Padang -  Ratusan pedagang pasar raya Kota Padang yang tergabung didalam Keluarga Besar Pedangan Kaki Lima (KBPKL) dukung Paslon Wali Kota Fadly Amran yang maju di bursa Pilkada 2024. 

Dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat untuk kemenangan pasangan calon Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Nomor urut satu, Fadly - Maigus, optimis tersebut diyakini Idman akan terlaksana melihat dari antusias Masyarakat.

Sutan Idman mengatakan, dukungan para pedagang Pasar Raya Padang diberikan kepada Fadly Amran karena Fadly sudah berpengalaman sebelumnya di pemerintahan Kota Padang Padang Panjang karena pengalaman tersebutlah para pedangang pasar memberikan dukungannya kepada fadli, katanya. Sabtu (19/10/2024).

Masih kata Idman, pengalaman Fadly menjadi Walikota Padang Panjang sudah dirasakan oleh masyarakat Padang Panjang yang berdampak positif, yakni semasa beliau menjabat sebagai Wali Kota Ia sangat memperhatikan masyarakat, khususnya kalangan bawah seperti PKL, para pelaku UMKM, perhatian ini pun sangat dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu lah kita tidak meragukan kemampuannya untuk memimpin Kota Padang. 

Maka dari itu kami tidak lagi meragukan kemampuan Fadly untuk memajukan Kota Padang dengan lebih baik dan akan memberdayakan para pedagang yang ada di Pasar Raya, pungkasnya.

Dirinya yakin dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat untuk kemenangan pasangan calon Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Nomor urut satu, Fadly - Maigus, optimis tersebut diyakini Idman akan terlaksana melihat dari antusias Masyarakat.(***)

 

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan, agar rumah sakit harus terus memberikan pelayanan kesehatan yang efektif juga menyediakan infrastruktur yang memadai di seluruh Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat kunjungan di beberapa rumah sakit umum bulan lalu. 

Sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dalam peraturan ini salah satunya mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit.

Polri sebagai lembaga yang memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Selain menegakkan Hukum sesuai amanah UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

Sepanjang 2014 hingga kini, Polri telah membangun 13 rumah sakit dengan total sebanyak 57 Rumah Sakit Bhayangkara di seluruh Indonesia. Rumah Sakit Bhayangkara ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah menyampaikan agar rumah sakit Kepolisian dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan tidak hanya untuk anggota namun juga masyarakat umum.

"Harapannya Rumah Sakit Bhayangkara ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anggota dan juga layanan umum masyarakat sehingga keberadaan Rumah Sakit Bhayangkara ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan," ucap Listyo.

Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, ini merupakan upaya dalam mewujudkan visi dan misi Polri yang didukung oleh sumber daya Polri yang sehat khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

"RS Bhayangkara ini nantinya akan menjadi bagian integral dari upaya Polri dalam menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata mantan Kabid Humas Polda Metro Metro Jaya ini.

Adapun 13 Rumah Sakit Bhayangkara yang telah dibangun sepanjang 2014 hingga saat ini antara lain sebagai berikut :

1. RS Bhayangkara Tingkat IV Batam;

2. RS Bhayangkara Tingkat Papua Barat;

3. RS Bhayangkara Tingkat IV Babel;

4. RS Bhayangkara Tingkat IV Banten;

5. RS Bhayangkara Tingkat IV Sulawesi Barat;

6. RS Bhayangkara Tingkat IV Kaltara;

7. RS Bhayangkara Tingkat IV Gorontalo;

8. RS Bhayangkara Tingkat IV Cianjur;

9. RS Bhayangkara Tingkat IV Surakarta;

10. RS Bhayangkara Tingkat IV Batang Toru;

11. RS Bhayangkara Tingkat IV Sespim Lemdiklat Polri;

12. RS Bhayangkara Tingkat IV Mimika;

13. RS Bhayangkara Tingkat IV Blora.

"Pembangunan Rumah Sakit ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Polri dengan Pemerintah Daerah dan berbagai pihak terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan," pungkas Trunoyudo.

Sumbar — Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono S.ik., membuka kegiatan Gelar Operasional (GO) Bulanan Polda Sumbar Triwulan III, Selasa (09/10/2024) di Ballroom The ZHM Premiere Hotel Padang.

Gelar Operasional kali ini mengangkat Tema

“ Harkamtibmas dan Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 “

Dalam sambutannya Kapolda Sumbar menyampaikan Gelar operasional merupakan sarana kontrol, pengawasan, dan analisa serta evaluasi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan, baik tentang keberhasilan maupun kekurangan serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh unsur pelaksana tugas. 

Sehingga pimpinan dapat menganalisa, mengevaluasi dan dapat memberikan arahan, petunjuk serta penekanan sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi dengan harapan pelaksanaan tugas kedepan akan menjadi lebih baik.

