DHARMASRAYA, SerasiNews.com | Kementerian Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selain menormalisasi  sungai  baru juga terus menormalisasi sungai yang telah ada. 

 Menormalisasi sungai penting dilakukan karena   dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat  ketika hujan datang  akan mengakibatkan banjir di sekitaran daerah Sungai.

Salah satu pekerjaan Normalisasi Sungai  yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun ini, adalah melanjutkan Normalisasi Pengendalian Banjir Sarana aliran Sungai Batang Timpeh Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Proyek tersebut dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang melalui SNVT PJSA WS Batang hari Sumatera Barat.

Dalam implementasinya proyek dikerjakan oleh salah satu  kontraktor pelaksana yang handal yaitu PT Basuki Rahmanta Putra ( PT BRP ) dan di bawah  Pengawasan Konsultan yang tepat, Proyek dengan nilai Rp 52 milyar lebih  ini dapat selesai dengan tepat waktu sehingga dapat  segera dirasakan manfaatnya  oleh Masyarakat Kenagarian Timpeh khususnya sekitaran aliran Sungai Batang Timpeh tersebut, 

Tentunya, harapan ini tidak akan terealisasi tanpa adanya Pengawasan yang ketat dari BWS Sumatera V Padang yang dikomandoi oleh Bapak Naryo Widodo sebagai Kepala Balai , dengan dukungan Kepala Satuan Kerja (Kasatker)  Soni dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rifki, serta pelaksana lapangan BWSS-V Padang yang selalu memantau pelaksanaan mega proyek yang kedua  ini.

Hingga saat ini realisasi pekerjaan sudah mulai dikerjakan dan  menunjukkan efek yang cukup berarti, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar daerah Timpeh khususnya dan damasraya umum nya.

Donny warga setempat saat bincang-bincang dengan awak media mengaku senang dengan adanya proyek Normalisasi batang Timpeh ini  

"Sebelum adanya proyek ini , Ketika hujan datang rasa was- was selalu menghampirinya karena setiap hari hujan  air sungai batang timpeh selalu  meluap dan membanjiri pemukiman warga. Kini rasa was - was agak berkurang dengan telah adanya perbaikan sungai batang timpeh tersebut," ungkapnya.

Selain warga hal senada juga di ucapkan oleh Febri Wali Nagari timpeh ketika media bincang bincang dikantornya, Ia mengungkapkan dulu Nagari ini sering dilanda banjir bandang ketika debit hujan tinggi daya tampung sungai tidak memadai karena sungai batang timpeh ini kecil dikelilingi oleh rumah - rumah penduduk. Kini semenjak Pemerintah melalui kementerian PUPR dengan Leadernya BWSS V PADANG bersama timnya beberapa tahun belakang ini melakukan Perbaikan pada Aliran Sungai di Nagari kami, kini airan sungai dibeberapa titik telah berubah. Serasa seperti mimpi. Dengan perubahan ini secara tidak langsung sudah memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi  dimasyarakat kami

Untuk semua ini, atas nama warga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang dengan jajaran Timnya

Begitu juga halnya dengan rekanan yang telah bekerja profesional sehingga proyek ini betul-betul nantinya dirasakan manfaatnya.

"Semoga proyek bisa selesai tepat waktu tepat mutu," ungkapnya. 

( Mz / RN)

DHARMASRAYA, SerasiNews.com :| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selain membangun jaringan irigasi baru juga terus merehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada. 

Rehabilitasi jaringan irigasi penting dilakukan karena usia sistem irigasi di beberapa wilayah yang sudah puluhan tahun, sehingga kinerja pelayanan airnya berkurang.

Salah satu pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun ini, adalah melanjutkan  Rehabilitasi irigasi Batang Hari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Proyek tersebut dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang melalui SNVT PJPA WS Batang hari Sumatera Barat

Dalam implementasinya proyek dikerjakan oleh salah satu  kontraktor pelaksana yang handal dan di bawah Pengawasan Konsultan yang tepat , ini dapat selesai dengan tepat waktu sehingga dapat segera dimanfaatkan karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani.

