Serasinews.com:Muaro Labuh, Solok Selatan — Warga Kecamatan Muaro Labuh, Kabupaten Solok Selatan, dibuat resah akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi sejak Kamis (6/11/2025) pagi. Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut dilaporkan kehabisan stok, baik jenis Pertalite maupun Solar.

Kondisi ini menyebabkan banyak pengendara terpaksa beralih ke penjual eceran atau pertamini di sepanjang jalan utama. Namun, harga BBM di tingkat pengecer melonjak tajam hingga dua kali lipat dari harga normal.

“Di SPBU semuanya kosong. Akhirnya saya beli di pertamini, tapi harganya sudah Rp20 ribu perliter,” kata Randi, salah seorang warga Muaro Labuh.

Warga lainnya, Mira, bahkan mengaku harus membayar hingga Rp30 ribu per liter agar bisa mengisi bahan bakar motornya.
“Biasanya Rp50 ribu bisa dapat lumayan banyak, sekarang cuma dapat dua liter. Tapi mau bagaimana lagi, kalau nggak beli, motor nggak bisa jalan,” keluhnya.

Akibat kelangkaan ini, antrean panjang terlihat di sejumlah pertamini. Banyak warga membawa jeriken dan botol bekas demi mendapatkan BBM dalam jumlah terbatas.

Hingga Kamis sore, belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab kosongnya stok BBM di wilayah tersebut. Warga berharap pasokan segera kembali normal karena kondisi ini mulai mengganggu aktivitas harian, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja, seperti sopir, pedagang, dan petani.

“Kami mohon pemerintah cepat bertindak. Sudah dua hari ini susah cari bensin, harga makin naik, kasihan masyarakat kecil,” ungkap salah seorang sopir angkutan umum.

Warga juga khawatir kelangkaan BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, mengingat transportasi menjadi faktor penting dalam distribusi barang di daerah itu.

(Mond/Rini)
#KelangkaanBBM #SolokSelatan #PeristiwaDaerah

Padang, Serasinews.com — Pemandangan yang memprihatinkan kembali terjadi di tengah pelaksanaan proyek pemerintah. Di lokasi rehabilitasi Gedung Abdullah Kamil di Jalan Diponegoro No. 22, Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas di bagian atap gedung tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diatur dalam standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Proyek bernilai Rp 3,4 miliar lebih ini merupakan bagian dari kegiatan “Penataan dan Pembenahan Aset Budaya Gedung Abdullah Kamil” di bawah Kementerian Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pelaksanaan proyek berada di bawah tanggung jawab Satker Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dengan CV. Panca Karya Satria sebagai kontraktor pelaksana, serta CV. Cipta Seroja Consultant sebagai konsultan pengawas.

Minim Pengawasan, Pekerja Bertaruh Nyawa

Pantauan langsung tim media selama beberapa hari di lapangan menunjukkan indikasi kelalaian serius terhadap aspek keselamatan kerja. Para pekerja tampak beraktivitas di ketinggian tanpa sabuk pengaman (safety belt) atau body harness, bahkan sebagian tidak mengenakan helm proyek maupun sepatu keselamatan.
Kondisi ini sangat berisiko dan bisa berujung fatal apabila terjadi terpeleset atau jatuh dari ketinggian.

Fenomena ini memperlihatkan minimnya pengawasan baik dari pihak kontraktor maupun konsultan pengawas. Padahal, dalam setiap proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN, penerapan K3 seharusnya menjadi prioritas utama, bukan hanya formalitas administratif semata.

UU Keselamatan Kerja Dilanggar Secara Terang-Terangan

Ketentuan mengenai keselamatan kerja sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
UU ini menegaskan kewajiban setiap pengusaha atau penyelenggara proyek untuk:

Menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas bahaya;

Memberikan pelatihan keselamatan;

Menyediakan APD lengkap bagi pekerja;

Serta memastikan peralatan kerja dalam kondisi layak dan terawat.

Selain itu, pekerja juga berhak mengetahui potensi bahaya di tempat kerja dan berhak menolak bekerja apabila keselamatannya tidak terjamin.
Implementasi UU ini diperkuat oleh Permenaker No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.

Proyek Berbasis APBN Harus Jadi Teladan

Sangat disayangkan, proyek pemerintah yang seharusnya menjadi contoh penerapan standar K3 yang baik, justru memperlihatkan praktik abai terhadap keselamatan tenaga kerja.
Dana besar yang digelontorkan negara untuk pelestarian aset budaya seperti Gedung Abdullah Kamil seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan profesionalitas kerja.

