Padang, Serasinews.com— Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat berhasil menangkap seorang ayah tiri berinisial JYS, warga Air Bangih, Kecamatan Sei Beremas, yang diduga mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Penangkapan dilakukan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, pada Kamis (6/11/2025), tepat saat pelaku hendak melarikan diri menggunakan pesawat.

Kasat Reskrim Polres Pasbar Iptu Habib Fuad Alhafsi melalui Katim Opsnal, Ipda Alginoganaro, membenarkan bahwa JYS telah dibekuk setelah rangkaian penyelidikan intensif sejak laporan korban masuk ke kepolisian.

Ditangkap Menjelang Naik Pesawat

Informasi keberadaan pelaku di bandara membuat Unit Opsnal bergerak cepat menuju lokasi. JYS berhasil dicegat di depan terminal kedatangan domestik, ketika ia bersiap melangkah menuju area keberangkatan.

“Pelaku tidak melakukan perlawanan ketika kami amankan,” ujar Ipda Alginoganaro.

Aksi Bejat Terjadi Dua Kali

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa JYS diduga mencabuli anak tirinya sebanyak dua kali, yakni:

Januari 2024,

April 2025,

Keduanya dilakukan di Kompleks Perumahan PT BTN Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sei Beremas. Korban yang mengalami tekanan psikologis akhirnya melapor, dan kasus segera ditindaklanjuti oleh Satreskrim Pasbar.

Kapolres: Tidak Ada Ruang bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, menyampaikan sikap tegas terhadap kasus tersebut. Menurutnya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan diproses tanpa kompromi.

“Ini kejahatan keji. Anak harus dilindungi, bukan menjadi korban dari orang terdekat. Kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan cepat,” tegas Kapolres.

Ia menambahkan bahwa korban akan mendapatkan pendampingan dan perlindungan psikologis.

Terancam Hukuman Maksimal 15 Tahun Penjara

JYS kini ditahan di Mapolres Pasaman Barat. Penyidik telah mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, serta pemberatan hukuman karena statusnya sebagai ayah tiri.

Kasus ini kembali menegaskan ancaman kekerasan seksual terhadap anak dari lingkungan terdekat dan menjadi peringatan bahwa aparat penegak hukum tidak akan memberi ruang bagi pelaku kabur dari tanggung jawab.

(Rini/Mond)
#Kriminal #PolresPasamanBarat #Pencabulan

Jakarta,Serasinews.com— Sebanyak 42 warga penghuni Ruko Marinatama (Marina) Mangga Dua, Jakarta Utara, resmi menggugat Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Gugatan diajukan terkait penerbitan sertifikat hak pakai atas lahan tempat mereka berdiri yang dinilai cacat hukum dan melanggar prosedur administrasi pertanahan.

Kuasa hukum warga, Subali, S.H., menjelaskan bahwa gugatan difokuskan pada keabsahan penerbitan hak pakai yang dinilai bertentangan dengan komitmen awal pembangunan kawasan Marinatama pada akhir 1990-an.

“Warga membeli dan menempati ruko dengan perjanjian akan memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), bukan hak pakai. Namun setelah lebih dari dua dekade, justru muncul sertifikat hak pakai atas nama pihak lain. Ini jelas melanggar ketentuan hukum agraria,” ujar Subali usai sidang kelima di PTUN Jakarta Timur, Selasa (12/11/2025).

Sidang kelima sempat ditunda untuk memberi kesempatan kedua pihak melengkapi dokumen pembuktian. Majelis hakim menekankan pentingnya menghadirkan saksi dan ahli yang kompeten untuk memperjelas duduk perkara.

Menurut Subali, pihaknya akan menghadirkan saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) guna menjelaskan aspek hukum terkait konversi tanah negara yang dinilai tidak sesuai prosedur.

“Sesuai aturan, tanah negara seharusnya dikonversi menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian Pertahanan sebelum dapat dilekati Hak Guna Bangunan (HGB). Namun dalam kasus ini, tanah langsung diterbitkan sebagai Hak Pakai, dan ini keliru secara hukum,” tegasnya.

Di tengah proses hukum yang berjalan, warga mengaku menerima surat peringatan untuk mengosongkan bangunan dari pihak Inkopal. Beberapa di antaranya bahkan melaporkan intimidasi dari orang tak dikenal setelah menghadiri persidangan.

