Setelah melalui proses seleksi yang panjang, Pemerintah Kota (Pemko) Padang akhirnya melantik dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang. Pengambilan sumpah dan pelantikan dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (6/7/2023).

Dua orang dewan pengawas periode 2023-2027 yang dilantik tersebut yakni Drs Arfinel dan Effendi, SP. Mereka dilantik langsung oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa.

“Saya berharap dewan pengawas dapat mencapai tujuan utama yang telah ditentukan dan memfasilitasi pertumbuhan usaha, serta peningkatan ekonomi yang bermuara kepada masyarakat,” ucap Hendri Septa. 

Terkait peningkatan ekonomi yang bermuara kepada masyarakat, Wako mengapresiasi para direksi beserta jajaran Perumda Air Minum Kota Padang dalam upayanya memberikan nilai positif kepada masyarakat.

“Saya bahagia sekali. Seperti pada tahun 2023 ini, Perumda Air Minum Kota Padang memberikan 49 ekor sapi kurban dan 24 ekor kambing kurban dari donasi direksi bersama jajaran,” jelasnya.

Di luar itu, ucap Wako, juga ada Corporate Social Responsibillity (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Pihak Perumda Air Minum Kota Padang juga memberikan perhatian perusahaan kepada masyarakat.

“Sebanyak 6 keluarga dibiayai renovasi rumah, 10 keluarga menerima bantuan berupa bentor, dan 15 keluarga menerima bantuan gerobak dorong untuk UMKM,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wako mengucapkan selamat kepada dewan pengawas yang akan mengemban tugas, serta mengharapkan untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya.

“Selamat bertugas dan mengabdi. Semoga dewan pengawas dapat membantu kami dalam menggerakan dan memajukan perusahaan ke arah yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Dalam pelantikan tersebut, turut hadir Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar, Plh Sekdako Padang Arfian, Asisten II Setdako Padang Didi Aryadi, Direktur Utama PDAM Kota Padang beserta jajaran, dan pimpinan OPD Pemko Padang. 

(Wahyu / Charlie)

Jakarta, Serasinews.com - Polri akan menggelar pagelaran Wayang Kulit dengan lakon Wahyu Cakraningrat di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juli 2023. 

Wayang Kulit tersebut dilaksanakan masih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara. 

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, kegiatan Wayang Kulit tersebut merupakan komitmen dari Polri untuk terus menjaga dan melestarikan budaya asli Indonesia. 

"Melestarikan budaya Bangsa Indonesia yaitu Wayang Kulit agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman," kata Dedi kepada wartawan, Kamis, 6 Juli 2023. 

Selain itu, kata Dedi, acara Wayang Kulit ini juga bertujuan untuk semakin mendekatkan Polri dengan seluruh masyarakat dengan menyajikan hiburan rakyat secara gratis. 

"Memberikan hiburan gratis kepada masyarakat dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77 sekaligus menyediakan makanan dan minuman gratis sebagai bentuk rasa syukur dengan berbagi kepada masyarakat," ujar Dedi. 

Untuk diketahui, Lakon Wahyu Cakraningrat adalah wahyu ratu atau raja. Cakra adalah berputar. Ningrat adalah dunia. 

Sehingga, dapat diartikan disini perubahan kehidupan. Menggambarkan banyak masalah di negara disebabkan krisis tatanan atau sistem.  

Maka, barang siapa yang bisa mendapatkan wahyu tersebut maka akan ada pemimpin yang amanah dan menjalankan perubahan.

Serasinews.com, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengatakan, tren peningkatan kepercayaan terhadap Polri hingga di angka 76 persen adalah capaian kolektif institusi Polri yang ditopang oleh berbagai satuan kerja di bawah kepemimpinan presisi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Genap 1 tahun dari berbagai prahara di tubuh Polri, mantra Presisi telah menjadi pemicu dan pemacu kinerja Polri memulihkan kepercayaan masyarakat. Tentu ini adalah kado terbaik di Hari Bhayangkara 1 Juli 2023," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/7/2023).