Tentunya, harapan ini tidak akan terealisasi tanpa adanya pengawasan yang ketat dari BWS Sumatera V Padang yang dikomandoi oleh Bapak Naryo Widodo sebagai Kepala Balai , dengan dukungan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pelaksana lapangan BWSS-V Padang.

Hingga saat ini realisasi pekerjaan sudah mulai dikerjakan dan  menunjukkan efek yang cukup berarti, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar daerah sikabu khususnya dan damasraya umum nya

Donny warga setempat saat bincang-bincang dengan awak media mengaku senang dengan adanya proyek peningkatan/rehabilitasi DI Batang Hari ini. 

"Sebelum adanya proyek irigasi, air didaerah terlihat hitam dan  kumuh karena air tidak mengalir. Kini sudah nampak dampaknya kini air lancar dan telah mengaliri sawah kami," ungkapnya, 

Nagari ini dahulu masih dipenuhi semak belukar, kini telah berubah. Serasa seperti mimpi, sebab panorama alam sekitarnya menjadi terlihat indah dan kawasan mulai terbuka. Dengan perubahan ini secara tidak langsung sudah memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi.

Untuk semua ini, atas nama warga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kementerian PUPR.

Begitu juga halnya dengan rekanan yang telah bekerja profesional sehingga proyek ini betul-betul nantinya dirasakan manfaatnya.

"Semoga proyek bisa selesai tepat waktu," ungkapnya.

 ( Ef / RN)

Dalam Sambutannya Kapolda Sumbar Irjen Gatot mengatakan Pemerintah melalui badan gizi nasional (BGN) telah menetapkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (PPG) sebagai elemen penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

“Dalam hal ini, Polda sumatera barat membangun gedung dan sarana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang diperuntukan untuk kebutuhan harian siswa dan masyarakat penerima manfaat,” sebut Kapolda.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung kesejahteraan secara nasional serta menjadi langkah strategis dalam memperkuat perekonomian domestik.  pantauan media ini dilapangan saat ini Pembangunan Sudah hampir rampung, 

Polri telah melakukan pembangunan 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Polri juga akan melakukan rekrutmen Bakomsus (bintara kompetensi khusus) dengan keahlian di bidang gizi, akuntansi, peternakan, dan perikanan. 

Pada tahap awal program, Polri melaksanakan peluncuran di 4 sppg di tingkat mabes polri dan 16 sppg di tingkat polda prioritas.

“Dalam hal ini polda sumbar tidak termasuk dalam polda prioritas, akan tetapi polda sumbar menargetkan untuk menjadi polda pertama yang menjadi pioner dalam pembangunan sppg di luar Polda prioritas,” ucapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Polda sumbar telah melakukan kerjasama dengan pengembang untuk pembangunan SPPG dengan melakukan kerja sama dengan PT. NHK Jaya Mandiri selaku kontraktor pelaksana pekerjaan kontrsuksi pembangunan SPPG dan PT. Kunango jantan selaku penyedia material untuk pembangunan SPPG.

Kapolda Sumbar mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Polda Sumbar.

“Semoga dengan adanya program ini polda sumbar dapat memproduksi makanan bergizi yang sesuai dengan pedoman nutrisi nasional, serta menu  yang disajikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan harian siswa dan masyarakat penerima manfaat,” tutup Kapolda waktu itu.

( Ef  / RN )

Padang — Dalam dunia hukum pidana, setiap tindakan kejahatan bukan sekadar soal siapa pelaku dan siapa korban. Tapi juga tentang bagaimana sistem merespons, seberapa cepat keadilan bisa ditegakkan, dan apakah negara hadir secara utuh dalam menjaga rasa aman masyarakat. Itulah yang ditekankan oleh praktisi hukum Mahdiyal Hasan, S.H., M.H., ketika dimintai tanggapan terkait kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap Septia Adinda (25), perempuan muda asal Batang Anai.

Kasus ini, yang melibatkan tersangka Satria Juhanda alias Wanda (26), bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. "Ini adalah krisis moral yang mencuat ke permukaan karena kelemahan deteksi dini terhadap potensi kejahatan, dan mungkin juga karena sistem hukum yang terlalu percaya pada narasi tunggal," ujar Mahdiyal saat dihubungi pada Senin  (23/6/2025).