“Langkah-langkah itu mencederai proses hukum yang sedang berlangsung. Tidak boleh ada pengosongan sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap,” kata Subali.

Sebagai upaya penyelesaian damai, warga telah mengirim surat resmi kepada Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin pada 29 Oktober 2025. Dalam surat tersebut, warga memohon agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersedia menjadi mediator antara warga dan Inkopal.

Surat yang ditembuskan ke Majelis Hakim dan Panitera PTUN itu ditandatangani oleh seluruh 42 warga dan perwakilan badan hukum penghuni ruko Marinatama.

“Kami percaya TNI adalah bagian dari rakyat, dan rakyat harus dilindungi oleh TNI. Kami berharap Menhan membuka ruang komunikasi demi penyelesaian yang adil,” ujar Subali.

Hingga kini, Kementerian Pertahanan belum memberikan tanggapan resmi atas permohonan tersebut.

Latar Belakang Sengketa

Kompleks Ruko Marinatama dibangun sejak akhir 1990-an sebagai kawasan perdagangan di bawah koordinasi Inkopal. Para penghuni membeli unit dengan harapan memperoleh SHGB. Namun hingga kini, sertifikat tersebut tak kunjung diterbitkan.

Sebaliknya, lahan justru terdaftar sebagai Hak Pakai atas nama pihak lain, yang menjadi dasar utama gugatan di PTUN.

Kuasa hukum dan warga berharap proses hukum ini berjalan adil, transparan, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak penggugat.

“Kami menempuh jalur hukum dengan itikad baik, bukan untuk berkonfrontasi. Tapi jika hak warga dilanggar, kami wajib memperjuangkannya sesuai koridor hukum,” tutup Subali.

(**)

Pasaman Barat, Serasinews.com— Isu tambang emas ilegal kembali mencuat di Pasaman Barat setelah beredarnya video siaran langsung di TikTok yang memperlihatkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). Video itu memicu kegelisahan publik dan langsung direspons cepat oleh Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik.

Perwira menengah Polri yang dikenal tegas itu menegaskan, Polres Pasaman Barat tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku tambang ilegal, termasuk pihak yang berada di balik kegiatan tersebut.

“Kami tidak akan diam. Siapa pun yang bermain di balik aktivitas PETI — baik pelaku lapangan maupun yang membekingi — akan kami tindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas AKBP Agung, Kamis (13/11/2025), kepada DirgantaraOnline.

Penegakan Hukum Sekaligus Tanggung Jawab Sosial

Kapolres menegaskan, upaya memberantas PETI bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan juga tanggung jawab moral aparat kepolisian terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.

“Ini bukan sekadar tugas polisi. Ini tanggung jawab moral kami untuk menjaga kelestarian alam Pasaman Barat. Dampak tambang ilegal sangat besar — air jadi tercemar, lahan rusak, dan risiko bencana meningkat,” ungkapnya.

Ia menyebut, tim gabungan Polres Pasaman Barat telah diturunkan ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas PETI. Polres juga menggandeng pemerintah daerah, TNI, dan tokoh masyarakat untuk memastikan praktik tambang ilegal benar-benar diberantas hingga ke akar-akarnya.

Peringatan Tegas: ‘Berhenti Sebelum Kami Bertindak!’

Dalam pernyataannya, AKBP Agung juga mengirimkan pesan keras kepada para pelaku tambang ilegal agar segera menghentikan aktivitas mereka.

“Hentikan aktivitas kalian sebelum kami datang. Kalau kami sudah turun, tidak ada kompromi. Kami tidak akan biarkan Pasaman Barat rusak karena keserakahan,” tegasnya.

Polres Pasaman Barat kini telah mengantongi sejumlah informasi dan bukti awal terkait dugaan PETI di beberapa kecamatan. Kapolres juga mengapresiasi keberanian masyarakat yang aktif melapor dan berjanji akan melindungi identitas mereka.

“Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat yang peduli. Laporkan saja, jangan takut. Identitas pelapor pasti kami jaga,” ujarnya.

Tambang Ilegal, Ancaman Nyata bagi Alam dan Generasi

Tambang emas tanpa izin telah lama menjadi masalah kronis di wilayah Pasaman Barat. Dampaknya sangat serius — kerusakan hutan, pencemaran air akibat merkuri, hingga potensi longsor di kawasan pegunungan.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak segan menindak pelaku dengan undang-undang lingkungan hidup dan minerba yang memiliki ancaman hukuman berat.