Meskipun angka tersebut berpredikat cukup dan tren yang terus meningkat, Hendardi mengharapkan Polri akan mampu mendorong kepercayaan publik hingga di atas 80 persen di waktu mendatang. 

Hendardi menuturkan, sebagai sebuah persepsi, hasil survei memang mampu menyajikan generalisasi gambaran untuk mengukur sebuah kinerja. Hasil survei tentu menuntut kajian dan pemetaan lanjutan, sehingga diketahui secara detail titik-titik mana yang membutuhkan akselerasi penanganan sehingga mempercepat dan meningkatkan kepercayaan publik.

"Dalam setahun menangani berbagai tantangan, Kapolri telah membuktikan bahwa disiplin tinggi anggota, monitoring kinerja yang ketat, transformasi berbagai layanan, memastikan kesetaraan hukum, dan menjaga stabilitas keamanan secara humanis, diyakini telah mampu mengubah wajah institusi Polri menjadi lebih baik," katanya.

Lebih lanjut, Hendardi mengatakan, sejumlah agenda di tahun politik akan menjadi penentu utama integritas Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum.

"Polri juga akan diuji dengan banyak irama politik di ruang publik, baik dengan menggunakan instrumen hukum, trial by the mob dalam kasus-kasus yang diorkestrasi pihak tertentu, termasuk mengantisipasi perilaku para conflict entrepreneur yang menghendaki gangguan keamanan, mendapat ruang melakukan politisasi berbagai hal sehingga mampu melimpahkan benefit dan insentif politik elektoral," katanya.

Sumbar, Serasinews.com - Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Pariaman, berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis Ganja di wilayah hukum Polres Pariaman, Selasa (4/7/2023). 

Pengungkapan tersebut usai Tim Opsnal Mata Elang Satresnarkoba Polres Pariaman, mengamankan dua orang laki-laki dewasa sebagai pelaku yang diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering di daerah itu. 

"Mereka diamankan tadi sekitar pukul 09.00 Wib, yang bertempat di tepi Jalan Raya Sungai Limau, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman," ungkap Kasat Narkoba Polres Pariaman, AKP Nofridal, dalam keterangan tertulisnya yang diterima.

Lebih lanjut kata Nofridal, atas penangkapan dua orang tersangka ini, atas nama Anas (20) dan Delva (29) turut diamankan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) paket besar narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut lakban coklat. 

"Tidak itu saja juga ada batang bukti berupa 1 (satu) mobil avanza warna merah maroon plat BA 1987 BT, kemudian 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih, serta uang Rp150 ribu," bebernya. 

Ia menjelaskan penangkapan dua orang pelaku ini Berawal dari hasil informasi masyarakat, dan kemudian team opsnal Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan penyelidikan. 

"Setelah kita mendapatkan informasi tersebut secara akurat, kita langsung melakukan penyelidikan dan koordinasi langsung bersama anggota Tim Opsnal Mata Elang Sat ResNarkoba Polres Pariaman di lapangan," sebutnya. 

"Dari hasil penyelidikan itu, kita telah mengetahui dan memastikan bahwa ciri-ciri mobil yang dibawa pelaku. Kemudian tim langsung melakukan pengintaian dan membuntuti dari perbatasan Agam di daerah Gasan menuju ke Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam," imbuhnya. 

Lebih lanjut Nofridal menjelaskan, setelah pihaknya membuntuti mobil yang dicurigai itu, sempat terjadi kejar-kejaran karena pelaku terus melaju kecepatan mobilnya. 

"Kejar-kejaran itu terjadi dari Gasan sampai Simpang Sungai Geringging dekat Pasar Sungai Limau, sesampai di Simpang Geringging, mobil pelaku menabrak tiang listrik dan sepeda motor warga, kemudian kedua pelaku keluar dari mobil dan hendak melarikan diri, namun berhasil diamankan tim kita," ujarnya. 

Setelah mereka diamankan lanjut Nofridal, pihaknya melakukan penggeledahan terhadap mobil pelaku yang disaksikan warga dan tokoh masyarakat di daerah itu, yang mana saat penggeledahan ditemukan 3 karung besar berada pada posisi bangku belakang mobil tersebut yang berisi narkotika jenis ganja kering sebanyak 77 paket ganja kering setelah dihitung disaksikan warga. 

