Sinergi Legislatif dan Eksekutif: Kolaborasi Nyata untuk Padang yang Lebih Baik

Kawasan Padang Pasir selama ini dikenal sebagai salah satu titik yang kerap mengalami genangan, terutama saat curah hujan tinggi. Kondisi itu tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran akses menuju fasilitas publik seperti Puskesmas Padang Pasir dan Masjid Sahara. Melihat kebutuhan mendesak tersebut, Iswanto Kwara mengusulkan program rehabilitasi drainase sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat yang telah lama disampaikan kepadanya.

“Ini adalah hasil dari keluhan dan aspirasi masyarakat yang kami terima. Banyak warga yang setiap musim hujan mengeluh karena air sering meluap ke jalan bahkan ke halaman rumah. Maka dari itu, kami perjuangkan agar proyek ini bisa segera terealisasi,” ujar Iswanto Kwara, saat mendampingi Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan, Rabu (8/10/2025).

Sinergi Legislatif dan Eksekutif: Kolaborasi Nyata untuk Padang yang Lebih Baik

Iswanto menegaskan bahwa dukungan terhadap program pembangunan infrastruktur bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan wujud dari tanggung jawab moral dan politik dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kota menjadi kunci untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan perkotaan, terutama terkait pengendalian banjir dan genangan air.

“Kami di legislatif tidak ingin hanya berbicara di ruang rapat. Kami ingin hadir di lapangan, mendengar langsung keluhan warga, dan memastikan solusi yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya. Drainase ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya besar bagi warga sekitar,” ungkapnya dengan tegas.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi kepada Iswanto Kwara atas inisiatif dan kepeduliannya. Menurutnya, perhatian Iswanto terhadap masalah infrastruktur lingkungan menjadi contoh bagaimana kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat memberikan hasil konkret.

“Saya sangat mengapresiasi Pak Iswanto yang telah memperjuangkan proyek ini melalui Pokir-nya. Inilah bentuk nyata sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota. Semoga langkah ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan genangan di Padang Pasir,” kata Fadly.

Ia juga mengimbau agar masyarakat setempat ikut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke saluran, serta rutin bergotong royong melakukan pembersihan agar manfaat drainase yang dibangun bisa bertahan lama.

Detail Proyek dan Dampaknya bagi Warga

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menjelaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi drainase tersebut dilaksanakan secara kontraktual selama 90 hari dengan panjang saluran mencapai 150 meter dan nilai anggaran sekitar Rp587 juta. Lokasi proyek difokuskan di depan Puskesmas Padang Pasir dan Masjid Sahara, dua titik yang sering terdampak genangan air saat hujan deras.

“Tujuan utama pekerjaan ini adalah untuk mengurangi potensi genangan air di kawasan pusat kota yang memiliki aktivitas padat dan mobilitas tinggi. Selain warga, ada juga pengunjung puskesmas dan jamaah masjid yang selama ini terdampak langsung,” jelas Tri.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pemko Padang menargetkan dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi kawasan rawan banjir di kota ini. Untuk itu, proyek-proyek drainase seperti yang diperjuangkan Iswanto Kwara akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pengendalian banjir lainnya.

Wujud Kepedulian yang Terus Berlanjut

Bagi Iswanto Kwara, pembangunan fisik seperti drainase hanyalah bagian kecil dari upaya besar membangun kota yang layak huni. Ia berkomitmen untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya melalui Pokir DPRD agar kebijakan pembangunan selalu berpihak pada kebutuhan nyata warga.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah-masalah sederhana yang justru paling dirasakan warga. Saya akan terus berupaya agar program seperti ini berkelanjutan, tidak hanya di Padang Pasir, tapi juga di kawasan lain yang menghadapi persoalan serupa,” ujarnya.

Dengan terealisasinya proyek rehabilitasi drainase ini, warga Padang Pasir kini memiliki harapan baru untuk terbebas dari genangan air yang telah menjadi masalah bertahun-tahun. Lebih dari itu, proyek ini menjadi bukti bahwa ketika kepedulian bertemu komitmen, perubahan nyata bisa diwujudkan.

(Mond)

#Infrastruktur #DPRDPadang #Padang

Zigo Rolando Siap Kucurkan Rp 22,3 Miliar untuk Infrastruktur Sawah Laweh

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka reses anggota DPR RI, di mana Zigo turun langsung ke lapangan didampingi oleh Kepala Seksi Pelaksanaan, Kepala Seksi KPISDA, serta PPK Irigasi dan Rawa I dan II BWS Sumatera V Padang. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan proyek strategis irigasi berjalan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat petani.