“Aturannya jelas. Pelaku PETI bisa dijerat pidana penjara dan denda besar. Jangan main-main dengan hukum,” ujarnya tegas.

Langkah Nyata Polres Pasaman Barat

Untuk memastikan wilayahnya bersih dari tambang ilegal, Polres Pasaman Barat telah menyiapkan beberapa langkah konkret:

Meningkatkan patroli dan operasi di titik-titik rawan aktivitas PETI.

Menelusuri aliran dana dan membongkar jaringan beking.

Menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk oknum aparat bila terbukti.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tambang ilegal.

“Kami ingin Pasaman Barat benar-benar bebas dari PETI. Ini komitmen kami bersama jajaran. Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan lingkungan di wilayah ini,” pungkas AKBP Agung dengan nada tegas.

(Rini)
(sc:DirgantaraOnline)
#PolresPasbar #TambangIlegal #PasamanBarat #Lingkungan #Hukum

Serasinews.com,Padang — Kasus HIV/AIDS di Kota Padang mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan hingga November 2025, tercatat 192 kasus baru, sehingga total penderita di kota ini mencapai 2.026 orang. Angka tersebut melonjak dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 1.834 kasus.

Kondisi ini mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Padang. Anggota Komisi IV, Erismiarti, menyebut peningkatan tersebut sebagai “alarm sosial” yang menandakan adanya persoalan serius di tengah masyarakat.

“Kita harus bergerak bersama. Tidak cukup hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, lembaga masyarakat, hingga tokoh adat dan agama. Semua harus berkolaborasi agar penanganan HIV/AIDS bisa lebih menyeluruh,” ujar Erismiarti, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, upaya penanggulangan tidak bisa hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga perlu memperkuat pendekatan kultural dan spiritual. Nilai-nilai adat dan agama dinilai dapat menjadi benteng sosial yang efektif bila dijalankan secara konsisten.

“Kita harus tegas terhadap perilaku berisiko, tapi jangan sampai menstigma para penderita. Mereka tetap warga Kota Padang yang berhak mendapat perlindungan dan pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD bersama Pemko Padang dan masyarakat harus bertindak cepat agar wabah ini tidak semakin meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Didominasi Laki-Laki, Tantangan Terbesar Ada pada Perubahan Perilaku

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Dessy M. Siddik, membenarkan adanya peningkatan tersebut. Dari 192 kasus baru, 173 di antaranya merupakan laki-laki, sementara 19 lainnya perempuan.

“Sebagian besar penderita baru adalah laki-laki, dan ini berkaitan dengan perilaku seksual berisiko yang tidak sesuai dengan norma sosial,” ungkap dr. Dessy di Gedung DPRD Padang.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan terus memperkuat program pencegahan melalui penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, serta edukasi hidup sehat dan aman. Namun, perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan terbesar.

“Penyebab dominan masih berasal dari hubungan seksual berisiko dan perilaku menyimpang, termasuk hubungan sesama jenis,” tambahnya.

Sosiolog UNP: Minim Edukasi dan Lemahnya Kontrol Sosial Jadi Akar Masalah

Menurut Dr. Erianjoni, sosiolog dari Universitas Negeri Padang, lonjakan kasus HIV/AIDS di Padang berakar pada rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit tersebut, serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan.

“Gaya hidup berisiko seperti seks bebas dan penggunaan narkoba suntik masih menjadi faktor utama. Ditambah lagi, akses informasi dan layanan kesehatan belum menjangkau seluruh kelompok rentan,” jelasnya.

Ia menilai sinergi antarinstansi dan komunitas masyarakat menjadi kunci agar populasi paling rentan bisa lebih mudah menjangkau layanan edukasi, pemeriksaan, dan pendampingan.

“Sinergitas penting, supaya yang sudah terpapar mendapat perawatan dan yang belum bisa lebih terlindungi,” ujarnya.

Fenomena Sosial dan Tantangan Moral di Kota Religius

Erianjoni juga menyoroti meningkatnya perilaku hubungan sesama jenis di kalangan pria sebagai salah satu faktor percepatan penyebaran HIV/AIDS, bahkan mulai merambah lingkungan pelajar.

“Fenomena ini mengkhawatirkan. Nilai adat dan agama harus kembali diperkuat agar masyarakat memiliki kontrol sosial yang lebih baik,” katanya.