“Gelar operasional triwulan III kali ini mengangkat tema “harkamtibmas dan kesiapan pengamanan pilkada serentak tahun 2024 - 2025.” Tema ini mengandung arti bahwa kita harus selalu siap dalam menghadapi dinamika yang terjadi didalam masyarakat yaitu kesiapan menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertepatan dengan Pilkada serentak tahun 2024-2025 serta antisipasi bencana di wilayah hukum polda sumatera barat,” Sebut Kapolda

Pada pilkada serentak wilayah sumatera barat ada 2 (dua) pasang calon gubernur dan wakil gubernur, 32 (tiga puluh dua) pasang calon bupati dan wakil bupati serta 22 (dua puluh dua) pasang calon walikota dan wakil walikota. Pada pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Dharmasraya hanya 1 (satu) pasang calon melawan kotak kosong. 

Jumlah kekuatan personil yang akan dilibatkan pada operasi Mantap Praja Singgalang  2024 dalam rangka pengamanan pemilukada adalah sebanyak 8.784 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat) personil, dengan jumlah tps 10.836 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam) TPS. 

“Saya tekankan agar para kasatwil dapat melihat dan menilai perkiraan ancaman pada lokasi tps rawan di wilayah nya masing-masing,” Lanjut Irjen Pol. Suharyono.

Sebelum mengakhiri sambutan, Kapolda Sumbar Memberikan beberapa penekanan antara lain: 

1. Selalu berdoa kepada allah swt tuhan yang maha esa untuk diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran tugas;

2. Kenali dan petakan kerawanan daerah masingmasing dan lakukan langkah-langkah pencegahan guna meminimalisir gangguan/ ancaman; 

3. Persiapkan pengamanan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024-2025 dengan sebaikbaiknya dan tingkatkan kesiap-siagaan serta kewaspadaan, sehingga mampu menghadapi dinamika sosial masyarakat yang selalu berubah dan berkembang; 

4. Pergunakan anggaran dengan benar dan selektif jangan sampai terjadi duplikasi pada anggaran operasi mantab praja tahun 2024;

5. Tetap laksanakan kegiatan cooling system melalui kegiatan preemtif dan preventif guna menstabilkan kondusifitas sitkamtibmas;

6. Jalin kerjasama melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi serta bersinergi dengan semua pihak yang dapat membantu pelaksanaan tugas baik dari unsur tni dan seluruh stakeholder; 

7. Tetap berikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dengan selalu memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman

Kegiatan ini dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen. Pol. Gupuh Setiyono S.Ik.MH, Pejabat Utama Polda Sumbar, serta  Para Kapolres sejajaran Polda Sumbar.

 

JAKARTA - Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri telah melakukan respon cepat dalam menyelamatkan seorang anak yang dijual ayahnya untuk foya-foya.

"Polri telah melakukan langkah respon cepat terhadap penyelamatan anak yang ditangani Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya," katanya di Mabes Polri, Selasa (8/10/2024).

Ia menjelaskan, ini merupakan bukti nyata komitmen dan konsistensi Polri dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya kaum rentan dalam hal ini anak-anak.

"Sebagaimana komitmen dan konsisten Polri, Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi kaum rentan terutama anak-anak, maka dibentuk direktorat PPA dan PPO yang baru sebagai langkah strategis dan kolaboratif," jelasnya. 

Sementara itu Kapolres Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menyatakan, kasus ini bermula dari jual beli bayi berusia 11 bulan terjadi di Kota Tangerang, Banten pada 20 Agustus 2024 lalu.

Bayi tersebut dijual ayah kandungnya, RA (36) tanpa sepengetahuan istri, RD, yang bekerja di Kalimantan. Menurutnya, korban dijual seharga Rp15 juta ke pasangan suami istri berinisial HK (32) dan MON (30).

RA yang tinggal di Jakarta membawa bayi ke pinggir kali Cisadane, Sukasari, Kota Tangerang untuk transaksi jual beli. Uang Rp15 juta habis dalam waktu seminggu untuk foya-foya dan kebutuhan pribadi.

"Kalau suaminya itu kerjanya nggak jelas. Istrinya baru 6 bulan kerja di Kalimantan," paparnya, Sabtu (5/10/2024).

Kombes Zain menjelaskan, RA menjual bayinya usai melihat unggahan MON di Facebook yang mencari bayi untuk diasuh.

"Pelaku lalu menghubungi lewat nomor yang dicantumkan di Facebook," tuturnya.

HK dan MON merupakan pasutri yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Mereka baru pindah ke Tangerang dan merasa kesepian setelah 10 tahun menikah.

"Belum punya anak setelah 10 tahun nikah dan baru sebulan datang dari NTT," ujarnya.