Dari Sawah Tadah Hujan Menuju Pertanian Produktif

Bagi masyarakat Nagari Duku dan sekitarnya, nama Sawah Laweh bukan sekadar wilayah pertanian biasa. Selama bertahun-tahun, petani di kawasan ini menggantungkan hidup pada hujan. Saat musim kemarau tiba, lahan mengering, dan hasil panen pun menurun drastis.

Namun, melalui pembangunan jaringan irigasi D.I Sawah Laweh, mimpi untuk mengubah sistem pertanian tadah hujan menjadi pertanian beririgasi mulai terwujud. “Selama ini masyarakat hanya bisa menanam sekali setahun. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kita berharap ke depan petani bisa menanam hingga tiga kali setahun,” ujar Zigo Rolanda saat berdialog dengan warga dan pelaksana proyek.

Menurut Zigo, infrastruktur irigasi adalah tulang punggung produktivitas pangan di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga teknis seperti BWS Sumatera V untuk memastikan manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.

Rp 22,3 Miliar untuk Irigasi Sawah Laweh

Dalam kesempatan itu, Zigo juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,3 miliar untuk pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan melalui program Inpres Irigasi. Dana tersebut terbagi dalam beberapa tahap, yakni:

• Tahap II: Rp 2,9 miliar untuk pembangunan jaringan utama;
• Tahap III: Rp 15,9 miliar untuk penyelesaian jaringan utama lanjutan;
• dan Rp 3,5 miliar untuk pembangunan jaringan tersier.

Zigo menilai langkah ini sebagai wujud komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di daerah yang selama ini masih bergantung pada curah hujan. “Infrastruktur air ini bukan hanya soal saluran beton, tapi tentang kehidupan. Air yang mengalir ke sawah berarti mengalirkan harapan baru bagi ribuan keluarga petani,” ujarnya.

Baru 598 Hektare yang Teraliri, Masih Panjang Jalan Menuju 3.273 Hektare

Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sumatera V Padang menjelaskan bahwa saat ini jaringan irigasi baru mampu mengaliri sekitar 598 hektare sawah dari total 3.273 hektare lahan potensial di D.I Sawah Laweh. Artinya, masih terdapat ribuan hektare sawah yang menunggu aliran air untuk bisa produktif secara optimal.

Untuk mencapai target penuntasan dan memastikan seluruh area bisa dialiri, dibutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp 359 miliar. Meski jumlahnya besar, pihak BWS Sumatera V menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan secara bertahap sesuai arahan dan ketersediaan anggaran.

“Kami berupaya maksimal agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Tantangan teknis di lapangan cukup besar, tapi kami terus berkoordinasi dengan semua pihak agar irigasi ini benar-benar berfungsi optimal,” terang perwakilan BWS Sumatera V Padang.

Harapan Baru dari Sawah Laweh

Bagi petani di Nagari Duku, suara air yang mengalir di saluran irigasi bukan hanya tanda musim tanam telah tiba, tapi juga simbol perubahan. Irigasi D.I Sawah Laweh diharapkan mampu mengubah wajah pertanian di Tarusan menjadi lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan komitmen BWS Sumatera V Padang, harapan untuk menjadikan Pesisir Selatan sebagai lumbung pangan baru di Sumatera Barat tampak semakin nyata.

“Pekerjaan ini memang belum selesai, tapi setiap meter saluran yang terbangun adalah langkah menuju kesejahteraan petani,” tutup Zigo penuh optimisme.

(Mond/Rini) 

#BWSSVPadang #Padang #Infrastruktur

Janji yang Ditepati: Jalan Rumbai–Muara Tais Akhirnya Direvitalisasi, Kado Terindah untuk HUT ke-80 Kabupaten Pasaman

Kabar itu bagai embun penyejuk di tengah dahaga panjang masyarakat atas infrastruktur yang layak. Setelah bertahun-tahun berharap, impian warga untuk memiliki akses jalan yang mulus dan representatif akhirnya menemukan titik terang. Dan di balik kabar menggembirakan itu, satu nama kerap disebut penuh rasa terima kasih: Benny Utama, tokoh masyarakat Pasaman, mantan Bupati dua periode, dan kini anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar.

Dari Janji di Musrenbang hingga Aksi Nyata di Senayan

Jika menengok ke belakang, kisah ini bermula dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pasar Nagari Muara Tais pada tahun 2022. Saat itu, Benny Utama yang masih menjabat sebagai Bupati Pasaman dengan tegas menyampaikan komitmennya: meningkatkan kualitas ruas jalan Simpang Tiga Rumbai–Muara Tais agar layak dilalui dan menjadi jalur vital penggerak ekonomi masyarakat.