Ia mendorong peran aktif niniak mamak, cadiak pandai, ulama, serta Dubalang Kota — lembaga adat penjaga ketertiban sosial — untuk kembali dioptimalkan.

“Dubalang Kota bisa menjadi garda terdepan menjaga ketertiban sosial berbasis nagari. Termasuk mengawasi kelompok berisiko tinggi seperti pekerja malam,” ujarnya menambahkan.

Paradoks di Kota Religius

Lonjakan kasus HIV/AIDS menjadi ironi bagi Kota Padang yang selama ini dikenal religius dan berlandaskan adat Minangkabau. Di balik citra moral dan spiritual yang kuat, muncul kenyataan bahwa penyakit ini telah menyebar di tengah masyarakat sendiri.

Berbagai pihak menegaskan, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, edukasi berkelanjutan, serta penguatan nilai adat dan agama untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS.

“HIV/AIDS bukan hanya masalah medis, tetapi juga krisis sosial dan moral yang mengancam masa depan generasi muda,” tutup Erismiarti.

(Rini/Mond)
#AIDS #HIV #DPRDPadang #Padang #Kesehatan

Serasinews.com, Padang – Upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial kembali menunjukkan hasil nyata. Melalui kerja terintegrasi Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang, angka kemiskinan berhasil turun signifikan dari 4,06 persen menjadi 3,63 persen. Artinya, sekitar 4.300 warga Padang kini berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Capaian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, dalam kegiatan Workshop Penguatan Koordinasi Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Bimbingan Teknis Penguatan Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam Rehabilitasi Sosial Anak, Rabu (12/11/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh TKSK, Kasi Trantib Kecamatan dan Kelurahan, serta berbagai lembaga sosial mitra seperti Pelita Jiwa Insani.

“Kesejahteraan sosial tidak lahir dari program semata, tapi dari komitmen bersama. Penurunan angka kemiskinan ini adalah bukti sinergi lintas sektor dan kepedulian sosial masyarakat,” tegas Heriza.

Menangani 25 Jenis PPKS: Sinergi untuk Kemanusiaan

Dinsos Padang saat ini menangani 25 jenis PPKS, mulai dari balita dan anak terlantar, lansia, hingga ODGJ terlantar. Heriza menegaskan bahwa kegiatan workshop ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk menyatukan visi dan pola kerja di lapangan.

“Kami tidak ingin bergerak sendiri-sendiri. TKSK, lurah, camat, dan LKS harus memahami alur penanganan yang benar. Satu kesalahan kecil dalam asesmen bisa berakibat besar bagi masa depan seseorang,” ujarnya.

Peningkatan ini juga berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang, yang kini mencapai 84,93 poin, naik dari 84,38 poin tahun sebelumnya. Dengan capaian itu, Padang menempati posisi teratas di Sumatera Barat dalam pembangunan manusia.

Fokus Baru: Gepeng, Anjal, dan Lansia Terlantar

Dinsos kini memusatkan perhatian pada penanganan gelandangan dan pengemis (Gepeng), anak jalanan (Anjal), serta lansia terlantar. Pendekatannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok.

Gepeng usia produktif (18–60 tahun) ditertibkan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum.

Anak-anak dan lansia mendapat prioritas rehabilitasi sosial.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi melalui asesmen dan koordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan identitas dan domisili.

“Kami tidak bisa asal menertibkan. Setiap orang yang kami temui punya cerita. Tugas kami bukan hanya mengamankan, tapi memulihkan,” tutur Heriza.

ODGJ Terlantar dan Mr. X: Identitas sebagai Hak Dasar

Penanganan ODGJ Terlantar menjadi perhatian khusus. Proses dimulai dengan koordinasi bersama Puskesmas, sebab hanya dokter yang berwenang menetapkan status ODGJ. Bila pasien tidak memiliki keluarga atau kemampuan ekonomi, Dinsos akan menanggung layanan kesehatan dan pengurusan BPJS.

Untuk warga tanpa identitas atau Mr. X, Dinsos bahkan membuatkan KTP khusus dengan alamat di Jalan Delima No. 5, Kelurahan Ujung Gurun, dan menjadikan Kepala Dinas Sosial sebagai Kepala Keluarga administratif agar mereka tetap mendapat akses layanan publik.

“Kami tidak akan membiarkan siapa pun hidup tanpa identitas. Identitas adalah pintu pertama menuju kemanusiaan,” ujar Heriza penuh empati.