Kementerian Diminta Turun Tangan

Kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi Kementerian Kebudayaan dan instansi terkait. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek, agar kejadian serupa tidak terulang di proyek lain.
Keselamatan kerja bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan hak asasi setiap pekerja.
Ketika hak itu diabaikan, maka setiap kecelakaan yang terjadi bukan lagi disebut “musibah”, melainkan konsekuensi dari kelalaian yang seharusnya bisa dicegah.

(Deni/Mond/Rini)
#Infrastruktur #KementerianKebudayaan #KeselamatanKerja

Solok Selatan, Serasinews.com— Upaya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) terus digencarkan. Kapolres Solok Selatan, AKBP M. Faisal Perdana, S.I.K., memimpin langsung Operasi Terpadu Pencegahan dan Penertiban PETI di wilayah Sungai Penuh, Kecamatan Sangir Batang Hari, pada Selasa (4/11/2025).

Operasi ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi yang melibatkan TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, serta Kejaksaan Negeri Solok Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata sinergi Forkopimda dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menindak tegas pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

Tim gabungan yang terdiri dari Satgas Anti Ilegal Mining Polres Solok Selatan dan Polsek Sangir Batang Hari bergerak menuju Jorong Sungai Penuh, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, yang diketahui sebagai salah satu titik aktivitas PETI. Meski harus melewati medan berat, tim tetap melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 13 unit kendaraan double gardan untuk mencapai lokasi.

Sesampainya di lokasi, petugas menemukan satu unit bok penyaring emas yang digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal. Peralatan tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar di tempat sebagai bentuk penegakan hukum dan peringatan keras terhadap para pelaku.

Tak hanya itu, tim juga memasang plang larangan permanen bertuliskan “Stop Penambangan Emas Tanpa Izin” di area tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak kembali melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.

Usai operasi, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Wali Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan dan disambut langsung oleh Wali Nagari Awalius. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres bersama jajaran memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya serta dampak lingkungan akibat aktivitas PETI.

“Tindakan ini merupakan wujud komitmen Polres Solok Selatan dalam memberantas aktivitas penambangan emas ilegal,” tegas AKBP M. Faisal Perdana.
“Kami ingin menciptakan Solok Selatan yang aman, tertib, dan lingkungan yang tetap lestari.”

Langkah tegas dan kolaboratif ini menegaskan keseriusan aparat penegak hukum di Kabupaten Solok Selatan untuk menjaga ekosistem, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif tambang emas ilegal.(**)

Sumber: 24jamsumbar

PASAMAN BARAT, Serasinews.com— Langit pagi di halaman Mako Polres Pasaman Barat, Rabu (5/11/2025), menjadi saksi kesiapan penuh aparat gabungan dalam menghadapi potensi bencana alam di wilayah Sumatera Barat. Dengan barisan personel yang tegap dan kendaraan taktis berjajar rapi, Polres Pasaman Barat menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025, bagian dari instruksi nasional Polri yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Dalam amanat yang dibacakan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik, mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, ditegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi langkah nyata untuk memastikan kesiapan total aparat dan sarana prasarana menghadapi segala kemungkinan bencana.

“Setiap personel dan stakeholder harus sigap, cepat, dan tepat. Sinergi adalah kunci untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat di tengah potensi bencana yang kian meningkat,” tegas AKBP Agung.

Indonesia di Peringkat 3 Dunia dalam Risiko Bencana

Dalam amanat tersebut, disebutkan pula bahwa posisi geografis Indonesia di kawasan Ring of Fire menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia.
Berdasarkan World Risk Index 2025, Indonesia berada di peringkat ketiga dunia untuk potensi bencana alam, dengan karakter risiko yang kompleks dan tingkat kerentanan yang tinggi.

Data BNPB mencatat hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 bencana di seluruh tanah air — mulai dari 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, hingga 22 gempa bumi dan 4 erupsi gunung api.
Dampaknya luar biasa: 361 jiwa meninggal dunia, 37 hilang, 615 luka-luka, dan 5,2 juta warga mengungsi.

“Bencana bukan hanya merenggut nyawa, tapi juga meninggalkan luka sosial dan trauma mendalam. Karena itu, perlu strategi nasional yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan,” lanjut AKBP Agung membacakan amanat Kapolri.

Delapan Instruksi Utama Penanggulangan Bencana

Polri menekankan delapan poin penting untuk dipedomani seluruh jajaran, antara lain:

Deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan secara berkelanjutan bersama BMKG dan instansi terkait;

Pemberian imbauan kamtibmas dan informasi publik terkait potensi bencana;

Kesiapan penuh personel, peralatan, dan logistik yang siap digerakkan kapan saja;

Simulasi tanggap darurat rutin sebagai bentuk edukasi dan latihan;

Respons cepat dan tepat dalam evakuasi, distribusi bantuan, trauma healing, hingga pemulihan pascabencana;

Pelaksanaan tugas kemanusiaan dengan empati dan profesionalisme;

Kepatuhan pada prosedur penanggulangan bencana serta evaluasi berkelanjutan;

Penguatan sinergi lintas sektor, melibatkan TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, Pemda, relawan, dan masyarakat.