Kini, ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan orang dan ditangkap di waktu yang berbeda.

"Pelaku HK dan MON diamankan pada Kamis (3/10/2024) pukul 22.30 WIB. Setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku RA pada Selasa (1/10/2024) dalam perkara kejahatan terhadap anak dan atau perdagangan anak dan atau perdagangan orang (TPPO) ini," bebernya.

Ditempat yang sama pada Selasa (8/10/2024) Ibu korban, RD, didamping sang neneknya dipertemukan anak satu-satunya itu. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Metro Tangerang Kota. 

"Tanpa bantuan dari bapak Kapolres Metro Tangerang Kota dan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, saya enggak tahu hidup saya sekarang akan gimana," ujar RD sambil menangis. 

Menurut RD, kinerja Polri sangat responsif. Pasalnya, dirinya melaporkan bahwa bayinya hilang pada Senin (30/9/2024) siang, di hari yang sama, tepatnya pada malam hari korban langsung ditemukan.

"Prosesnya begitu cepat, saya lapornya tanggal 30 (September) dan malam harinya sudah ditemukan dalam keadaaan sehat," kata dia.

 

Sumbar -- Personel gabungan dari Polda Sumatera Barat, Satuan Brimob dan Polres Pasaman Barat melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan aktivitas perkebunan PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) I yang berada di blok 9 dan blok 12 oleh manajemen PT. PHP I di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (4/10/2024).

"Menyikapi terkait permasalahan sengketa lahan antara PT. PHP I dengan masyarakat Nagari Kapar, pihak Polres Pasaman Barat telah melakukan langkah-langkah yakni dengan penggalangan terhadap masyarakat yang melakukan pengklaiman terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. PHP I untuk menempuh jalur hukum secara perdata atas tuntutan lahan yang dikuasai oleh pihak perusahaan, dan tidak melakukan pengklaiman atau  penghentian aktivitas perusahaan," ujar Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto,S.Ik, Selasa (8/10/2024).

Dikatakan, Polres Pasaman Barat juga telah melaksanakan koordinasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat agar ikut berperan aktif dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi antara PT. PHP I dengan masyarakat Nagari Kapa.

Sebelumnya, pada Kamis (9/9/2021) bertempat di gedung pertemuan DPRD Pasaman Barat dengan agenda hearing gabungan Komisi I dan II guna membahas tentang keabsahan dari HGU PT. PHP I. Dari hasil hearing tersebut didapat kesimpulan diantaranya, masyarakat agar menunggu putusan pengadilan dari Mahkamah Agung terkait kasasi yang diajukan.

"DPRD Pasaman Barat tetap menjadi atensi terkait permasalahan ini, karena ada hak masyarakat di lokasi tersebut, dan berharap kepada masyarakat di Nagari Kapa, tidak ada terjadi perselisihan ataupun terprofokasi terkait masalah ini," terangnya.

Lanjutnya, pada bulan Juni 2024 Polres Pasaman Barat melakukan koordinasi dengan kelompok Ninik Mamak Bulkaini Cs (Ninik Mamak yang melakukan pengklaiman lahan), untuk dapat menyelesaian permasalahan sengketa lahan dengan perusahaan secara musyawarah atau mediasi (untuk hasil koordinasi bahwa pihak Ninik Mamak menyetujui kegiatan tersebut).

"Untuk rencana musyawarah atau mediasi tersebut telah disampaikan kepada pihak perusahaan, namun pihak perusahaan PT. PHP I tidak setuju dan tidak bersedia akan dilakukan musyawarah ataupun mediasi," ujarnya.

Ia menyebut, Polres Pasaman Barat telah melakukan koordinasi dengan Bupati Pasaman Barat Hamsuardi untuk melakukan mediasi yang melibatkan tim harmonisasi penyelesaian konflik Agraria Kabupaten Pasaman Barat atau tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pasaman Barat yang melibatkan instansi terkait agar bisa memberikan kejelasan status lokasi sengketa tersebut.

"Hasil koordinasi itu, sehingga pada Selasa (30/7/2024) tim GTRA Kabupaten Pasaman Barat menindaklanjuti dengan turun ke lokasi lahan yang menjadi sengketa, namun sampai dengan saat ini tim GTRA tersebut belum mengeluarkan rekomendasi atau hasil pengecekan lokasi sengketa tersebut," pungkasnya.

Kegiatan monitoring terkait sengketa lahan antara PT. PHP I dengan masyarakat Nagari Kapa yang berada di blok 9 dan blok 12, menerjunkan personel gabungan Polda Sumatera Barat, sesuai dengan surat perintah Kapolda Sumatera Barat Nomor : Sprin/847/IX/PAM.1.3./2024 tanggal 26 September 2024.