Ada Indikasi Kuat Tindak Pidana Terorganisir

Menurut Mahdiyal, tindakan Wanda yang memutilasi korban menjadi sepuluh bagian lalu membuangnya ke aliran Sungai Batang Anai bukan hanya sadis dan sistematis, tapi juga terorganisir. Hal ini menyiratkan bahwa bisa jadi pelaku tidak bekerja sendiri.

"Dalam praktik penyidikan pidana, kita mengenal yang namanya actus reus, yaitu perbuatan fisik kejahatan. Nah, dalam kasus ini, untuk melakukan mutilasi rapi seperti itu, di tempat terbuka seperti pabrik batu bata, mustahil dilakukan seorang diri tanpa risiko terpantau atau tanpa alat bantu serta pengetahuan teknis tertentu," tegas Mahdiyal.

Ia juga menyoroti konteks tempat kejadian perkara (TKP), yakni pabrik batu bata tempat Wanda bekerja sebagai petugas keamanan. Menurutnya, tempat kerja itu bukan sekadar lokasi acak, tapi bisa jadi merupakan ruang yang sudah dipetakan pelaku untuk memudahkan aksi dan menutupi jejak.

Pasal-Pasal yang Mungkin Dikenakan dan Konstruksi Hukum

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Wanda dapat dikenai Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang ancamannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun, bila terbukti ada pelaku lain yang turut membantu atau mengetahui tapi tidak melapor, maka ada potensi jeratan pasal tambahan:

Pasal 55 KUHP: Mereka yang turut serta melakukan.

Pasal 56 KUHP: Mereka yang membantu kejahatan.

Pasal 221 KUHP: Menyembunyikan pelaku kejahatan.

Pasal 181 KUHP: Tidak melapor padahal mengetahui terjadi tindak pidana berat.

"Jangan kita lupa bahwa hukum tidak hanya menghukum pelaku utama. Dalam sistem peradilan pidana, setiap yang memiliki peran—baik itu aktif, pasif, ataupun oportunistik—harus dimintai pertanggungjawaban," papar Mahdiyal.

Kebutuhan Audit Forensik dan Investigasi Independen

Mahdiyal menyarankan agar penyidikan dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pengakuan Wanda, melainkan dibangun di atas audit forensik yang kuat, termasuk uji DNA pada benda-benda di TKP, rekonstruksi waktu, serta jejak digital komunikasi terakhir korban.

"Jangan hanya puas pada pengakuan pelaku. Dalam praktik hukum kita, banyak kasus justru mengambang karena penyidik berhenti di titik yang mereka anggap ‘cukup’. Padahal keadilan tidak cukup bila ada aktor lain yang bebas berkeliaran," ujar Mahdiyal.

Ia juga menyinggung perlunya pengawasan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk menjamin saksi-saksi berani buka suara. Terlebih dalam kasus yang sudah viral dan menyita perhatian publik, tidak tertutup kemungkinan adanya tekanan atau intimidasi kepada pihak-pihak tertentu.

Pentingnya Ilmu Psikologi Forensik

Mahdiyal Hasan juga menyoroti sisi manipulatif pelaku yang sempat ikut dalam pencarian korban. "Ini bukan pertama kali pelaku bertindak di luar dugaan. Siska dan Adek, dua perempuan lainnya, diduga sudah dibunuh satu tahun sebelumnya, dan ironisnya pelaku sempat berpura-pura ikut membantu keluarga mencari korban."

Menurut Mahdiyal, ini menjadi peringatan penting bagi institusi kepolisian untuk memperkuat kapasitas penyidik melalui pemahaman ilmu psikologi forensik. “Petugas di lapangan harus bisa membaca tanda-tanda manipulasi emosi, ekspresi non-verbal, dan pola-pola kebohongan. Ini bukan hal sepele, karena pelaku kejahatan berat seringkali sangat terlatih memanipulasi empati orang lain,” jelasnya.

Ia pun menghimbau kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek agar menjadikan penguatan SDM penyidik dengan ilmu psikologi forensik sebagai prioritas nasional. “Kalau kita masih mengandalkan naluri atau intuisi semata, kita akan selalu tertinggal satu langkah dari pelaku yang cerdas dan penuh tipu daya,” imbuhnya.