"Setelah melihatkan barang bukti tersebut kepada saksi, dan barang bukti diakui oleh tersangka miliknya dan dalam penguasaannya. Selanjutnya pelaku dan barang bukti kita bawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk pengusutan lebih lanjut," kata dia. 

(*)

Sumbar, Serasinews.com - Seleksi Penerimaan Terpadu Polri Tahun Anggaran (T.A.) 2023, untuk calon Taruna/i Akademi Kepolisian (Akpol) sudah memasuki tahapan sidang kelulusan akhir tingkat Panda.

Sidang kelulusan akhir tersebut berlangsung secara terbuka untuk peserta, orang tua peserta, dan bahkan disiarkan secara langsung melalui media sosial dari YOUTUBE, serta akun Instagram Bidhumas Polda Sumbar dan Dalpers Biro SDM Polda Sumbar.

Selaku pemimpin sidang, Kabiro SDM Polda Sumbar Kombes Pol Sonny Mulvianto Utomo, S.Ik, dengan didampingi Auditor Kepolisian Kombes Pol Joko Ananto, S.Ik, dan Kabiddokkes Kombes Pol drg. Lisda Cancer, M.Biotech. Selanjutnya juga dihadiri oleh Ketua Tim Uji, Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal, Senin (3/7) sore di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar. 

Diketahui, peserta calon Taruna Akpol yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan sidang kelulusan akhir itu sebanyak 15 orang peserta, terdiri dari 12 peserta laki-laki dan 3 wanita. 

Dari hasil sidang, sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh Mabes Polri, pada Panda Polda Sumbar untuk yang lulus terpilih mengikuti tahapan selanjutnya di tingkat pusat adalah 6 orang, yakni 5 laki-laki dan 1 orang wanita. 

"Adik-adik (peserta) yang sampai tahapan sidang kelulusan akhir tingkat Panda ini merupakan putra putri terbaik dari Sumbar, namun karena kuota terbatas dari Mabes Polri sehingga hanya beberapa peserta yang lulus terpilih," kata Kombes Pol Sonny. 

Ia berharap, kepada peserta yang belum lulus terpilih untuk tidak bersedih dan berkecil hati, namun agar mempersiapkan diri sebaik mungkin lagi untuk seleksi yang akan datang. 

"Kepada peserta yang lulus terpilih jangan juga jumawa dahulu, karena masih ada tahapan (tes) lagi di tingkat pusat. Maka persiapan juga semaksimal mungkin," ujarnya. 

Bagi peserta yang lulus terpilih ke tingkat pusat, besok akan berangkat ke Semarang dengan didampingi oleh personel Polda Sumbar, dan rencananya akan dilepas langsung oleh Kabiro SDM Polda Sumbar.

Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh pihak, baik kepada peserta, panitia dan para pengawas sehingga seleksi Taruna Akpol ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan motto BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis).

"Karena seleksi yang dilakukan ini secara terbuka, peserta bisa mengetahui langsung hasilnya saat tes. Apalagi kita memiliki inovasi berupa layanan Hotline pengaduan, jadi bila ada sesuatu hal yang ingin dilaporkan oleh masyarakat selama proses seleksi bisa melalui layanan Hotline tersebut," terangnya. 

"Alhamdulillah selama seleksi ini tidak kami temukan adanya pengaduan dari masyarakat," ujarnya menambahkan.

Selain itu katanya, setiap tahapan pelaksanaan tes, kepada Panitia, Panitia Tim Uji, Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal juga dilakukan Pengambilan Sumpah.(*)

Sumbar, Serasinews.com - Polda Sumatera Barat kedatangan tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri yang dipimpin oleh Irwil III Brigjen Pol Iriyanto, S.Ik, Ketua Tim Audit Kinerja tahap II Itwasum Polri Brigjen Pol Drs. Agung Setiatno beserta anggota tim, pada Senin (3/7).

Kedatangan Tim Itwasum Polri tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas Audit Kinerja tahap II aspek Pelaksanaan dan Pengendalian T.A 2023.