Sumber : HumasResPasbar

Padang - Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo didampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 032 PD I BB, Ny.Trismi Wahyu Eko Purnomo melakukan kunjungan kerja ke Markas Kodim 0312/Padang, bertempat di Jln. Mh Thamrin No.5 Kec Padang Timur, Kota Padang, Selasa (08/10/2024).

Dalam kunjungan kerja ini, Danrem bersama Perwira Staf Korem 032/Wbr yaitu Kasrem dan lbu Wakil, Kasi Ops Kasrem Kolonel lnf Ahmad Fikri Dalimunthe beserta lstri, Kasilog Kasrem Kolonel Czi Wiwid Wahyu Hidayat, Kasi Ter Kasrem beserta lstri.

Kunjungan tersebut langsung disambut hangat Dandim 0312/Padang Kolonel Kav Yudha Setiawan, SE, PSC.,M.Sc, beserta lstri dan Para Perwira Kodim, Bintara, Tamtama, PNS dan lbu Persit KCK LXVl Kodim 0312/Padang.

Dalam Pengarahanya, Danrem 032/Wbr Menyampaikan kedatanganya kali ini untuk silaturahmi serta menyampaikan beberapa 

arahan kepada Prajurit serta Keluarga Besar Kodim 0312/Padang terkait  tugas pokok dan perkembangan situasi di jajaran Korem 032/Wbr.

Pada kesempatan tersebut, Danrem  menghimbau agar seluruh anggota memelihara keharmonisan keluarga masing masing dan pintar pintar memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan garis belakang rumah tangga agar lebih baik.

"Mari kita siapkan keluarga terutama anak anak kita agar lebih baik dan  berhasil dari kita," jelas Danrem.

Danrem juga berharap agar dalam melaksanakan tugas khususnya Babinsa dapat memanfaatkan potensi wilayah untuk mendukung tugas pokok dan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Selanjutnya Danrem mengucapkan rasa bangga atas kinerja anggota Kodim 0312/Padang khususnya setelah terpilih menjadi perwakilan Kodim dari Kodam I/BB  untuk mengikuti lomba Kampung Pancasila.

" Untuk itu Saya pesankan kepada Dandim agar menyiapkan secara maksimal, mudah mudahan mendapat penilaian yang terbaik, " tegas Danrem

Sebelum mengakhiri pengarahannya, Danrem juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan Pilkada seluruh anggota memegang teguh netralitas TNI dan menjauhkan segala bentuk pelanggaran.

Acara diakhiri dengan penyerahan 2 unit mesin rumput dan foto bersama.

Jakarta - Satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Polri telah membentuk lima kepolisian daerah (Polda) dan 615 Polres, Polsek dan Polsubsektor untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.

Lima Polda yang terbentuk dari 2014 hingga 2024 yaitu, Polda Papua Barat (2014), Polda Sulawesi Barat (2016), Polda Kalimantan Utara (2018), Polda Papua Tengah (2024) dan Polda Papua Barat Daya (2024). 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, selama sepuluh tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Polri juga sudah membentuk 59 Polres, 183 Polsek dan 373 Polsubsektor. 

"Totalnya sejak tahun 2014 hingga 2024 sudah ada 620 satuan kewilayahan yang terdiri dari lima Polda, 59 Polres, 183 Polsek dan 373 Polsubsektor untuk menjaga Kamtibmas dan memberikan pelayanan serta perlindungan secara optimal kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Rencana pembentukan Polda baru di tahun 2024 kata Trunoyudo serempak di empat Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan hingga Papua Barat Daya. Sementara dari empat provinsi tersebut, baru dua provinsi yang sudah ada surat keputusan pembentukan Polda, yakni Papua Barat Daya dan Papua Tengah.

"Untuk dua Polda tersebut saat ini masih berproses untuk menyiapkan sarana dan prasarana, seperti markas dan anggotanya," terang Truno.

Trunoyudo berujar, terobosan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui SSDM Polri yaitu, menyiapkan penerimaan 10.000 anggota Polri yang ditugaskan di sejumlah provinsi di Papua. Adapun perekrutan telah dimulai pada tahun ini hingga 2028. 

"Mereka dididik selama lima bulan di berbagai SPN , seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pematangan sebelum dikembalikan untuk berdinas ke Papua," tandas Trunoyudo.

Lebih lanjut, Trunoyudo menegaskan penambahan satuan kewilayahan baik tingkat Polda, Polres, Polsek hingga Polsubsektor serta rekrutmen anggota Polri dalam rangka mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, Korps Bhayangkara terus meningkatkan profesionalisme guna terwujudnya transformasi Polri yang presisi menuju Indonesia Emas 2045.

"Polisi yang profesional dalam harapan masyarakat adalah polisi yang memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan semakin dicintai," tandas Trunoyudo.