Perketat Pengawasan: Waspadai Eksploitasi Anak Berkedok Mengemis

Dinsos Padang juga meningkatkan pengawasan terhadap eksploitasi anak di jalanan, terutama pada kasus ibu-ibu pengemis yang membawa bayi. Fenomena ini diduga berkaitan dengan praktik human trafficking.

Untuk mengantisipasi hal itu, Dinsos berkolaborasi dengan DP3P2KB, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk tim terpadu guna menelusuri potensi jaringan eksploitasi anak.

“Jangan remehkan pemandangan di lampu merah. Bisa jadi di balik tangan kecil yang menengadah, ada kejahatan besar yang tersembunyi,” tegas Heriza.

Kolaborasi Multisektor: Kunci Utama Penanganan Sosial

Heriza menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menangani persoalan sosial.

“Selama manusia hidup, masalah sosial akan selalu ada. Tapi bukan berarti kita menyerah. Tidak ada satu pun OPD yang bisa menanganinya sendiri,” katanya.

Melalui SK Tim Terpadu yang ditandatangani Wali Kota Padang, seluruh OPD dan instansi vertikal kini terlibat aktif dalam sistem rujukan terpadu PPKS. Data Dinsos per Oktober 2025 menunjukkan penanganan aktif terhadap balita terlantar, anak jalanan, lansia, tuna susila, hingga orang terlantar dari luar kota.

“Tujuan kami bukan mengejar angka, tapi mengembalikan martabat manusia,” tutup Heriza Syafani penuh optimisme.

Catatan Redaksi

Langkah progresif Dinas Sosial Kota Padang menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi kemanusiaan. Di tengah tantangan sosial yang terus berkembang, keberanian menegakkan regulasi disertai empati menjadi kunci menuju Padang yang inklusif dan berkeadilan sosial.
(Rini/Mond)
#DinasSosialPadang #Padang

Serasinews.com:PasamanBarat, 12 November 2025 —
Dengan sorot mata penuh keyakinan dan suara yang mantap, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik.

Dalam kegiatan pengarahan yang berlangsung di lingkungan Polres Pasaman Barat, Rabu (12/11), AKBP Agung memimpin langsung pertemuan bersama para operator dan penanggung jawab Program Quick Wins, memberi arahan tegas tentang pentingnya pelaksanaan nyata program tersebut di lapangan.

“Quick Wins bukan sekadar program administratif. Ini adalah gerakan perubahan yang harus benar-benar dirasakan masyarakat. Saya tidak ingin laporan bagus di atas meja, tapi kosong di lapangan,” tegasnya.
“Ukuran keberhasilan kita adalah ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari kerja kita.”

Perubahan Nyata, Bukan Sekadar Formalitas

Kapolres menekankan bahwa inti dari Program Quick Wins adalah mempercepat perubahan positif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Setiap kegiatan, menurutnya, harus menyentuh kebutuhan publik di bidang pelayanan, keamanan, dan ketertiban, bukan sekadar memenuhi target administrasi.

“Kita membangun kepercayaan publik. Kalau masyarakat melihat polisi cepat tanggap, tulus, dan bekerja dengan hati, maka citra Polri akan meningkat dengan sendirinya,” ujar AKBP Agung.
“Namun jika kita lamban dan tidak peka, semua slogan perubahan hanya akan jadi formalitas tanpa makna.”

Sinergi Jadi Kekuatan Utama

Dalam arahannya, AKBP Agung juga menyoroti pentingnya sinergi antar-satuan dan fungsi di tubuh Polres Pasaman Barat. Ia menegaskan bahwa transformasi Polri tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan kerja sama dan komunikasi yang solid di semua lini.

“Saya tidak ingin ada ego sektoral. Kita satu tubuh, satu tujuan,” katanya serius.
“Transformasi Polri hanya bisa berhasil jika semua unsur bergerak bersama dan saling mendukung. Kepercayaan masyarakat dibangun dari kerja tim, bukan kerja individu.”

Mendukung Visi Polri Presisi

Arahan tersebut menjadi bagian dari strategi Polres Pasaman Barat dalam mendukung visi besar Polri Presisi — Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan.
Melalui Quick Wins, Polres Pasaman Barat berupaya menumbuhkan budaya kerja cepat, responsif, dan berorientasi hasil nyata di lapangan.