Janji itu bukan sekadar kata manis di podium. Dua tahun berselang, meski kini duduk di kursi Senayan sebagai anggota Komisi III DPR-RI, Benny membuktikan bahwa komitmen terhadap kampung halamannya tetap menyala. Melalui sinergi lintas komisi dan kerja politik yang cermat, ia memastikan agar usulan revitalisasi jalan tersebut masuk dalam alokasi APBN 2025 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ruas jalan Rumbai - Muara Tais yang akan dilakukan rehabilitasi.

Koordinasi Lintas Komisi yang Berbuah Manis

Perjuangan itu tidak datang begitu saja. Dalam proses panjang di Senayan, Benny Utama menggandeng Zigo Rolanda, rekannya satu fraksi di Partai Golkar yang kini duduk di Komisi V DPR-RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar). Dari sinergi dua wakil rakyat Pasaman inilah, usulan Pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2023 akhirnya disetujui sepenuhnya.

“Alhamdulillah, usulan Rp35 miliar itu telah diakomodir sepenuhnya. Pelaksanaannya akan dieksekusi langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sumatera Barat di Padang,”
ujar Benny Utama, Kamis (2/10/2025).

Ia menambahkan bahwa proses lelang pembangunan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, dan pekerjaan fisik dimulai tahun ini. Proyek tersebut dirancang menggunakan skema Multiyears Contract (MYC) dengan total nilai Rp35 miliar, terbagi dalam dua tahap:

• Tahun 2025: Rp5,8 miliar
• Tahun 2026: Rp29,2 miliar

“Dengan sistem MYC, pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan terencana, sehingga hasilnya maksimal untuk masyarakat,” jelas Benny.

Arti Penting Jalan Ini bagi Masyarakat Pasaman

Ruas jalan Simpang Tiga Rumbai–Muara Tais bukan sekadar penghubung antarwilayah. Jalan ini adalah urat nadi utama perekonomian Kecamatan Mapat Tunggul dan sekitarnya. Melalui jalur ini, hasil pertanian, perkebunan, dan ternak masyarakat mengalir ke pusat-pusat perdagangan di kabupaten.

Selama bertahun-tahun, kondisi jalan yang rusak parah sering menjadi keluhan warga. Jalan berlubang, tebing longsor, dan genangan air saat musim hujan kerap membuat mobilitas terganggu. Kini, dengan proyek revitalisasi tersebut, harapan akan akses transportasi yang aman, cepat, dan efisien akhirnya terwujud.

Kado Istimewa untuk Ulang Tahun ke-80 Kabupaten Pasaman

Tepat pada 8 Oktober 2025, Kabupaten Pasaman merayakan hari jadinya yang ke-80 dengan tema “Bangkit dengan Semangat Bersama.” Pemerintah daerah menggelar berbagai kegiatan  mulai dari promosi potensi daerah, pameran pembangunan, hingga pesta rakyat yang berlangsung dari 1 hingga 11 Oktober.

Dan di tengah semarak perayaan itu, realiasi proyek jalan Rumbai–Muara Tais menjadi kado terindah bagi seluruh masyarakat Pasaman. Tidak hanya karena nilainya besar, tetapi karena di baliknya tersimpan makna yang lebih dalam: janji yang ditepati, perjuangan yang nyata, dan kepedulian yang berkelanjutan terhadap daerah asal.

“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tapi bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang selama ini memberi kepercayaan dan dukungan. Jalan ini untuk rakyat Pasaman,”
tegas Benny Utama menutup pernyataannya.

Harapan Baru dari Ujung Utara Sumbar

Kini, masyarakat Mapat Tunggul dan sekitarnya menatap masa depan dengan optimisme baru. Dengan terealisasinya pembangunan jalan ini, mereka yakin geliat ekonomi akan semakin tumbuh, wisata alam akan lebih mudah dijangkau, dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Bagi warga Pasaman, jalan bukan sekadar infrastruktur, melainkan simbol harapan. Dan tahun ini, di usia ke-80 Kabupaten Pasaman, harapan itu akhirnya mulai menjejak nyata di tanah mereka.

(Mond/Deni)

#Infrastruktur #SumateraBarat #Pasaman

JIAT Hadir, Petani Padang Tak Lagi Cemas di Musim Kemarau: Langkah Nyata BWSS V Padang untuk Swasembada Pangan

Langkah monumental ini disosialisasikan langsung oleh BWSS V di Kantor Camat Bungus Teluk Kabung, Jumat (3/10/2025) lalu. Program tersebut mendapat sambutan hangat dari Pemerintah Kota Padang dan para petani yang selama ini harus berjibaku dengan kekeringan saat debit sungai menurun.