Aspek Sosial: Jangan Normalisasi Kekejaman

Mahdiyal mengingatkan bahwa publik, media, dan bahkan aparat penegak hukum tidak boleh menormalisasi kekejaman seperti ini. Kasus Septia bukan hanya urusan hukum, tapi juga tanda tanya besar soal kondisi psikososial pelaku, lingkungan kerja yang permisif, dan lemahnya pengawasan keamanan di level lokal.

"Seorang perempuan muda dibunuh dan dipotong menjadi sepuluh bagian, di tempat kerja seseorang yang dikenal masyarakat sekitar. Itu bukan hanya tentang niat jahat, tapi juga tentang pembiaran, kelengahan, dan bahkan bisa jadi tentang konspirasi kecil di level komunitas," kata Mahdiyal.

Panggilan Terbuka untuk Masyarakat: Jangan Diam

Menyikapi imbauan pihak kepolisian agar masyarakat ikut melapor bila memiliki informasi, Mahdiyal sepenuhnya mendukung dan menambahkan bahwa perlindungan terhadap pelapor harus dijamin secara maksimal. Dalam KUHAP dan UU Perlindungan Saksi, kerahasiaan identitas pelapor wajib dijaga.

"Masyarakat harus diberdayakan secara hukum. Bila ada informasi penting, sampaikan. Bila ada yang takut, carikan jalur pelaporan yang aman. Jangan sampai kejahatan seperti ini menjadi preseden bahwa hukum hanya tajam ke bawah," pungkasnya.

Kasus ini bukan hanya soal pembunuhan, tapi tentang bagaimana hukum diuji dalam menghadapi kekejaman yang begitu telanjang. Apakah sistem kita bisa mengurai simpul-simpul gelap di balik tubuh yang terpotong, ataukah akan berhenti pada satu nama dan membiarkan bayang-bayang pelaku lain bersembunyi di balik asap pabrik bata?

"Jika keadilan gagal bicara, maka luka Septia akan menjadi luka semua perempuan di negeri ini."

(Mond/KMK)

SerasiNews.com

 (SUMBAR) - Ditjen SDA Kementerian PUPR, melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) selalu menjaga fungsional prasarana banjir kanal sebagai infrastruktur untuk mengendalikan genangan atau resiko banjir di wilayah kota / Kab Di Sumatera Barat.

Adapun beberapa daerah aliran sungai di Sumbar  yang berada dibawah kewenangan BWSS V Padang diantaranya adalah Sungai Batang Arau, Sungai Batang Kandis, dan Sungai Batang Kuranji, Batang Sinamar, Batang Tarusan, Batang Agam . Selain itu, terdapat juga sub-DAS yang merupakan bagian dari DAS Batang Kuranji, seperti Sub DAS Batang Sungai Sapiah, Sub DAS Batang Danau Limau Manih, Sub DAS Batang Sungkai, dan sub-DAS lainnya yang ada di Sumatera Barat.

Sebagaimana diketahui, wewenang dalam menjaga fungsional prasarana banjir kanal sebagai infrastruktur untuk mengendalikan genangan atau resiko banjir ini berada di bidang OP-SDA BWSS V Padang (Operasi dan Pemeliharaan - Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang).

Yang mana beberapa tahun terakhir, tanggung jawab dari peranan penting dan urgent ini dipegang oleh Satker OP Melalui PPK OP 2 Satriawan,ST.MT,. Dan melalui prosedur penanganan yang tepat dan terukur, PPK OP 2, Satriawan selaku Leader menunaikan tupoksinya secara profesional.

Dari penelusuran Tim SerasiNews.com, ternyata Satriawan,ST.MT merupakan sosok senior. Kesenioran Satriawan tidak diragukan lagi, karena yang bersangkutan telah belasan tahun mengabdi sebagai PPK di BWSS V Padang.

Mengemban amanah sebagai PPK di berbagai bidang dalam struktur organisasi BWSS V Padang telah pernah dilewati oleh Satriawan dalam karirnya Sebagai Pejabat Dikementerian PU Khususnya di Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang

( Ef / Rn)

Serasinews.com—Pemprov Sumbar melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) tengah mempercepat perbaikan ruas jalan Manggopoh–Padang Luar, khususnya pada segmen Simpang Padang Luar–Simpang Balingka.

