaman – 5,29%

Kabupaten Pasaman berada di peringkat kelima dengan TPT 5,29 persen. Bupati Welly Suhery, yang memiliki kekayaan Rp 1,32 miliar, memimpin daerah yang membutuhkan dorongan besar di sektor UMKM, industri kecil, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran.

Respons Pemerintah Provinsi Sumbar

Menanggapi temuan ini, Kadisnakertrans Sumbar Firdaus Firman menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menjadikan data BPS sebagai dasar penyusunan strategi penurunan pengangguran. Beragam pelatihan terus digencarkan, mulai dari:

pengelasan,

otomotif bengkel,

pembuatan kue,

pelatihan barista,

hingga pelatihan konten kreator.

“Kami terus mengadakan pelatihan melalui balai vokasi dan BLK Padang agar masyarakat memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan pasar kerja,” ujar Firdaus.

Tingginya pengangguran di beberapa wilayah Sumbar menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan bersama. Dengan komitmen pemerintah daerah serta upaya berkelanjutan dari Disnakertrans, harapan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan Sumbar tetap terbuka.

(Mond/Rini)
#Pengangguran #SumateraBarat

Serasinews.com, Padang — Senin siang, tepat pukul 10.00 WIB, suasana di dua titik strategis Kota Padang mendadak berubah tegang. Belasan personel dari Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang datang dengan mobil operasional, membawa berkas, alat bukti, serta segel khusus penyidik. Mereka tidak datang sembarangan mereka datang untuk melakukan operasi besar.

Targetnya jelas: dua lokasi yang terkait dengan Beny Saswin Nasrun (BSN), seorang pengusaha ternama sekaligus anggota DPRD Sumbar yang masih aktif menjabat.

Dua Lokasi Disasar: Rumah Pribadi dan Kantor Perusahaan

Operasi yang berlangsung selama tiga jam—dari pukul 10.00 hingga 13.00 WIB—menyasar:

Rumah pribadi BSN di kawasan Lapai, Kecamatan Nanggalo.

Warga sekitar sempat menyaksikan keluar-masuknya penyidik yang membawa koper dokumen dan beberapa unit perangkat elektronik untuk kepentingan penyisiran barang bukti.

Kantor PT Benal Inchsan Persada, perusahaan yang dipimpin BSN, yang berada di jalur strategis By Pass.

Kantor itu sore ini terlihat berbeda—pintu masuknya telah ditempeli segel merah bertuliskan “DALAM PENGAWASAN PENYIDIK”.

Kedua lokasi kini resmi disegel. Tidak ada satu pun pegawai yang diperbolehkan mengambil dokumen atau memasuki area yang telah diberi garis merah.

Konfirmasi Resmi dari Kejari: “Benar, Sedang Proses di Lapangan”

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang, Koswara, tak menampik adanya operasi besar ini.

Melalui pesan singkat, ia menyatakan singkat namun penuh makna:

“Benar, sedang proses di lapangan.”

Tidak ada penjelasan rinci yang diberikan—sebuah tanda bahwa penyidik masih bekerja dan proses hukum sedang bergerak cepat.

Kasus Dugaan Korupsi Rp34 Miliar

BSN terseret dalam dugaan kasus penyalahgunaan Kredit Modal Kerja dengan salah satu bank BUMN. Kasus ini bukan kasus kecil—investigasi awal memperkirakan kerugian negara mencapai Rp34 miliar.

Modus operasi yang diduga digunakan BSN kini tengah didalami penyidik. Pemeriksaan aliran dana, kelengkapan jaminan, hingga proses persetujuan kredit sedang diurai satu per satu.

Masuk Tahap Penyidikan Sejak Juni

Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan resmi setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) SPRINT-01/L.3.10/Fd.1/06/2024 pada 27 Juni 2024. Artinya, ini bukan langkah tiba-tiba—penyidik telah bergerak dalam senyap selama beberapa bulan sebelum akhirnya turun melakukan penggeledahan hari ini.