“Tugas kita bukan hanya menghadirkan rasa aman, tapi juga menumbuhkan harapan di tengah duka,” ujar AKBP Agung menegaskan pesan Kapolri.

Pasaman Barat: Siaga di Garis Depan

Dalam kesempatan itu, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menegaskan bahwa wilayahnya memiliki karakteristik geografis kompleks — mulai dari pesisir pantai hingga daerah pegunungan yang rawan longsor dan gempa.
Polres telah menyiagakan seluruh personel serta memperkuat kesiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk peralatan evakuasi, kendaraan operasional, dan logistik bencana.

“Kami bersinergi penuh dengan Pemerintah Daerah, BPBD, TNI, Basarnas, dan seluruh elemen masyarakat. Setiap Bhabinkamtibmas di nagari juga telah kami libatkan untuk menyosialisasikan kesiapsiagaan langsung ke rumah-rumah warga,” ujar Kapolres.

Sinergi Multi-Stakeholder

Apel besar ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan, Kajari Pasaman Barat Tjut Zelvira Nofani, Kalaksa BPBD Jhon Edwar, Kadis Kesehatan dr. Gina Alecia, Kadis Perhubungan Bakaruddin, Kasat Pol PP Handoko, perwakilan Basarnas Randi, serta unsur Orari dan Pejabat Utama Polres Pasaman Barat.

Turut berbaris di lapangan: personel Brimob Kompi C Batalyon B, Satpol PP, Dishub, Basarnas, serta jajaran Polsek se-Pasaman Barat.

Suasana apel berlangsung khidmat namun penuh semangat. Dentuman sirene, deru mesin kendaraan taktis, dan aba-aba komando menggema — menjadi simbol kesiapsiagaan aparat di garda terdepan menghadapi ancaman bencana alam.

“Mari kita laksanakan tugas kemanusiaan ini dengan semangat, keikhlasan, dan tanggung jawab. Karena di balik setiap bencana, ada nyawa dan harapan yang harus kita selamatkan,” tutup AKBP Agung penuh penegasan.

(Rini)
#siapsiaga #tanggapbencana
#polres # pasamanbarat

Serasinews.com:Padang, 5 November 2025 — Suara sirene meraung serempak di seluruh penjuru Kota Padang pagi itu. Dari pesisir Pantai Padang hingga kawasan perbukitan, ribuan warga tampak bergegas menuju titik-titik aman. Sekilas seperti situasi darurat, namun sesungguhnya ini adalah bagian dari “Tsunami Drill”, latihan evakuasi bencana besar yang melibatkan lebih dari 200 ribu warga dari 8 kecamatan.

Kegiatan berskala kota ini menjadi momentum penting untuk mengukur kesiapan masyarakat dan pemerintah menghadapi potensi gempa dan tsunami — dua ancaman yang selalu membayangi wilayah pesisir barat Sumatera ini.

Dinas Sosial Bergerak Cepat di Tengah Simulasi

Di tengah kesibukan warga berlatih evakuasi, Dinas Sosial Kota Padang tampil sigap. Dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Heriza Syafani, puluhan anggota Tagana (Taruna Siaga Bencana) disebar ke berbagai titik evakuasi utama.

Salah satunya di zona aman halaman TVRI Sumatera Barat, Kecamatan Koto Tangah, di mana Dinas Sosial mendirikan dapur umum darurat untuk melayani kebutuhan pangan bagi sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) yang “mengungsi” di lokasi tersebut.

“Melalui simulasi ini, kita ingin melihat sejauh mana kesiapsiagaan seluruh unsur — pemerintah, relawan, dan masyarakat — dalam menghadapi situasi darurat yang sebenarnya,” ujar Heriza Syafani di sela kegiatan.

Ia menegaskan, dapur umum bukan hanya simbol kesiapan logistik, melainkan juga latihan nyata dalam menjamin keberlangsungan hidup warga pascabencana.
“Ketika bencana datang, persoalannya tidak berhenti pada penyelamatan diri. Ada tanggung jawab besar untuk memastikan warga tetap bisa bertahan hidup dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi,” tambahnya.

Tagana Siaga di Sembilan Titik Evakuasi

Selain di TVRI Sumbar, Dinas Sosial juga menempatkan personel Tagana di delapan titik evakuasi lainnya di seluruh Kota Padang.
Masing-masing lokasi diperkuat oleh sekitar 10 personel, yang bertugas membantu distribusi logistik, mendampingi warga lanjut usia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta menjaga ketertiban selama simulasi berlangsung.