Menutup arahannya, AKBP Agung memberikan pesan yang menggugah semangat seluruh anggota:

“Jangan takut berubah, jangan takut berinovasi. Jadikan Quick Wins bukan sebagai beban, tapi sebagai semangat kerja baru. Dengan perubahan nyata, kita buktikan bahwa Polri benar-benar hadir dan bekerja untuk masyarakat.”

Dengan dukungan penuh serta pengawasan langsung dari Kapolres, pelaksanaan Program Quick Wins di Pasaman Barat diharapkan menjadi contoh nyata transformasi Polri yang tidak hanya cepat di atas kertas, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat — menuju Polri yang modern, humanis, dan semakin dipercaya.

(Rini/Mond)
#QuickWins #PolriPresisi #PolresPasamanBarat #TransformasiPolri

Serasinews.com, Padang – Senja baru saja turun di Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Selasa (11/11/2025), ketika dentuman talempong dan aroma gulai menggema di udara. Di antara tawa anak-anak, langkah tari, dan sapaan akrab antarwarga, terselenggara satu hajatan besar penuh makna: Alek Nagari Berok Nipah.

Kegiatan budaya ini lahir dari gagasan Anggota DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara (Fraksi PDI Perjuangan) melalui pokok-pokok pikirannya sebagai wakil rakyat. Namun lebih dari sekadar pesta rakyat, Alek ini menjadi wujud nyata semangat toleransi dan integrasi masyarakat multikultural di Kota Padang.

“Kami di DPRD hanyalah jembatan aspirasi masyarakat. Suara rakyat kami dengar, kami perjuangkan, lalu kami wujudkan bersama. Alek Nagari ini adalah salah satunya — hasil dari keinginan masyarakat untuk menjaga harmoni dalam keberagaman,” ujar Iswanto di hadapan warga yang menyambutnya dengan tepuk tangan hangat.

Mengusung tema “Menuju Integrasi Masyarakat Multikultural,” Iswanto menegaskan bahwa keberagaman di Berok Nipah harus menjadi kekuatan, bukan pemisah.
“Perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tetapi alasan untuk bersatu. Harmoni itu tidak datang begitu saja, tapi dibangun dengan kesadaran dan saling menghormati,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai Alek Nagari bukan hanya panggung hiburan, tapi juga ruang belajar sosial — tempat warga saling mengenal budaya satu sama lain. Dari randai dan tari pasambahan, hingga seni barongsai dan musik modern anak muda, semuanya berpadu tanpa sekat.
“Berok Nipah ini miniatur Padang — beragam tapi tetap satu. Kalau di sini bisa hidup rukun, maka di seluruh Padang pun pasti bisa,” tambahnya.

Dukungan Pemerintah Kota Padang

Kemeriahan Alek Nagari turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, yang memberi apresiasi tinggi kepada Iswanto Kwara atas inisiatifnya.

“Apa yang dilakukan Pak Iswanto ini sejalan dengan semangat pemerintah kota, terutama dalam program Jelajah Padang dan Padang Melayani. Kegiatan seperti ini memperkuat kebersamaan lintas suku, agama, dan ras,” ujar Andree.

Menurutnya, kolaborasi antara DPRD dan masyarakat dalam kegiatan budaya seperti ini menjadi contoh nyata sinergi untuk menjaga harmoni sosial di tengah kehidupan kota yang majemuk.

Rasa yang Menyatukan

Suasana penuh warna terasa hingga malam. Warga saling berbagi makanan khas hasil gotong royong, anak-anak tertawa di panggung hiburan, dan para perantau ikut bernostalgia lewat alunan musik tradisional.

Bagi Iswanto, momen ini lebih dari sekadar perayaan — ini simbol kemenangan atas perbedaan.
“Alek Nagari bukan milik satu golongan, tapi milik semua. Yang kita rayakan bukan hanya budaya, tapi juga persaudaraan. Itulah wajah sejati Padang — bersatu dalam keberagaman,” ujarnya menutup sambutan.

Catatan Penulis

Alek Nagari Berok Nipah 2025 menjadi pengingat bahwa politik sejati tidak berhenti di ruang sidang, tapi hidup di tengah masyarakat. Melalui langkah sederhana namun bermakna, Iswanto Kwara menunjukkan wajah wakil rakyat yang sesungguhnya — hadir, mendengar, dan bertindak untuk harmoni bersama.

(Rini/Mond)
#AlekNagari #DPRDPadang #Padang