Benarkah Akan Ada Tersangka Baru?

Meskipun belum diumumkan secara terbuka, penggeledahan besar seperti ini biasanya menjadi indikator bahwa penyidik telah mengantongi bukti kuat. Dengan latar belakang BSN sebagai pejabat publik sekaligus pemilik perusahaan, publik sekarang menunggu satu hal:

Apakah BSN akan segera diumumkan sebagai tersangka?

Aroma Kasus Besar Mulai Tercium

Penggeledahan, penyitaan dokumen, hingga penyegelan dua lokasi penting menunjukkan bahwa Kejari Padang serius menangani perkara ini. Kasus dugaan kredit macet yang merugikan negara hingga Rp34 miliar jelas bukan perkara biasa ini bisa berkembang menjadi kasus korupsi skala besar yang melibatkan lebih banyak pihak.

Publik Sumatera Barat kini menunggu perkembangan berikutnya.

Dan hari ini, Kejari Padang telah memberikan sinyal jelas:

“Tidak ada yang kebal hukum.”

(Mond/Rini)

#KejariPadang #Korupsi #DPRDSumbar #Hukum

Serasinews.com, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menggelar Operasi Zebra 2025 mulai Senin, 17 November 2025. Operasi yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini kembali hadir dengan pendekatan yang lebih tegas dan modern, bertujuan menekan angka kecelakaan sekaligus memperkuat budaya tertib berlalu lintas di seluruh Indonesia.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Operasi Zebra kali ini dibekali sistem pendataan digital yang terintegrasi serta pengawasan lapangan yang lebih ketat. Untuk sejumlah pelanggaran tertentu, polisi akan menindak langsung di lokasi.

Bukan Sekadar Razia: Pembenahan Budaya Berlalu Lintas

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Aries Syahbudin, menekankan bahwa Operasi Zebra bukan hanya kegiatan razia rutin. Ia menyebut, operasi ini merupakan bagian penting dari upaya menciptakan jalan raya yang aman bagi semua pengguna.

“Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Tahun ini, evaluasi pelanggaran menggunakan metode baru. Penilaian tidak lagi hanya dihitung dari banyaknya kasus, tetapi dibandingkan dengan populasi dan jumlah kendaraan di masing-masing daerah. Dengan cara ini, penilaian dianggap lebih adil dan proporsional.

10 Pelanggaran Prioritas yang Langsung Ditindak

Korlantas menetapkan sepuluh jenis pelanggaran yang menjadi fokus utama Operasi Zebra 2025. Jenis-jenis pelanggaran ini dipilih karena sering menjadi pemicu kecelakaan dan keresahan masyarakat.

Tidak Menggunakan Helm SNI

Knalpot Brong / Bising

Kendaraan Tanpa TNKB

Pengendara di Bawah Umur

Berbonceng Lebih dari Satu Orang

Menerobos Lampu Merah

Melawan Arus

Menggunakan Ponsel Saat Berkendara

Overload dan Over Dimension

Balap Liar

Polisi akan menindak langsung pengendara yang melakukan pelanggaran tersebut.

Berlangsung 17–30 November 2025

Operasi Zebra 2025 akan berjalan selama dua minggu, hingga 30 November 2025. Waktu ini dipilih sebagai langkah preventif menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya menyebabkan lonjakan mobilitas masyarakat.

Tujuan utama operasi ini adalah menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman dan tertib menjelang masa liburan panjang.

Pendataan Digital Terintegrasi: Pelanggaran Terekam Permanen

Untuk pertama kalinya, seluruh hasil penertiban akan masuk ke Sistem Informasi Satuan Operasi (SISLAOPS). Setiap kendaraan yang melanggar akan dicatat ke dalam database nasional.

“Kita akan datakan semua kendaraan yang terjaring penertiban agar punya database nasional. Data ini bisa diintegrasikan ke Samsat saat perpanjangan kendaraan,” jelas Aries.