Pengerjaan ini menjadi langkah prioritas menyusul kondisi kerusakan berat akibat tingginya beban tonase kendaraan dan bencana banjir bandang awal tahun lalu. Pekerjaan jalan ini dikerjakan oleh PT Pratama Putra Sejahtera ( PPS ) dengan anggaran lebih kurang Rp 8,24 milyar

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat tinjau lokasi beberapa bulan yang lalu  di lokasi pengerjaan di Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam , menyatakan bahwa perbaikan tahap awal difokuskan pada segmen sepanjang 2,2 kilometer yang mengalami kerusakan paling parah.

“Tahap awal ini kita fokuskan untuk pengerjaan ruas jalan yang kerusakannya dinilai paling parah dulu. Total panjangnya sekitar 2,2 Kilometer,” ujar Gubernur Mahyeldi.

Ruas jalan Manggopoh–Padang Luar memiliki total panjang 6,5 kilometer. Sisanya, sepanjang 4,3 kilometer, akan diperbaiki secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumbar.

“InsyaAllah itu akan kita lanjutkan secara bertahap, sesuai dengan ketersediaan anggaran,” tegas Mahyeldi.

Jalan ini menjadi akses vital sejak putusnya jalur utama Padang–Bukittinggi via Lembah Anai akibat banjir bandang. Dampaknya, kendaraan berat dialihkan ke ruas ini, menyebabkan kerusakan parah tidak hanya pada badan jalan, tapi juga menghancurkan bahu jalan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi juga mengimbau masyarakat di sepanjang jalur untuk aktif menjaga kemantapan jalan pasca perbaikan, terutama dengan menjaga kebersihan drainase agar tidak menimbulkan genangan air.

“Jangan sampai jalan ini kembali rusak setelah diperbaiki akibat genangan air karena drainase yang tidak lancar. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk itu,” pungkas Mahyeldi. Disisi lain saat media ini menyempatkan berbincang dengan masyarakat setempat, mereka sangat berterima kasih sekali kepada Dinas BMCKTR dan Pihak Kontraktor PT PPS yang cepat tanggap mengatasi kerusakan jalan diwilayah mereka, karena selama ini paska banjir bandang jalan mereka bagaikan kubangan lumpur yang dalam, Kini setelah di perbaiki tidak ada lagi nampak genangan lumpur di sepanjang jalan dan arus lalu lintas semakin lancar dengan aspal yang membentang  hitam, ujar warga

Dengan dikebutnya pengerjaan perbaikan jalan ini, diharapkan arus transportasi dari Padang menuju Bukittinggi dan sebaliknya kembali lancar dan aman bagi pengguna jalan.( Ef / Rn)

Padang,.jauh sebelumnya DPW PERADIN Sumbar telah melakukan perpindahan Kantor yang sudah efektif mulai sejak tanggal 5 mei 2023

Kantor DPW PERADIN Sumatera Barat yang semula beralamat di jln.kis mangunsarkoro no.1 Padang, kantor tersebut merupakan bukan kantor DPW lagi, Kantor DPW PERADIN SUMBAR yang baru beralamat di jln.purus ll no.4c Padang.

Perpindahan kantor DPW perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Sumatera Barat ini dilakukan untuk mendukung perkembangan organisasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh DPC (PERADIN) kabupaten/kota.

Pemberitahuan resmi perpindahan kantor DPW perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) Sumatera Barat ini di sampaikan oleh ketua DPW PERADIN Sumatera Barat Advokat Drs.H.Donmarma,SH.MM

Anggota PERADIN dan  DPC PERADIN Kab/Kota se SUMBAR serta DPP PERADIN maupun pihak lain hendaknya dapat bekerja sama dalam berorganisasi, sejak tanggal 5 Mei 2023 dialamatkan ke alamat kantor baru tersebut.