Menjawab Keresahan Petani dengan Inovasi

Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menyebut pembangunan JIAT ini akan dilakukan di dua wilayah strategis: Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Lubuk Kilangan — dua daerah yang dikenal memiliki potensi pertanian besar, tetapi kerap kekurangan pasokan air di musim kering.

“Ada delapan kelompok tani yang akan menerima manfaat dari pembangunan JIAT ini. Ini langkah besar untuk memperkuat ketahanan pangan kita,” ujar Yoice, Minggu (5/10/2025).

JIAT, lanjut Yoice, dirancang sebagai sistem irigasi alternatif yang tidak bergantung pada sungai atau air permukaan. Melalui sumur bor air tanah dalam, sistem ini mampu menyediakan pasokan air yang stabil bahkan saat hujan enggan turun.

“JIAT ini adalah solusi jangka panjang. Ia akan memperlancar ketersediaan air untuk lahan sawah, sehingga target swasembada pangan di Padang bisa lebih mudah dicapai,” jelasnya.

Dari Usulan Daerah ke Realisasi Nasional

Kisah di balik terwujudnya proyek ini berawal dari koordinasi lintas instansi. Dinas Pertanian Padang semula menerima informasi dari Dinas PUPR Kota bahwa terdapat anggaran pembangunan JIAT di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tak ingin kehilangan momentum, Pemko Padang segera mengajukan usulan melalui aplikasi SIPURI, platform resmi yang dikelola oleh BWSS V Padang untuk menampung proposal daerah.

“Kita mengajukannya pada Mei 2025. Alhamdulillah, usulan itu langsung diakomodir dalam DIPA APBN Kementerian PU,” tutur Yoice dengan rasa syukur.

BWSS V kemudian turun tangan melakukan verifikasi teknis, menentukan lokasi, serta menetapkan kelompok tani penerima manfaat berdasarkan kondisi lahan dan kebutuhan irigasi di lapangan.

BWSS V Padang: Bekerja di Balik Layar untuk Petani

Tak banyak yang tahu, BWSS V Padang memegang peran sentral dalam keberhasilan proyek ini. Selain memastikan dukungan anggaran, lembaga ini juga bertanggung jawab atas perencanaan teknis, pembangunan infrastruktur irigasi, serta pelatihan teknis bagi kelompok tani penerima manfaat.

Dalam satu paket JIAT senilai lebih dari Rp1,5 miliar, BWSS V menyediakan fasilitas lengkap:

• Bak penampungan air,
• Sumur bor air tanah dalam,
• Pompa air berdaya tinggi,
• Panel solar sel sebagai sumber energi mandiri,
• serta jaringan pipa distribusi yang mengalirkan air langsung ke lahan pertanian.

Inovasi penggunaan energi surya (solar cell) menjadi nilai tambah tersendiri, karena tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan sistem ini, petani tak lagi bergantung pada bahan bakar minyak untuk mengoperasikan pompa air.

Delapan Kelompok Tani Penerima Manfaat

Program ini menyasar delapan kelompok tani di dua kecamatan, yang sebagian besar memiliki lahan tadah hujan dan bergantung pada curah hujan musiman. Mereka adalah:

1. Poktan Labuhan Tarok – Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung
2. Poktan Bunga Tanjung – Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung
3. Poktan Sarasah – Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung
4. Poktan Kolong Jambak – Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung
5. Poktan Batung I – Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung
6. Poktan Batung II – Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung
7. Poktan Aie Cangkiang – Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung
8. Poktan Subur – Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan

Khusus di Bungus Teluk Kabung, lahan sawah mencapai 650 hektare, di mana 123 hektare di antaranya merupakan sawah tadah hujan. Selama ini, sumber air berasal dari aliran bukit yang sangat bergantung pada cuaca. Ketika musim kemarau datang, lahan sawah pun kering kerontang.

“Dengan adanya JIAT dari BWSS V, petani tidak lagi khawatir kehilangan masa tanam. Air akan tersedia kapan pun dibutuhkan,” terang Yoice.

Langkah Kecil Menuju Kemandirian Besar

Pembangunan JIAT di Padang menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga teknis pusat seperti BWSS V Padang mampu melahirkan solusi inovatif bagi permasalahan klasik pertanian.

Lebih dari sekadar proyek fisik, JIAT adalah simbol perubahan pola pikir dalam pengelolaan sumber daya air — dari bergantung pada alam menuju sistem yang terukur, mandiri, dan berkelanjutan.

Dengan langkah ini, para petani Padang kini bisa menatap musim kemarau dengan senyum lega. Di balik sumur bor dan pompa air yang berdengung, ada semangat baru: semangat untuk bertahan, tumbuh, dan memberi makan negeri.

(Mond)

#BWSSVPadang #JaringanIrigasiAirTanah #Padang