Kegiatan Taklimat Awal Itwasum Polri ini, dibuka oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si yang dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar dan Kapolres sejajaran Polda Sumbar. 

Wakapolda menyebut, audit kinerja merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap kinerja suatu organisasi termasuk Polri. 

"Audit kinerja merupakan hal yang penting untuk memberikan keyakinan yang memadai dan menjamin bahwa proses manajemen telah dilakukan dengan baik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi," sebut Brigjen Pol Edi Mardianto saat membacakan amanat Kapolda Sumbar. 

Melalui audit kinerja ini katanya, diharapkan dapat membuat roda organisasi benar benar berjalan dengan efektif dan efisien sehingga kinerja polda sumbar dan jajaran ke depannya lebih baik lagi dan juga mencegah terjadinya penyimpangan serta dalam rangka tercapainya postur Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).

"Taklimat awal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada objek audit tentang sasaran yang akan diperiksa, maupun program kegiatan tim dalam pelaksanaan audit kinerja kepada Satker dan Satwil di jajaran Polda Sumbar," ujarnya.

Melalui Audit Kinerja ini, ia meminta kepada para Kasatker dan Kasatwil jajaran agar membantu kelancaran Tim Audit Kinerja Itwasum Polri dalam rangka melaksanakan tugasnya, sesuai dengan obyek dan sasaran yang akan diperiksa dengan memberikan informasi dan data yang akurat serta konsultasikan rekomendasi dari tim audit kinerja Itwasum Polri. 

"Apapun yang menjadi temuan tim audit hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi, baik satker maupun satuan wilayah sehingga berbagai temuan pada tahun sebelumnya dapat ditindak lanjuti dan diperbaiki untuk kelancaran pelaksanaan tugas di masa mendatang," sebutnya. 

 

"Saya menaruh harapan besar atas kehadiran tim audit kinerja itwasum polri untuk dapat mengecek kembali administrasi serta penggunaan anggaran terkait dengan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang ada serta apakah penggunaannya sudah tepat sasaran, guna meluruskan serta perbaikan ke depan apabila terjadi kesalahan dan menghindari penyalahgunaan anggaran," pungkasnya menambahkan. 

Pihaknya pun berharap, hasil dari kegiatan Audit Kinerja ini dapat memberi kontribusi positif bagi satuan kerja di jajaran Polda Sumbar, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian, sekaligus meminimalisir temuan oleh Tim Wasrik eksternal, seperti BPK RI.(*)

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023, tingkat kepercayaan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar 76,4 persen.

Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Pemilihan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tak ditemukan kesalahan berarti.

Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tingkat kepercayaan terhadap Polri yakni 10,8 persen sangat percaya dan 65,6 persen cukup percaya.

"Jadi yang percaya terhadap polisi di bulan Juni 2023 itu sudah mencapai 76,4 persen yang mengatakan sangat percaya 10,8 persen. Kita gabung dengan mengatakan cukup percaya," ujar Burhanuddin, Minggu (2/7/2023).

Kata dia, kurang dari setahun Polri bisa memulihkan citranya. Berdasarkan survei yang mereka lakukan pada bulan Agustus 2022, kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara berada di angka 54 persen. Angka itu terjun bebas pasca adanya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo.

"Saat itu, kurang lebih sebulan setelah Sambo membetot perhatian publik itu kita sampaikan itulah trust paling rendah polisi kita umumkan saat itu," ujarnya.

Namun, kurang dari setahun Polri berhasil memulihkan citranya bahkan sedikit menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Adapun tren kepercayaan terhadap Polri dalam pemberantasan korupsi juga meningkat. Pada Agustus 2022 cuma 63,9 persen. Kini pada Juni 2023 berada di angka 69,2 persen.

Selain itu, dalam survei juga disebutkan bahwa masyarakat menyampaikan hubungan TNI-Polri di wilayahnya. Hasilnya mayoritas menilai baik hubungan TNI-Polri dimana 10 persen sangat baik dan 81,8 persen baik.

Lebih lanjut, mayoritas masyarakat percaya institusi Polri mampu membenahi internal dimana 2,9 persen sangat percaya dan 66,8 persen percaya.