Dengan sistem ini, pelanggaran tidak hanya selesai saat ditilang, tetapi juga berpotensi berpengaruh pada administrasi kendaraan di masa depan.

Operasi Zebra 2025: Lebih Tegas, Modern, dan Terstruktur

Operasi Zebra 2025 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui kombinasi penegakan hukum, edukasi, dan digitalisasi data. Bagi para pengendara, cara paling aman menghadapi operasi ini hanyalah satu: patuh pada seluruh aturan lalu lintas.

Jika tidak, bukan hanya tilang yang menunggu, tetapi juga catatan pelanggaran permanen dalam database nasional.

(B1)

#KakorlantasPolri #OperasiZebra2025 #Nasional

Lubuk Sikaping, Serasinews.com– Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Pasaman di Emir Hotel Lubuksikaping berlangsung penuh semangat konsolidasi dan regenerasi. Acara yang dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, H. Khairunas, S.I.P., M.Si., menjadi momentum penting bagi Golkar Pasaman untuk kembali meneguhkan komitmennya meraih kejayaan di daerah tersebut.

Mengangkat tema "Golkar Solid Indonesia Maju", Musda ini difokuskan pada evaluasi perjalanan partai selama lima tahun terakhir sekaligus merumuskan strategi baru dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Dukungan Tokoh dan Penegasan Arah Perjuangan

Dalam arahannya, H. Khairunas yang juga Bupati Solok Selatan, menekankan bahwa Musda bukan sekadar forum formal, tetapi wadah untuk menyerap aspirasi kader dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa ketua terpilih harus mampu membawa Golkar kembali ke masa kejayaannya di Pasaman, sebagai partai yang pernah menjadi pilar utama dalam perolehan suara dan kepemimpinan eksekutif maupun legislatif.
“Ketua terpilih harus mampu merebut kembali kejayaan itu dan memenangkan Pileg 2029,” tegasnya.

Senada dengan itu, Anggota Fraksi Golkar DPR RI, H. Benny Utama, S.H., M.M., menyoroti pentingnya konsolidasi hingga ke akar rumput. Ia meminta ketua terpilih merangkul seluruh kader—baik yang aktif maupun yang selama ini kurang terlibat—untuk bersama-sama menatap kemenangan pada Pemilu 2029.

Wakil Bupati Pasaman, H. Parulian Dalimunthe, turut hadir dan menyampaikan bahwa partai politik adalah pilar demokrasi yang peran aktifnya sangat dibutuhkan pemerintah daerah. Ia berharap Golkar dapat terus berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Pasaman.

Ketua Baru Terpilih Secara Aklamasi

Puncak Musda XI melahirkan pemimpin baru: Tommy Irawan Sandra, sosok muda yang dikenal kreatif, loyal, dan dekat dengan masyarakat. Ia terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman periode 2025–2030 melalui keputusan aklamasi, setelah tidak ada calon lain yang diajukan dalam forum.

Tommy menyampaikan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar yang siap ia emban demi kejayaan Golkar Pasaman.
“Kami programkan kemenangan Golkar di setiap momentum politik Pasaman. Ini tantangan sekaligus tanggung jawab luar biasa bagi kita semua,” ujarnya.

Selanjutnya, tim formatur akan menyusun struktur kepengurusan baru untuk segera dilaporkan kepada DPP Partai Golkar. Penyusunan tersebut akan mendapat arahan langsung dari Ketua Umum, Bahlil Lahadalia, agar dapat menghasilkan komposisi pengurus yang solid dan strategis.

Tommy juga mengingatkan seluruh kader bahwa kebersamaan dan soliditas adalah kunci menghadapi pertarungan politik menuju Pemilu 2029.
“Soliditas adalah harga mati. Kita harus bekerja bersama, saling berkomunikasi, dan terus berkoordinasi,” tutupnya.

Musda XI ini diharapkan menjadi awal kebangkitan kembali kekuatan Golkar di Pasaman, dipimpin oleh energi baru dari generasi muda yang siap membawa partai menuju kemenangan.

(Rini/SRP)