“Tagana bukan hanya tangan yang menolong, tapi juga hati yang menenangkan,” ujar Heriza yang didampingi Kabid Linjamsos Ricky Januar Alexander.
“Dalam situasi genting, empati dan ketenangan sama pentingnya dengan tenaga fisik.”

Lebih dari Sekadar Latihan

Simulasi tsunami kali ini tidak berhenti pada seremoni. Ia menjadi ajang evaluasi besar bagi sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, serta koordinasi antarinstansi.

“Kalau dalam latihan ini masih ada hambatan, itu bukan masalah — justru menjadi bahan pembelajaran. Tujuan simulasi bukan menunjukkan kesempurnaan, tapi memperbaiki kekurangan,” tegas Heriza.

Ia pun mengapresiasi sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, lembaga penyiaran, aparat kecamatan, hingga warga yang turut aktif. “Menghadapi bencana tidak bisa sendiri. Semua harus bergerak bersama.”

Membangun Budaya Siaga Sejak Dini

Bagi Dinas Sosial Kota Padang, Tsunami Drill bukan sekadar agenda tahunan. Ini adalah upaya nyata membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.

“Kalau latihan menjadi kebiasaan, maka refleks masyarakat akan terbentuk. Mereka tahu harus ke mana, membawa apa, dan siapa yang perlu diselamatkan terlebih dahulu,” ujar Heriza penuh semangat.

Di halaman TVRI Sumbar, aroma masakan dari dapur umum berpadu dengan hiruk-pikuk warga yang tengah berlatih evakuasi. Di tengah riuhnya simulasi itu, terlihat gambaran nyata bahwa Padang sedang bertransformasi menjadi kota yang tangguh menghadapi bencana.

“Kesiapsiagaan bukan pilihan, tapi kebutuhan. Karena bencana tidak menunggu kesiapan kita.”
— Heriza Syafani, Kepala Dinas Sosial Kota Padang

(Rini)
#TsunamiDrill #SimulasiBencana #Padang #DinasSosialPadang

Solokarosuka,Serasinews.com– Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di wilayah hukum Kota Solokarosuka, Polres Solokarosuka menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025, Rabu (5/11/2025), di halaman Mapolres Solokarosuka.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Solokarosuka, AKBP Agung Pranajaya, S.IK, dan diikuti oleh unsur TNI, pejabat utama (PJU) Polres, perwira, serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah daerah terkait.

Apel siaga ini menjadi simbol nyata komitmen Polres dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus mempererat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Dalam amanatnya, AKBP Agung Pranajaya menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan kerja sama semua pihak.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Solokarosuka untuk selalu waspada terhadap potensi bencana di lingkungan sekitar. Mari kita bersama-sama menjaga alam dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar terhindar dari dampak yang merugikan,” ujarnya penuh semangat.

Kapolres juga menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk nyata dari kepedulian Polres Solokarosuka terhadap keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan terselenggaranya apel ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran kolektif dan budaya tanggap bencana di tengah masyarakat. Kolaborasi antara Polres, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci terwujudnya Solokarosuka yang tangguh, aman, dan nyaman bagi semua.

(Rini)

Serasinews.com,Sawahlunto – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di wilayah hukumnya, Polres Sawahlunto menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 pada Rabu (5/11/2025) di halaman Mapolres Sawahlunto.

Apel yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sawahlunto, AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H. dan diikuti oleh unsur TNI, perwakilan instansi pemerintah daerah, serta seluruh Pejabat Utama (PJU), perwira, dan brigadir Polres Sawahlunto.

Kehadiran berbagai elemen ini menjadi simbol kuatnya sinergi dan kebersamaan dalam menghadapi potensi ancaman bencana di wilayah Sawahlunto.

Dalam amanatnya, AKBP Simon Yana Putra menegaskan bahwa apel siaga ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen Polres Sawahlunto untuk melindungi dan melayani masyarakat di tengah potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja.

“Kami mengimbau seluruh warga Sawahlunto untuk selalu waspada terhadap ancaman bencana alam di sekitar kita. Mari kita jaga lingkungan, tingkatkan kepedulian, dan lakukan langkah-langkah pencegahan agar terhindar dari dampak yang merugikan,” ujar Kapolres dengan nada penuh kepedulian.

Melalui kegiatan ini, Polres Sawahlunto berharap dapat meningkatkan kesadaran, koordinasi, dan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, diharapkan Sawahlunto dapat menjadi kota yang tangguh, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.

(Rini)