*RN

Padang..PERADIN Sumatera Barat mengadakan Konferensi Wilayah ( Konferwil) yang diselenggarakan di Hotel Amaris Padang, pada hari Sabtu, 14 Juni 2025. Dengan agenda pembentukan DPC Kabupaten Kota Se-Sumatera Barat sekaligus mensukseskan program Pemerintah Pusat dalam pembentukan Mahkamah Desa demi membantu masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan.

Pembukaan acara di mulai dengan menyanyikan  lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan Ikrar Peradin yang di pandu oleh Advokat Afrizal,SH. Panitia pelaksana Adv. Hj. Erma,SH,MH sangat mengharapkan Konferwil ini dapat terselenggara dengan baik dan hasilnya dapat di terapkan di setiap jajaran pengurus serta kegiatan ini terlaksana berkat iuran anggota dan sumbangan dari DPW PERADIN Prov. Sumatera Barat.

Dalam mengimplementasikan mengenai Mahkamah Desa di tengah masyarakat PERADIN Kabupaten Kota di harapkan melakukan  sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dengan harapan kedepannya agar seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi masyarakat yang melek terhadap hukum.

Tujuan dari pembentukan Mahkamah Desa yang digagas oleh DPP PERADIN yang di sampaikan oleh ketua DPW PERADIN Prov. Sumatera Barat oleh Avd H, Donmarma,SH,MM. Mengatakan bahwa, target dari Konferwil ini adalah:

 1.Pembentukan Mahkamah Desa

 2.Menegakan Toga PERADIN

3. Perlunya kedisiplinan anggota dengan harapan kedepannya dapat lebih kuat dan sehat.

Hal ini  juga harus kita sosialisasikan kepada setiap lapisan anggota supaya peran-peran kita dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam mewujudkan Mahkamah Desa perlu dirasa adanya kerja sama PERADIN dengan perangkat  daerah seperti BAMUS dan KAN dengan cara kita hadir ditengah masyarakat agar penguatan Mahkamah Desa lebih mudah dan dapat di akses dalam mencari keadilan, itulah yang disampaikan oleh ketua DPW PERADIN Prov. Sumatera Barat.

*RN

PERADIN Sumatera Barat mengadakan Konferensi Wilayah ( Konferwil) yang diselenggarakan di Hotel Amaris Padang, pada hari Sabtu, 14 Juni 2025. Dengan agenda pembentukan DPC Kabupaten Kota Se-Sumatera Barat sekaligus mensukseskan program Pemerintah Pusat dalam pembentukan Mahkamah Desa demi membantu masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan.

Pembukaan acara di mulai dengan menyanyikan  lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan Ikrar Peradin yang di pandu oleh Advokat Afrizal,SH. Panitia pelaksana Adv. Hj. Erma,SH,MH sangat mengharapkan Konferwil ini dapat terselenggara dengan baik dan hasilnya dapat di terapkan di setiap jajaran pengurus serta kegiatan ini terlaksana berkat iuran anggota dan sumbangan dari DPW PERADIN Prov. Sumatera Barat.

Dalam mengimplementasikan mengenai Mahkamah Desa di tengah masyarakat PERADIN Kabupaten Kota di harapkan melakukan  sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dengan harapan kedepannya agar seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi masyarakat yang melek terhadap hukum.

Tujuan dari pembentukan Mahkamah Desa yang digagas oleh DPP PERADIN yang di sampaikan oleh ketua DPW PERADIN Prov. Sumatera Barat oleh Avd H, Donmarma,SH,MM. Mengatakan bahwa, target dari Konferwil ini adalah:

 1.Pembentukan Mahkamah Desa

 2.Menegakan Toga PERADIN

3. Perlunya kedisiplinan anggota dengan harapan kedepannya dapat lebih kuat dan sehat.

Hal ini  juga harus kita sosialisasikan kepada setiap lapisan anggota supaya peran-peran kita dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam mewujudkan Mahkamah Desa perlu dirasa adanya kerja sama PERADIN dengan perangkat  daerah seperti BAMUS dan KAN dengan cara kita hadir ditengah masyarakat agar penguatan Mahkamah Desa lebih mudah dan dapat di akses dalam mencari keadilan, itulah yang disampaikan oleh ketua DPW PERADIN Prov. Sumatera Barat.

*RN